JIB | Jakarta- Dewan Pimpinan Nasional Aktivis Indonesia (DPN Jarak) melakukan unjuk rasa didepan Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Aksi demo tersebut menuntut Amin Rais dan Egi Sujana Bertanggung Jawab Atas Piople Powernya, (04/05/2019).

Koordinator aksi Doni Manurung, menerangkan aksi unjuk rasa DPN Jarak ini berjumlah sekitar 50 orang masa. Diketahui aksi unjuk rasa tersebut berlangsung persis didepan Kantor KPU dengan melakukan Teatrikal People Pawernya Amin Rais dan Egi Sujana yang di pengaruhi oleh Nafsu Seiton

“Dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas atas hasil pemilu, langkah yang tepat adalah melakukan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Doni

Menurutnya, mengenai statmen Amien Rais terkait People Power dapat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Padahal konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa pemilu. Kata dia statmen Amien Rais sontak memicu sorotan termasuk dari MK sendiri.

“Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK,” katanya.

Selama ini untuk menguatkan public dalam satu sisi Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses perhitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan.

“Hal itu agar tidak menimbulkan polemic dikemudian hari KPU menyelesaikan berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses pengimputan data hasil Pemilu serentak 2019,” ucapnya

Adapun isu miring yang benubi-tubi menyerang KPU beberapa waktu belakangan ini adalah indikasi untuk menjatuhkan harkat dan martabat Lembaga sebagai penyelenggara, tuduhan ketidak netralan KPU adalah sikap apatis.

“Hal inilah yang patut kami pertanyakan kepada pihak manapun yang ingin menyerang KPU. Kami merasa KPU sudah bekerja berdasar pada peraturan perundangan yang ada. Jika ada kelompok lain yang mengatakan KPU tidak netral biar tunjukkan ketidak netralan dibagian mana ? ada yang sering bilang KPU tidak netral,” ujarnya.

Lebuh jauh Dini menjelaskan, Karena setiap tahapan itu, kita selalu bersikap professional dan independen. Saat ini sedang ada upaya proses pemilihan umum sekaligus mendelegitimasi lembaga penyelenggaranya oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Kami melihat ada upaya yang masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu dan itu dimulainya dengan mendelegitimasi penyelenggara KPU. Oleh karena itu kami pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Jarigan Aktivis indonesia telah menyuarakan bahwa Amien Rais dan Eggi Sudjana telah dikendalikan oleh iblis,” imbuhnya.

Sejatinya makhluk haluspun, bisa menghasut masyarakat dengan people power. Jangan Korbankan Masyarakat untuk hasrat politik dan kekuasaan semata dan menghancurkan NKRI

“KPU Jangan Takut dengan segala tindakan dan ancaman dari pihak manapun dalam melaksanakan dan mengawal suara demokrasi rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Andre)

JIB | Kabupaten Bekasi-Belakangan ini banyak isu-isu berkembang Pasca Pemilu Tahun 2019 yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara, perlu disikapi dengan bijak untuk kembali menyatukan dua kubu yang sebelumnya berbeda pilihan dalam perhelatan tersebut, Pemantau Aparatur Negara (PENJARA) Cabang Kabupaten Bekasi menggelar Doa Untuk Negeri dan Deklarasi Menolak Isu People Power Paca Pemilu Tahun 2019.

LSM Penjara bersama dengan sejumlah LSM lainnya di hadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Serta Aparatur Negara Mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sinarjaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, sabtu (04/05/2019) pagi tadi pukul 09:00 WIB

Jembar Jaya Selaku Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bekasi mengatakan ada 5 LSM yang sudah bergabung untuk melaksakan Doa Bersama dan deklarasi Menolak Isu People Power.

Dia mengatakan “Masyarakat dihadapkan dengan pesta demokrasi yang sangat melehkan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya mari kita sama-sama percayakan kepada KPU, menjelang Bulan Suci Ramadhan kita menginginkan untuk menjalankan ibadah puasa dengan istiqomah dan tentunya kita berharap agar negara ini terjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraannya.

