JIB | KABUPATEN BEKASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk waspada puncak musim penghujan.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan untuk Jawa Barat puncak musim penghujan di Februari-Maret. Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama mengantisipasi dan siaga kebencanaan”. Kamis, 04/01.
“Masyarakat Kabupaten Bekasi secara umum sudah memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi bencana di lingkungannya. Juga, sebagian besar desa memiliki tim yang dibentuk BPBD untuk mitigasi awal, seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) dan relawan lainya”, ujarya
Dodi meminta masyarakat agar memperhatikan dan membersihkan lingkungan jangan membuang sampah ke sungai dan kesiapsiagaan bencana yang sudah dilatih melalui Destana. Potensi bencana di musim hujan yang rawan terjadi di Kabupaten Bekasi yakni banjir, longsor dan puting beliung.
“Mengantisipasi hal tersebut, BPBD Kabupaten Bekasi terus melakukan kesiapsiagaan. Diantaranya menyiapkan logistik dan sarana prasarana pendukung dalam penanganan bencana”.
Bersama-sama, Dodi melanjutkan, dengan masyarakat melakukan mitigasi. Karena penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Untuk antisipasi bencana di musim hujan, BPBD menyiagakan personel 24 jam untuk melayani masyarakat, terutama di daerah rawan bencana. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi – Dinas Budaya dan Pemuda Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi tengah membangun sejumlah sarana dan prasarana olahraga. Satu di antaranya, percepatan pembangunan lapangan squash dengan anggaran mencapai Rp. 43 miliar.
Kepala Disbudpora Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha mengatakan pihaknya sedang membangun Sarpras olahraga di tengah masyarakat. Mulai dari lapangan squash, basket, futsal, bulutangkis, voli, dan lainnya.
“Insya Allah gedung lapangan squash akhir tahun 2024 ini sudah bisa digunakan,” katanya, Rabu (17/01).
Iman juga menjelaskan kegiatan proyek gedung squash tidak dikerjakan asal jadi, namun dikerjakan secara bertahap. Tahun 2024 ini pembangunan tersebut akan segera dilanjut dan proses lelang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.6 Miliar.
“Cabang olahraga squash berlatih di Siliwangi Bandung, dengan dibangunnya lapangan sendiri maka akan bisa berlatih dengan baik lagi dan menciptakan atlet – atlet profesional,” jelas dia.
Iman menekankan pentingnya pembangunan sarpras olahraga, terutama setelah meraih juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat 2022 untuk mencetak atlet berprestasi.
Fasilitas ini juga dianggap sebagai ruang publik bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk menyediakan fasilitas olahraga yang memotivasi masyarakat untuk aktif berolahraga.
“Dan masyarakat dapat membiasakan diri untuk senantiasa olahraga, membugarkan tubuh dengan harapan kesehatan terjaga dengan baik,” ucapnya.
Kata Iman, sejumlah fasilitas sarpras telah dibangun oleh pemerintah daerah seperti Stadion Wibawa Mukti.
Di stadion juga tersedia sejumlah venue olahraga seperti lapangan teknis, glamping dan kolam renang.
“Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya untuk berolahraga,” harapnya.
Dengan dibangunnya lapangan squash di Kabupaten Bekasi, maka atlet kita bisa berlatih dirumah sendiri, squash juga sudah ada di Sea Games dan Olimpiade.
“Tahun 2022 atlet squash Kabupaten Bekasi menyumbangkan 3 medali emas, dengan lapangan squash yang terbangun di Kabupaten Bekasi akan menumbuhkan rasa optimis akan lahirnya atlet atlet squash yang hebat dari Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Kadin Pendidikan Kabupaten Bekasi, jika abaikan surat laporan informasi yang sudah dilayangkan perihal adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS, DPP GMI akan gerudug Kantor Dinas Pendidikan, Kamis (11/01/24).
Setelah melayangkan surat laporan informasi adanya atas dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS, Asep Saepullah S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupayen Bekasi, bekerja dengan profesional.
“Kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, menanggapi dengan serius atas laporan informasi yang sudah dilayangkan pada Hari Kamis (11/01/24), dengan nomor surat _ 100/001/DPP-GMI/1/2024,” ucapnya.
Laporan informasi, menurutnya atas dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS tahun 2023 yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SMPN 1 Tambelang Kabupaten Bekasi, terutama item BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
“Kami melayangkan surat laporan informasi dilengkapi dengan data – data yang akurat, hal ini nampak jelas tidak ada upaya untuk dilakukan pemeliharaan oleh Kepala Sekolah, diantaranya pemeliharaan flapon dan pengecatan serta lainnya,” ujarnya.
