JIB | Karawang – Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan luapan air sungai meningkat dan menyebabkan sebagian tanggul milik Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) longsor.

Peristiwa tersebut terjadi pada minggu malam hari (18/1/2026), dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 15 meter, berlokasi di Dusun Segaran RT 07/02, Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Desa Segaran bersama masyarakat setempat bergerak cepat melakukan gotong royong sebagai langkah antisipasi guna mencegah longsor semakin meluas dan menghindari potensi banjir ke permukiman warga.

Kaur Trantib Desa Segaran, Nurjana, menyampaikan bahwa longsornya tanggul diduga kuat disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengakibatkan debit air sungai meluap secara signifikan.

“Longsor terjadi pada malam hari akibat curah hujan yang tinggi sehingga air sungai meluap dengan volume yang sangat besar. Untuk sementara kami bersama warga melakukan gotong royong sebagai penanganan darurat,” ujarnya kepada awak media, Senin (19/1/2026).

Ia menambahkan, penanganan sementara dilakukan dengan peralatan seadanya sambil menunggu tindakan lanjutan dari instansi yang berwenang.

“Kami berharap BBWSC segera turun ke lokasi untuk melakukan penanganan permanen, karena kondisi ini cukup rawan dan mengancam keselamatan warga di sekitar bantaran sungai,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang warga, Dusun Segaran RT 07/02 Desa Segaran, Darman, mengungkapkan kekhawatirannya apabila hujan deras kembali terjadi.

“Kami takut kalau hujan besar lagi, tanggul bisa semakin longsor dan air masuk ke rumah. Makanya warga bersama pemerintah desa langsung bergotong royong supaya ada pengaman sementara,” tuturnya.

Hingga saat ini, pemerintah desa terus melakukan pemantauan di lokasi longsor dan mengimbau warga agar tetap waspada, terutama saat curah hujan tinggi.

Warga berharap adanya perhatian serius dari BBWSC dan pemerintah daerah agar perbaikan tanggul dapat segera direalisasikan secara permanen. (Ey)

JIB | Karawang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, kini menuai sorotan keras dari masyarakat. Program unggulan Pemerintah Pusat itu diduga tidak dijalankan sesuai dengan nominal anggaran per porsi yang telah ditetapkan, Senin (19/1/2026).

Kecurigaan mencuat setelah sejumlah orang tua siswa menilai menu makanan yang diterima anak-anak mereka sangat tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan negara. Bahkan, setelah dilakukan perhitungan sederhana berdasarkan harga bahan makanan di pasaran, menu MBG tersebut dinilai jauh di bawah standar kelayakan.

“Kalau dihitung secara logika harga pasar, menu itu jelas tidak nyambung dengan anggaran per porsi yang katanya sudah ditentukan pemerintah. Ini bukan soal selera, tapi soal angka. Ke mana sisa anggarannya?” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebut namanya, dengan nada geram, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, menu MBG yang disajikan terkesan asal-asalan, minim lauk bergizi, dan nyaris tak mencerminkan konsep makan bergizi seimbang yang selama ini digaungkan sebagai program prioritas nasional.

“Ini program pakai uang rakyat. Kalau kualitasnya seperti ini, wajar kami menduga ada pemotongan anggaran di tingkat pelaksana. Jangan sampai program mulia justru berubah jadi ajang bancakan,” tegasnya.

Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan orang tua siswa. Mereka menilai ada indikasi kuat ketidaksesuaian antara anggaran di atas kertas dengan realisasi di lapangan. Dugaan pengurangan nilai maupun kualitas menu MBG pun tak terhindarkan.

Orang tua siswa lainnya bahkan mendesak agar inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.

“Kami tidak mau anak-anak kami jadi korban. Program ini harus dibuka seterang-terangnya. Audit itu wajib, supaya jelas siapa yang bermain dan siapa yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana Program MBG maupun pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian menu dengan nominal anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Jika dugaan ini dibiarkan tanpa penjelasan dan tindakan tegas, masyarakat menilai hal tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap program nasional, sekaligus membuka ruang terjadinya dugaan penyimpangan anggaran negara yang merugikan hak dasar anak dan masa depan generasi penerus bangsa..(Red)

JIB | Karawang – Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Karawang mengakibatkan luapan Sungai Citarum merendam sejumlah rumah warga di Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya. Salah satu wilayah terdampak berada di Dusun Tanjungjaya RT 006/003, Senin (19/1/2026).

Yanah, salah seorang warga Dusun Tanjungjaya, mengungkapkan bahwa banjir justru terjadi pada pagi hari setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak malam.

“Waktu masih hujan di malam hari, air belum masuk ke rumah. Tapi pagi-pagi air dari Sungai Citarum meluap sangat besar sampai akhirnya rumah saya terendam,” ujar Yanah saat ditemui wartawan, Senin (19/1/2026).