Berhubungan dengan isu People Power Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bekasi menolak Isu tersebut karna dapat mengganggu ketertiban bangsa dan negara.

“Kami menggelar deklarasi menolak isu Poeple Power ini karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban bangsa dan negara yang menjadikan kita tidak bisa beribadah secara khusyu dan beraktifitas dengan nyaman nanti di bulan Suci Ramadhan.” Jelasnya

Setelah deklarasi dilakukan upaya yang dilakukan kedepan yaitu bekerjasama dengan Seluruh Elemen, LSM, Ormas serta Masyarakat dengan tujuan dapat menumbuhkan kembali kesatuan dan persatuan pada masyarakat.

“Ketika pemilihan kemarin boleh kita katakan berbeda-beda pilihan tetapi setelah pemilihan itu selesai mari kita rajut kembali aktifitas seperti biasa jangan sampai terjadi dampak yang berkepanjangan, tidak ada nomor 1 (satu) dan 2 (dua), yang ada hanyalah kebersamaan siapapun yang terpilih nanti itulah yang jadi presiden kita dan kita wajib menghargai semuanya, NKRI Harga Mati.” Tutupnya

Sementara itu ditempat yang sama Dede selaku Tokoh Pemuda mengapresiapi kegiatan Doa Bersama dan Deklarasi Menolak Isu Poeple Power Pasca Pemilu Tahun 2019.

“Saya mewakili Tokoh Pemuda mengapresiasi kegiatan deklarasi ini untuk menyamakan persepsi membangun persatuan dan kesatuan agar kebinekaan di negeri ini tetap terjaga dan damai, menanggapi isi People Power kami juga menolak atas nama pemuda karena walaupun poeple power merupakan ketidak puasan masyarakat terhadap kekuasaan pada intiinya itu akan merugikan kita semua sebagai warga negara indonesia.”

Diharapkannya dengan adanya deklarasi tersebut seluruh elemen dan masyarakat bisa lebih baik dalam membangun kesatuan dan persatuan dan tidak mudah terpancing dengan berbagai isu, apalagi isu Poeple Power. Masyarakat harus dapat mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa. (Endang)

JIB | KAWALU, (KP).- Kemeriahan serta hiruk pikuk Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 telah usai. Kini jutaan pasang mata dari penjuru negeri memantau hasil perhitung terkait perolehan suara untuk masing-masing paslon.

Banyaknya isu-isu yang berkembang yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara, perlu disikapi dengan bijak.Untuk kembali menyatukan dua kubu yang sebelumnya berbeda pilihan dalam perhelatan tersebut, berbagai elemen juga tokoh menyerukan seruan damai agar tidak terjadi perpecahan antarumat beragama.Publik pun diminta untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu miring yang ramai dibicarakan di media sosial terkait Pilpres juga permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Sehingga masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Untuk bersabar menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).“Mari kembali kita tingkatkan ukhuwah Islamiah Pasca Pemilu 2019 dan kembali menjaga kebersamaan. Jangan sampai terjadi perpecahan.

Apalagi sampai terprovokasi dengan isu menyesatkan yang bisa memecah belah bangsa. Berbeda pilihan merupakan hal yang biasa dalam demokrasi,” kata Pimpinan Pondok Pesatren Al Amin Tasikmalaya KH. Wawan Nawawi, Jumat (3/5/2019).

Ia mengungkapkan, bahwa kita sebagai Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan dengan permasalahan dan ujian.

Perlu bersama-sama saudara-saudara sebangsa se tanah air dimanapun berada khususnya warga Kota Tasikmalaya, untuk kembali merajut kebersamaan, saling menjaga, saling menghargai serta saling menghormati untuk menyongsong masa depan.

Pihaknya juga mengajak warga khususnya di Kota Tasikmalaya untuk tenang sehingga tidak terlibat dalam konflik pasca pemilu. Mengenai adanya perbedaan pandangan tentang hasil Pemilu, semua pihak diminta mengikuti prosedur sesuai dengan mekanisme konstitusional.

