JIB | Jakarta – Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27 Januari 2021 lalu.
Dikepemimpinannya, Sigit mengusung semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen.
Selama setahun, Sigit telah melakukan setapak perubahan untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dengan, memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.
Gagasan dan aksi nyata mewujudkan gagasan itu dituangkan Sigit dalam buku berjudul ‘Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi. Buku setebal 240 halaman ini terdiri dari 5 bab mulai dari sejarah lahirnya konsep Presisi hingga apa saja yang sudah dicapai.
“Polri membekal niat baik untuk berubah, dan saya memohon dengan segala kerendahan hati paling dalam kepada semua pihak untuk membantu mewujudkan keinginan kami bertransformasi,” kata Sigit dalam penyampaian pengantar pada buku tersebut, Jakarta, Kamis (27/1).
Mantan Kapolda Banten ini mengulas awal mula gagasan Polri Presisi muncul. Semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern dewasa ini. Terutama pesatnya perkembangan media sosial, yang dimana hal tersebut baru dihadapi oleh Korps Bhayangkara.
Hasil perenungannya itu, kata Sigit, didiskusikan dengan berbagai pihak. Ia mendapat banyak masukan untuk semakin memantapkan gagasannya tersebut. Misalnya, tentang layanan publik dan harapan mengenai Polri.
Sigit pun mulai menyusun visi, misi dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi Polri Presisi. Hingga akhirnya, konsep itu disosialisasikan ketika resmi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, kala itu.
“Selanjutnya, setelah saya memaparkan visi tersebut di sejumlah kesempatan. Saya berpikir tentu masyarakat luas akan sulit memahami. Semua mungkin mengenal istilah Polisi Presisi, namun masih banyak masyarakat yang bahkan tak tahu apa akronimnya. Saya menyadari betul hal itu,” ujar Sigit.
Eks Kabareskrim Polri itupun juga menyadari bahwa banyak masyarakat yang berpikiran negatif, pesimis dan mempertanyakan tekad bulat untuk mewujudkan Polri yang baik dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah dan cepat. Pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.
“Saya tak menyalahkan itu. Untuk itu, melalui buku ini, saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana, dengan semua penjabaran konsep. Saya ingin bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza,” ucap Sigit.
Wujud nyata setapak perubahan, Sigit memaparkan saat ini terdapat 886 aplikasi terkait Polri yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Sigit menyebut, hal itu memudahkan masyatakat untuk mendapatkan layanan Polri yang terbaik.
“Saya ingin bahwa semua layanan Polri akan dirasa dekat, dirasa mudah, dirasa berguna, dan dirasa jelas alurnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin memaksimalkan untuk kembali melihat pada fungsi pokok Polri, melindungi, melayani, dan mengayomi. Sesuatu yang sederhana. Namun perkembangan situasi zaman membuatnya kadang terasa sulit untuk dicapai. Seperti dalam kehidupan, segala sesuatu yang paling sederhana justru adalah sesuatu yang paling sulit digapai,” papar Sigit.
Sigit mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep ini adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, seperti sebuah pepatah klasik ‘Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah’.
“Maka ini langkah pertama kami. Langkah pertama yang dijejakkan dalam perjalanan panjang ini, kami tempuh dengan niat yang baik, ikhtiar keras, dan tentunya dengan keikhlasan. Kami berupaya menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan diatas segalanya tentu kita selalu berdoa dan bermohon diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.” tutur Sigit.
Untuk diketahui, dalam empat transformasi yang diusung dalam Polri Presisi, seluruhnya sudah mencapai hasil maksimal dan akan terus ditingkatkan. Transformasi organisasi saat ini telah mencapai, 98,20 persen.
