Sunday, February 22, 2026
Home Blog Page 367

Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan Berlaku Per 1 Januari 2020

0

JIB | Jakarta,- Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada 24 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu mengubah Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi: 1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan. 2. Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019. Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

“Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 4% (ernpat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta,” bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres No. 75/2019.

Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres, dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, danPekerja/pegawai instansi pusat; dan b. Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai instansi daerah.

“Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa,” bunyi Pasal 30 ayat (4) Perpres.

Dijelaskan dalam Perpres itu, Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Sementara Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa serta Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

“Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap, yang merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja,” bunyi Pasal 33 ayat (3,4) Perpres itu.

Ketentuan mengenai komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri sebagaimana dimaksud, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud pada instansi pusat, menurut Perpres, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Sementara ketentuan mengenai: a. komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud, dan Pekerja/pegawai pada instansi daerah; dan b. batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Peserta Bukan Penerima Upah Menurut Perpres itu, Iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar: a. Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

“Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres itu. Peraturan Presiden itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 24 Oktober 2019, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (Dre)

Sum : https://www.kominfo.go.id

Gercep Layanan Publik Dukcapil Kabupaten Bekasi Resmi Dibuka di SGC

0

JIB | Kab Bekasi,- Gerai Cepat (Gercep) Layanan Publik Dukcapil Kabupaten Bekasi resmi dibuka, di Sentra Grosir Cikarang, Rabu (30/10). Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja meresmikan secara langsung mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telag berkomitmen untuk melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut, dilakukan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan lebih terjangkau lokasinya dengan masyarakat.

Berlokasi di lantai 2 food court Sentra Grosir Cikarang (SGC), Jalan R.E Marttadinata Nomor 95, Cikarang Utara. Nantinya, akan melayani perekaman KTP elektronik, percetakan KTP elektronik/suket, KK, akta kelahiran/kematian, dan KIA.

“Berbagai terobosan terus diupayakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Saya berharap, dalam waktu dekat kita akan buka mall pelayanan publik di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Dirinya juga mengajak kepada Kepala Perangkat Daerah khususnya yang melakukan pelayanan publik. Lebih jelasnya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk dapat berinovasi melaksanakan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan manajemen Sentra Grosir Cikarang yang telah memfasilitasi berdirinya Gerai Cepat pelayanan publik. Mudah mudahan dengan berdirinya Gercep Dukcapil di SGC ini menjadi pemicu bagi pihak swasta atau para pengelola pusat pusat perbelanjaan untuk dapat berperan aktif dalam ikut membantu memfasilitasi peningkatan sarana pelayanan publik di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Hudaya mengutarakan, tujuan dilakukannya Gercep Dukcapil adalah untuk memperluas jangkauan. Agar terwujud pelayanan publik yang cepat dan terjangkau.

“Kami telah melakukan uji coba, sejak tanggal 14 Oktober. Jumlah tamu yang hadir sejak hari pertama, antusiasme masyarakat tidak pernah surut. Waktu penyelesaian Gerai Cepat akan lebih cepat daripada di kantor, disini hanya 3 hari,” pungkasnya.

Hudaya menyampaikan, jam kerja Pelayanan Gercep Dukcapil yakni selama 6 hari. Senin sampai dengan Jumat, buka dari jam 09.00 sampai jam 15.00 WIB. Sedangkan, hari Sabtu buka dari jam 09.00 sampai dengan 14.00 WIB.

“Waktu pelayanan 6 hari. Senin-Jumat kita buka dari jam 9 sampai jam 15.00 WIB. Sabtu kita buka dari jam 09.00 sampai dengan 14.00 pada kenyataannya lebih dari jam 14.00. Tapi tetap kita layani. Pelayanan yang dibuka hari Sabtu, mempunyai maksud. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak bisa mengurus dokumen kependudukannya pada hari kerja karena sibuk,” tuturnya.