“Saat ini kita sedang diuji oleh Alloh SWT dimana kebijakan kita, dimana kemanusiaan kita, dimana kearifan kita dalam menghadapi permasalahan kekinian dengan bersyukur, ikhlas, sabar serta harus bisa memaafkan,” katanya.

Dikatakanya, suhu politik yang semakin memanas bisa memicu tindakan apapun yang inskontitusional. Hal itu jelas dilarang oleh negara dan agama apapun.

“Meminta para elite politik untuk menjaga sikap serta tidak melontarkan pernyataan yang provokatif. Para elit politik serta warga untuk menahan diri dan kembali kepada sejatinya diri kita, kembali kepada tujuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai tercerai berai, bersatu padu semuanya bergandengan tangan. Satu sama lain mendukung, saling menopang, tidak saling menyalahkan namun saling memaafkan,” ujarnya.

Diharapkannya, pihaknya menginginkan seluruh elemen dan warga khususnya Kota Tasikmalaya yang nota bene mayoritas muslim, diharapkan jadilah muslim yang baik tidak mudah terpancing dengan isu. Apalagi dengan isu sara harus waspada.

Mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa.Begitu pun santri, diminta kembali belajar sekaligus menyiapkan diri untuk menguatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. (Red)

JIB | Bekasi- Polres Metro Bekasi ajak para saksi pasangan Capres maupun Caleg menyatakan deklarasi damai, hal itu dilakukan sebelum penghitungan rekapitulasi (pleno) dimulai di gedung Aula KPUD Kabupaten Bekasi, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin, (03/05/2019).

Kapolres Metro Bekasi, Candra Sukma Kumara, menyatakan deklarasi damai Pilpres maupun Pileg di Kabupaten Bekasi, sejauh ini berjalan dengan baik dari pemungutan suara hingga penghitungan di tingkat KPUD berjalan dengan damai.

“Persoalan yang terjadi sejauh ini sebatas perselisihan saat proses penghitungan suara. Namun, semua perselisihan telah diselesaikan saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” ucapnya

Sehingga tidak sampai menjadi polemik. Karena pengawasan sudah bertingkat, mulai TPS sampai PPK, proses rapat plano yang sedang berjalan di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi juga berjalan lancar.

“Saya berterimakasih semua pihak, karena rapat pleno terbuka rekapitulasi suara berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada kendala apapun,” terangnya.

Candra mengapresiasi gelaran Pemilu 2019 yang berjalan aman dan lancar. Prinsipnya transparan sehingga membangun kepercayaan parpol terhadap KPU. Pengamanan Pemilu 2019 oleh jajaran Polres Metro Bekasi juga berjalan baik.

“Kamai memberikan pengamanan maksimal pada setiap tahapan Pemilu 2019 di wilayah hukumnya. Begitu pula pada tahap rekapitulasi suara di tingkat KPU yang sedang berjalan,” imbuhnya

Sampai sejauh ini Pemilu di Kabupaten Bekasi tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Untuk pengamanannya sehingga pemilu berjalan lancar dan aman,” pungkasnya. (Red)

