JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak pihak terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Desakan tersebut muncul karena DPP GMI menduga kuat adanya indikasi penyelewengan dalam realisasi dana BOS, khususnya untuk kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana serta penyediaan alat multi media. Dugaan itu mengarah pada ketidaksesuaian antara anggaran yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan.
Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal proses audit serta uji petik di sekolah-sekolah yang terindikasi melakukan penyimpangan. Ia berharap agar tim audit BOS melakukan pemeriksaan dengan transparan dan akuntabel.
“Kami meminta pihak berwenang untuk melakukan audit secara menyeluruh dan terbuka terkait penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan mendesak penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang terbukti menyalahgunakan dana tersebut demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, dana BOS seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah dijadikan sarana untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami akan terus mengawal proses ini dan memastikan tidak ada lagi penyelewengan dana di sekolah-sekolah, demi terciptanya pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda,” pungkasnya. (Red)
