JIB | KABUPATEN BEKASI –  Jambore Ranting Pramuka Cikarang Utara 2022 di lapangan Perum Grand Cikarang City (GCC) Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Jumat, (26/08/22).

Hadir dalam pembukaan kegiatan diantaranya BN Holiq Qodratulloh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Irpan Haeroni, Staf Ahli Ketua Komisi X DPR RI Ombi Hariwibowo, Bendum DPW PKB Jawa Barat Muhammad Rochadi, Danramil 07/Cikarang Kapten Inf Nurfatoni, Kapolsek Cikarang Kompol Mustakim, Camat Cikarang Utara Enop Can, Ketua Kwarran Cikarang Utara Romdoni Sugianto Hasan dan jajaran kepengurusan, Kepala Desa Karangraharja Suhendra serta para tamu undangan.

Dengan lebih kurang 2200 peserta yang mengikuti, rencananya Jambore diadakan selama tiga hari mulai dari tanggal 26, 27 dan 28 Agustus 2022. Di hari pertama Jambore, Camat Cikarang Utara Enop Can turun sebagai pembuka acara dan diadakan penerbangan balon bersama Ketua Dewan DPRD Kabupaten Bekasi dan yang lainnya.

Dalam sambutannya Enop Can memanjatkan rasa syukur karena Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Cikarang Utara dapat menyelenggarakan kegiatan Jambore dan mengucapkan banyak terimakasih sehingga acara terselenggara dengan baik.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Tentunya saya mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kakak-kakak Pramuka, para tamu undangan serta elemen masyarakat sehingga acara ini terselenggara dengan baik” Jelasnya.

Masih kata Enop Can permohonan maafnya kepada warga sekitar, karena dengan digelarnya acara Jambore tersebut aktivitas warga dapat terganggu. Selagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya.

Dikesempatan yang sama BN Holik Qudratulloh selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dalam sambutannya Alhamdulillah saya bisa menghadiri acara pembukaan Jambore Ranting pramuka Cikarang Utara semoga acara ini berjalan sesuai dengan harapan dan sukses selalu untuk Kwarran Ranting Pramuka Cikarang Utara pimpinan Bapak Ramdoni Sugianto Hasan.

“Saya sangat mengapresiasikan acara jambore ini,  support dan semangat  kami untuk  para peserta Jambore di Cikarang Utara.” Ungkapnya.

Holik juga, dengan senang hati hadir disini, agar generasi penerus bangsa di kubu Pramuka dapat memberikan motivasi untuk kakak-kakak Pramuka agar terus semangat dan mendidik para peserta menjadi Pramuka yang amanah dan berbakti kepada nusa bangsa. (Red)

JIB | JAWA BARAT, – Beberapa pekan terakhir publik disibukkan dengan informasi tentang kisruh antar sesama anggota kepolisian yang menyebabkan jatuhnya korban. Beberapa dugaan motif terjadinya kisruh semakin memperkeruh jagat dunia maya.

Masyarakat dan para pakar menyampaikan argumentasi spekulatif karena kasus yang tak kunjung menemui titik terang. Jika POLRI mengabaikan dan menunda-nunda proses penyelesaian kasus tersebut, maka dapat dipastikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian semakin menurun.

Berbicara mengenai kepolisian, maka perlu kita bedah tentang fungsi utama terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia pasca pemisahan antara TNI dan Polri di tubuh ABRI. Tugas utama dalam Pasal 2 UU POLRI ialah untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara langsung UU mengamanatkan POLRI untuk bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta menjaga ketertiban dan kondusifitas. Perkembangan periode Industru 4.0 juga memaksa POLRI untuk juga memberikan pelayanan tidak hanya di dunia nyata, melainkan juga di dunia maya.

Sudah sepatutnya bagi lembaga negara untuk bertransformasi dan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa yang santun dan memegang prinsip-prinsip profesionalitas. Pengambilalihan kasus oleh Kapolri dan pembentukan Timsus yang menangani kasus tersebut merupakan langkah jitu Kapolri dalam meredam berbagai spekulasi-spekulasi tak terarah.

Hal tersebut menjawab keraguan masyarakat tentang banyaknya oknum yang menghinggapi lembaga kepolisian hingga urusan internal pun tidak dapat diselesaikan. Pun juga menjadi tanda tentang sikap kepolisian yang tegas memberikan keadilan kepada siapapun dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Citra baik POLRI sedang dipertaruhkan. Dengan mengungkap semua hal yang berkaitan dengan kasus terkini memberikan pesan bahwa Kapolri akan terus berkomitmen untuk tetap menjaga kredibilitas dan profesionalitas dalam bekerja sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat.

Oleh karena itu, OKP Cipayung Plus Jawa Barat yang terdiri dari KAMMI, IMM, HMI, PMII, GMKI, HIMA PERSIS, HIMA PUI dan KMHDI menyatakan : Mendukung KAPOLRI untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi dalam internal POLRI dan menegakkan kredibilitas lembaga kepolisian di Indonesia. (Red)

JIB | Jakarta, – Penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) menjadi bukti bahwa program Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, berhasil menciptakan ketahanan pangan nasional. Salah satunya dibuktikan dengan ketahanan lumbung beras sehingga tiga tahun tanpa impor beras umum.

“Dengan prestasi ini (penghargaan IRRI), artinya produksi beras nasional meningkat dan memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah seperti operasi pasar, tanggap darurat, bencana dan kebutuhan pemerintah lainnya,” kata Direktur Supply Chain & Pelayanan Publik Perum Bulog M. Suyanto ketika dihubungi, Selasa (16/8).