Selain itu pihaknya akan menggerudug Kantor Dinas Pendidikan, aksi tersebut jika Kepala Dinas Pendidikan mengabaikan laporan informasi atas adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS tahun 2023.
“Jika laporan informasi kami diabaikan oleh Kepala Dinas, maka kami bersama jajaran akan menggerudug Kantor Dinas Pendidikan, karena secara kasat mata nampak item BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana SMPN 1 Tambelang Kabupaten Bekasi, tidak dipergunakan semestinya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, Pemerintah Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, Laksanakan Musrenbangdes Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2024 dan Data Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Tahun 2024, yang bertempat di aula Kantor Desa Setialaksana, Kamis (11/01/24).
Disampaikan Rohmat hidayattulloh, sebagai Kepala Desa Setialaksana, bahwa Musrenbangdes merupakan kegiatan musyawarah tahunan yang diadakan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembagunan Desa (RKPDes) yang disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun.
“Musrenbangdes ini melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan seperti BPD, LPMD, PKK, Kader Kesehatan, Karang Taruna, Poktan, Gapoktan, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, serta Pemerintah Desa dengan tujuan untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan yang diajukan di wilayah masing – masing,” terangnya.
Lanjutnya mengatakan, dari hasil Musrenbangdes yang rencana pembangunan dengan dibiayai oleh berbagai sumber dana baik itu Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, BanProv, DBH dan sumber dana lainnya disesuaikan aturannya.
“Hasil dari musrenbang ini dengan menghasilkan kesepakatan suatu RKPDes tahun 2024 serta DU-RKPDes yang nantinya akan dibahas dalam musrenbang tingkat Kecamatan,” ujarnya.
Musrenbangdes Setialaksana dihadiri oleh Kasi dan Staf Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, Babinsa, Kamtibmas, Ketua BPD beserta jajarannya, Lembaga Desa, elemen dan unsur masyarakat, dan juga para Perangkat Desa Setialaksana. (SUL)
JIB | Kabupaten Bekasi, – DPP GMI menduga oknum Kepala Sekolah SMPN 1 Tambelang Kabupaten Bekasi, telah menciptakan potensi tindak pidana korupsi dengan cara mark up dana BOS tahun 2023 demi kepentingan pribadi.
Dengan adanya tersebut, DPP GMI akan melayangkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi agar menindak tegas sesuai aturan yang berlaku dalam kapasitasnya, Selasa (09/01/24).
Asep Saepullah S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, adanya dugaan mark up dana BOS yang dilakukan oknum Kepala Sekolah.
“Kita akan secepatnya layangkan surat, dan setelah itu agar kepala dinas menindak tegas oknum Kepsek sesuai aturan yang berlaku, pasalnya dugaan kami diperkuat data – data yang sudah didapat,” ucapnya.
Setelah melayangkan surat pengaduan, pihaknya telah mempersiapkan untuk melakukan demo besar – besaran, itu pun bila pengaduannya tidak diproses secara normatif dan profesional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
“Surat pengaduan tidak di respon, kita akan melakukan audensi atau demo besar – besaran, hal ini dengan tujuan mengikis oknum Kepala Sekolah yang telah berani diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana BOS tahun 2023,” ujarnya. (Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI – Salah satu tokoh muda penggiat dakwah asal Kabupaten Bekasi, Ustad Taufik Suprapto menemukan ada kesalahan tanda baca pada huruf ayat Al-Qur’an yang terdapat pada Mushaf warna merah dengan sampul depan bagian atas bertuliskan BPJS Ketenagakerjaan.
Kejadian ini menjadi viral di kalangan masyarakat muslim sekitar wilayah Karawang dan Bekasi umumnya Jawa Barat setelah Ustad Taufik memposting vidio terkait hal tersebut di akun media sosial tiktok miliknya dengan akun @b4n9.74ufik atau UT.
Dalam postingan vidionya yang berdurasi lima menit lima puluh lima detik, Ustad Taufik menerangkan letak kesalahan pada tanda baca yang ada di surat Al-Anfal ayat enam puluh lima, bahwa ada kalimat yang semestinya tidak ada tanda baca harokat syiddah/tasydid, tapi dalam mushaf itu bertasydid, yang kemudian cara membacanya bunyinya jadi berubah dan arti maknanya dalam bahasa Arab otomatis berubah. Dalam ayat suci Al-Qur’an, hal tersebut sangat fatal dampaknya bagi pembaca sehingga bisa mendapat dosa secara hukum agama Islam.