JIB | BEKASI – Saat berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara, atau rapat pleno sedang berjalan, Selasa (23/04/2019) Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin Adi Susanto justru malah sempat bertemu dengan salah satu Calon Anggota DPRD Kab. Bekasi dapil V inisial ‘NY’ dari Partai Golkar Selasa (23/04/2018).Pertemuan tersebut masih dalam lingkungan Kecamatan Kedungwaringin, tepatnya disamping kanan luar pagar Kec. Kedungwaringin. Pertemuan itu di ketahui oleh wartawan sinarpagibaru.id, setelah sempat mengambil gambar dan sempat di hampiri, anehnya calon anggota DPRD yang ada di dalam mobil Toyota Fortuner warna hitam langsung bubar dan pergi.Adi Susanto Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin saat di konfirmasi terkait petemuan dirinya dengan salah satu calon anggota DPRD dari Partai Golkar mengatakan, bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi. “Siapapun yang ingin ketemu saya secara pribadi gak ada masalah, sama panwas, sama situ pun itu tidak masalah, dan tadi pun ada calon bu Julaeha nyamperin saya ingin bertemu silaturahmi dan itu gak salah menurut saya,” kata Adi Susanto kepada sinarpagibaru.id Rabu (24/04/1019).Saat di tanya terkait aturan tentang adanya Kode Etik Penyelenggara Negara, justru Adi Susanto Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin mengelak. “Jangan di puter-puter bang pertanyaannya, abang seolah-olah menyudutkan saya, silahkan saja laporkan kepada DKPP atau Panwas bila saya main curang dalam perolehan suara, lihat saja hasil suaranya nanti,” kelitnya.Dijelaskan Adi Susanto, Idham mengajarkan dirinya boleh bertemu dengan siapa pun. Dalam pertanyaan wartawan sinarpagibaru.id bukan mengenai kecurangan tapi mengenai Kode Etik boleh atau tidak ketemu dengan Calon Anggota DPRD saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan sedang berlangsung.“Boleh, tidak ada masalah, hanya anda saja yang mencari masalah,” ketus Adi Susanto langsung pergi, seraya mengatakan lagi banyak urusan.Sementara itu Ketua Panwascam Kecamatan Kedungwaringin Kab. Bekasi Ahmad Jazuli saat dikonfirmasi mengenai Pertemuan Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin Adi Susanto dengan salah satu Caleg dari Partai Golkar dapil 5 inisial ‘NY’ ia menjelaskan, bahwa setiap penyelenggara itu tidak boleh ketemu dengan peserta pemilu, apa lagi ada indikasi keberpihakan kepada peserta pemilu.“Itu bisa kena Kode Etik yang tertuang pada UU No. 7 tahun 2017.
Untuk sanksi pelanggaran itu DKPP yang berhak menangani, jika memang itu terbukti penyelenggara ada keberpihakan kepada peserta pemilu maka DKPP lah yang akan menangganinnya,” jelas Ahmad Jazuli Selasa (23/04/2019).Hal senada dikatakan Ketua KPU Kab. Bekasi Jajang Wahyudi melalui telpon selulernya mengatakan, bahwa kepada seluruh penyelenggara itu tidak di perbolehkan untuk bertemu dengan peserta pemilu apa lagi dengan memberikan janji dan memberikan harapan dan lain sebagainya.“Kepada peserta pemilu, secara prinsip tidak di perbolehkan mempunyai kencenderungan terhadap peserta pemilu, karena itu ada UU Kode Etik peraturan bersama antara DKPP, KPU dan Bawaslu, untuk mengetahuinya bisa di buka atau browsing di google,” tegasnya Rabu (24/04/2019).Ada pun sanksinya kata Jajang, itu bisa teguran, peringatan tertulis dan lain sebagainya dan itu yang berhak hanya DKPP yang menentukan, tingkat dari kesalahan kode etiknya. “Jelas jika pertemuan itu ada tendesi misi sangat-sangat tidak di perbolehkan,” tandasnya saat di hubungi melalui telpon selulernya Rabu (24/04/2019).Sumber : FOKUS BERITA NASIONAL.COM

JIB | BANYUMAS – Sastrawan dan juga Budayawan kondang Ahmad Tohari asal Banyumas Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan setelah Pemilu 2019 siapapun yang terpilih, baik pemimpin maupun wakil rakyat, agar diterima dan dihormati karena itulah suara rakyat.

“Apa pun hasil dan siapapun Presiden serta Wakil Presiden terpilih nanti semua kita serahkan hasil penghitungan akhirnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2019.” Kata Ahmad Tohari Sastrawan sekaligus budayawan asal Banyumas pengarang Ronggeng dukuh paruk.Senin (29/04/2019)

Tidak ada yang lebih baik selain tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) dengan saling merangkul dan terus mempertahankan silaturahmi yang telah terjaga selama ini setelah kegiatan Pemilu serentak 2019 secara nasional yang berjalan aman, lancar dan damai.”Ajaknya

Jika pun ada masalah atau kejadian yang tidak mengenakkan tentunya dapat dilakukan melalui proses hukum yang telah ada