Kemudian, transformasi operasional sebesar 98,78 persen. Lalu, transformasi pelayanan publik 96,59 persen dan transformasi pengawasan telah mencapai target 98,60 persen. (Prabu)
Kapolri : Wujudkan Pelayanan Masyarakat Terbaik Maupun Melindungi, Melayani, dan Mengayomi
Dialog Publik Cikarang Exposed Tentang Kebekasian, Holik Kodratullah : Ajak Masyarakat Untuk Membangun Bekasi
JIB | Kabupaten Bekasi – Dialog Publik yang diselenggarakan di Cikarang Exposed tepatnya jalan Untung Suropati, Desa Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/1). Acara Dialog Publik tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Bekasi HM. B.N Holik Qodratullah, Anggota Dewan dari Fraksi Golkar sekaligus owner Cikarang Exposed H. Sarim Saefudin, Kepala Desa Mekarmukti Dede Sulaeman S.Komp, serta sebagai moderator dibawakan oleh Ebong Hermawan dengan tema “Refleksi Kabupaten Bekasi Tahun 2022” mengulas tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi kedepan, dari masalah Penanganan Tanggul Citarum, Penguatan Kuliner dari UMKM Kab. Bekasi serta yang menariknya membahas tentang Kekosongan Jabatan Eselon 2 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam wawancara dengan para awak media Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H.M. BN Holik Qodratulah, mengatakan Acara ini saya nilai sangatlah positf kedepan dan saya berharap agar kedepannya pihak Panitia penyelenggara dapat mengundang narasumber yang lebih baik lagi.
“Walaupun saya berbicara agak blepotan karena ini pertama kali saya berbicara secara live, untuk membahas permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi agar lebih baik.” Jelasnya.
Dirinya menambahkan kedepan acara seperti ini adalah sebagai Pembelajaran dan pengetahuan publik dimana tentang kebekasian agar diceritakan dan diungkapkan kepada publik agar hal sekecil apapun dan terupdate agar dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bekasi, dan saya sangat mengapresiasi dengan adanya Cikarang Exposed ini menjadi suatu tempat cikal bakal wisata kulinernya ada, UMKMnya ada, pengetahuannya ada, sesuatu yang lengkap.
Ditempat yang sama Kepala Desa Mekar Mukti Dede Sulaeman S. Komp. Mengatakan Saya sangat senang karena malam ini bisa bertatap muka dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi serta anggota Dewan mudah-mudahan kedepan Bekasi memiliki Pemimpin yang hebat agar dapat membuat Kabupaten Bekasi ini lebih baik lagi.
“Dengan keberadaan Cikarang Exposed diharapkan bisa mengangkat Para UMKM khususnya dari Masyarakat kita di Kabupaten Bekasi, bila perlu untuk mendukung pelaku UMKM ini kita akan sediakan gerobak untuk disini.” Jelasnya.
Dede juga menjelaskan bahwa kegiatan Dialog Publik yang digagas oleh ARS Management ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu yang berkembang di Kabupaten saat ini sekaliguas memanjakan pengunjungnya sambil menikmati kuliner-kuliner yang ada. (Prabu)
Posyandu Ros X Unggulan Desa Sirnajaya
JIB | Serang baru,- Posyandu merupakan sarana memperdayakan masyarakat, salah satunya di Posyandu Ros X, sebagai Posyandu Unggulan di bandingkan dengan Possandu yang lain yang ada di Desa Sirnajaya.
Saat memberikan keteranganya Kasi PM Kecamatan Serang Baru Rabu (26/01/22) H. Budi mengatakan Dengan adanya pembinaan Posyandu di Kecamatan Serang Baru tujuannya agar Posyandu yang ada di Kecamatan Serang Baru bisa berjalan efektif.
“Seperti pelayanan timbang balita, pemeriksaan ibu hamil dapat berjalan, tim kecamatan sudah keliling ke desa-desa yang ada di Kecamatan Serang Baru,” terangnya.
Di tempat yang sama Sekcam Kecamatan Serang Baru Sugian dalam sambutanya Saya harapakan ibu kader Posyandu selalu semangat dalam menjalkan tugasnya. walaupun tidak ada gajinya.
