JIB | Kabupaten Bekasi,- Pekerjaan lanjutan jembatan Cipamingkis yang berlokasi di Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Pada Tahun 2020 kembali di lanjutkan pekerjaannya. Dalam lanjutan pekerjaan jembatan tersebut untuk tahap awal pekerjaan di lakukan pengurugan di titik tengah jembatan dengan tanah merah yang di mana awal pekerjaan jembatan tersebut oleh pelaksana proyek hanya sampai pembangunan bahu pondasi beton jembatan dan tidak di selesaikan hingga akhir pekerjaan, namun untuk tahun ini proyek pembangunan jembatan Cipamingkis kembali di lanjutkan oleh pelaksana yang lain dan barangkali jembatan tersebut akan di tuntaskan hingga akhir pekerjaan.

Dalam investigasi oleh media online jurnalindonesiabaru.com pada Sabtu (28/11/20) terlihat pelaksanaan pembangunan lanjutan jembatan tersebut dalam tahap di kerjakan.

Adapun sebagai pelaksana pembangunan lanjutan jembatan tersebut dan sesuai yang terpasang di papan kegiatan jembatan tersebut adalah sebagai berikut. ” pekerjaan jembatan Cipamingkis Cibarusah melalui Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Pemkab Bekasi. Nama kegiatan : Belanja Konstruksi Lanjutan Penanganan Longsor Jalan Pendekat Kali Cipamingkis Kecamatan Cibarusah, Sumber Dana : PAD Kab.Bekasi TA 2020, Harga Kontrak : 613.771.298.00 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Delapan Rupiah), waktu pelaksanaan : 39 hari kalender, Mulai : 10 November 2020, Selesai : 18 Desember 2020, Penyedia : CV.PUTRA MULIA”.

Dengan di lanjutkannya pekerjaan jembatan tersebut, otomatis akses penghubung di wilayah Kecamatan Cibarusah terutama bagi empat Desa di wilayah tersebut akan berjalan normal kembali, dan kemungkinan jika jembatan bisa di selesaikan untuk bahu jalan jembatan yang satunya lagi kemungkinan lalu lintas di jembatan akan berjalan dengan normal dan lancar demikian pula Muspika Kecamatan Cibarusah melalui Musrembangnya sangat mengharapkan agar jembatan Cipamingkis dalam pembangunannya bisa terselesaikan tahun ini.

Namu cukup di sayangkan dan di duga pekerjaan pembangunan jembatan Cipamingkis untuk pengawasan dari Dinas terkait sepertinya kurang maksimal, walaupun pekerjaan jembatan tersebut masih dalam tahap pengurugan dengan tanah merah. namun untuk hal pengawasan pembangunan di jembatan tersebut sangat di perlukan, dan barangkali ini merupakan Pr bagi Dinas terkait karena jembatan Cipamingkis merupakan akses terdekat bagi Masyarakat Cibarusah dan hampir 24 jam jembatan tersebut sering di lalui dalam berbagai hal keperluan maupun aktifitas.( Dedy)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Kantor Pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean
A Bekasi, bersama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi, Kepolisian, TNI,
Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya di Kabupaten / Kota Bekasi melaksanakan kegiatan
bincang cukai dan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan di bidang
kepabeanan dan cukai. Rabu (25/11/2020).

Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat
mengenai ketentuan di bidang cukai dan wujud komitmen Bea Cukai Bekasi bersama-sama
dengan Pemerintah Daerah baik Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta Aparat Penegak
Hukum dan instansi terkait dalam menekan peredaran Barang Kena Cukai ilegal di Jawa Barat.

sekaligus dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang dalam tata kelola dana bagi
hasil, khususnya yang berasal dari cukai hasil Tembakau.
Dengan menurunnya peredaran rokok ilegal maka akan meningkatkan penerimaan cukai
sehingga akan berdampak pada kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT),
yang diterima oleh daerah.

Bobby Situmorang kepala kantor Bea dan Cukai Kabupaten Bekasi mengatakan Alokasi DBH CHT ini diantaranya untuk mendukung program, jaminan kesehatan nasional, menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan CHT, dan dampak kebijakan pertembakauan nasional, dengan sasaran prioritas petani tembakau atau tenaga kerja pabrik rokok, dengan tetap disinkronisasikan dengan kegiatan yang didanai
dari APBD.

“Pada kesempatan ini, dilakukan pemusnahan barang hasil penindakan berupa Barang
Kena Cukai ilegal yang berhasil ditindak oleh Bea Cukai Bekasi sepanjang tahun 2018 sampai
2020 karena melanggar Undang-Undang Cukai.” Ucapnya.