Pihaknya mengakui, saat ini untuk percetakan KTP elektronik terkendala oleh terbatasnya jumlah blangko yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mohon maaf untuk percetakan e-KTP, karena memang blangkonya dari pusat kurang, jadi agak terkendala. Sedangakan, kebutuhan sampai saat ini 76.000 blangko perbulan. Sekarang kita hanya menerima 500 blangko perbulan, itu artinya blangko 20 s.d 25 per Kecamatan. Jadi itu kondisinya, untuk setiap pengurusan e-KTP baru kita berikan suket. Itu baik di sini, di Kecamatan, ataupun di Dinas,” terangnya.

Saat diwawancarai, Bupati Bekasi menanggapi hal ini, “Upaya pemerintah Daerah, Kita sudah mengambil langkah untuk melobi Kementerian terkait masalah kekurangan blangko tersebut,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, percetakan di Kecamatan saat ini sama cepatnya seperti di gerai ataupun di Kantor Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Pemohon atau masyarakat dapat mendaftar melalui layanan aplikasi whatsapp. Namun, untuk saat ini hanya dapat melayani permohonan pembuatan akta kelahiran saja.

“SGC memfasilitasi secara gratis. Akses tepat, ada angkutan umum, karena berada ditengah tengah. Dari ujicoba yang kita lakukan, dari Tarumajaya bahkan kesini. Kita akan memperkuat personil disini, saat ini ada 9 orang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ridwan Arifin selaku Deputi Building Sentra Grosir Cikarang mengatakan pihaknya telah menyediakan tempat untuk pelayanan Gercep Dukcapil secara gratis. Tambahnya, itu adalah ruang publik yang disediakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut. Serta, semoga program Pemda Kabupaten Bekasi dalam hal pelayanan publik, dapat berjalan maksimal. Sehingga Bekasi baru Bekasi bersih dapat terlaksana dengan baik dan sempurna,” imbuhnya. (Endang Biro)

Kios Kembang Api di Desa Telukagung Dilalap Si Jago Merah

0

JIB | Kab Indramayu,- Musibah Kebakaran melanda Kios milik saudara Agus penjual kembang api/petasan di Jalan Bay Pss Indramayu-Jatibarang, Desa Telukagung Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Rabu, (30/10/2019)

Informasi yang dihimpun dari awak media yang berada di lokasi kejadian api mulai membesar dan membakar kios penjual Petasan/kembag api tersebut pada pukul 15.00 WIB sore tadi.

Kebakaran tersebut diduga berasal dari Konsleting listrik dan ada dugaan lain kebakaran akibat dari cuaca panas yang beberapa bulan terakhir ini sedang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Indramayu

Budi salah satu pengguna jalan yang sedang melintas di tempat kebakaran mengatakan. Saya baru tahu ada kebakaran, saya mendengar teriakan dari warga bahwa ada kebakaran dan disusul dengan bunyi ledakan, tuturnya

“Ketika saya cek ke lokasi ternyata api sudah mulai membesar dan sudah separuh menutupi kios, suara yang bising karena beberapa kembang api yang meledak,” imbuh Budi

Lanjut budi, “Warga banyak berdatangan ke lokasi. Tetapi mereka tidak berani masuk ke dalam kios untuk menyelamatkan barang yang ada di kios tersebut, karena banyaknya ledakan dari dalam kios yang terbakar.” Pungkasnya

Warga sekitar berupaya berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. sesaat setelah itu api berhasil di pemadamkan, dalam kejadian kebakaran tersebut sampai api padam tidak ada satu pun mobil Pemadam Kebakaran yang mendatangi lokasi kebakaran. (Dre)

UPTD Puskesmas DTP Cibarusah Gelar Loka Karya Mini Tiap Triwulan, Dan Rapat Minggon Tahun 2019

0

JIB | Kabupaten Bekasi,- UPTD Puskesmas DTP Cibarusah gelar loka karya mini puskesmas dan rapat minggon. Rabu, (30/10/19).