“Karena posyandu merupakan ke lembagaan masyarakat dari dan untuk masyarakat melayani pemeriksaan ibu hamil dan balita dan sarana untuk membangun kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahnya.” ujaranya.
Masih di tempat yang sama kepala Desa Sirnajaya Ayo menuturkan ada enam belas posyandu yang ada di Desa Sirnajaya, yang kita unggulkan hanya posyandu Ros X.
“Karena pasilitas dan ibu ibu PKK sudah dapet di unggulkan dari segala keterampilannya,”pungkasnya (Dede)
Gubernur Jawa Barat Buka Muswil XI Organisasi Pemuda Pancasila
JIB | KABUPATEN BEKASI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) Buka Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Organisasi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat di Ballroom Holiday Inn Hotel Jababeka Kabupaten Bekasi, Rabu, 26 Januari 2022.
Gelaran Muswil tersebut dihadiri Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (Ketum MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman, Plt Ketua Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Provinsi Jawa Barat hj Bunda Sarimaya, Ketua Umum PSSI yang juga sebagai Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia Komjen Pol (P) Mochamad Iriawan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Plt Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, Ketua MPC Kabupaten Bekasi H.Apuk Idris dan seluruh MPC Pemuda Pancasila yang ada di Jawa Barat
Dalam sambutannya, Ridwan Kamil berpesan, agar para pemuda dapat berperan dalam pembangunan Jawa Barat. Dukungan para pemuda, kata Gubernur akan sangat dibutuhkan mengingat tantangan pembangunan tanah Pasundan ini begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan berbagai persoalan lainnya.
Pemerintah Jawa Barat, kata Gubernur akan mendukung semangat kaum muda dalam kiprahnya di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat.
Untuk itu, sehubungan dengan pelaksanaan Muswil XI Pemuda Pancasila Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil secara khusus berharap agar para anggota organisasi itu dapat terus mengembangkan jiwa wirausahanya melalui berbagai program dan kegiatan.
Pemerintah Jawa Barat, kata Gubernur akan senantiasa mendukung para pemuda dalam mengembangkan usaha mereka.
Kabiro Bekasi : Endang
Pemerintah dan DPR Sepakati Jadwal Pemilu 2024 Serentak
JIB | Jakarta – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Penetapan Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Jakarta pada Senin (24/1/2022). Agenda itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengatakan pemerintah sependapat terkait rencana pelaksanaan pemungutan suara pemilu untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR, DPRD, dan DPD yang jatuh pada 14 Februari 2024. “Kami kira dari pemerintah sependapat tanggal 14 Februari,” katanya.
Pemerintah berharap, penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.
“Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain,” ujar Mendagri.
Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, Mendagri mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.
“Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi dimana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka satu keniscayaan, yang harus kita kelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik,” tandas Mendagri. (Prabu)
HUT PDI Perjuangan Ke 49, DPD Banten Adakan Penanaman Pohon Sebanyak 5000
JIB | Kota Tangerang,- Dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan ke 49 tahun, DPD PDI Perjuangan Prop Banten melakukan gerakan penanaman pohon secara serentak di bantaran hilir sungai Cisadane yg berada di kota Tangerang, kec Neglasari , Kel mekar sari.
Sebanyak 5000 pohon mangrove juga pohon buah ( mangga, rambutan dan durian) ditanam di bantar sungai Cisadane untuk menjaga kelestarian sungai dan alam.
Acara penanman di Sungai Cisadane yang dilakukan oleh DPP Prov Banten juga memberikan secara simbolis 5000 pohon mangrove kepada aktivis lingkungan hidup yaitu kepada Yayasan Peduli Lingkungan Hidup Indonesia,
Diharapkan nantinya dapat di tanam disepanjang Bantaran sungai Cisadane yg berada di Prop Banten.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi ketua umum PDI Perjuangan ibu Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri untuk menjaga kelastaruan alam
Acara yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2022 bertepatan dengan peringatan Ulangtahun Ketua Umum PDI Perjuangan ke-75 tahun.
