JIB | KABUPATEN BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Ketua Pengurus Koperasi Saung Bekasi, Nurul Huda (NH) tersangka dugaan korupsi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5 Tahun 1998 atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang berlokasi di Desa Babelan Kota, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Seksi Intelejen (Kasie Intel) Kejari Kabupaten Bekasi, Siwi Utomo mengatakan, penetapan tersangka NH tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh Tim Penyidik bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi memiliki barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang dikelola secara ilegal oleh tersangka.

”Lokasinya di Desa Babelan Kota dengan luas keseluruhan 20.278 M2 serta bangunan yang sudah tercatat dalam KIB A Dinas Pertanian dengan Nomor Kode Barang 01.01.11.04.001 dan Nomor Register 0007, dengan nilai buku sebesar Rp4.055.600.000,” terang Siwi, Kamis (8/11/2022).

Namun, lanjut Siwi, asset milik Pemerintah Daerah tersebut dimanfaatkan pihak lain yaitu tersangka NH selaku Ketua Koperasi Saung Bekasi seluas 5000 M2 atas dasar Ijin Pemanfaatan Lahan yang diterbitkan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dengan Nomor: 525/10.48/DISTANBUNHUT tanggal 15 Agustus 2016.

Pada saat, sambung Siwi, diterbitkannya surat dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kepada Koperasi Saung Bekasi Nomor: 525/10.48/DISTANBUNHUT perihal Ijin Pemanfaatan Lahan yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2016, Koperasi Saung Bekasi, ternyata tidak memiliki legalitas resmi sesuai peraturan perudangan yang berlaku.

“Legalitas itu antara lain, akta pendirian, tidak memiliki ijin usaha, NPWP, Rekening Bank atas nama Koperasi, Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi setiap tahunnya, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Penggunaan Barang Milik Daerah,” terangnya.

Dikatakan Siwi, dalam pemanfataan tanah dan bangunan bersertifikat miliki Pemerintah Daerah, NH memungut biaya parkir bagi kendaraan yang keluar baik penjual maupun pembeli, dimana terdapat biaya parkir yang dipungut dari para petani maupun para pembeli atas perintah tersangka NH. Untuk pedagang kopi yang menggunakan bedeng semi permanen dipungut biaya listrik sebesar Rp15.000/hari, keamanan dan kebersihan.

“Dari pungutan-pungutan tersebut tersangka NH memperoleh keuntungan yang digunakan untuk pengelolaan lahan parkir pasar ikan higenis dan juga untuk kepentingan pribadi akan tetapi tidak pernah ada penerimaan PAD dari pemanfaatan BMD berupa tanah yang berlokasi di Desa Babelan Kota yang berasal dari tersangka NH,” jelasnya.

Sehingga, kata Siwi, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pendapatan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yang tidak dipungut dan disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu sebesar Rp973.026.000,00.

“Sampai dengan saat ini masih dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dimaksud dengan mendalami keterlibatan pihak-pihak lainnya dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kualitas peran dan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan,” pungkasnya.

Akibat perbuatannya, NH melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Prabu)

JIB | Karawang, – Pembangunan normalisasi saluran sungai di Dusun Telukampel Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, dalam pelaksanaannya diduga kurangi kuantitas. Hal tersebut terindikasi akibat kurangnya pengawasan dari instansi terkait, Selasa (29/11/22).

Hasil pantauan Jurnal Indonesia Baru (JIB) Selasa (29/11/22) dilokasi pembangunan, bahwa pembangunan normalisasi saluran sungai nampak jelas pemasangan batukali dan material lainnya diduga mengurangi kuantitas dari hasil pengerjaan pondasinya.

Dengan hasil pekerjaan pembangunan normalisasi saluran sungai yang nampak kurang optimal dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan dari instansi terkait. Hal tersebut agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana.

Sesuai keterangan di papan informasi yang dipasang dilokasi pembangunan normalisasi saluran sungai di Dusun Telukampel Desa Karyamakmur, pelaksanaannya CV. RA MANGGALA yang di biayai (APBD) Kabupaten Karawang 2022.

Menurut pengakuan seorang pekerja dilokasi pembangunan yang enggan disebut namanya, bahwa dirinya dalam melaksanakan pekerjaan untuk pembagunan normalisasi saluran sungai sesuai arahan dari orang yang menyuruh ia bekerja.

“Untuk pengerjaan pembangunan ini kita ikuti arahan dari salah seorang yang kemungkinan mempunyai mandat dari pihak yang bersangkutan,” ucapnya waktu ditemui (JIB) Selasa (29/11/22) dilokasi pembangunan.

Sementara berita ini dipublikasikan, pelaksana dilokasi pembangunan dan pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang belum dapat ditemui untuk dimintai keterangannya. (Sule/Eyang – Amir)

JIB | Kabupaten Bekasi,. – Guna meningkatkan kualitas pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Cikarang (Lapas Cikarang) sediakan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi
warga binaan.

SAE merupakan sarana pembinaan keterampilan dan kemandirian bagi Narapidana
melalui kegiatan produktif serta mengedukasi narapidana terhadap kegiatan pembinaan kemandirian yang di lakukannya di Lapas Cikarang.
Selasa (29/11/2022)

Bertempat didepan area Kampung Urip, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono meresmikan secara langsung SAE “Kampung Urip” Lapas Cikarang dengan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat Sudjonggo, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Maulidi Hilal, Pj. Bupati Bekasi Dani
Ramdan, serta FORKOPIMDA Kabupaten Bekasi.

