JIB | Yogyakarta – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir pada Kamis (23/9) di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Ketum PP Muhammadiyah didampingi anggota PP Muhammadiyah lainnya, seperti Busyro Muqodas. Pertemuan ini merupakan upaya menjaga silaturahmi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan. 

Menurut Muzani, silaturahmi seperti ini adalah cara untuk menjaga komunikasi antara pemangku kepentingan baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Meski berbeda fungsi, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu selalu berjuang demi kemajuan umat dan rakyat umum, terutama di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan,” kata Muzani dalam pertemuan itu. 

Muzani mengakui, bahwa Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya. 

Maka pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan realisasi atas perintah tersebut agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan. 

“Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami,”jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI  itu. 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, tetapi semua berujung pada satu tujuan yang sama yaitu demi kepentingan dan kemaslahatan umum yakni demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. 

“Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” tegas Haedar. 

Dalam pertemuan itu pula Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammdiyah. Antara lain tetaplah menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran.

Hal lain yang disampaikan Haedar adalah perlunya menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Sehingga persoalan pangan dan energi misalnya tidak bergatung pada bangsa lain. 

Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan, sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal. 

“Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM,” tutup Haedar. 

Ketua Umum Muhammdiyah itu juga menyoroti isu amandemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD, apakah tidak cukup hanya dengan UU. Muhammadiyah, menegaskan akan terus mengikuti perkembangan ini. 

Dalam pertemuan ini, Muzani turut didampingi oleh anggota DPR Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi. Turut hadir jajaran pengurus DPD Gerindra Yogyakarta. Serta jajaran DPP Partai Gerindra seperti Dahnil Anzar, Danang Wicaksana dan Setyoko. (Red)

JIB | Bogor – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan Lembaga terkait menyelenggarakan “Workshop Finalisasi Penyusunan Revisi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa”. Kegiatan ini diselenggarakan pada 15 hingga 17 September 2021 di Amaroosa Royal Hotel Bogor, Jawa Barat.

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan, tujuan dari workshop kali ini adalah tersusunnya Draft Perubahan Permendagri Tahun 2016 yang telah mengakomodir masukan dari Kementerian/Lembaga dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang perlu diperbaiki. Selain pihak Kemendagri, kegiatan workshop ini juga dihadiri oleh Pakar/Pembahas dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2016 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan melalui regulasi tersebut. Untuk itu, ke depan, setelah terbitnya Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa.

Selain itu, Revisi Permendagri ini diharapkan juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi pembangunan Jalan Tol dan Bendungan yang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD).

“Permendagri yang baru diharapkan Pengelolaan Aset Desa akan lebih tertib dan lebih baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 Ayat (2) yaitu Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa”, kata Yusharto.

Workshop kali ini merupakan pembahasan yang ketiga kalinya dari rangkaian kegiatan revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Kegiatan pertama dilakukan untuk mengiidentifikasi permasalahan dan kegiatan. Sementara, pada kegiatan kedua telah disusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan penyusunan draft revisi. Kegiatan ketiga, pada workshop kali ini, menjadi forum finalisasi dan penyempurnaan terhadap draft revisi yang telah disusun pada kegiatan sebelumnya. Berikutnya, akan dilakukan proses lebih lanjut terhadap draft revisi tersebut agar dapat disahkan. (Red)

JIB | Jawa Barat,- Menyikapi perkembangan situasi pandemi covid 19 yang belum ada kepastian kapan akan berakhir, sebanyak 6 orang alumni Akpol 1997 Batalyon Wira Pratama di Polda Jawa Barat menggelar kegiatan bakti sosial berupa vaksinasi massal dan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk sembako ke beberapa daerah di wilayah provinsi jawa barat. Senin (20/09/2021).

Kegiatan bakti sosial yang juga di gelar secara serentak di 34 Polda seluruh Indonesia dan 3 negara mengusung tema “Wira Pratama Berbakti (bersatu bangkit dari pandemi)” dipusatkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan secara virtual dilaksanakan oleh tiap Polda.

Adapun pelaksanakan vaksinasi massal sebanyak 62 ribu dosis, pemberian 32 ribu paket sembako, penyaluran 1000 voucher kuota internet kepada para pelajar dan 1000 voucher belanja kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan senilai 100 ribu rupiah.

“Bakti sosial yang di gagas oleh alumni Akpol 1997 Batalyon Wira Pratama selain dalam rangka memperingati 24 tahun pengabdian sebagai anggota Polri, juga untuk menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.” Jelas. Kombes Pol M. Syahduddi selaku koordinator kegiatan bakti sosial Alumni Akpol 1997 di Polda Jawa Barat,

Syahduddi selaku koordinator kegiatan bakti sosial menuturkan, agar seluruh alumni Akpol dapat saling membantu kepada sesama dan saling berbagi kepada masyarakat serta dapat berkontribusi membantu pemerintah menangani pandemi covid 19.