Bertempat di Aula Puskesmas Cibarusah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Hadir dalam acara tersebut Enop Can. SH. MSi (Camat Cibarusah), AKP. Sukarman (Kapolsek Cibarusah), Mukson Bhabinsa Cibarusah Kota (Koramil 09 Cibarusah) dr.HRM. Adi Pranaya MARS (Kepala Puskesmas Cibarusah), Staf Kecamatan Cibarusah, UPTD PAUD/SD Cibarusah, Iwan Setiawan (Kepala Desa Cibarusah Kota), Sekdes Cibarusah Kota, BPD Cibarusah Kota, Sekdes Cibarusah Jaya, Sekdes Sindang Mulya, Usman (Ketua BPD Sindang Mulya), Soleh (Sekdes Wibawa Mulya), Komarudin (Kepala Desa Ridogalih), Sekdes Ridogalih, Oden (Kepala Desa Ridomanah), Ibu-ibu PKK Cibarusah, Forum ibu dan anak, para kader Posyandu Cibarusah, pelopor siswa SMPN 5 Cibarusah, Relawan Kesehatan H.BN. Holik Kodratuloh, dan tamu undangan.

Dr. HRM. Adi Pranaya. MARS Kepala Puskesmas Cibarusah dalam sambutannya mengatakan.

“Alhamdulillah dalam kegiatan UPTD Puskesmas DTP Cibarusah rapat loka karya mini Puskesmas dan sekaligus rapat minggon pada hari ini bisa terlaksana, dan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana kita semua masih di beri nikmat kesehatan dan kita semua bisa berkumpul dan bertemu dalam kegiatan ini,” tutur Dr. HRM. Adi Pranaya

“Kami sangat berharap agar para stekholder di Kecamatan Cibarusah beserta yang lainnya turut bekerjasama dengan Puskesmas Cibarusah dalam menanggulangi berbagai penyakit serta kesehatan di wilayah Kecamatan Cibarusah,” imbuhnya

Lebih lanjut masih katanya. “Ada beberapa pencegahan penyakit yang harus di cegah secara bersama-sama dengan pemerintah Kecamatan Cibarusah dan aparat Desa seperti masalah gizi buruk (Stunting) dan hal tersebut harus di cegah dari mulai ibu hamil sampai melahirkan, mengenai stunting tersebut memang sudah di programkan untuk pencegahannya di seluruh wilayah Indonesia terutama di Kabupaten Bekasi dan khususnya di Cibarusah dan kami sangat berharap peran sertanya dalam menanggulangi hal tersebut,” jelas Dr. HRM. Adi Pranaya

Sebagai Kepala Puskesmas Cibarusah Dr. HRM. Adi Pranaya terus berupaya untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada Masyarakat Cibarusah dari mulai kesehatan dan pencegahan penyakit, melalui inovasi yang di lakukan seperti JEBOLIN GOL (Jemput Bola Ibu Bersalin yang di Gawangi Oleh Masyarakat) inovasi tersebut sekaligus untuk mencegah kematian pada ibu dan anak, dari berbagai inovasi yang kami lakukan pada Puskesmas Cibarusah sekaligus untuk pencegahan berbagai hal penyakit. (Dedi/Dre/Endang)

Pemdes Sampalan Realisasikan DD Wujudkan Kemajuan Warga

0

JIB | Karawang,- Pemerintah Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, merealisasikan Dana Desa tahap 2 Tahun 2019, diperuntukkan pembangunan gedung serbaguna untuk sarana olahraga. Hal ini untuk mewujudkan kemajuan perkembangan warga khususnya untuk generasi muda di desa setempat, Rabu (30/10/19).

Kepala Desa Sampalan, Jamaludin, mengatakan penggunaan Dana Desa (DD) tahap 2 tahun 2019, diperuntukkan pembangunan gedung serbaguna untuk sarana dan prasarana olahraga. Ini merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Desa dalam memperdayakan warga khususnya generasi muda yang ada di desa.

“Pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan gedung serbaguna untuk sarana olahraga yang berada dilingkungan Desa Sampalan, dimana pembangunan ini salah satu skala prioritas dalam penyerapan dana desa,” ungkapnya.

