Polres Karawang Berhasil Menangkap Komplotan Curanmor

-

13 December 2019

JIB | Kab Indramayu,- Beberapa rumah porak poranda diterjang angin puting beliung di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Jumat. (13/12/2019)

Menurut informasi dari Masyarakat setempat diketahui kejadian tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, atas kejadian musibah tersebut ada 20 Rumah warga rusak ringan serta 2 warung yang terkena angin puting beliung, dan didapati satu orang korban menderita luka karena tertimpa puing bangunan.

Hujan yang disertai angin selain musibah menimpa rumah warga Desa Kalensari, musibah tersebut menerjang bangunan kios pasar di wilayah Kecamatan Jatibarang, membuat Kios mengalami kerusakan terutama pada bagian atap, beruntung tidak ada korban jiwa.

Supri warga Slaur yang saat itu berada pasar bulak jatibarang, mengatakan. Awalnya dikira hujan angin biasa, saat dirinya berteduh tiba-tiba angin bertambah besar. Tutur Supri

“Awale sih bokatan biyasa bae,bli werue nambah gede sampe wedi lan watir, lan milih luru tempat sing ora bahaya.”

“Awalnya dikira hujan angin biasa, tidak tau nya bertambah besar, sampai takut dan Khawatir, dan memilih tempat yang tidak berbahaya,” ujar Supri

Atas terjadinya musibah angin puting beliung beberapa pohon mengalami tumbang dan beberapa bangunan rumah mengalami kerusakan. Terakhir saat perangkat Desa kalensari melakukan pendataan, ada 20 rumah yang rusak diterjang puting beliung, dan untuk korban jiwa atas nama Asroni yang menderita luka-luka karena tertimpa puing bangunan. kerugian ditaksir sampai saat ini mencapai sekitar 150 juta.

(Dre)

Dinas PUPR Dan Pemda Kabupaten Bekasi Harus Bertindak Cepat Terkait Pekerjaan Jembatan Cipamingkis

By

-

13 December 2019

JIB | Kabupaten Bekasi,- Pekerjaan longsor badan jalan dan TPT kali Cipamingkis yang berlokasi di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, hingga saat ini pekerjaan jembatan tersebut belum mencapai target yang semestinya, sedangkan di lihat dari batas waktu yang tertulis di papan proyek pekerjaan jembatan Cipamingkis Cibarusah harus selesai pada 17 Desember 2019. Jum’at (13/12/19)

Menurut informasi yang di dapat dari media online jurnalindonesiabaru.com pada warga yang sedang menjaga lalu lintas di jembatan Cipamingkis, Ujang warga Kampung Loji menuturkan.

“Bagaimana bisa selesai jembatan ini kalau yang kerjanya tidak ada terus, mustahil kalau jembatan tersebut harus selesai sesuai tanggal yang tertera di papan proyek,” ujarnya

Sambung masih kata Ujang. “Barangkali karena masalah gaji yang di bayarnya tak tentu jadi yang kerjanya juga pada ngeluh” terangnya

Dan tidak di situ saja pekerjaan jembatan tersebut dalam pengecorannya di duga asal dan terkesan tidak rapih. Mengenai di perpanjang atau tidaknya batas waktu pekerjaan jembatan tersebut masih tanda tanya.

Lebih lanjut Ujang menuturkan. “ya, kalau bisa secepatnya jembatan tersebut di kerjakan, dan saya sangat berharap kalau bisa pekerjaan jembatan ini di pantau terus jangan sampai sebentar di kerjakan sebentar tidak. jadi bagaimana mau selesainya,” tuturnya

“Jadi menurut saya mustahil jembatan tersebut bisa selesai tepat waktu pada tanggal tersebut, dan mungkin jika pekerjaan jembatan Cipamingkis Cibarusah lain cerita jika pekerjakannya di kerjakan oleh para dedemit Cipamingkis.” Pungkas Ujang