Dalam vidio tersebut, ketika Ustad Taufik atau bang UT merasa janggal dengan tulisan itu, maka ia segera mengambil tiga mushaf Al-Qur’an lainnya yang berbeda-beda untuk membandingkan kebenarannya. Dan ternyata benar, tiga mushaf lainnya itu semuanya sama, bahwa huruf pada kalimat di ayat tersebut semuanya tidak ada harokat syiddahnya, sentara di mushaf merah ada syiddahnya.
Keterangan harokat syiddah di atas huruf itu, secara ilmu tajwid atau ilmu cara membaca Al-Qur’an menandakan bahwa hurufnya ada dua, yang satu dibaca mati atau sukun, sementara satunya lagi dibaca hidup, sehingga cara membacanya harus ditekan. Maka pada mushaf merah itu berati ada satu penambahan huruf ilegal.
Diketahui pada tulisan lampiran dalam, ternyata Mushaf Qur’an Merah ini adalah bagian dari program BPJS, yaitu Gerakan Satu Juta Mushaf Al-Quran Keluarga Besar BPJAMSOSTEK pada tahun 2021, serta tertera tanda tashih (penguji/red) dari LPMQ tahun 2015 berikut nama percetakannya ar-Ribh Murtadho Publishing Bekasi bersama PT Rahmah Bilqis Media.
Terkait hal itu, ketika ditemui di kediamannya, Jumat (05/01/2024) Ustad Taufik atau UT menjelaskan, bahwa dengan adanya kesalahan penambahan tanda baca harokat syiddah atau tasydid tersebut, maka otomatis jadi menambah satu huruf yang sama yang semestinya tidak terjadi, karena ini menyangkut ayat suci ilahi yang mutlaq dari samawi melalui wahyu lewat Malaikat Jibril ‘alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW.
“Setelah saya mengetahui hal itu, saya jadi lebih hawatir lagi, Jangan-jangan masih ada kesalahan lainnya lagi yang terdapat pada mushaf itu. Makanya saat itu saya sepontan membuat vidio untuk memberitahukan masyarakat muslim lainnya lewat medsos akun tiktok saya agar yang memiliki atau ada yang diberi mushaf Al-Qur’an yang sama seperti itu agar berhati-hati, karena sangat diragukan validasinya”, ujar UT.
UT juga menjelaskan kronologis awal menemukan kesalahan tanda baca pada huruf ayat Qur’an tersebut, bahwa dirinya saat itu sedang mengkhususkan diri selama tiga hari untuk menghatamkan baca Qur’an sambil berpuasa dalam rangka syukur nikmat awal tahun 2024 (Selasa,Rabu,Kamis, tanggal 2,3,4 Januari) bersama putra sulungnya dan dua muridnya di area makam para Kiai pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum, Bakan Pojok, Desa Cinta Asih, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
UT memaparkan, bahwa di pendopo makam itu memang sudah banyak tersedia macam-macam jenis mushaf Qur’an yang biasa sering dibaca oleh para santri ataupun para peziarah baik siang malam. Mushaf Qur’an yang tersimpan disitu, menurut penuturan para pengajar, memang tidak diketahui langsung siapa saja yang membawanya, karena biasanya suka ada selain santri juga para peziarah yang sengaja membawa Qur’an untuk disimpan atau diwakafkan di area pendopo makam.
“Diantara sekian mushaf Qur’an yang ada disitu, saya memilih mushaf Qur’an warna merah tersebut yang kebetulan hanya ada satu-satunya. Setelah diketahui ada kesalahan pada ayat tersebut dan ditanyakan siapa pemilik mushaf itu, semua tidak ada yang tau. Akhirnya mushaf itu saya bawa untuk diamankan”,
Masih penuturan UT, bahwa pada hari Jumat (05/01/2024) sekitar pukul 10.30 WIB menjelang waktu solat Jumat, dirinya kedatangan dua orang tamu yang mengaku sebagai pihak percetakan mushaf Qur’an BPJS tersebut, sebelumnya mereka disuruh oleh pihak Kementerian Agama (KEMENAG) dalam hal ini lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) agar segera menemui UT untuk permohonan maaf dan klarifikasi terkait postingan vidio di medsos akun tiktok.
“beliau meminta maaf dan klarifikasi bahwa nanti Al Qur’an yang salah penulisan itu akan diambil dan diganti dengan yang baru. Bahkan beliau hari itu juga sepulang dari kediaman saya, langsung menuju Pesantren Darul Ulum untuk memberikan bantuan Al-Qur’an”, pungkasnya.
