Sum foto: Wikipedia.org

JIB – Jakarta,- Rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia, mengapresiasi pidato dari Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI. Jumat (16/08/2019)

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan meminta izin memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.

“Dengan ini saya mohon ijin untuk memindahkan ibu Negara kita, ke pulau Kalimantan, ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa tetapi juga repersentasi kemajuan bangsa, ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama lamanya.” Tutur Presiden

Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam, mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI, khususnya berkenaan dengan rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia. Ihwan sendiri mengaku siap mendorong Provinsi Kalimantan Timur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Benua Etam untuk terpilih menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta.

“Saya berharap Kalimantan Timur yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara. Sebagai Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya merasa terpanggil untuk ikut berperan agar pemindahan ibu kota negara bisa berjalan sukses,” kata Ihwan usai agenda Rapat Paripurna DPR RI

Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, masyarakat Kaltim sangat bersyukur karena Kaltim termasuk provinsi yang diunggulkan bersama-sama dengan Kalimantan Tengah oleh pemerintah pusat. Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang melakukan pengkajian lebih detil mengenai seluruh aspek di kedua provinsi ini.
“Jadi, ini kesempatan Kaltim untuk menampilkan seluruh yang terbaik. Salah satu keunggulan Provinsi Kaltim yang perlu ditonjolkan diantaranya adalah mengenai kemampuan memasok kebutuhan energi bagi ibu kota negara. Kaltim adalah lumbung energi, maka hal itu menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain,” tegas Ihwan. (Dre)