JIB | Cirebon,- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Anggota Komisi II DPR Prasetyo Hadi dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat bersilaturahmi dengan pimpinan pondok Pesantren Buntet, Cirebon, KH. Adib Rofiuddin. Kunjungan ini untuk menyaksikan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan terhadap santri dan warga sekitar di lingkungan pondok pesantren Buntet. 

Saat tiba di lokasi, Muzani dan romobongan disambut hangat oleh KH. Adib. KH. Adib pun turut menyambut kedatangan Sekjen Gerindra tersebut. Sebelum rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi, pimpinan ponpes Buntet mendoakan untuk keselamatan bangsa, negara, dan para pemimpinnya. Tak lupa, KH. Adib juga mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur panjang dalam berbakti kepada bangsa dan negara.

“Kami dan rombongan berterimakasih atas sambutan yang sangat hangat diberikan kepada kami oleh KH. Adib dan keluarga besar Ponpes Buntet, Cirebon. Ini adalah kehormatan luar biasa yang diberikan kepada kami, semoga silaturahmi dan nasihat yang disampaikan Kiai membawa keberkahan,” kata Muzani dalam kunjungan tersebut, Jumat (24/9). 

“Sebagai penyelenggara negara tentu saja banyak kekurangan, karena itu masukan-masukan dari semua kalangan sangatlah berguna bagi kami dalam menjalankan amanah. Dan atas doa beliau kepada bangsa, negara, dan para pemimpinnya, termasuk Pak Prabowo mudah-mudahan Allah kabulkan doa itu, amin” imbuhnya.

Di sisi lain, Muzani menyampaikan bahwa silaturahmi dengan para pemimpin ponpes seperti ponpes Buntet, merupakan pesan yang berulang yang disampaikan oleh Prabowo agar kita selalu dekat para tokoh agama, ulama, habaib, kiai, dan ustazah serta para pemimpin pondok pesantren. Mereka adalah teladan dan pemimpinan yang dipatuhi oleh masyarakatnya.

Saat menyaksikan vaksinasi yang diselenggarakan untuk 4 ribu santri dan masyarakat sekitar, warga dan santri tampak antusias mengikuti proses vaksinasi. Menurut panitia sejak pagi hingga sore, mereka mengikutinya dengan baik dan semua berjalan lancar seperti yang direncakan.

“Kami berharap vaksinasi ini memberi manfaat yang besar bagi santri dan masyarakat sekitar,” kata Muzani yang didampingi sejumlah anggota DPRD Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Cirebon dari Fraksi Gerindra. Turut mendampingi Wakil Bupati Indramayu Luqi Hakim.

Menurut Muzani, vaksinasi merupakan upaya dan ikhtiar agar semua aktivitas baik sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan keagamaan kembali berjalan normal. Covid-19 membuat terjadinya krisis di seluruh sektor kehidupan itu. Maka, vaksinasi adalah cara untuk menimbulkan optimisme agar dapat memulai kehidupan normal.

“Vaksinasi ini adalah upaya untuk memuliakan kehidupan manusia. Karena sejak dilanda Covid-19, kehidupan kita mengalami keterbatasan. Kemulaian yang kita miliki tidak bisa berlangsung normal,” katanya.

“Inilah cara kita kembali memuliakan kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga kehidupan bisa kembali dimulai dengan baik setelah semuanya surut. Dengan begitu maka optimisme dan semangat bisa kita bangun kembali, termasuk kehidupan perekonomian, pemerintahan, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan seperti di lingkungan pesantren ini setelah divaksin. Namun, jangan tetap patuhi prokes,” tutup Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPR itu. (As)

JIB | Karawang,-  Hari ini Pejuang Siliwangi Indonesia Dewan Pimpinan Cabang   Kabupaten Bekasi, adakan acara silaturahmi dan Istighosah bersama Dewan Pimpinan Anak Cabang di setiap kecamatan se-kabupaten Bekasi, dengan acara ini  bisa memperkuat solidaritas dan kebersamaan sesama anggota.

Acara tersebut di laksanakan di Villa Tri Naga, Desa Mekar Buana, Loji Karawang di mulai dari pukul 18.00 wib s/d selesai,  di kediaman
Sarjai Mulyana.

Adapun acara Silaturahmi dan istighosah ini di pimpin langsung oleh Ustadz Dedi Mulyadi dari Tambun agar dalam menjalankan roda-roda organisasi berjalan lancar dan sesuai dengan AD/RT Pejuang Siliwangi Indonesia, bil khusus menjadi organisasi yang di sukai dikalangan masyarakat maupun pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Saya berharap dalam istiqhosah ini semoga apa yang kita niatkan di kabulkan oleh Allah, dan Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Bekasi menjadi organisasi yang benar-benar membela rakyat dan kaum yang terzolimi,” Ucap Ustadz Dedi Mulyadi, saat memberikan wejangan di Villa Naga Karawang (25/09/2021).