“Semoga panjang umur serta Sehat selalu,” ujar H. Ade Sumardi, SE., M.Si sebagai DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten dalam rilisnya.
Ade Sumardi juga menambahkan himbauan untuk menanam pohon secara serentak se-Indonesia oleh DPP PDI Perjuangan dikarenakan ketua Umum PDI Perjuangan sangat mencintai Lingkungan sehingga menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan untuk melestarikan lingkungan melalui gerakan penanaman pohon secara serentak di Seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Banten.
Dalam sambutan ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, menghimbau kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan karena ada instruksi dari DPP Partai
“Jadikan serta tanamkan gerakan menanam pohon ini dilakukan oleh seluruh kader karena ibadah dan anjuran kepada Allah SWT, ” ujar Ade Sumardi.
Dampak bencana banjir, longsor, serta bencana alam lainnya merupakan bencana yang di sebabkan oleh ulah manusia yang tidak memperhatikan kelestarian Alam.
Untuk itu, PDI Perjuangan mengajak seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk melaksanakan gerakan penanaman pohon.
‘marilah kita rawat Bumi kita yang kita cintai ini untuk kebaikan. Merdeka…” ujar Ade Sumardi.
Dalam kegiatan tersebut juga secara simbolis DPD PDIP Provinsi Banten menerima bingkisan kue keranjang ( kue cina/dodol cina) dari perwakilan masyarakat etnis Cina benteng, dlm rangka akan datagnya hari Imlek bagi warga sekitar yg mayoritas adalah warga etnis Cina benteng.
Penanaman secara serentak yg di lakukan oleh DPD PDI Perjuangan Prop Banten ini melibatkan, perwakilan dari badan partai tingkat Provinsi (bspn, badiklatda, Baguna, bbhar, bapilu dan BKN ), sayap partai tingkat Provinsi (TMP , Bamusi dan Repdem), Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Banten, Aktivis Lingkungan juga warga masyarakat sekitar.
Seoerti diketahui kegiatan ini di lakukan juga dlm rangka memberikan kesadaran kepd masyarakat umumnya utk tetap selalu menjaga lingkungan kita, bumi kita dr bencana yg mungkin bisa di timbulkan akibat penggundulan pohon oleh org yg tdk bertangung jawab.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat umum untuk bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan alam.
” Semoga kegiatan ini bisa berjalan terus dan bisa ditiru atau diikuti oleh masyarakat sekitar bantaran sungai dan masyarakat luas pada umumnya ,”pungkas DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. (Prabu)
BN. Holik Qodratullah : BPPH PP Bisa Mengayomi Masyarakat Bekasi
JIB | CIKARANG TIMUR,- Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bekasi gelar syukuran atas telah dibukanya Sekretariat baru yang beralamat di Jalan Raya Citarik RT 001/001, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat (21/1/2022).
Dalam acara syukuran yang digelar di Sekretariat baru BPPH PP turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN. Holik Qodratullah yang datang langsung dan mengikuti proses syukuran hingga selesai.
BN. Holik mengucapkan selamat dan sukses atas syukuran sekretariat baru BPPH PP Kabupaten Bekasi, dengan ini dirinya berharap agar BPPH PP bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang membutuhkan.
“Saya mengucapkan selamat kepada BPPH PP yang telah menggelar syukuran atas sekretariatnya yang baru, dengan ini berarti sudah remsi telah dibuka. Insyallah akan menyapa masyarakat apa yang menjadi persoalan mereka di Kabupaten Bekasi, terutama terkait permasalahan hukum,” kata dia, disela waktunya usai acara.
BN Holik yakin dengan sudah dibukanya Sekretariat BBPH PP Kabupaten Bekasi bisa banyak ikut serta membantu masyarakat yang terkendala permasalahan hukum. Artinya bahwa suguh sangat bernilai keberadaannya (BPPH PP) bagi masyarakat.
“Saya percaya ini akan menjadi bagian dari yang tak ternilai harganya terkait dengan akan adanya bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan mencoba mengeleminir persoaln-persoalan hukum di Kabupaten Bekasi,” kata dia.