Sementara Endang dari pemerhati LSM Gempal Mengatakan. “Berharap kepada Dinas PUPR Dan Pemda Kabupaten Bekasi, Harus Bertindak Cepat Terkait Pekerjaan Jembatan Cipamingkis.” Tegas Endang

“Pekerjaan jembatan Cipamingkis sangat dibutuhkan terutama oleh kendaraan angkutan matrial untuk bisa melajutkan pembangunan inprastruktur dan yang lainnya, sekarang jadi terhambat karna jembatan tidak bisa dilalui kendaraan angkutan matrial. Saat ini masyarakat menunggu keseriusan pemkab bekasi juga dinas terkait agar segera turun tangan untuk sesegera menyelesai kan pekerjaan perbaikan jembatan tersebut sebelum akhir tahun ini, apalagi mengingat musim hujan sudah mulai dengan kondisi jembatan seperti sekarang ini sangat khawatir jembatan akan ambruk.” Jelas Endang

(Dedi/Dre)

Warga Dusun Tegalasem Dihebohkan Dengan Penemuan Mayat Bayi

By

-

13 December 2019

JIB | Karawang, – Warga Dusun Tegalasem RT 11/05 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, dihebohkan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan dengan kondisinya terapung disaluran selokan, Jum’at (13/12/19).

Dikatakan, Roni (49) ditemukannya mayat bayi perempuan berawal istrinya hendak mencuci pakaian disaluran selokan. Namun sebelum beraktivitas dirinya sempat curiga ketika melihat salah satu benda yang terapung seperti boneka.

“Pada waktu itu karena takut melihat benda yang mencurigakan, lalu memanggil saya untuk membuktikan benda tersebut. Setelah diangkat benda tersebut menggunakan serok, diketahui adalah sesosok mayat bayi perempaun,” terangnya.

Menurutnya, setelah mengetahui benda yang sempat dicurigai istrinya adalah sesosok bayi perempuan, dirinya sempat kaget dan langsung melaporkan kepihak aparatur desa setempat untuk selanjutnya agar ditinjaklanjut oleh pihak yang berwenang.

Dengan adanya ditemukannya mayat bayi dengan kondisi terapung disaluran selokan oleh seorang warga, Hari selaku Sekretaris Desa Kertasari membenarkan, karena dirinya telah mendapat informasi dari warga tersebut bahwa ada mayat bayi perempuan ditemukan disaluran selokan.

“Setelah mendapatkan informasi dari warga kami langsung menghubungi pihak kepolisian Sektor Rengasdengklok. Dan selanjutnya bersama sama dengan pihak kepolisian langsung melihat TKP. Saat ini mayat tersebut sudah dibawa pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi,” pungkasnya.(Sule/Ey)

Presiden Jokowi Resmikan Produk Isuzu Traga di Pabrik Isuzu Karawang Plant

By

-

13 December 2019

JIB| Karawang,– Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo meresmikan ekspor perdana dari produk Isuzu Traga di pabrik Isuzu Karawang Plant, Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur, pada Hari Kamis (12/12/19).

Kedatangan Presiden Jokowi didampingi pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, Senior Executive Officer Isuzu Motors Ltd, Yoichi Masuda, serta Presiden Direktur PT. Astra International Prijono Sugiarto.

Pabrik Isuzu Karawang Plant memiliki luas lahan 30 hektar dengan kapasitas regular 52.000 unit per tahun dan dapat dioptimalkan hingga menjadi 80.000 unit per tahun.

Pada tahun 2018 yang lalu, Isuzu membuat truk Isuzu Traga, sebuah kendaraan pick up medium yang menjadi kebanggaan, karena Isuzu Indonesia dipercaya sebagai negara satu–satunya yang mengembangkan dan juga memproduksi kendaraan tersebut.

Filipina adalah negara tujuan pertama dari ekspor Isuzu Traga dengan total 6.000 unit hingga akhir tahun 2020 dengan kontribusi pada devisa Negara diestimasikan mencapai $66.000.000 per tahun.