Bobby juga menjelaskan Barang-barang tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan dengan tetap mengedepankan protokol
kesehatan terkait Covid-19 dan mengambil lokasi halaman KPPBC TMP A Bekasi.

“Adapun Barang Kena Cukai yang dimusnahkan adalah sebagai berikut : 1. 20.216 gramTembakau Iris
2. 277.200 batang Sigaret
3. 46.490 mililiter HPTL Liquid Vape.” Jelas, Bobby Situmorang ke pada media Journal Indonesia Baru.

Hal tersebut kata Bobby Situmorang adalah Keseluruhan nilai barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan adalah sebesar Rp.247,731,180.00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

“Potensi kerugian immaterial lainnya yang lebih besar dan tidak dapat diperhitungkan
adalah timbulnya dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat berupa ancaman
kesehatan akibat mengkonsumsi Barang Kena Cukai ilegal, dan munculnya berbagai tindak
kriminal akibat peredaran ilegal Minuman Mengandung Etil Alkohol Bea Cukai Bekasi.” Ungkap Bobby.

Maka dari itu Kepala Kantor Bea Dan Cukai Bobby Situmorang dengan tegas melalui fungsi yang dimiliki oleh DJBC sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, bersama Pemerintah Daerah akan terus menjalin sinergi dan koordinasi dalam menjalankan program-program strategis di bidang Perekonomian di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

“Terutama dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sejalan dengan hal tersebut, Bea Cukai Bekasi juga terus bersinergi dengan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Instansi terkait, dan stakeholder lainnya dalam upaya penegakan hukum UU Kepabeanan dan UU Cukai.”ini kata Bobby.

Lanjut, Bobby. Sinergitas yang dibangun selama ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi dan
bersama-sama bahu-membahu menyukseskan percepatan pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, khususnya di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, yang pada akhirnya, mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional yang dapat dirasakan langsung, manfaatnya bagi masyarakat luas.

Biro Bekasi : Endang Prabu

JIB |™CIKARANG, – Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) Marcab Kabupaten Bekasi prihatin terhadap penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa yang dinilainya belum mendukung dan membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mencapai target kinerja.

Hal itu mengingat pengadaan ini bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat, timbul harapan agar proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang fokus pada sisi belanja, dapat berlangsung dengan efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip pokok pengadaan yaitu transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penyelengaraan pengadaan barang/jasa pada ULP semakin hari justru sangat memprihatinkan dan telah menyita banyak perhatian kalangan masyarakat,” kata Ketua LMP Marcab Kabupaten Bekasi Eko Triyanto W, saat aksi damai di lingkungan Pemkab Bekasi, Senin (16/11/2020).

Menurutnya, data dan fakta tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jsa di Kabupaten Bekasi menunjukkan kenyataan yang berbeda. Pihaknya menemukan permasalahan-permasalahan dari kondisi di ULP yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

“Adapun pokok-pokok indikasi kelemahan dan penyimpangan pada ULP yang kami tindaklanjuti secara mandiri dengan pemeriksaan investigatif dan pengembangan,” ujar Eko.

Karena itu, pihaknya menyatakan sikap dan meminta kepada Pemkab Bekasi serta DPRD setempat, antara lain;

Pertama, Ormas LMP meminta untuk memproses dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas permasalahan kelebihan pembayaran belanja modal tahun anggaran 2019 pada pekerjaan pengadaan infrastruktur sebesar Rp3 miliar lebih yang disebabkan oleh permasalahan pada proses pemilihan pada ULP tersebut.

Kedua, Ormas LMP meminta untuk segera mengganti Kepala Bagian ULP dan restrukturisasi seluruh Pokja ULP Kabupaten Bekasi yang lalai dan terlibat dalam permasalahan pada proses pemilihan khususnya pekerjaan pengadaan infrastruktur yang menyebabkan kelebihan pembayaran belanja modal tahun anggaran 2019.

Ketiga, Ormas LMP meminta untuk segera memasukkan ke dalam daftatmr hitam atau blacklist dan diproses secara hukum bagi pngusaha atau kontraktor yang terlibat dalam pelanggaran dan pesekongkolan tender, pemalsuan dokumen-dokumen yang dilakukan beberapa perusahaan peserta lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bekasi, permasalahan pada oroses pemilihan khususnya pada pekerjaan pengadaan infrastruktur yang menyebabkan kelebihan pembayaran belanja modal tahun anggaran 2019 pada ULPKabupaten Bekasi.