Sementara, Ketua BPPH PP Kabupaten Bekasi Ujang Suryadi, SH. MH mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPRD yang telah mengobarkan waktunya ikut serta dalam acara syukuran sekretriat BPPH PP yang baru.
“Saya mewakili seluruh anggota dan pengurus BPPH PP Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadian Ketua DPRD diacara syukuran sekretariat kami yang baru, semoga dengan kehadian belaiu menjadi penyemangat kami dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.
Bukan hanya itu, Ujang mengaku membuka lebar pintu sekretariat BPPH PP bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. “bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, kami siap membantu terutama bagi yang tidak mampu kami siap membantu secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya apapun,” tandasnya. (Prabu)
Kemendagri Siap Jembatani Upaya Pembangunan Lanjutan, Kondisi Tanjung Adikarto
JIB | Kulon Progo – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) meninjau langsung kondisi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (20/1/2022). Tinjauan itu untuk menghimpun informasi seputar berbagai kendala yang membuat pelabuhan tersebut kurang berkembang.
Adapun tinjauan tersebut dipimpin Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan yang diutus oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Sugeng Hariyono. Dalam kunjungan itu, Iwan disambut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Bayu Mukti Sasongka dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Armansyah Gatot Subroto.
Ketiganya terlibat dialog membahas berbagai kendala yang membuat pelabuhan tersebut belum beroperasi secara maksimal. Dalam kesempatan itu, juga turut dibahas kondisi infrastuktur, dukungan pihak terkait, hingga potensi yang ada. Dialog juga dilakukan dengan mendengarkan masukan dari para nelayan.
Iwan menjelaskan, kedatangannya di Provinsi DIY untuk menginventarisasi berbagai permasalahan di daerah tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Ditjen Bina Bangda juga berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah dengan agenda serupa.
Berbagai permasalahan tersebut nantinya akan dibahas pada Rapat Koordinasi Teknis dan Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) bersama pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan kementerian/lembaga lainnya. Rapat tersebut rencananya akan digelar pada Februari mendatang.
Dalam forum itu salah satunya akan dibahas mengenai program strategis pembangunan Tanjung Adikarto agar kementerian/lembaga memberi perhatian terhadap agenda tersebut.
“Untuk isu ini akan kami kawal di Rakortekrenbang supaya ada angka, ada kegiatan, ada anggaran yang diturunkan oleh K/L (kementerian dan lembaga) untuk menindaklanjuti pertemuan ini,” ujar Iwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka mengatakan, pihaknya berharap pembangunan Tanjung Adikarto dapat segera diselesaikan. Dirinya juga berharap, Kemendagri dapat mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung pembangunan tersebut.
Hal senada juga disampaikan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Armansyah Gatot Subroto. Dirinya berharap pembangunan bisa segera terwujud karena memiliki banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Selain di sektor kelautan dan perikanan, keberadaan infrastruktur tersebut akan berdampak ke sektor lainnya seperti pariwisata.
“Multiplier effect-nya akan banyak dengan adanya pelabuhan ini, jadi kita sangat menunggu-nunggu pelabuhan ini bisa segera beroperasi,” ujar Gatot.
Baik Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY maupun Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, keduanya mengaku siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan Kemendagri dalam mendukung pembangunan di pelabuhan tersebut.
Diketahui, Tanjung Adikarto yang telah dibangun sejak 2005 belum beroperasi secara maksimal karena terbatasnya infrastruktur, seperti keberadaan pemecah ombak yang kurang memadai. Akibatnya, nelayan kesulitan menyandarkan perahunya di dermaga utama Tanjung Adikarto karena ombaknya terlalu besar. Selain itu, jalur masuk perahu ke arah dermaga juga tertutup akibat sedimentasi, sehingga menyulitkan nelayan mengakses fasilitas tersebut. (Prabu)
KBH Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi Berharap DPP PDIP Memberikan Sanksi Tegas Kepada Arteria Dahlan
JIB | Kabupaten Bekasi – Polemik dari pernyataan politikus PDIP Arteria Dahlan saat Rapat Kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan kata-kata yang membuat ketersinggungan masyarakat Sunda di Jawa Barat.