Pada 3 tahun ke depan, Isuzu Indonesia berencana untuk memperluas negara tujuan ekspor Isuzu Traga hingga lebih dari 20 negara, tidak hanya di Asia Tenggara, namun juga Timur Tengah, Amerika Latin, serta beberapa negara di Afrika.

Selain itu, Export Isuzu Traga sudah mendapatkan Fasilitas Pembebasan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). KITE merupakan salah satu fasilitas Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan menggunakan fasilitas ini, impor bahan baku yang diolah, dirakit, dipasang pada barang dan hasil produksinya akan diekspor tidak dipungut bea masuk dan PPn Impor.

Ekspor dari Isuzu Traga ini tidak hanya berdampak pada lingkaran internal dari Isuzu Indonesia sendiri, melainkan juga pada lingkaran eksternal bisnis Isuzu.

Kegiatan ekspor membutuhkan penambahan supplier hingga total supplier yang terlibat mencapai 119 perusahaan.

Secara keseluruhan, ekspor akan memberikan tambahan penghasilan bagi para supplier hingga $9.000.000 per tahun, serta penambahan omset untuk perusahaan logistik dapat mencapai $300.000 per tahun. (Sule/Ey)

Pasok Sabu–Sabu ke Lapas Seorang Pria di Ringkus Polisi

By

-

13 December 2019

JIB | Jakarta, – Polres Jakarta Timur mengungkap peredaran narkoba jenis sabu–sabu dan ganja di wilayah hukum setempat dan diduga melibatkan penghuni di dua lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kapolrestro Jakarta Timur AKBP Arie Ardian Rishadi mengatakan Pelaku berinisial AFI kita tangkap saat akan transaksi di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa (10/12) malam. Dari hasil penangkapan itu polisi menyita barang bukti sabu–sabu seberat 1 gram yang disembunyikan AFI di badannya.

Dalam gelar perkara di halaman Polres Jakarta Timur Arie mengatakan hasil penelusuran hingga ke rumah tersangka di Kelurahan Ciracas kembali ditemukan barang bukti narkoba. Barang bukti yang ditemukan di kediamannya berupa tiga kardus besar berisi 44 bungkus warna hitam ganja seberat 48,3 kilogram dan sepuluh bungkus plastik klip berisi sabu–sabu 5,47 gram.

Dari pengakuan AFI, barang bukti kejahatan jenis sabu–sabu dikirim dari pelaku berinisial A yang merupakan narapidana yang kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cianjur. Sedangkan ganja siap edar dipasok oleh seorang narapidana yang kini mendekam di balik jeruji Lapas Sragen, Jawa Tengah.

Barang bukti ini dikendalikan narapidana di lapas dan akan dilakukan pengembangan. Peredaran sabu–sabu dan ganja itu dilakukan melalui komunikasi telepon genggam dan melibatkan perusahaan ekspedisi swasta. Tersangka akan diberikan keuntungan Rp 20 juta dari keuntungan transaksi ganja ini.

(Dre)

Sum: Humas polri.go.id

Pembenahan Agar Parpol Transparan

By

-

13 December 2019

JIB | Jakarta,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pendanaan negara kepada partai politik (parpol) memiliki urgensi, mengingat parpol merupakan salah satu institusi demokrasi yang strategis.

“Ini karena memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam paparan hasil kajian Skema Ideal Pendanaan Partai Politik kepada enam parpol pada Rabu (11/12) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Agus menyampaikan pandangan KPK bahwa demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan parpol yang solid dan sehat secara organisasi, demokratis secara internal, berintegritas dan terinstitusionalisasi. Sehingga, pembiayaan parpol oleh negara secara signifikan diperlukan untuk mengambil alih kepemilikan sekaligus kepemimpinan parpol dari individu-individu pemilik uang.

“Harapannya, ke depan parpol benar-benar menjadi badan hukum publik yang dimiliki para anggota dan dipimpin secara demokratis oleh anggota sebagaimana semangat UU Partai Politik,” katanya.