Dikatakannya, pembangunan gedung serbaguna untuk sarana olahraga dengan menggunakan Dana Desa tahap 2 tahun 2019, yang digulirkan Pemerintah Pusat melalui kementerian Desa, pengerjaannya secara swakelola agar dapat mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

“Dalam pengerjaannya kita libatkan warga sekitar, tidak melibatkan pemborong. Hal ini tentunya sesuai tujuan dari digelontorkannya DD kepada masing – masing Desa dengan mengutamakan dalam pengerjaannya masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa tujuan pembangunan gedung serbaguna tersebut tidak lain untuk fasilitas olahraga. Dengan begitu masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang tersedia. Terutama generasi muda yang selama ini masih ketinggalan dalam olahraga.

“Jadi, dengan adanya gedung serbaguna untuk sarana prasarana olahraga yang terbangun ini, harapannya bakat serta minat kaum muda bisa tersalurkan, dan semoga bisa mencetak yang lebih handal kedepannya,” pungkasnya.(Sule/Ey)

Pemdes Sliyeg Mengadakan Acara Sedekah Bumi Dengan Hiburan Acara Wayang Kulit Semalam Suntuk

0

JIB | Kab Indramayu,- Pemerintah Desa (Pemdes) Sliyeg, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu mengadakan acara sedekah bumi. Rabu, (30/10/2019)

Tradisi sedekah bumi ini, merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang jawa terdahulu. Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh mereka pada masyarakat jawa yang berprofesi sebagai petani, nelayan yang menggantunggkan hidup keluarga dan sanak famil mereka dari mengais rizqi dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi.

Kegiatan sedekah bumi ini dimulai pada kemarin malam tepatnya pada hari Selasa, 29/10/2019, pukul 20.00 WIB dimulai dengan acara Istighosah atau doa bersama, dan dilanjutkan pada siang ini pukul 12.00 WIB dengan bersama-sama mengadakan doa bersama di sawah, selesai doa bersama dilanjutkan dengan acara pagelaran wayang kulit semalam suntuk BUDHI SUARA dengan dalang Asep R dari Desa Gegesik-Cirebon
Digelarnya Ritual Adat Sedekah Bumi dengan hiburan Pertunjukan Wayang Kulit tersebut, berlangsung di halaman Desa Sliyeg, dihadiri unsur para pamong desa dan masyarakat umum, yang sengaja datang untuk menyaksikan pertunjukan hiburan gratis.

Kades Sliyeg (Kuwu) Warsito.SE sesaat sebelum membuka acara Ritual Adat Sedekah Bumi kepada mengatakan kepada Media online jurnalindonesiabaru.com. “Kegiatan ritual sedekah bumi ini dilakukan setiap tahun, kegiatan ini bentuk rasa bersyukur kepada Tuhan YME bersama masyarakat khususnya para petani siap menyambut musim tanam yang akan dilaksanakan pada beberapa pekan kedepan,” tuturnya

“Diharapkan untuk yang akan datang memperoleh hasil produksi pertaniannya cukup baik dan berkualitas, untuk dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat Sliyeg,” pungkas Kuwu Warsito.SE (Dre)

Creative Center Kota Bekasi Akan Dibangun di Kompleks Olah Raga Seluas 2,7 Hektare

0

JIB | Bandung,- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat sudah mulai membangun Creative Center di Kota Bekasi. Pembangunan tersebut merupakan pemenuhan janji Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menghadirkan ruang bagi komunitas kreatif se-Bekasi. Rabu, (30/10/2019)

Creative Center dibangun di kompleks olah raga seluas 2,7 hektare. Desain Creative Center tidak hanya mengedepankan bentuk fisik, tetapi juga menambah fungsi. Mulai dari plaza-plaza yang bisa digunakan pameran sampai auditorium sebagai tempat diskusi.