Sebelumnya juga Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan keberatan atas pernyataan yang disampaikan oleh Arteria Dahlan yang membuat masyarakat Sunda khususnya di Jawa Barat tersinggung dan keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Politikus PDIP asal Sumatera Barat tersebut.
Hampir sebagian besar masyarakat Jawa Barat bereaksi terkait pernyataan Arteria Dahlan, dari mulai akademisi, budayawan, pelaku seni, dan masyarakat biasa yang mengecam pernyataan Arteria Dahlan tersebut.
Kemudian media mencoba meminta pendapat dari Ketua KBH Wibawa Mukti atas polemik dari pernyataan Arteria Dahlan saat Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung, Kamis (20/01/2022) di Kantor yang beralamat di Ruko Cortes Jababeka.
Ketua KBH Wibawa Mukti, Ulung Purnama, SH.MH. menyampaikan, “Saya sebagai masyarakat Jawa Barat merasa keberatan dengan apa yang disampaikan Politikus PDIP Arteria Dahlan, pernyataan beliau berpotensi merusak kebhinekaan yang sudah terbangun selama ini”.
“Berpolitik itu seni, berpolitik itu butuh budaya, jadi hargai bahasa Sunda sebagai aset seni dan budaya bangsa, salahnya dimana jika pejabat menggunakan bahasa daerahnya. Saya berharap semua politikus belajar dari persoalan hari ini, karena kita tidak ingin kebhinekaan dan persatuan tercoreng oleh satu orang karena tidak menghargai bahasa Sunda dan saya berharap Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada orang Sunda khususnya masyarakat Jawa Barat”, paparnya.
Ditempat yang sama, advokat Sairan Nurdiansyah, SH menambahkan, “jika Arteria Dahlan menyatakan permohonan maaf, maka kami sesama anak bangsa menerima permintaan maaf tersebut, namun perlu ada sanksi tegas dari DPP PDIP yang selama ini merupakan partai yang selalu mengusung kebhinekaan namun ada anggotanya yang malah berpotensi merusak kebhinekaan. Disisi lain saya berharap agar para politikus lebih hati-hati dalam berucap yang berpotensi membuat kegaduhan”. (Prabu)
Rapat Minggon Desa Sirnajaya Bahas Pemidahan TPU Astana Gebang
JIB | SERANG BARU,- Terkait adanya pembebasan tol Japek dua di mana wilayah Desa Sirnajaya terkena pembebasan, termasuk lahan TPU Astana Gebang di mana Pemdes Desa Sirnaja dan Pemda Kabupaten Bekasi Sudah menganggarkan untuk membeli lahan baru, sesuai kesepakatan para tokoh dan warga Desa Sirnajaya.
Kepala Desa Sirnajaya H. Ayo saat memberikan keteranganya di ruang minggon Kamis 20/1/22 mengatakan pemindahan pemakaman Astana gebang sudah saya musyawarahkan dengan pihak -pihak terkait baik itu dari tokoh, warga, pihak Pemda dan pihak jasa marga. Di mana yang initinya pihak Pemda sudah siap mengeluarkan dana untuk mengganti lahan pemakaman yang baru.
“Dimana kita harus melakukan pengukuran ulang pemasangan plang, di mana tanah yang nanti kita beli dari uang negara menjadi aset Desa yang di peruntukan untuk umum,” terangnya.
Sementara di tempat terpisah Anggota BPD Sirnajaya Deden mengatakan Dengan pembelian lahan baru untuk pengganti TPU Astana Gebang harus ada ukur ulang karena tanah yang kita akan beli oleh Pemda sesuai dengan tanah ukuran yang lama.
“Yang nantinya pemakaman tersebut menjadi aset Desa,”pungkasnya. (Dede)