JIB|Jakarta – Memerangi mafia tanah harus terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk memastikan upaya tersebut berjalan, di hari-hari terakhirnya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan SPARTAN (Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah) Command Center di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Sabtu (19/10/2024).

SPARTAN Command Center akan digunakan sebagai ruangan tim Satgas melakukan tugas dan fungsinya dalam rangka penanganan dan penyelesaian mafia pertanahan. Dengan resminya SPARTAN Command Center ini membuktikan bahwa diujung jabatannya, Menteri AHY tetap semangat memberantas mafia tanah.

Menteri AHY juga memberi pesan bahwa perjuangan ini harus terus berlanjut. “Kita lanjutkan semua yang telah dijalankan selama ini sampai dengan kemarin. Semakin semangat dan semakin berhasil dalam memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia,” katanya.

“Kalau ATR/BPN terus terdepan, termasuk Satgas Anti-Mafia Tanah dan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ini hadir selalu at all cost, by all means untuk menghadirkan keadilan. Insyaallah kemuliaan itu datang kepada kita semuanya, dengan cara-cara yang kita tidak ketahui,” lanjut Menteri AHY.

Ia juga mengungkapkan rasa bangganya menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. “Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih. Saya banyak kekurangan mungkin selama di sini. Tapi mudah-mudahan kebersamaan ini tidak akan pernah kita lupakan dan saya ingin terus bersama dengan semua,” ujar Menteri AHY. (Wawan Gunawan )

JIB- Kab. Bekasi – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir dalam hitungan hari. Di penghujung masa pemerintahan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menggebuk mafia tanah dengan mengungkap dua kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Walaupun sekarang tanggal 15 Oktober, 5 hari lagi tanggal 20 Oktober biasanya sudah fokus pada urusan politik dan transisi kepemimpinan dan pemerintahan di tingkat nasional, tapi kehadiran kami dan kita semua menunjukkan bahwa tugas pokok tetap nomor satu dan kita lanjutkan gebuk mafia tanah,” kata Menteri AHY dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Menteri AHY mengungkapkan dua kasus tindak pidana pertanahan dengan total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183.563.890.260. Adapun kasus pertama, dilakukan oleh lima orang mafia tanah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli. Dari tindak pidana pertanahan ini, total kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp4 miliar yang berasal dari riil lost.

Sementara untuk kasus kedua, dilakukan oleh dua orang tersangka. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, yaitu pemalsuan dengan menduplikasi sertipikat atas nama keluarganya menjadi 39 sertipikat. Tak tanggung-tanggung, total potensi kerugian yang diselamatkan dari kasus ini mencapai lebih dari Rp179 miliar yang berasal dari riil lost, fiscal lost, dan potential lost proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing.

“Jadi dihitung secara cermat oleh Satgas Anti-Mafia Tanah karena saya mengatakan kita harus benar-benar presize karena setiap rupiah itu harus bisa kita selamatkan karena rakyat yang menjadi korban, negara juga merugi. Kalau ini terus terjadi maka kita sulit untuk melajukan pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa membawa peningkatan nilai ekonomi sekaligus keadilan bagi masyarakat kita,” lanjut Menteri AHY.

Untuk tahun 2024 sendiri, Menteri AHY mengatakan terdapat 98 target operasi (TO) yang sudah masuk dalam tahap penetapan tersangka. Untuk TO yang ditetapkan masuk tahap P19 dan P21 sudah sebanyak 85 TO. Sementara khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara telah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp11.642.191.813.116.

Keberhasilan mengungkap tindak pidana pertanahan merupakan hasil kerja bersama dari tim Satgas Anti-Mafia Tanah. Kejahatan pertanahan ini juga dapat terungkap berkat sinergi dan kolaborasi empat pihak, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah (Pemda).

“Tanpa kerja sama yang solid dan kalau bekerja sendiri-sendiri, sulit mengungkap kejahatan seperti ini. Atas nama Kementerian ATR/BPN dan tentu Satgas Anti-Mafia Tanah, kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya selama ini,” pungkas Menteri AHY.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran; serta jajaran pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan. (Wawan Gunawan )

JIB |Kalimantan Timur, –  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Dalam kesempatan ini, Menteri AHY menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di hadapan Presiden Joko Widodo.

“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, maka secara hukum, formal, semua sudah bisa dijelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ada di IKN ini,” ujar Menteri AHY kepada awak media usai kegiatan peresmian.

Sertipikat Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara ini memiliki luas 56,87 hektare atau 568.705 meter persegi. Sertipikat Tanah Elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan yang pertama di Kawasan KIPP.

Peresmian Istana Negara ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Di hari bersejarah ini, Menteri AHY berharap Istana Negara akan menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Hari ini kita berbahagia dan bersejarah, bisa hadir secara langsung dalam acara peresmian Istana Negara di IKN yang tentunya kita harapkan bisa benar-benar menjadi sebuah simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad 21 ini. Kita berharap juga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus berbagai langkah strategis untuk membuat Indonesia semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya. (Wawan Gunawan )

JIB |Surabaya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi serentak se-Indonesia pada Selasa (08/10/2024). Deklarasi ditandai dengan hand scanning oleh Menteri AHY didampingi dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, dan Pj. Gubernur Jawa Timur.

“Kalau sudah dikategorikan Lengkap artinya tidak boleh ada yang terlewat secara spasial, 46 kota/kabupaten ini dinyatakan telah terdata, telah teregistrasi, dan telah terpetakan, sehingga no gap no overlap tidak boleh ada gap, tidak boleh ada overlap,” kata Menteri AHY dalam sambutannya di acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.

Suatu wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, diharapkan dapat mendukung pembangunan di wilayah masing-masing. “Kalau seluruh wilayah tanah di Indonesia pada akhirnya dinyatakan no gap no overlap, insyaallah tata ruang wilayah nasional dan juga daerah benar-benar bisa dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah pusat dan daerah di mana pun dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing,” ujar Menteri AHY.

Di awal kepemimpinan Menteri AHY, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota. Kemudian pada 26 Maret 2024, Menteri AHY mendeklarasikan Cilegon sebagai Kota Lengkap, disusul Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 02 April 2024, empat kabupaten di Provinsi Bali pada 21 Mei 2024, dan terakhir pada 30 Mei 2024 lalu Menteri AHY mendeklarasikan 14 Kota Lengkap secara serentak di tujuh provinsi.

“Target sampai dengan akhir tahun ini 104 kabupaten/kota. Oleh karena itu, tentu di hadapan para Kepala Kanwil BPN mari kita terus kejar target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104 Kota/Kabupaten Lengkap bahkan bisa over prestasi,” tutur Menteri AHY.

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meyakini kelengkapan data spasial yang kemudian diimplementasikan ke layanan Sertipikat Tanah Elektronik sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. “Dengan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik kami yakin bahwa kepastian hukum akan kepemilikan tanah semakin kuat, masyarakat juga bisa menggunakan sertipikat itu untuk bisa berdaya bagaimana membuat permodalan untuk kemandirian dirinya juga bisa terlaksana,” kata Adhy Karyono.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran; Bupati/Wali Kota serta jajaran Forkopimda setempat. (wawan Gunawan )