JIB | Kabupaten Bekasi – PT. MICHELIN adalah Perusahan yang Memproduksi Ban Kendaraan mobil maupun ban sepeda motor, yang beraktivitas produksi di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

PT MICHELIN telah membuktikan kepeduliannya terhadap lingkungan, membangun Jembatan dan melakukan Pemasangan 12 titik tiang listrik untuk menerangi jalan yang ada di Wilayah desa Karangsari.

Pembangunan Jembatan dan Pemasangan tiang listrik oleh PT MICHELIN itu, memang sangat dibutuhkan Masyarakat, papar Kades Karangsari BAO UMBARA.

Kades Karangsari BAO UMBARA menuturkan, bahwa Pembangunan Jembatan menuju lahan Pemakaman Umum di kampung Kalendrowak dan Pemasangan 12 tiang lisrrik oleh PT MICHELIN  menggunakan anggaran Program CSR.

Dikatakan Kades BAO UMBARA, setelah ada Pembangunan Jembatan , maka warga yang hendak menuju ke Pemakaman Umum untuk memakamkan Jenasah tidak lagi kesulitan.

Tidak seperti sebelum ada jembatan, warga yang hendak memakamkan jenazah harus jalan memutar melewati kampung, sekarang tidak lagi setelah jembatan dibangun. terangnya.

Lanjut Kades BAO UMBARA, setelah dipasang tiang Listrik di sejumlah titik, jalan jalan jadi terang. Dengan jalan yang terang, maka Warga Masyarakat tidak takut ketika melintas di malam hari. Paparnya.

Sudah barang tentu dengan dibangunnya Jembatan dan Pemasangan 12 titik tiang listrik oleh PT MECHELIN , kami Pemerintahan Desa Karangsari bersama masyarakat, Mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada PT MICHELIN.

“Ya Betul dengan dilakukannya Pembangunan Jembatan menuju lahan Pemakanan Umum dan Pemasangan 12 titik tiang listrik oleh PT MICHELIN melalui program CSR itu, kami Selaku Kepala Desa dan seluruh jajaran Pemerintahan Desa Karangsari serta Masyarakat sangat berterimakasih kepada PT MICHELIN.

Kami akan membatu dan mendukung agar PT MICHELIN terus lancar dalam beraktifitas produksinya.” pungkas Kades Karangsari, BAO UMBARA.

Salah seorang Warga Kampung Kalendroak mengaku bernama TAMIN, dirinya sangat sanang adanya Pembangunan Jembatan dan Penerangan 12 titik tiang listrik tersebut. Mau ke makam jadi gampang, jalan-jalan juga jadi terang, tuturnya.

Dirinya (Bapak TAMIN) juga mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada PT MICHELIN yang telah membatu Masyarakat membangun jembatan dan pemasangan tiang listrik terdebut. tutup TAMIN.(Red)

JIB | Kabupaten Bekasi, – Penguatan ketahanan pangan di beberapa desa wilayah Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaannya. Dugaan ini semakin menguat dengan adanya tanda – tanda tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum Kepala Desa, Kamis (28/03/24).

Dikatakan, Asep Saepullah S.Pd.I Sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, hasil informasi dari tim investigasi bahwa program penguatan ketahanan 2022 – 2023, yang dikelola sebagian pemerintah desa diwilayah kabupaten bekasi, diduga tidak menjadi solusi bagi masyarakat desa, malah tercemar oleh praktek – praktek yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran.

“Banyak dugaan bahwa dana desa 2022 – 2023 yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat desa, dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan lainnya ternyata terindikasi diselewengkan untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.

Menurutnya, bahwa realisasi dana desa 2022 – 2023 untuk program penguatan ketahanan pangan bertujuan bisa membantu untuk pangan masyarakat dan memperbaiki kondisi pertanian demi kesejahteraan masyarakat desa.