Pada SAE Lapas Cikarang yang dinamai “Kampung Urip” ini, Warga Binaan
melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan kemandirian seperti budidaya ikan lele sistem bioflok, ikan koi dan ikan hias, budidaya ayam petelur, menanam anggur,hidroponik sayuran, membuat paving blok, pertanian dan berbagai macam kegiatan pelatihan keterampilan pembinaan kemandirian.

Heni melakukan peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti SAE “Kampung Urip” Lapas Cikarang dan pengguntingan pit Dalam sambutannya, Heni mengatakan ukuran keberhasilan pembinaan Warga Binaan
bukan lagi sekedar memperoleh nilai baik yang tercantum dalam Sistem Penilaian
Pembinaan Narapidana (SPPN), namun dapat mempraktekan dengan baik hasil dari pelatihan.

“Ukuran keberhasilan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan bukan lagi sekedar memperoleh nilai baik yang tercantum dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, namun bagaimana mereka bisa mempraktekan dengan baik hasil dari pelatihan dan proses pembinaan yang telah mereka lalui selama menjalani masa pidana.

Bagaimana mereka sanggup kembali membentuk kepercayaan diri untuk hadir di lingkungan tempat tinggal bersama keluarga, menghilangkan stigmatisasi yang kurang baik terhadap diri sendiri, katanya.

“Saya berharap dengan telah diresmikannya SAE “Kampung Urip” Lapas Cikarang ini dapat terus meningkatkan pembinaan bagi warga binaannya dan mengasah kemampuan
serta kreativitas warga binaan itu sendiri yang nantinya dapat dijadikan bekal keterampilan
mereka menjadi mandiri dan kembali menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat”, kata
Heni.

Usai meresmikan SAE “Kampung Urip” tersebut, Heni turut langsung meninjau seluruh area SAE “Kampung Urip” Lapas Cikarang dan melakukan penebaran 5.000 bibit ikan Lele diikuti Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Forkompida Kabupaten Bekasi.

Sementara kalapas Cikarang Fery Johanes yang ikut mendampingi peresmian SAE “Kampung Urip” mengatakan bahwa saat ini ada 20 Pokja (porum kerja) kegiatan untuk warga binaan ini di lakukan untuk menjadikan warga binaan bisa menjadi orang yang bermanfaat usai menjalankan masa hukumannya.

“setiap bulan lapas kelas IIA Cikarang selalu melakukan inovasi seperti yang saat ini di resmikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono dengan meresmikan SAE “Kampung
Urip” Lapas Cikarang”ujar Very Johanes.

Very juga menambahkan dengan anggran yang kami dapat dari kementrian hukum dan hak azasi manusia, alhamdulilah dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin dan bermanfaat khususnya bagi warga binaan di lapas kelas IIA Cikarang.

“kami berharap kedepannya dapat menciptakan inovasi lainnya,dengan dua tahun menjabat di lapas kelas IIA Cikarang sudah ada 20 kegiatan bermanfaat bagi warga binaan di lapas Cikarang”pungkas very.

(Endang prabu Kabiro

JIB | KABUPATEN BEKASI – Satreskrim Polres Metro Bekasi Unit Jatanras berhasil mengamankan 6 pelaku Komplotan perampok mobil pick-up di Jl.Raya Rengasbandung, Desa Karang Sambung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, yang korbanya dibuang di Kalimalang dengan dilakban.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengungkapkan berawal dari para pelaku membuntuti korban dan memberhentikan korban dengan mengatakan bahwa korban telah menyenggol mobil pelaku pada tanggal 30 September 2022.

“Mereka (para pelaku) menghentikan laju mobil korban dengan mengatakan bahwa korban telah membentur mobil pelaku yang kemudian para pelaku membawa korban dan mengancam korban lalu dibuang di Fly Over Jababeka atau Kali malang,” Tutur Kapolres, Saat konferensi pers di TKP, Jumat 25/11/2022.

“Para pelaku setelah membuang korban lalu melarikan diri dengan membawa mobil pick-up milik korban beserta membawa barang berharga milik korban,” Tambah Kapolres.

Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap dan berhasil mengamankan barang bukti mobil korban setelah mengidentifikasi mobil korban hingga ke daerah Jawa Tengah.

“Kita kejar dan berhasil mengamankan barang bukti mobil korban hingga ke Jawa Tengah,” Terang Kapolres.

Dari pada pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit mobil pick-up milik korban dan 1 unit mobil milik pelaku, 1 unit handphone dan sejumlah uang, untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya Para pelaku ini dijerat dengan Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 Tahun penjara.

Ditempat yang sama korban Jayadi mengungkapkan bahwa dirinya dibuang di daerah Kali Malang dengan mulut dan mulut dilakban oleh para pelaku serta mendapatkan ancaman.

“Saya disuruh masuk kedalam mobil dengan dipaksa dan saya diancam disuruh diam apabila ingin selamat, lalu saya dilakban dibagian mata dan mulut, setelah dibuang saya buka lakban dan saya sadar sudah berada di kali malang,” Ungkapnya.

Korban Jayadi mengatakan dirinya berjalan kaki ke Polsek terdkat untuk membuat laporan dan kemudian diantarkan ke Polres untuk proses pelaporan lanjutan.

“Saya jalan kaki ke Polsek lalu dibantu oleh petugas polsek ke Polres untuk membuat laporan terkait perampokan yang saya alami,” Tambahnya.

Masih kata Jayadi, “Saya ucapin terima kasih kepada seluruh Kepolisian Polres Metro Bekasi yang sudah mengungkap kasus ini sehingga mobil saya bisa ditemukan kembali,” Tutup Jayadi sambil bersedih.

(prabu)