Masih Kata Ahmad” Sekarang Pemilihan legeslatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah lewat, dan alhamdulillah semua berjalan dengan aman, dan kondusif meskipun ada beberapa wilayah di Indonesia yang melakukan pencoblosan telat dan mengalami sedikit gangguan pada dasarnya semuanya berjalan stabil dan lancar.”Ungkapnya

Semua energi yang telah terkuras dari tahap demi tahap dari kampanye hingga tahapan telah dilalui dan mari saatnya kita bekerja kembali secara normal, dan biarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaiakan tugas nya tersebut.”Tambahnya

Kita ini punya kewajiban bersama mendewasakan demokrasi kepada masyarakat maka kita harus menghargai pendapat orang lain, maka orang lain akan menghargai kita pula.”Tegasnya

Dalam hal Pilpres kalau seorang yang kalah dalam Pilpres tersebut tanpa menghalangi rasa hormat tersebut maka dia harus menghargai capres terpilih, meskipun capres tersebut tidak memilih dia, itulah proses demokrasi yang dewasa sehingga akan membuat situasi di masyarakat menjadi ayem tentrem guyup rukun loh jinawi.”Tegas Ahamd Tohari.

Terkait merebaknya isu people power Kita ini untuk hidup guyup rukun tidak perlu lah adanya people power, people power itu punya konotasi tidak baik yaitu pemaksaan kehendak, tetapi soal demo menyampaikan aspriasi silahkan, silahkan demo sesuai dengan naungan undang umdang dan tidak usah memaksakan kehendak.Tutupnya. (Andre)

JIB|Bandung- Dalam upaya pengoptimalisasian penerimaan dan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah Bupati dan Walikota se-Jawa Barat melakukan pertemuan di Bandung pagi tadi.

Penandatanganan kerjasama Bupati dan Walikota se Jawa Barat dengan Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Barat, disaksikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan Senin 29/04/2019.

Pertemuan bertempat di Gedung Sate Bandung oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa barat dalam menciptakan dan gagasan untuk pendapatan Daerah masing-masing Agar tercapai perekonomian dan infrastruktur pembangunan terdepan demi terciptanya kerjasama yang baik di segala sektor.

Diharapkan dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan Pertanahan Nasional dan juga Bank BJB, agar kedepannya penerimaan daerah dari sektor pajak lebih optimal lagi yang pada untuk meningkatkan otonomi di masing-masing wilayahnya (and/End)

JIB|INDRAMAYU- Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memberikan apresiasi kepada pelajar dan mahasiswa asal Indramayu yang menuntut ilmu di luar daerah. Salah satunya adalah Keluarga Pelajar Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D. I. Yogyakarta.

Keberadaan KAPMI yang sudah memasuki usia 43 tahun terus memberikan kontribusi bagi pembangunan Indramayu baik berupa masukan, saran, dan kritik terhadap kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Indramayu H. Supendi ketika memberikan sambutan pada Milad 43 tahun KAPMI D. I. Yogyakarta, Jum’at malam (26/04/2019) di Aula Pari Dwi Puri, Yogyakarta.

Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa Indramayu yang tengah menuntut ilmu di kota gudeg tersebut, Supendi menegaskan, keberadaan komisariat organisasi mahasiswa di berbagai daerah merupakan hal yang positif karena dapat mempermudah proses komunikasi antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat yang ada di luar Indramayu.

Selama ini organisasi mahasiswa baik KAPMI di Yogyakarta, IKA Darma Ayu di Bandung, Permai Ayu di Jakarta, IKADA Bogor, dan lainnya telah ambil bagian dalam proses perjalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

Supendi menambahkan, saat ini Pemkab Indramayu tengah gencar melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah perubahan rencana tata ruang wilayah untuk kawasan industri sebagai upaya untuk memajukan Kabupaten Indramayu.

“Kami pemerintah daerah mengharapkan masukan dan saran dari masyarakat termasuk mahasiswa untuk jalannya pembangunan di daerah kita ini, ” tegas Supendi.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Taufik Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang pengembangan wisata dan produk unggulan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Indramayu dengan daerah lainnya.