“Untuk wilayah Polda Jawa Barat sendiri akan melaksanakan vaksinasi massal sebanyak 2000 dosis vaksin yang menyasar kepada masyarakat di sekitar kawasan obyek vital nasional di Kabupaten Indramayu tepat nya di wilayah Balongan dan Jatibarang” tuturnya.

Lanjut, Syahduddi Akpol 1997 Batalyon Wira Pratama, sedangkan pemberian bantuan sosial berupa 2000 paket sembako diberikan ke beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti para pekerja informal, pedagang kaki lima, penyandang disabilitas, masyarakat pesisir pantai, yatim piatu dan beberapa pondok pesantren di sekitar wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu.

” Saya berharap kegiatan bakti sosial berupa vaksinasi massal sedikit banyak nya dapat membantu program pemerintah untuk mewujudkan percepatan herd immunity atau kekebalan komunitas di kalangan masyarakat Indonesia dan pemberian bantuan sosial berupa sembako juga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 di wilayah provinsi Jawa Barat.” Ungkap, Syahduddi, mengakhiri wawancaranya kepada awak media. (Red)

JIB | KALIMANTAN TENGAH,– Partai Gerindra menyalurkan bantuan terhadap masyarakat terdampak banjir di provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan itu berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan ke lima wilayah terdampak banjir yakni Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kobar, Palangka Raya, dan Barito Selatan.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani yang juga sekjen Gerindra menyampaikan, bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat Kalteng. Bantuan ini, kata dia, juga bagian dari tanggung jawab partai terhadap masyarakat Kalteng. Muzani berharap, bantuan ini dapat membantu kesulitan serta memupuk rasa optimisme masyarakat Kalteng pasca bencana banjir. 

“Sebagai partai politik, Gerindra memiliki tanggungjawab untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di seluruh Indonesia, seperti yang terjadi di Kalteng. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu kesulitan warga terdampak banjir di Kalteng selama di tempat pengungsian,” kata Muzani, Minggu (19/9).

Sekjen Partai Gerindra ini mengatakan, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto turut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Kalteng ini. Terlebih hingga sekarang ini genangan akibat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalteng. Kondisi ini sangat berdampak kepada melemahnya perekonomian keluarga yang menjadi korban banjir tersebut, termasuk kesehatan.

“Makanya Pak Prabowo Subianto menginstruksikan kami dan jajaran Fraksi Gerindra di DPR RI agar berempati dan bersimpati dengan cara memberi bantuan yang diperlukan mereka. Maka kami melakukan pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra,”ungkap Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.

“Cara seperti ini sudah beberapa kali kami lakukan. Gaji anggota DPR Fraksi Gerindra kami potong ketika membantu korban banjir di Kalsel, Sulbar dan NTT. Karena ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai partai politik,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra Kalteng Iwan Kurniawan. Dia mengatakan, bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya ini berasal dari pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Iwan yang juga anggota DPR RI menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat yang berhak menerima mewakili pimpinan fraksi DPR RI Gerindra.

“Bantuan sembako yang kita salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian para anggota Fraksi Gerindra di DPR RI yang khusus disalurkan kepada para korban banjir di Kalteng ini,” kata Iwan saat memimpin pelasan konvoi belasan mobil pengangkut sembako bagi korban banjir tersebut.

Dalam kegiata Gerindra Peduli Banjir Kalteng ini bantuan yang disalurkan terdiri dari beras 10 ton, minyak goreng 2 ribu liter, gula 2 ton, dan paket teh dan kopi.

Sementara itu, untuk bantuan korban banjir di Kabupaten Katingan diserahkan secara simbolik oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kalteng, Iwan Kurniawan kepada Wakil Bupati Katingan Sunardi NT Litang. Merespon itu, Sunardi mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada warga korban banjir di Kabupaten Katingan.

“Kita sangat berterimakasih atas semua bantuan yang diberikan kepada warga di Kabupaten Katingan ini, salah satunya adalah dari Partai Gerindra. Dengan adanya bantuan sembako yang disalurkan Partai Gerindra ini, tentu sangat membantu bagi korban banjir, terutama mereka yang selama ini belum mendapatkan bantuan, lantaran keterbatasan jumlah bantuan dibandingkan jumlah korban banjir,” tutup Wakil Bupati Katingan. (red)