Desainer Creative Center Kota Bekasi yang juga pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Prov. Jabar Aji Bimarsono mengatakan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Dalam proses pembangunan, kata dia, komunitas kreatif di Kota Bekasi dapat memberikan masukan serta saran.

“Dari sisi perancangan kita cukup fleksibel. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang kaku dan tidak memberikan wadah bagi komunitas kreatif Kota Bekasi yang begitu dinamis,” kata Aji dalam West Java Future Design (WJFD) 2019 di Gedung Sate, Kota Bandung, pada hari Minggu (27/10/19).

Menurut Aji, pihaknya menjalin komunikasi lebih dulu dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebelum menentukan bentuk fisik dan fungsi apa saja yang akan dibangun untuk tahap I. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan Creative Center dengan kebutuhan komunitas kreatif di sana.

“Kita juga akan melakukan secara bertahap karena kita coba triger sendiri dan melihat respons komunitas di sana. Kita kumpulkan ide-ide dan bisa berkembang ke arah yang memang sesuai dengan harapan dari masyarakat terutama komunitas di Bekasi,” ucapnya.

“Kita akan membuat ruang-ruang multifungsi yang bisa dipakai buat diskusi atau kelas-kelas training. Nanti ada co-working, café. Ada Auditorium untuk acara-acara musik dan acara lainnya. Studio IT dan Studio Animasi nanti kita sediakan. Kemudian, Kita akan buatkan tempat khusus latihan musik dan tari,” kata Aji melanjutkan.

Aji menjelaskan, pembangunan tahap I ditargetkan selesai akhir tahun dan fokus pada pembangunan bagian depan. Pagar yang menutup Creative Center akan dibongkar dan gedung bagian depan bakal dibuat transparan.

Faktor penyebabnya adalah lokasi Creative Center berada di pusat keramaian. Sehingga, masyarakat yang melewati Creative Center dapat melihat aktivitas dan pameran di sana manakala pagar dibuka. Dengan begitu, animo masyarakat untuk mengunjungi Creative Center meningkat.

“Pagar yang menutup pemandangan dari jalan akan dihilangkan. Nanti, masyarakat dapat langsung kalau di gedung (Creative Center) ada pameran dan kegiatan,” katanya.

“Walaupun kecil bisa membuat perubahan. Karena prinsipnya tertutup kita buka. Jadi, di dalamnya ada pameran, ada musik, ada latihan, masyarakat bisa melihatnya dari luar,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Prov. Jabar Hermansyah berharap Creative Center di Kota Bekasi dapat mengembangkan ekonomi kreatif di sana dengan melahirkan produk-produk unggulan.

“Setiap orang punya kreativitas, tapi yang jadi masalah wadahnya ini seringkali tidak ada. Jika wadahnya ini tercipta, itu akan memudahkan orang untuk sama-sama berpikir membangun daerah,” ucapnya.

“Creative Center tidak hanya membicarakan infrastruktur saja, tetapi juga bagaimana mengembangkan perekonomian masyarakat di sana. Seperti apa? kita memunculkan produk unggulan,” tambahnya. (Dre)

SUMBER : REP-RILIS HUMAS JABAR

Bupati Karawang Upayakan Pemulangan Dua Orang TKI Asal Karawang

0

JIB | Karawang,- Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurachadiana, bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus melakukan upaya untuk pemulangan dua orang TKI asal Karawang, Rustia dan Septiani, yang bekerja di Irak, Selasa (29/10/19).

Bupati Karawang bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendatangi kantor BNP2TKI di Jakarta untuk menanyakan langsung perkembangan dua orang warganya itu, yang diduga menjadi korban TPPO (tindak pidana penjualan orang).

“Tadi kita sudah ketemu dengan Deputi Perlindungan BNP2TKI, bapak Anjar Prihartono beserta jajaranya,” kata Bupati Karawang.

Dalam pertemuan itu, disebutkan kedua warga Karawang tersebut sudah terkoneksi dan saat ini dalam penanganan pihak KBRI Baghdad untuk proses pemulangan.

