JIB | Kabupaten Bekasi, – Menyikapi permasalahan pekerjaan normalisasi di saluran kali bungin Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, yang diduga tidak memasang papan informasi dan terkesan asal jadi, dan pembangunan jalan yang dikerjakan CV. AZIMAT terkesan retak retak, DPP GMI (Gabungan Masyarakat Indonesia) berencana akan melakukan aksi ke Kantor Pemda.
Hal tersebut akan mendesak Pj Bupati Bekasi untuk mencopot ‘Henri Lincoln’ dari kursi jabatan selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekas Jawa Barat, Kamis (19/10/23).
Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, bahwa Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi ‘Henri Lincoln’ dianggap tidak becus dalam mengelola dinas tersebut. Disinyalir banyak pembangunan yang ada di DSDABMBK ‘gagal’ dalam pengerjaannya.
“Yang baru-baru ini kejadian pekerjaan normalisasi yang belum rampung patut dicurigai adanya konspirasi antara pihak pelaksana dengan dinas terkait demi demi meraup keuntungan yang lebih besar. Selain itu tidak tegasnya terhadap pelaksana pembangunan jalan yang nampak retak – retak hingga diabaikan tanpa ada pemeliharaan, dan juga masih ada yang lain yang belum kita buka,” terangnya.
H. Riden Bahrudin mengungkapkan, bahwa lembaganya akan mengirimkan surat pemberitahuan akan adanya rencana unjuk rasa ke kantor Pemda, dan akan meminta kepada PJ Bupati Bekasi untuk mencopot ‘Henri Lincoln’ selaku Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi.
“Kami akan layangkan surat pemberitahuan Unrasnya ke Pj Bupati Bekasi. Setelah surat dilayangkan kami akan kerahkan 3000 anggota Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) tingkat DPP dan DPC wilayah Kabupaten Bekasi ke Kantor Pemda, awal bulan November 2023 mendatang,” ungkapnya.
Diketahui, DPP GMI ( Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia) akan mengirimkan surat pemberitahuan unjuk rasa ke Pj Bupati Bekasi Jawa Barat secepatnya dengan dilampiri bukti – bukti hasil dari tim investigasi dilokasi pembangunan.
“Sekali lagi, kami DPP GMI tidak main – main, kalau Pj Bupati Bekasi belum bisa mencopot ‘Henri Lincoln’ sebagai Kadis DSDABMBK. Dan GMI yang nantinya akan terus melakukan demo hingga tuntutan terpenuhi, karena kami dalam hal ini ikut menjaga kehormatan Bupati, dengan kejadian pekerjaan normalisasi nampak asal jadi dan pembangunan jalan retak – retak itu sudah menampar wajah Bupati,” pungkasnya. (Red)