Ustad Taufik berharap kepada pihak-pihak berwenang, agar dalam proses pembuatan atau pencetakan mushaf al-Quran benar-benar harus melalui proses pengawasan yang sangat ketat sebelum dicetak dan disebarluaskan, karena bila ada kesalahan satu huruf saja, dampaknya sangat fatal bagi umat muslim dalam jangka panjang.
“bila perlu, pemerintah terkait harus bertindak sangat tegas untuk memberikan sangsi kepada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab atau menyepelekan dalam hal mencetak mushaf Al-Quran hingga pendistribusian. Jangan cuma orientasi bisnisnya saja yang dikedepankan, tapi dampaknya akan sangat merugikan bagi umat muslim bila ada kesalahan”, pintanya.
“Kepada masyarakat muslim dimanapun berada, baik di lingkungan pesantren, madrasah, majlis taklim, ataupun masjid dan musholla, bila menemukan, atau memiliki atau diberi mushaf Al-Qur’an yang sama seperti itu, lebih baik berhati-hati, hawatir masih ada kesalahan tulisan lainnya yang belum diketahui. Kita jaga bersama kemurnian ayat suci Al-Qur’an kita”, pungkasnya. (Sam)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Dalam melaksanakan tugasnya, tim verifikasi maupun verifikator telah diduga oleh DPP GMI tidak tegas terhadap Pemerintah Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.
Hal tersebut, ketika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan rumah pompa yang dibiayai dana desa tahun 2023 yang tidak sesuai perbandingan fisik dengan anggaran, Sabtu (06/01/24).
Dari hasil tim investigasi, Asep Saepullah S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI mengatakan, bahwa pihaknya telah menduga kuat terhadap Pemdes Sukaindah melakukan Mark Up anggaran dana desa tahun 2023 bagian item untuk pembangunan rumah pompa.
“Fisik bangunan rumah pompa yang nampak di Kp Puloglatik kisaran volume 2 x 3 dengan menghabiskan anggaran dana desa yang digulirkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa sebesar 66 jutaan,” ucapnya.
Dengan adanya tersebut, Asep Saepullah S.Pd.I menduga kuat tim verifikasi maupun verifikator dalam menjalankan tugasnya kurang matang dan lemahnya dalam melakukan kajian untuk pembangunan rumah pompa.
“Akibat kurang matang dalam pengkajiannya, kami menganggap instansi terkait sudah tidak becus dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menjadi ruang Mark Up yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya. (Red)
JIB|CIMAHI,-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, bersama Wakil Menpora Taufik Hidayat, mengunjungi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Yayasan Arara Visi Hijau yang terletak di Jalan Gunung Batu Dalam No. 43, Kelurahan Pasirkaliki, Kota Cimahi,Pada Senin,( 6/1/ 2024),
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menilai pengelolaan dapur sentral yang menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk anak-anak di wilayah Cimahi.
Dito Ariotedjo memberikan apresiasi terhadap kualitas dapur yang dikunjunginya, menyatakan bahwa proses persiapan makanan berjalan dengan baik, dan fasilitas yang tersedia sangat higienis serta memenuhi standar kesehatan untuk pemenuhan gizi anak-anak.
Meski begitu, Dito menyebutkan bahwa meskipun standar gizi dapur ini belum memenuhi kebutuhan atlet Olimpiade, program ini sangat bermanfaat untuk anak-anak mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Ia juga menjelaskan bahwa menu yang disajikan mencakup protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak setiap hari.
Dapur ini dapat menyediakan hingga 3.500 porsi makanan setiap harinya. Pada kunjungan tersebut, menu yang disajikan mencakup opor ayam, nasi, tumis buncis, semangka, dan susu, yang menurut Dito, mengandung protein yang cukup, bahkan berasal dari tiga sumber protein.
Selain memeriksa dapur, Dito dan Taufik berencana untuk memantau distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang menerima manfaat program ini, seperti SMP 12 Cimahi dan SMAN 3 Cimahi, guna memastikan makanan sampai dengan baik kepada para siswa.
Dito menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan generasi muda. Selain itu, program ini juga berdampak pada perekonomian daerah karena sebagian besar bahan baku yang digunakan berasal dari wilayah setempat. Program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan standar gizi dalam penyediaan bahan pangan.
Dito menyatakan keyakinannya bahwa dengan program ini, pemerintah dapat membantu menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan kuat, yang diharapkan dapat menjadi generasi emas yang unggul di masa depan.
Adam Darmawan, Penanggung Jawab Yayasan Arara Visi Hijau, menjelaskan bahwa penyusunan menu di dapur SPPG ini mengikuti pedoman dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan melibatkan ahli gizi untuk memastikan semua makanan memenuhi standar kesehatan yang tepat.