“Jadi masih ada beberapa administrasi terkait aturan disana yang harus diurus. Maka pemerintah masih menunggu waktu pemulangan,” katanya.

Kodisi terakhir yang diketahuinya salah satu dari dua warga Karawang ini sudah bekerja. Namun karena sejak pemberangkatannya bermasalah, khawatir akan menimbulkan masalah kembali dikemudian hari, pemerintah tetap akan memulangkan keduanya, demikian.(Sule/Ey)

H. Eka Supria Atmaja Terima Kunjungan Dari Mahasiswa Dan Sekolah Tinggi Yang Ada di Kabupaten Bekasi

0

JIB | Kab Bekasi,- Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja siang tadi menerima kunjungan dari perwakilan Mahasiswa Universitas dan Sekolah Tinggi yang ada di Kabupaten Bekasi. Selasa, (29/10/2019)

Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja menyambut baik kehadiran perwakilan Mahasiswa di ruangan kerjanya, dalam kesempatan yang baik ini para mahasiswa memaparkan berbagai perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Di dalam pertemuannya Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja melakukan sesi tanya-jawab dan diskusi dengan para Mahasiswa mengenai isu-isu yang terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi antara lain tentang Pencemaran Lingkungan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Tanah, dan Tata Kelola Wilayah.

Mendengarkan masukan yang sangat bagus dari para Mahasiswa selaku generasi muda penerus pembangunan bangsa ini khususnya Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja sangat mengapresiasi ide serta gagasan tersebut

“Saya berterima kasih atas masukan dari para Mahasiswa berupa gagasan serta idenya dan saya selalu terbuka kepada siapapun yang memiliki gagasan yang bagus terkait dengan pembangunan wilayah Kabupaten Bekasi karena kita semua berkomitmen bersama untuk membangun Bekasi Baru Bekasi Bersih,” tutur H. Eka Supria Atmaja

“Saya percaya mahasiswa adalah generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, dan masa depan bangsa indonesia,” Pungkasnya. (Endang Biro)

Masyarakat Pajaten Mengapresiasi Kinerja Pemdes

0

JIB | Karawang,- Masyarakat Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, mengapresiasi kinerja Pemerintah Desa. Hal ini dengan terbuktinya dalam merealisasikan Dana Desa Tahun 2019, dengan membangun diberbagai sektor peningkatan sarana prasarana infrastruktur pembangunan sesuai harapan masyarakat, Selasa (29/10/19).

Dikatakan, Asep Saepulloh, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Pemerintahan Desa Pajaten dalam merealisasikan Dana Desa Tahun 2019 untuk peningkatan sarana prasarana infrastruktur pembangunan di berbagai sektor sesuai harapan masyarakat. Dan dalam pengerjaannya selalu memberdayakan masyarakat sekitar.

“Semua pelaksanaannya secara swakelola. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pemdes Pajaten dengan kinerja telah sesuai harapan masyarakat, sehingga masyarakat mengapresiasi dalam kinerjanya,” ungkapnya.Sementara, Apudin Suryana, sebagai Kepala Desa Pejaten, mengatakan mayoritas masyarakat Desa Pajaten petani, buruh dan buruh tani. Sehingga pihak Pemerintahan Desa lebih cedrung mengedepankan peningkatan sarana prasarana infrastruktur pembangunan, karena besar manfaatnya.

“Semua itu demi meningkatkan perekonomian maupun skala prioritas yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat menjamin pemanfaatan sumber daya secara optimal yang seimbang antara suplay dan demand,” ujarnya.

Hal tersebut, Apudin Suryana, dalam melaksanakan pembangunan selalu dapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, terutama pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa Tahun 2019, yang dikucurkan Pemerintah Pusat dengan melalui Kementerian Desa.

“Dengan terwujudnya peningkatkan sarana prasarana melalui berbagai kajian potensi yang mencakup segala aspek agar dapat semua kebutuhan masyarakat bisa terakomodir, sehingga dapat tercipta linkungan menjadi sehat dan aman,” pungkasnya.(Sule/Ey)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -