JIB | KABUPATEN BEKASI– Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan bencana untuk mengantisipasi datangnya banjir di wilayah Kabupaten Bekasi di musim penghujan. Hal ini disampaikan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dalam Apel Siaga Bencana yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Plaza Pemda Kabupaten Bekasi, Selasa (26/11).

Bupati mengatakan bahwa kita harus siap siaga menghadapi musim hujan yang akan datang. “Karena memang kita lihat ke depan akan datang musim hujan, yang harus kita antisipasi dari hari ini. Kita sudah berkomunikasi kepada semuanya,kita harus siap siaga. Dalam artian, kapan saja bencana itu datang, kita sudah siap. BPBD sebagai leading sector, sudah memetakan semua, bahkan mengantisipasi (daerah) mana saja yang rawan bencana,” katanya.

Bupati mengungkapkan, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bekasi mengalami pendangkalan. Ia juga telah melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mengantisipasi kala musim hujan datang di kemudian hari.

“Kemarin ada beberapa sungai yang sudah kita cek, salah satunya Kali Jambe, besok kita juga dengan Pak Dandim akan ke Sungai Blencong, tentunya dengan melibatkan masyarakat juga. Kita sudah mulai melakukan gerakan-gerakan yang nantinya akan mengantisipasi datangnya musim hujan ke depan,” katanya.

Terkait kendala pada normalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, Bupati mengatakan sampah bukan hanya datang dari dalam wilayah Kabupaten Bekasi, tetapi juga dari daerah lain. “Normalisasi terhadap sungai-sungai itu sudah kita lakukan. Kendalanya memang sampah ini bukan hanya datang dari Kabupaten Bekasi saja, tapi juga dari daerah luar juga,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pemerintah akan membuat jaring-jaring untuk menghalangi sampah masuk di perbatasan. “Tentu saja ada langkah-langkah yang akan kita ambil dalam waktu dekat, seperti membuat jaring-jaring di daerah perbatasan,” ucapnya.

Sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, peran perusahaan swasta dan sektor industri yang ada di Kabupaten Bekasi juga turut berperan dalam pencegahan bencana. Bupati mengatakan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta.

“Semua ini harus ada koordinasi. Mereka juga punya peralatan (pencegahan bencana), tinggal bagaimana mengkoordinasikan. Mereka juga sudah mau bekerjasama dengan kita, tinggal kita sinergikan antara pemerintah daerah dan swasta.” tutupnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Adeng Hudaya. Ia mengatakan bahwa BPBD telah melakukan tindakan-tindakan preventif untuk pencegahan bencana di musim penghujan yang akan datang. Tindakan tersebut yakni sosialisasi masyarakat dan pembentukan desa-desa tangguh bencana.

“Kami telah sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan sudah ada 4 desa tangguh bencana. Kami juga telah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mengatasi dan meminimalisir bencana akibat meluapnya air sungai,” kata Adeng.

Ia menambahkan, Kabupaten Bekasi dikelilingi 16 sungai, baik sungai besar maupun kecil, sehingga rawan tergenang air. Oleh sebab itu, penyebab-penyebab banjir harus segera di antisipasi.

“Ada dua penyebab banjir, khususnya di Kabupaten Bekasi, yakni meluapnya air sungai, dan kurang berfungsinya drainase dengan baik. Ini biasanya terjadinya di perumahan-perumahan. Oleh karenanya, diharapkan dengan sosialisasi-sosialisasi tersebut dapat mengurangi adanya bencana banjir di Kabupaten Bekasi.”ujarnya.

Untuk mendukung program pencegahan bencana, tahun depan BPBD akan mendatangkan mobil pendidikan bencana, guna memberikan sosialisasi bencana ke masyarakat bisa secara mobile dan dapat dilakukan di luar ruangan. (Endang)

JIB | Jakarta- Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Wakil Presiden RI, Prof Dr KH Makruf Amin menerima silaturahim para Pengurus APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) Pada Selasa sore (26 Nov. 2019).

“Peran dan posisi Pengacara Syariah makin penting dan dibutuhkan seiring dengan makin luasnya cakupan dan wilayah ekonomi syariah yang sudah mengglobal dan menjadi arus baru ekonomi Indonesia”, papar Wapres Makruf Amin.