Keempat, Ormas LMP meminta dan mendorong Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi dan lembaga Yudikatif agar secepatnya mempersiapkan dan membuat produk hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur Tata Kelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bekasi secara utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kelima, Ormas LMP meminta agar dilaksanakan pengawasan langsung serta berkesinambungan terhadap perilaku pejabat dan anggota ULP agar bekerja dengan tanggung jawab, kompetenesi sesuai disiplin ilmu.

“Kami merekomendasikan dan mendukung agar segera dilaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi pejabat dan anggota ULP Kabupaten Bekasi,” tegas Eko.

Keenam, Ormas LMP meminta agar segera dilaksanakan audit sistem informasi yang terperinci dan tuntas kepada ULP Kabupaten Bekasi dan meminta hasil laporan audit Ssstem informasi tersebut diumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku.

Ketujuh, Ormas LMP meminta kepada Sekda untuk memerintahkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk Kelompok Kerja Pemilihan di lingkungan Pemkab Bekasi agar lebih cermat
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

Kedelapan, Ormas LMP meminta agar Personel yang bertugas di UKPBJ dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa, merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat adhoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ, memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

Kesembilan, Ormas LMP mendukung sepenuhnya agar ULP Kabupaten Bekasi
mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya
intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan ULP agar segera dilakukan
penyempurnaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik
Pegawai pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan ULP.

Kesepuluh, Ormas LMP menolak keras dan tegas ULP Kabupaten Bekasi dijadikan unit layanan persekongkolan apalagi jika dijadikan sebagai unit layanan perampok.

“Karena masyarakat menginginkan adanya perubahan menuju perbaikan disegala bidang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dari seluruh lembaga birokrasi di Indonesia, khususnya di Pemkab Bekasi,” ujar Eko. (Tho)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Dalam rangka menjalin talisiraturohim dengan warga masyarakat pada tgl 15 november 2020 bertepatan hari libur ketua DPRD kabupaten Bekasi turun menjuampai warga jamaah mesjid sekaligus melihat beberapa pembangunan mesjid dan mushola,kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian ketua DPRD kepada warga masyarakat dan kegiatan ini patut di contoh dan di apresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketua DPRD kabupaten Bekasi jawa barat H Bn Holiq kudratulloh tidak kenal lelah biarpun di hari libur tetap mengunjungi dan menyapa warganya sesuai dengan janjinya dan menijau beberapa pembangunan mesjid dan mushola yang di kunjung beserta team relawan di davil 1 diantaranya meliputi
1 Mushola Al – Ikhlas the valey VMC desa Ciantra Ciksel
2 Masjid Jami Nurul Istiqomah desa Pasir Sari Ciksel
3 Masjid Al Ikhlas desa Sukabungah kec Bojongmangu
4 Masjid Nurul Amal desa Bojongmangu kec Bojongmangu.

Du sela sela kesibukannya Ketua dewan bp H BN Holiq kudratulloh sekalipun hari libur masih menyempatkan diri untuk datang menyapa dan terjun langsung menijau pembangunan Mesjid di beberapa tempat di davil 1 memberikan support kepada panitia mesjid juga bantuan sidaqoh infak atas nama pribadi.

Ketua DPRD kab Bekasi H Bn Holiq kudratulloh mengatakan alhamdulilah pada hari ini kami dan team bersama mejalin talisiraturohim dengan warga sekaligus nenijau beberapa pemvangunan mesjid dan mushola di beberapa tempat kegiatan untuk nastikan sejauh mana proses pembangunan mesjid yang sedang di kerjakan supaya selesai secara maksimal.

Kami berharap apapun kendala yang dihadapi saat ini semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan smua pihak,sehingga nantinya dapat mewujudkan impian serta harapan masyarakat untuk merasakan dapat memiliki masjid yang baru dan megah semoga dapat bermanpaat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT imbuh nya

Di tempat yang sama kepala desa Bojongmangu Ibut mengatakan Alhamdulilah pada hari ini kedatangan ketua DPRD kab Bekasi dalam rangka menijau beberapa mesjid dan mushola serta memberikan infaq sodakoh dengan anggaran pribadi,kami tentunya menyambut baik dan nendukung kegiatan DPRD kab Bekasi yang telah menyempatkan waktunya di sela sela kesibukan sebagai ketua dewan sekalipun di hari kibur,tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua dewan atas kepeduliannya terhadap masyarakat pungkasnya
(end)