“Saat ini kenyataannya dana desa yang seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat justru malah sebaliknya diduga dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Lanjut ia mengatakan, pihaknya meminta terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi, atau instansi terkait agar melakukan pengawasan yang lebih ketat, dan segera diusut tuntas atas terjadinya dugaan korupsi yang terjadi di beberapa desa di wilayah kabupaten bekasi.

“Kami sangat berharap terhadap pihak terkait bila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa agar diadili sesuai hukum yang berlaku, dan dana yang disalahgunakan dapat dikembalikan untuk kepentingan pembangunan desa yang sebenarnya,” tukasnya. (Red)

JIB | BANDUNG BARAT,- Para Pimpinan Partai politik di Kabupaten Bandung Barat saat ini mulai gencar mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2024 mendatang.

Ketua DPD PAN KBB ,Asep Bayu Rohendi, Ketua diketahui telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPC Gerindra KBB Pipih Supriati,SE dan Ketua DPD Golkar KBB Dadan Supardan di Sebuah Cafe Ulin, Kota Baru Parahyangan,padalarang, Selasa Malam kemarin (26/3/2024).

Asep Bayu Rohendi, S.IP atau yang akrab dipanggil ABR sebagai Ketua Partai DPD PAN Kab.Bandung Barat menerangkan bahwa dalam menghadapi Pilkada KBB 2024 merasa perlu untuk melakukan roadshow dan menjalin Komunikasi bertemu dengan para ketua partai di Kab. Bandung Barat.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena mengacu pada jadwal Pemilihan Kepala Daerah yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU), bahwa pendaftaran untuk Calon Kepala Daerah (Cabup dan Cawabup) pada bulan Agustus 2024 dan jika dihitung dari bulan Maret 2024 sekarang ini berarti tinggal 5 bulan lagi, ungkapnya.

Salah satu Poin utama Pertemuan dengan Ketua DPC Gerindra KBB Pipih Supriati,SE dan Ketua DPD Golkar KBB Dadan Supardan tersebut adalah membangun kesamaan pandangan tentang bagaimana dan mau dibawa kemana Kab.Bandung Barat kedepan.

“Kita belum bicara siapa yang akan menjadi Calon pemimpin eksekutif (Cabup) di Kab.Bandung Barat untuk periode 2024-2029. Kita membangun kesamaan visi dulu, baru kemudian penjajagan apakah dapat berkoalisi dalam melaksanakan visi tersebut,”ujar ABR saat dihubungi oleh Wartawan melalui Jaringan Pribadi Whatsappnya.

Lebih lanjut ABR menjelaskan, Kalau merujuk Koalisi di Pemilihan Presiden (PILPRES) Koalisi Indonesia Maju, tentu tidak ada hambatan jika di Kabupaten Bandung Barat Partai PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar melakukan Koalisi.

Karena dari jumlah kursi juga lebih dari cukup untuk memenuhi batas minimal 10 kursi DPRD agar bisa mengusung calon Bupati 2024-2029.

Jadi masih cair, belum mengerucut siapa kandidat yang akan di calonkan.

Pihaknya saling berbagi informasi siapa saja yang sudah muncul ke permukaan ingin menjadi calon Bupati Kab.Bandung Barat 2024-2029. Ada dari berbagai macam latar belakang para calon Bupati tersebut, ada yang dari internal partai, pengusaha, birokrat, akademisi maupun tokoh masyarakat.

ABR memandang Pertemuan ini perlu dilakukan untuk menjadi bahan laporan ke Pimpinan Pusat sebagai landasan kajian nantinya, jika pimpinan akan membuat surat keputusan Peraturan perundang-undangannya mengatur begitu, bahwa keputusan itu ada pada Pimpinan Partai Tingkat Pusat.

Tentu saja Pimpinan Pusat mengambil keputusan berdasarkan laporan dan rekomendasi dari pimpinan partai tingkat Kabupaten Bandung Barat.

ABR berharap setelah ada kesamaan visi dari masing-masing ketua partai, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada deklarasi koalisi partai untuk mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2024-2029.