Wakil Presiden juga menyatakan, adanya perkembangan dan tantangan baru, membutuhkan kerjasama semakin erat antar para stakeholder (pemangku kepentingan terkait) guna bisa mencapai tujuan bersama, juga mampu mengatasi masalah yang muncul antar para pihak baik melalui litigasi maupun non litigasi. “ Kalau bisa semua baik-baik saja, tak banyak masalah yang muncul”, ungkap Wapres.

“Presiden bersama Wakil Presiden menjadi Pemimpin utama dalam mengembangkan peran lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah. Tak berhenti di situ, aspek lainnya dari sisi industri syariah, perbankan, asuransi, hingga sisi bisnis real syariah semuanya telah menjadi kebutuhan sistem ekonomi yang terkait dengan kemajuan ekonomi nasional”, tegas Wapres Ma’ruf Amin yang didampingi Staf Khusus dan Jubir, Bapak H. Masduki Baidhowi dan Stafsus Bidang Hukum, Bapak Prof. Dr. Satya Arinanto serta Seswapres.

Pengurus APSI hadir dipimpin langsung, Ketua Umum APSI, Dr Afdal Zikri, SH, MH (Ketua Umum APSI : 2014-2019) didampingi oleh Pengurus lainnya, Dr. H. Munawar Fuad, MA (Dewan Pakar DPP APSI), Dr. Sutrisno, A.Ag, SH, MH (Wakil Ketum DPP APSI), Thalis Noor Cahyadi, SHI,SH,MH,MA (Wakil Ketum DPP APSI), Abdul Aziz, SHI, SH, MH (Wakil Ketum DPP APSI), Irfan Fahmi, SHI, SH, MH (Sekretaris Umum DPP APSI), Asep Ruhiat, S.Ag, SH, MH (Ketua DPW APSI Riau-Panitia MUNAS APSI III).

Bung Adal Zikri menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas selesainya pelaksanaan Demokrasi Pemilu 2019 secara serentak dengan telah terpilih dan dilantiknya secara sah dan demokratis : Presiden RI Bapak Ir.H. Joko Widodo-Wakil Presiden RI Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, serta terbentuknya Kabinet Indonesia Maju beserta perangkat pemerintahan untuk mendapat kesempatan terbaik dalam mewujudkan amanah, janji dan programnya hingga masa akhir masa pengabdiannya dengan husnul khotimah.

Pada kesempatan tersebut, Bung Afdal menyatakan, APSI mendukung pelaksanaan komitmen dan janji kampanye Bapak Presiden-Wakil Presiden untuk tetap konsisten (istiqamah) dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum mengiringi seluruh program Indonesia Maju dan Unggul.

Sebagaimana historisnya, APSI dideklarasikan pada 8 Februari 2003/ 6 Dzuhijjah 1423 H di Semarang tepat dua bulan menjelang disahkannya UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 32, secara tegas dinyatakan pengakuan terhadap organisasi advokat syariah yakni Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Pengurus lainnya, Thalis Noor Cahyadi, menambahkan dalam 16 tahun kiprahnya, APSI telah mendapat pengakuan dari berbagai lembaga, diantaranya, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sejak 2013, APSI telah memperoleh sertifikasi sebagai organisasi bantuan hukum terakreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH01.HN.07.02 Tahun 2018). PUSDIKLAT APSI mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung RI, sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Mediator Terakreditasi A, terbaik di Indonesia (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 16/KMA/I/2019). Melalui SK MA ini, APSI menjadi satu-satunya organisasi advokat yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Bung Afdal pun melanjutkan, APSI merupakan organisasi yang bersifat terbuka dan inklusif, sebagai wadah tunggal dan solid dari asosiasi para advokat Syariah mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan lembaga advokat lainnya, berkomitmen untuk turut mengawal sukses visi dan program serta target pemerintah serta APSI siap berperanserta dalam penegakan kepastian hukum dan keadilan sosial-ekonomi bagi setiap warga negara.

Sehubungan dengan terlaksananya MUNAS APSI Ke III di Pekanbaru Riau pada 21-24 November 2019, Dr. Munawar Fuad, menyampaikan harapan dan aspirasi kepada pemerintah melalui Wakil Presiden Republik Indonesia agar secepatnya membentuk Badan Legislasi Nasional disertai upaya melahirkan omnibus law dalam segala produk hukum, termasuk yang terkait dengan legislasi hukum ekonomi syariah.