Kesempatan itu juga dihadiri Pimpinan KPK lainnya Basaria Panjaitan, Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Giri Suprapdiono beserta tim peneliti dari LIPI Syamsudin Harris dan Moch. Nurhasim.

Kajian yang merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini bertujuan untuk mencari skema ideal sebagai dasar (baseline) pemberian dana bantuan pemerintah kepada parpol, memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang besaran dana bantuan kepada parpol dan persyaratan administratif serta tata kelola internal parpol yang harus dipenuhi.

“Tujuan akhirnya adalah rekomendasi skema besaran pendanaan partai ini dapat mengurangi korupsi politik,” kata Agus.

Estimasi kebutuhan anggaran yang dikumpulkan dalam kajian dari lima partai, yakni Golkar, PKB, PDIP, Gerindra dan PKS diperoleh harga sebesar Rp16.922 per suara. Kelima partai ini memiliki perolehan suara lebih dari 50% pada pemilu 2019.

Bantuan pendanaan akan diberikan maksimal 50% kebutuhan anggaran parpol agar parpol tetap memililki ruang untuk mengembangkan parpol. Selain itu, bantuan dana akan diberikan dalam jangka waktu lima tahun secara bertahap. Tahun pertama diberikan 30%, di tahun kedua 50%, tahun ketiga 70%, tahun keempat 80% hingga tahun kelima menjadi 100% dari 50% bantuan pendanaan negara kepada parpol. Bantuan pendanaan negara hanya untuk membiayai kebutuhan operasional parpol dan pendidikan politik, tidak termasuk dana kontestasi politik.

Dengan estimasi dan skema pendanaan tersebut maka untuk tahun pertama di tingkat pusat, negara perlu mengalokasikan dana Rp320 miliar dengan asumsi suara pemilih 126 juta pada pemilu 2019. Membandingkan dengan APBN 2019 sekitar Rp2.400 triliun, angka ini relatif kecil yakni 0,0046%. Hingga tahun kelima estimasi total bantuan pendanaan yang akan dialokasikan negara untuk parpol sebesar Rp3,9 triliun. Perhitungan ini lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi Bappenas yang didasarkan pada suara PDIP sebesar Rp48.000 per suara. Sehingga, negara perlu mengalokasikan dana sebesar Rp6 triliun.

Sedangkan, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan PP No. 1 tahun 2018 bahwa pendanaan provinsi naik 20% dari pendanaan tingkat nasional dan kabupaten/kota naik 50%. Maka, di tahun pertama negara perlu mengalokasikan dana Rp928,7 miliar. Dengan skema peningkatan bertahap dan estimasi inflasi 5%, maka hingga tahun kelima untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota negara perlu mengalokasikan dana total Rp 11,2 triliun. Sehingga, total secara nasional pendanaan negara untuk keuangan parpol sebesar Rp15,1 triliun.

Namun demikian, Agus mengingatkan bahwa bantuan pendanaan negara ini membutuhkan persyaratan. Sebagaimana telah disampaikan KPK dalam kajian terdahulu tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), maka parpol wajib menerapkan SIPP. Lima komponen utama dalam SIPP meliputi kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi penggunaan pendanaan negara, salah satunya dengan menggunakan tools SIPP,” tegas Agus.

Selain itu, Agus menambahkan, untuk mendorong akuntabilitas pelaporan keuangan parpol, pendanaan negara kepada partai politik harus diaudit oleh BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala. Sebab, membangun organisasi parpol yang bersih dan berintegritras ditentukan oleh salah satunya pengelolaan keuangan parpol secara baik.

Untuk memperkaya kajian, tim juga melakukan studi terkait praktik yang sama di 20 negara. Hampir semua negara yang dijadikan pembelajaran menunjukkan peran negara yang memberikan dana bantuan kepada parpol. Yang membedakannya adalah besaran dan peruntukannya. Besaran bantuan negara untuk parpol beragam mulai dari 23% hingga 90%.