(RAHMAT.GMN)

JIB | CIMAHI, –   Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi kembali digelar dalam penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2023 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain (PKS) Wakil Ketua Bambang Purnomo (Gerindra), Purwanto (PDI-Perjuangan) dan Edi Kanedi (Partai Demokrat).Hadir pula PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi, Sekda Kota Cimahi H Dikdik Suratno Nugrahawan, Asisten, Kepala Dinas, Forkopimda, lurah dan Camat se Kota Cimahi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 dalam sidang paripurna DPRD Kota Cimahi digelar di gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita Kota Cimahi, Rabu (27/3/2024) lalu.

Dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2026,merupakan bagian dari penjabaran misi dan visi Kota Cimahi

Bahwa RPJPD tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 tersebut dijabarkan dalam 5 misi utama yang hendak dicapai oleh Kota Cimahi,jelas Dikcy Saromi dalam menghadiri sidang paripurna.5 misi tersebut terdiri dari:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memilki jejaring sosial, produktif dan unggul,
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah;
4. Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan program dan kegiatan pada Tahun 2023 Pemkot Cimahi telah melaksanakan 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan,dalam penetapan belanja daerah, dilandasi kepada aturan mengacu kepada arah dan kebijakan umum serta strategi prioritas pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023,imbuh Dicky Saromi.

Penetapan belanja daerah sebesar Rp 1.493.129.280.415,-, sedangkan APBD perubahan 2023 menetapkan belanja daerah sebesar Rp. 1.624.155.367.727,- besaran APBD Kota Cimahi Tahun 2023 setelah evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Rinciannya terdiri dari belanja operasional Rp. 1.470.942.364.571,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.368.309.754.932,- atau 93,02%. Digunakan untuk;Belanja pegawai dianggarkan Rp 690.816.358.202,- dan telah direalisasikan Rp 642.934.368.775 (93,07 %), belanja barang dan jasa dianggarkan Rp. 720.335.671.235,- dan telah direalisasikan Rp 666.335.204.067,- (92,50 %), belanja bunga dianggarkan Rp. 500.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 170.419.912,- (34,08%),terdapat belanja hibah yang dianggarkan Rp 54.870.529.600,- dan telah direalisasikan Rp 54.721.442.178,- (99,73%).

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp 4.419.805.534,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.148.320.000,- (93,86%), belanja modal dianggarkan Rp. 142.084.996.945,- dan telah direalisasikan Rp. 130.964.452.938 (92,17%), serta belanja tidak terduga dianggarkan Rp 11.128.006.211,- dan direalisasikan Rp 3.006.837.758,- (27,02 %).

Dalam tahun anggaran 2023, pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 218.968.389.142,- sesuai dengan jumlah defisit anggaran dalam APBD tahun 2023, swdangkan realisasinya sebesar Rp. 220.542.689.922,-. Terdiri dari penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp. 251.398.198.142,- dan telah direalisasikan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya sebesar Rp 251.398.198.142,- (100%),pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp. 32.429.809.000,- dan telah direalisasikan untuk pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok utang Rp. 30.855.508.220 (95,15%),lanjut Dicky Saromi.

Beberapa penekanan pada berbagai elemen anggaran tahun 2023,dalam catatan strategis DPRD Kota Cimahi,ada beberapa pos anggaran yang belum terserap optimal, sehingga catatan strategis dari DPRD semoga bisa mengulas hal-hal yang bisa diperbaiki untuk tahun anggaran akan datang, imbuhnya.

Pos pembiayaan yang dianggarkan pada dasarnya direalisasikan sesuai kaidah normatif sebagaimana berlaku pada tahun-tahun sebelumnya sudah dianggarkan dalam Tahun 2023,merupakan hasil kerjasama seluruh pihak, termasuk sinergitas legislatif dan eksekuti mendukung program pembangunan tercapai.

Hal itu diharapkan dapat menjadi modal dan spirit perangkat daerah serta masyarakat .