Selain itu, Dr Fuad juga mengajukan usulan APSI terkait pembentukan Lembaga Mediator Ekonomi Syariah atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (LAPSES) yang efektif dan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah guna menumbuhkan daya saing yang sehat dan produktifitas yang lebih luas dan dinamis.

APSI juga mendukung percepatan lahirnya produk hukum yang Pro Kesejahteran Rakyat dan keadilan sosial-ekonomi dengan memperkuat peran Koperasi dan UMKM serta akselerasi dalam menciptakan lapangan kerja bagi setiap warga.

APSI pun berpeluang membentuk SKKN (Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional) dengan bersinergi bersama MUI (Komisi Fatwa/Komisi Kumdang/DSN MUI, Asosiasi Program Hukum Ekonomi Syariah (APSHESI), juga diharapkan ada dan berkembang di setiap Perguruan Tinggi Islam dan Swasta.

Terkait dengan legislasi sertifikasi Jaminan Produk Halal APSI mendorong produktifitas usaha dengan Pelayanan cepat, mudah dan terjangkau disertai upaya maksimal untuk pembentukan Badan Jaminan Produk Halal yang bersifat khusus, profesional dan independen.

APSI juga berperan mengembangkan kerjasama Program Keumatan dalam akselerasi Program sertifikasi tanah wakaf dan hak milik masjid dan lembaga keagamaan bersama DMI dan Kementerian BPN/Agraria.

Terkait dengan masih bertumbuhkembangnya radikalisme di dalam maupun di luar negeri, tutur Dr Fuad, APSI tengah mengembangkan SENTRA EDU-VOKASI (Edukasi dan Advokasi) guna melakukan Program aksi pendidikan dan pencerahan serta pencegahan dan pendekatan advokasi, mediasi serta litigasi jika diperlukan bagi tegaknya moderasi dan toleransi sebagai wujud Islam Rahmatan Lil’alamiin.

Kepada Ketua Umum APSI baru, Dr Sutrisno, Wapres RI Ma’ruf Amin, secara khusus menyampaikan selamat dan menggoreskan tulisan tangannya sendiri sebagai amanah : “lanjutkan pengabdian kalian untuk mengawal perkembangan dan kesuksesan ekonomi syariah”. Demikian bunyi pesan khusus kepada APSI yang digoreskan dengan tulisan tangan Wakil Presiden sendiri.

Ketua Umum APSI terpilih , Bung Sutrisno, yang diperkenalkan langsung oleh Bung Afdal sebaga Ketua Majelis Tinggi, langsung menyatakan : “Siap, Bapak Wapres, laksanakan”, dengan sigap dan semangat.

Dr Sutrisno selaku Ketua Umum terpilih menegaskan, merupakan suatu kehormatan, sangat bersyukur dan bangga mendapat kesempatan diterima langsung Wakil Presiden. “Sebagaimana pesan Beliau, selanjutnya APSI akan terus mempererat komunikasi, silaturahim dan kerjasama dengan semua kementerian, lembaga dan badan terkait dalam peran dan fungsi penegakan hukum”, paparnya.

MUNAS APSI III yang sudah berakhir di Pekanbaru Riau, menurut Bung Asep Ruhiat selaku Ketua Panitia, terasa sangat lega dan sukses, karena pada akhirnya Pengurus APSI dan Panitia mendapat Apresiasi langsung dari Wakil Presiden. “Ini benar-benar luar biasa, perhatian Wapres kepada APSI, yang akan memacu semangat pengabdian kawan-kawan di seluruh Indonesia”, tutur ketua PW APSI RIAU tersebut.

“Selanjutnya, kami memohon arahan dan taushiyah, Bapak Wakil Presiden RI, serta memohon kehadiran dan memberikan amanah secara langsung dalam Simposium Nasional pada awal tahun 2020 dengan Tema Strategis : Dinamika dan Solusi Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Arus Baru Ekonomi untuk Indonesia Maju disertai Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional APSI di Jakarta”, dengan semangat Bung Afdal Zikri menutup audiensi tersebut.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan berfoto bersama disertai penyerahan plakat dari Ketua Umum APSI, Bung Afdal kepada Wapres RI, didampingi Bung Sutrisno selalu Ketua Umum terpilih.(Endang/Red)