Lanjut. Ustadz Dedi Mulyadi, dengan demikian kita sebagai manusia atau yang gelut di organisasi ini harus kita imbangi dengan Jasmani dan Rohani, jangan kita beri makan terus jasmani kita, akan tetapi harus kita beri juga rohani kita dengan makan seperti berzikir, Istighosah agar berimbang antara Jasmani dan Rohani.

“Dan saya berharap  kepada teman temen Pejuang Siliwangi Indonesia dalam segala urusan apapun libatkan Allah SWT, agar kita di mudahkan segala urusan, sehingga berkah untuk organisasi, dan Inti dari acara ini adalah untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah” tutupnya.

Tempat terpisah Ketua DPC PSI Kabupaten Bekasi Budiawan di dampingi Sekjen Iin Solihin mengatakan Kita adakan acara silaturahmi dan Istighosah ini untuk mempererat hubungan antara DPC dan DPAC Se-kabupaten Bekasi, agar mengenal satu sama yang lain. Kita bertemu di manapun kita saling menyapa.

“Selain itu juga kita merapatkan barisan seluruh anggota Pejuang Siliwangi Indonesia DPC Kabupaten Bekasi untuk  sekema jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar kedepannya PSI bisa solid. Dan menjadi organisasi yang mengayomi masyarakat dan organisasi maupun pemerintah Kabupaten Bekasi” Jelasnya.

Lanjut. Ketua Budiawan Organisasi PSI ini terlahir dari para ulama besar di Jawa barat salah satunya Uce Poeradiredja di Segala Herang Subang, sehingga kita sebagai penerusnya harus mengikuti segala ajarananya dan kembali ke fitrah nya. Agar marwa Pejuang Siliwangi Indonesia tetap terjaga.

“Dan sebelum masuk PSI, kita harus paham   Catur Eka Marga  dan yang terpenting ada 4 ini, yang pertama Saling Asah, Saling Asih, Saling Asuh dan Siliwangi” tutupnya. (As)

JIB | Yogyakarta – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir pada Kamis (23/9) di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Ketum PP Muhammadiyah didampingi anggota PP Muhammadiyah lainnya, seperti Busyro Muqodas. Pertemuan ini merupakan upaya menjaga silaturahmi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan. 

Menurut Muzani, silaturahmi seperti ini adalah cara untuk menjaga komunikasi antara pemangku kepentingan baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Meski berbeda fungsi, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu selalu berjuang demi kemajuan umat dan rakyat umum, terutama di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan,” kata Muzani dalam pertemuan itu. 

Muzani mengakui, bahwa Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya. 

Maka pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan realisasi atas perintah tersebut agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan. 

“Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami,”jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI  itu. 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, tetapi semua berujung pada satu tujuan yang sama yaitu demi kepentingan dan kemaslahatan umum yakni demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. 

“Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” tegas Haedar. 

Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammdiyah. Antara lain tetaplah menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran.

Hal lain yang disampaikan Haedar adalah perlunya menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Sehingga persoalan pangan dan energi misalnya tidak bergatung pada bangsa lain. 

Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal. 

“Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM,” tutup Haedar. 

Ketua Umum Muhammdiyah itu juga menyoroti isu amandemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD, apakah tidak cukup hanya dengan UU. Muhammadiyah, menegaskan akan terus mengikuti perkembangan ini. 

Dalam pertemuan ini, Muzani turut didampingi oleh anggota DPR Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi. Turut hadir jajaran pengurus DPD Gerindra Yogyakarta. Serta jajaran DPP Partai Gerindra seperti Dahnil Anzar, Danang Wicaksana dan Setyoko. (Red)

JIB | Bogor – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan Lembaga terkait menyelenggarakan “Workshop Finalisasi Penyusunan Revisi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa”. Kegiatan ini diselenggarakan pada 15 hingga 17 September 2021 di Amaroosa Royal Hotel Bogor, Jawa Barat.

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan, tujuan dari workshop kali ini adalah tersusunnya Draft Perubahan Permendagri Tahun 2016 yang telah mengakomodir masukan dari Kementerian/Lembaga dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang perlu diperbaiki. Selain pihak Kemendagri, kegiatan workshop ini juga dihadiri oleh Pakar/Pembahas dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2016 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan melalui regulasi tersebut. Untuk itu, ke depan, setelah terbitnya Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa.

Selain itu, Revisi Permendagri ini diharapkan juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi pembangunan Jalan Tol dan Bendungan yang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD).

“Permendagri yang baru diharapkan Pengelolaan Aset Desa akan lebih tertib dan lebih baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 Ayat (2) yaitu Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa”, kata Yusharto.

Workshop kali ini merupakan pembahasan yang ketiga kalinya dari rangkaian kegiatan revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Kegiatan pertama dilakukan untuk mengiidentifikasi permasalahan dan kegiatan. Sementara, pada kegiatan kedua telah disusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan penyusunan draft revisi. Kegiatan ketiga, pada workshop kali ini, menjadi forum finalisasi dan penyempurnaan terhadap draft revisi yang telah disusun pada kegiatan sebelumnya. Berikutnya, akan dilakukan proses lebih lanjut terhadap draft revisi tersebut agar dapat disahkan. (Red)