IRRI menyerahkan penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi kepada Pemerintah Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Seiring capaian swasembada itu, dalam tiga tahun terakhir pemerintah tidak impor beras umum. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret, total luas panen di 2021 mencapai 10,41 juta hektare dan total produksi padi di tahun yang sama mencapai 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG).

Tidak hanya itu, rata-rata produktivitas padi di Indonesia juga mengalami perbaikan. Produktivitas padi meningkat dari 5,13 ton per hektare di 2020 menjadi 5,23 ton per hektare di 2021.

Swasembada beras ini memudahkan Bulog dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, terutama dalam mengelola cadangan beras nasional. Dengan cadangan beras pemerintah itu pula Bulog bertanggung jawab untuk menjaga harga beras di pasar stabil.

“Pada saat panen, Bulog membeli gabah dari petani dan disimpan sebagai cadangan. Dan pada saat tidak panen, stok beras tersebut disalurkan untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen,” kata Suyamto.

Agar prestasi Indonesia tersebut bisa dipertahankan dalam jangka panjang, kata Suyamto, Pemerintah harus terus menggenjot produksi beras, baik lewat intensifikasi maupun ekstensifikasi.

“Perlu dilakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras. Indonesia kaya sumber karbohidrat selain beras, seperti jagung, sorgum, singkong dan pangan pokok lainnya,” kata Suyamto. (Red)

JIB | Jakarta, – Peningkatan produksi pangan lokal dan substitusi komoditi pangan impor yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dinilai positif. Dipadu dengan langkah lain, cara itu berbuah ketahanan pangan yang tangguh selama pandemi Covid-19.

Mencapai dan mempertahankan prestasi ini tentu tidak mudah. “Dalam jangka pendek, saya lebih mendorong peran BUMN dan swasta yang punya HGU (Hak Guna Usaha) ditugasi (memproduksi pangan),” kata Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso ketika dihubungi, Minggu (14/8).

Alasannya, BUMN dan swasta yang punya HGU itu juga ada program replanting. Penanaman kembali ini bisa diselingi dengan tanaman pangan, seperti jagung, kedelai, dan sorgum.

Mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ini menekankan, dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan petani dalam ketersediaan pangan.

“Beri tugas BUMN dan swasta yang memiliki HGU lahan ratusan ribu, bahkan jutaan hektare (untuk memproduksi pangan),” kata Sutarto.

Diberitakan sebelumnya, International Rice Research Institute (IRRI) menyerahkan penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi kepada Pemerintah Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Rektor IPB University yang hadir dalam penyerahan penghargaan itu mengatakan, keberhasilan Indonesia ini dapat dicapai karena tiga hal. Yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan program diversifikasi serta pengembangan varietas unggulan.

Sutarto Alimoeso menilai, upaya yang dilakukan Kementan dengan meningkatkan produksi pangan lokal untuk mensubstitusi komoditi pangan impor dan melakukan ekstensifikasi lahan melalui program food estate atau lumbung pangan adalah adalah hal positif.

“Menurut saya kedua program tersebut bagus, dengan catatan tepat tempat dan tepat teknologi, serta tepat pasar. Dampaknya atau hasilnya relatif terasa dalam jangka menengah-panjang,” kata dia.

Food Estate merupakan program pemerintah, salah satunya lewat Kementan, untuk memperluas lahan pertanian agar ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Food estate mengambil lokasi di dua provinsi Indonesia, yakni Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Sementara untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditi pangan impor, seperti kedelai dan gandum, Kementan tengah menggalakkan peningkatan produksi pangan lokal agar dapat mensubstitusi komoditi tersebut. (Red)

JIB | Jakarta – Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) menilai penghargaan yang diberikan International Rice Research Institute (IRRI) bisa dijadikan penyemangat pertanian Indonesia untuk menghadapi tantangan pangan global.

“Kita patut bersyukur, IRRI telah menilai Indonesia mampu menghasilkan penelitian di bidang padi dan sekaligus penerapannya di lapangan,” kata Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso ketika dihubungi, Minggu (14/8).

Menurutnya, penghargaan tersebut bisa dijadikan pemantik bagi pemerintah, juga dunia pertanian Indonesia untuk selalu berinovasi agar mampu menghadapi tantangan pangan global dalam jangka panjang.

“Penghargaan (dari IRRI) sekaligus menjadi pemicu untuk bisa mengantisipasi tantangan pangan global ke depan yang penuh ketidakpastian,” kata Sutarto.

Menurut Sutarto, ada beberapa terobosan yang harus segera dilakukan pemerintah supaya pertanian Indonesia semakin kuat di tingkat nasional maupun global. Yakni meningkatkan produktivitas pangan, mendorong pangan bersumber bahan pangan produksi lokal atau diversifikasi pangan sehat, dan menetapkan harga produk pangan yang sewajarnya.

“Tantangan lainnya agar ketersediaan pangan produksi dalam negeri meningkat, tentunya harga produk pangan seyogyanya bukan asal murah tetapi harga wajar, sehingga petani bisa sejahtera,” katanya.

Secara terpisah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produksi padi dalam negeri semakin meningkat signifikan hingga mencapai swasembada beras. Ini bisa dilihat dalam tiga tahun terakhir tidak ada impor beras medium atau beras umum.

“Melalui penggunaan teknologi inovasi dalam berbagai aspek di bidang pertanian, Indonesia bahkan telah berhasil membangun bendungan dan irigasi yang jadi tolok ukur hadirnya pertanian yang kuat,” ujar Syahrul dalam keterangan pers, Minggu (14/8)

IRRI menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilan mewujudkan swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8). (Red)