Seperti di Jepang dan Belanda bantuan pendanaan parpol oleh negara termasuk yang paling kecil sebesar masing-masing 23% dan 35%. Paling tinggi pendanaan negara untuk parpol sebagaimana praktik di Turki. Sementara di Malaysia, negara tidak memberikan bantuan dana untuk parpol, tetapi mengizinkan parpol untuk berbisnis.

Sebelumnya, KPK pernah melakukan kajian tentang pendanaan negara untuk partai politik. Hasil kajian merekomendasikan penambahan pendanaan negara untuk parpol sebesar Rp1.000 dari sebelumnya Rp108 per suara. Dalam skema pendanaan tersebut, KPK merekomendasikan kenaikan pendanaan secara bertahap hingga Rp10.706 dalam 10 tahun. Kajian ini memperbaiki perhitungan dengan data yang lebih lengkap berdasarkan kondisi riil kebutuhan anggaran parpol dari laporan keuangan lima parpol tersebut.

(Dre)

Sum: Humas kpk.go.id

Presiden Jokowi Menyampaikan Dukungannya Atas Keputusan Mendikbud Untuk Menghapuskan Ujian Nasional Mulai Tahun 2021

By

-

13 December 2019

JIB | Bekasi, – Presiden Joko Widodo menyampaikan dukungannya atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadhiem Makarim untuk menghapuskan Ujian Nasional mulai tahun 2021 mendatang.

“Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated KM 38, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/12/2019) siang.

Menurut Presiden, mulai tahun 2021, Ujian Nasional 2021 akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi. Artinya yang diassessment nanti adalah sekolah dan guru-guru. Juga ada yang namanya nanti survei karakter.

“Itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana ke tingkat yang mana,” terang Presiden.

Artinya, lanjut Presiden, mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya. Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi.

Presiden menegaskan, bahwa kebijakan penghapusan Ujian Nasional itu ada di pemerintah pusat. Bisa saja suatu saat nanti misalnya, misalnya perhitungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat bisa saja dilakukan, karena ini hanya menggeser anggaran dari daerah ke pusat lagi.

“Tapi kan kalau policy ini betul-betul bisa menaikkan misalnya menaikkan kualitas pendidikan, menaikkan devisa kita ya tentu akan kita jalani terus,” tegas Presiden.

(Dre)

Sum: Kominfo.go.id

Perahu Nelayan Tanjungpakis Rusak dan Tenggelam Akibat Cuaca Buruk

By

-

13 December 2019

JIB | Karawang, – Perahu rusak parah dan tenggelam milik seorang nelayan Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, diduga diterjang ombak gelombang besar akibat cuaca buruk di perairan laut Tanjungpakis, Kamis (12/12/19).

Dikatakan, Wawan (50) seorang nelayanan, waktu dirinya hendak menepikan perahu ditepi laut di Dusun Bungin, tiba – tiba ombak datang dengan gelombang yang sangat besar, sehingga perahu rusak parah dan tenggelam akibat diterjang ombak tersebut.

“Pada waktu saya mau berangkat melaut selepas subuh cuaca baik-baik saja. Namun akibat cuaca buruk, tiba – tiba ombak datang cukup besar dan menerjang perahu kami, sehingga rusak parah serta mesin perahu sulit dihidupkan,” katanya.

Wawan mengaku bersyukur, tingginya ombak laut tak membuat dirinya tenggelam meski hantaman obak dirasakannya sangat keras. Meski masih bisa menyelamatkan nyawanya, perahu wawan rusak parah,

“Alhamdulillah kami yang memang hanya berdua masih diberikan keselamatan dan dalam keadaan sehat walafiat,” ucapnya.

Diakui Wawan, dia dan rekan-rekannya sesama nelayan masih enggan untuk melaut karena cuaca masih belum bersahabat, demikian.(Sule/Ey)

Kantin Kejujuran Diresmikan Oleh Pemkab Bekasi Bersama Kejari Kab. Bekasi

By

-

12 December 2019