Akibat banjir tersebut, Yanah bersama keluarganya terpaksa mengungsi sementara ke gubuk-gubuk darurat yang berada di atas tanggul sungai demi keselamatan dan kenyamanan keluarga.

“Saya sangat berharap ada perhatian dari Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, bahkan Pemerintah Provinsi. Untuk sementara kami terpaksa tinggal di gubug di atas tanggul agar keluarga bisa merasa lebih aman,” katanya.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan memberikan bantuan serta solusi jangka panjang untuk mengantisipasi banjir luapan Sungai Citarum yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait. (Ey)

JIB | Karawang – Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Junaedi, menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan perekonomian serta pelayanan publik yang optimal.

Dalam menjalankan tugas pengabdiannya sebagai Pj. Kepala Desa, Junaedi menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah desa adalah menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, baik dalam aspek pembangunan, ekonomi, maupun pelayanan administrasi.

“Tujuan utama kami adalah bagaimana masyarakat Desa Tanjungbungin bisa semakin maju dan sejahtera. Itu dimulai dari peningkatan ekonomi warga dan pelayanan desa yang cepat, transparan, serta optimal,” ujar Junaedi, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan, pemerintah desa berupaya membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari lembaga desa, tokoh masyarakat, hingga pemuda, agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Aparatur desa kami dorong untuk bekerja profesional dan responsif, karena pelayanan yang baik adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” tegasnya.

Menurut Junaedi, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari tumbuhnya kemandirian ekonomi warga serta kemudahan akses pelayanan publik di tingkat desa.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Desa Tanjungbungin diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemajuan desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Red/Ey)

JIB | Bekasi – Pemerintah Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 sebagai bagian integral dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Desa Sukadaya dengan melibatkan unsur pemerintahan desa, lembaga desa, serta perwakilan masyarakat.

Musrenbangdes menjadi forum resmi yang strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan arah dan prioritas pembangunan desa secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Dalam forum tersebut, berbagai usulan pembangunan dibahas secara komprehensif, meliputi sektor infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat desa.

Kepala Desa Sukadaya, Sartija Arizona, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbangdes memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan antara kebutuhan masyarakat desa dan kebijakan pembangunan daerah.

“Musrenbangdes merupakan instrumen perencanaan yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Setiap usulan yang disampaikan akan dikaji secara objektif dan disusun berdasarkan skala prioritas untuk diusulkan dalam RKPD Tahun 2027,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Ia menambahkan bahwa sinergi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukadaya menilai Musrenbangdes sebagai wujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Forum ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam membangun perencanaan yang inklusif. Harapannya, usulan prioritas yang telah disepakati dapat diakomodasi dalam RKPD 2027 dan direalisasikan secara optimal,” tuturnya.

Musrenbangdes 2026 Desa Sukadaya ditutup dengan penetapan dan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan usulan prioritas pembangunan desa yang selanjutnya akan dibawa ke tahapan Musrenbang di tingkat Kecamatan Sukawangi. (Red)

JIB | Karawang – Kabar miring yang menuding Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, melakukan rangkap jabatan akhirnya ditepis secara tegas. Sekdes menilai isu tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, karena fakta yang terjadi hanyalah penggantian sementara dalam rentang waktu terbatas.

Sekdes Tanjungpakis menegaskan, dirinya tidak pernah menjabat rangkap secara permanen, melainkan hanya mengisi kekosongan sementara jabatan Bendahara Desa pada periode Juni hingga Desember 2025 demi menjaga kelangsungan administrasi pemerintahan desa.

“Saya tegaskan, itu bukan rangkap jabatan. Saya hanya menggantikan sementara bendahara desa dari bulan Juni sampai Desember 2025. Itu pun karena bendahara sebelumnya telah memberikan rekomendasi dan kondisi desa tidak memungkinkan terjadi kekosongan pengelolaan keuangan,” tegas Sekdes Tanjungpakis saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Ia menyebut, penggantian sementara tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan situasi darurat administrasi, bukan atas kepentingan pribadi atau pelanggaran aturan sebagaimana yang ditudingkan.

“Kalau dibilang rangkap jabatan, itu keliru dan tidak fair. Penggantian itu sifatnya sementara, ada batas waktunya, dan dilakukan demi kepentingan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Sekdes juga menekankan bahwa saat ini tidak ada lagi pengisian jabatan ganda di Pemerintah Desa Tanjungpakis. Pemerintah desa, kata dia, kini tengah mempersiapkan penunjukan Bendahara Desa definitif agar struktur pemerintahan berjalan normal dan sesuai ketentuan.

“Saat ini pemerintah desa sedang mempersiapkan bendahara definitif. Jadi isu seolah-olah saya masih rangkap jabatan itu tidak benar dan patut diluruskan,” tandasnya.

Ia pun berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh dan mengimbau semua pihak untuk mengedepankan klarifikasi sebelum menyebarkan tudingan yang dapat mencederai nama baik aparatur desa. (Red)