JIB | Kabupaten Bekasi, – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, diminta meninjau dan menindak tegas terhadap oknum Kepala Sekolah SMPN 1 Tambelang, oleh DPP GMI yang telah menduga Mark Up bagian item dana BOS tahun ajaran 2023 – 2024 untuk sarana dan prasarana, Jum’at (05/01/23).
Dikatakan Asep Saepullah S.Pd.I, Sebagai Sekertaris Umum (Sekum) DPP GMI, pihaknya selain meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, untuk menindak tegas terhadap oknum Kepala Sekolah, juga bakal melaporkan secara Lapdu ke Kejari Kabupaten Bekasi.
“Kita bakal melaporkan secara laporan pengaduan (Lapdu) ke Kejari Bekasi, pasalnya oknum Kasek SMPN 1 Tambelang diduga telah berani menyelewengkan bagian item dana BOS tahun ajaran 2023 – 2024 untuk kepentingan pribadinya,” cetusnya.
Dengan bakal dilaporkannya oknum Kepala Sekolah, karena tidak ada upaya untuk melakukan perawatan gedung sekolah, meskipun sudah ada kucuran dana BOS yang tentunya dalam bagian item BOS untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
“Dari hasil investigasi bahwa Gedung Sekolah nampak Cat tembok yang sudah mengelupas dan plafon yang banyak sudah rusak serta pintu ruangan sebagian rusak dan WC nampak kotor. Hal tersebut nampak fisik Sekolah tidak tersentuh perawatannya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah,” jelasnya.
Lanjutnya mengatakan, bahwa pihaknya telah mengetahui tentang laporan pertanggung jawaban BOS yang dikelola Kepala Sekolah yang bekerja sama dengan Bendahara Sekolah kepada pemerintah terkait anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang nominalnya sangat besar.
“Dalam bagian item BOS yang dianggarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dimulai dari awal Januari hingga akhir Desember 2023 sebesar Rp. 344.321.000,- untuk tahun ajaran 2023 – 2024,” terangnya.
Selain itu, kami juga telah mengetahui dalam bagian item BOS lainnya yang dikelola Kepala Sekolah SMPN 1 Tambelang bersama Bendahara Sekolah yang telah menjadi laporan pertanggung jawaban terhadap Pemerintah tentang pengelolaan keuangan yang menjadi dasar dalam penyesuaian. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Realisasi Dana Desa Tahun 2022 lalu yang dikelola Pemerintah Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, untuk penguatan ketahanan pangan, DPP GMI mencurigai dalam pengelolaannya.
Hal tersebut, DPP GMI akan melayangkan surat terhadap Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi, untuk dilakukan pemanggilan agar dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Sukarapih, Kamis (04/01/24).
Dikatakan, Asep Saipulloh S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, pihaknya akan melayangkan surat kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi, untuk melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa Sukarapih untuk dilakukan pemeriksaan.
“Kita akan layangkan surat, pasalnya Kepala Desa Sukarapih,telah dicurigai dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 sebesar 20 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan untuk program ketahanan pangan tidak berjalan,” cetusnya.
Dari hasil inpormasi yang dihimpun oleh tim investigasi, bahwa pihaknya telah menduga untuk penguatan ketahanan pangan dengan dibiayai Dana Desa 2022 tidak nampak berjalan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan Kemendes.
“Kita sudah mendapatkan informasi yang lebih kuat untuk dijadikan dasar yang nantinya menjadi laporan terhadap pihak terkait, dan laporan kami bisa di pertanggung jawabkan untuk keranah selanjutnya,” terangnya.
Menurutnya, Pemdes Sukarapih, dalam merealisasikan Dana Desa untuk melaksanakan program ketahanan pangan dengan memberdayakan masyarakat desa untuk peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) anggarannya sangat besar.
“Ketahanan pangan untuk pengolahan peternakan yang diserahkan (pembelanjaan ternak kambing dan bibit jahe merah) yang diduga nampak tidak berjalan kisaran menyerap anggaran sebesar Rp 148.605.000. Selain itu, pihaknya telah mengantongi data – data yang lainnya,” ujarnya.
Sedangkan menurut Bendahara Desa Sukarapih ketika dikonfirmasi melalui via WhatsApp, bahwa yang konfirmasi terkait ketahanan pangan 2022 sudah ada beberapa media dan LSM.
“Kalo yang konfirmasi tentang ketahanan pangan sudah banyak bang, dan jawabannya sudah disampaikan,” ucapnya. (Red)
