JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana melaporkan sejumlah oknum Kepala Desa di Kabupaten Bekasi atas dugaan penyelewengan dana desa tahun 2024. Tidak hanya itu, DPP GMI juga menyoroti kinerja tim verifikasi dan para verifikator yang dinilai lemah dalam menjalankan tugas mereka.

Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan berbagai kejanggalan terkait realisasi dana desa yang hingga kini belum tuntas, namun proses pencairan dana desa untuk tahun 2025 sudah mulai berjalan.

“Kami menduga ada permainan dalam proses ini. Bagaimana mungkin dana desa tahun 2025 sudah bisa dicairkan, sementara laporan realisasi dana desa tahun 2024 saja belum rampung? Ini menunjukkan bahwa tim verifikasi maupun verifikator tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tegas Asep Saipulloh dalam keterangannya, Rabu (09/04/25).

Menurutnya, kelemahan verifikator dalam melakukan pemeriksaan menyebabkan berkas-berkas pengajuan bisa lolos tanpa pemeriksaan yang ketat. Hal ini membuka celah terjadinya praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.

“Verifikator seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas dana publik. Tapi jika mereka malah abai, maka bukan tidak mungkin penyelewengan akan terus terjadi. Kami akan mengumpulkan bukti dan segera melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” tambah Asep.

DPP GMI berkomitmen untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi yang saat ini menjadi sorotan. (Red)

JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menduga adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Sukalaksana 04, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, khususnya pada pos anggaran sarana dan prasarana (Sapras) tahun 2024.

Dugaan ini mencuat setelah tim investigasi DPP GMI melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Berdasarkan data yang dihimpun, dana BOS untuk item sarana dan prasarana sekolah tahun 2024 disebut-sebut mencapai kisaran Rp 80 juta. Namun, kondisi fisik sekolah dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan.

Dalam temuan dilapangan, terlihat sejumlah kaca jendela yang pecah hanya ditambal dengan triplek, kusen kaca jendela tampak tidak terawat, cat tembok banyak yang terkelupas, dan plafon di beberapa titik tampak jebol. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, baik dari sisi estetika maupun keselamatan warga sekolah.

Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menyampaikan kekhawatirannya atas indikasi penyalahgunaan anggaran tersebut.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya perbaikan fasilitas bisa dilakukan secara maksimal. Tapi fakta di lapangan sangat jauh dari harapan. Kami menduga kuat ada penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Asep Saipulloh, kepada awak media, Selasa (08/04/25).

Lebih lanjut, Asep Saipulloh menegaskan bahwa DPP GMI akan melayangkan laporan resmi ke instansi terkait agar dilakukan audit mendalam terhadap realisasi dana BOS tahun 2024 di sekolah tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam. Dana BOS adalah hak anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman. Jika benar disalahgunakan demi kepentingan pribadi, maka pelakunya harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN Sukalaksana 04 belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan tudingan dari DPP GMI. Sementara itu, DPP GMI menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. (Red)

JIB | Bekasi – Capaian dan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SD Negeri di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menilai perlu adanya pengawasan yang signifikan terhadap pengelolaan dana tersebut pada tahun anggaran 2024.

Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyampaikan bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan timnya, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan laporan pertanggungjawaban yang telah diunggah ke sistem aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan.

“Dari hasil penelusuran tim kami, ada beberapa SD Negeri di wilayah Kecamatan Sukakarya yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan ke OM-SPAN. Ini sangat rawan terhadap potensi penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Asep Saipulloh dalam keterangannya, Selasa (08/04/25).

Ia menambahkan bahwa bidang yang paling disorot adalah pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Banyak pengadaan atau perbaikan fasilitas yang dilaporkan telah terealisasi, namun di lapangan kondisinya justru jauh dari yang seharusnya.

“Bidang sarana dan prasarana adalah yang paling mencolok. Misalnya ada laporan pembelian atau renovasi fasilitas, tapi ketika dicek, tidak ditemukan barang atau hasil pengerjaannya. Ini tentu jadi tanda tanya besar,” jelas Asep Saipulloh.

DPP GMI mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, agar segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di wilayah tersebut.

“Pengawasan harus diperkuat, jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan pendidikan justru disalahgunakan. Kami mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dari setiap satuan pendidikan,” pungkasnya. (Sul/Red)