“Kehadiran perda ini merupakan ikhtiar kita dengan pemerintah daerah untuk memajukan sektor pariwisata, sehingga Indramayu bersama dengan masyarakatnya terus bangkit untuk mewujudkan Indramayu yang relijius, maju, mandiri, dan sejahtera, ” tegas Taufik.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Indramayu, Jahirin mengatakan, sebagai dinas yang memiliki tugas dan fungsi membidangi kepemudaan, Dispora siap untuk mengapresiasi kegiatan kepemudaan termasuk para mahasiswa.

“Untuk tahun 2019 ini kegiatan kepemudaan sekitar 1,2 miliar yang ada di kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kegiatan kepemudaan. Banyak aspirasi yang masuk namun karena keterbatasan belum sepenuhnya bisa kita akomodir, ” tegas jahirin.

Pada kegiatan Milad 43 KAPMI tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang berasal dari Indramayu serta kegiatan lainnya. Turut hadir Bupati dan Ketua DPRD Indramayu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Dispora, dan Diskominfo Indramayu. (Anfre/Diskominfo Indramayu)

JIB| BANDUNG – Peringatan Delapan Tahun Pasific Alliance, sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memperkenalkan potensi-potensi Jabar kepada duta besar negara-negara Pasifik.

Acara tersebut di selenggarakan di Gedung School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jumat (26/4/19).

Sebelumnya, usai memberikan pengenalan tentang Jabar, Iwa dihampiri beberapa duta besar untuk berdialog terkait pendidikan tinggi di Jawa Barat. Beberapa universitas yang hadir seperti Unikom, Unpad, dan Telkom University turut mempromosikan kampusnya.

Alhasil, beberapa negara bagian Pasifik seperti Chile, Peru dan Kolombia mengapresiasi pada dunia pendidikan tinggi yang ada di Jawa Barat.

“Alhamdulillah disini ada juga beberapa perwakilan universitas (yang hadir), baik itu negeri maupun swasta, dan langsung dialog dengan yang bersangkutan (duta besar Chile dan Peru),” kata Iwa ditemui usai acara.

“Dari situ akan ada satu hubungan dari masyarakat dengan masyarakat dunia pendidikan, dan akan berkembang lebih lanjut untuk ke hal-hal yang lebih spesifik,” tambahnya.

Duta Besar Chile Gustavo Ayares mengaku sangat kagum dan tertarik dengan kelengkapan pilihan studi di Jawa Barat. Menurutnya, pendidikan tinggi sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara.

“Even though a country doesn’t have a natural resources, a strong country always needs a reliable human resources, and that’s only can be achieved with high education. Like here in West Java, it’s very comprehensive. (Walaupun sebuah negara tidak memiliki sumber daya alam, negara yang kuat selalu membutuhkan sumber daya manusia yang handal, dan itu hanya bisa dicapai melalui pendidikan tinggi. Seperti di Jawa Barat, sangat lengkap),” tutur Gustavo saat berdiskusi.

Disinggung terkait hubungan antara Jabar dengan negara-negara Pasifik, Sekda Iwa mengatakan bahwa hubungan terjalin baik, meskipun belum ada kerja sama khusus yang dilaksanakan sebelumnya.

Bahkan komunikasi dengan negara Amerika Latin tersebut dinilainya masih minim. Karena itu, kata Iwa, pada kesempatan ini pihaknya menyampaikan data-data umum Jawa Barat. Diharapkan, akan ada kesepakatan-kesepakatan baru di bidang ekonomi, pendidikan ataupun kebudayaan untuk kemajuan masing-masing.

“Alhamdulillah hubungan ini cukup baik, hanya memang karena faktor jarak, sehingga belum memungkinkan untuk kerja sama secara langsung. Tetapi kedepan ini bisa dimungkinkan untuk kerjasama yang lebih baik dengan skala yang lebih besar,” kata Iwa. (Andre/Sum.HPJ)