JIB | Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, usai pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang berlangsung Selasa kemarin. Tindak lanjut itu ditandai dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/4/2022).
“Kita ingin mem-follow up apa yang tadi, yang kemarin sudah ada pelantikan. Inilah komisioner KPU-Bawaslu yang mengeksekusi (Pemilu) 2024. Kalau kemarin kan rapat terakhir 24 Januari 2022, kita sudah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 Pemilu, 27 November Pilkada,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan.
Mendagri menjelaskan, masa jabatan anggota KPU periode 2017-2022 telah berakhir pada tanggal 11 April lalu. Sebelumnya, mereka telah membuat rencana terkait teknis tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2024. Rencana tersebut kemudian akan dieksekusi oleh anggota KPU yang belum lama dilantik.
Mendagri mengapresiasi kinerja anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik karena langsung mengikuti rapat untuk membahas hal yang lebih teknis terkait persiapan Pemilu 2024. Hal ini, kata Mendagri, menunjukkan konsistensi semua pihak yang terlibat dalam menindaklanjuti pelaksanaan Pemilu yang sudah ditetapkan waktunya.
“Nah yang KPU ini begitu dilantik saya lihat bagus ya, DPR juga saya lihat bagus, karena begitu dilantik kemarin langsung hari ini sebelum reses Jumat, hari ini langsung dilaksanakan rapat untuk pembahasan yang lebih teknis,” tuturnya. (Prabu)
JIB | CIBARUSAH,- Dalam upaya untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda warga perumahan di Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada hari Senin tanggal (11/4/2022), mengadakan pertemuan dengan Desa tetangga Desa Jaya Mulya Kecamatan Serang Baru dan juga Kecamatan Cibarusah untuk membahas langkah-langkah penangan banjir yang sering terjadi dengan menormalisasi saluran Air Cimahabang yang melintasi perumahan di dua Desa tersebut, dan juga perbatasan dua Kecamatan Cibarusah dan serang baru.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Cibarusah, Camat Serang Baru, kepala Desa Sindang Mulya, kepala Desa Jaya Mulya, BPD dari dua Desa, Kabid PSDA dari dinas PUPR Bekasi serta para undangan lainnya, salah satu usaha yang akan di kerjakan pengerukan aliran saluran air yang melintasi dua Desa agar di musim penghujan seperti saat ini tidak terjadi banjir lagi.
Kabid PSDA dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Sukmawati menyampaikan bahwa banjir merupakan salah satu bencana yang menjadi perhatian semua pihak.
“Dirinya menyampaikan bahwa Dinas PUPR telah melakukan berbagai solusi salah satu nya adalah dengan pengerukan saluran air yang ada di Kabupaten Bekasi di wilayah yang sering terdampak banjir akan dinormalisasi sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat” Jelasnya.
Sementara itu kepala Da Sindang Mulya R Selpia Indrayani SE mengucapakan banyak terima kasih kepada Camat Cibarusah dan kepada Camat Serang Baru serta Kabid PSDA dari Dinas PUPR atas kehadirannya untuk membatu permasalahan yang ada di Desa Sindang Mulya untuk mengatasi banjir.
“Dengan demkian saya menyampaikan bahwa jika tanpa adanya bantuan dari mereka maka tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi semoga setelah adanya kegiatan normalisasi aliran air tidak akan mengakibatkan banjir lagi” pungkasnya. (End)
JIB | JAKARTA,- Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan mengapresiasi Polri yang mengamankan aksi dari BEM SI secara humanis sehingga aksi tersebut berjalan aman dan damai.
“Saya menyaksikan dari media sosial maupun info dari kawan-kawan Mahasiswa di Lapangan, aksi berjalan dengan damai, aspirasi mahasiswa pun diterima dengan baik oleh Pimpinan DPR RI”
Fauzan melanjutkan, “Aksi Mahasiswa ini harus di pandang sebagai refleksi dari kegelisahan suara masyarakat, karena sejatinya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat”
Selain itu, Mantan Koordinator BEM SI Jawa Barat ini juga mengatakan aksi dari BEM SI menandakan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada Rakyat.
Tidak hanya itu, Direktur Eksekutif Nasional Prodewa ini mengapresiasi Kapolri yang Berani naik Mobil Komando Mahasiswa.
“Kami apresiasi dan Respect kepada Bapak Kapolri, yang dengan berani nya naik diatas mobil Komando Mahasiswa kemudian mengatakan “Suara Mahasiswa adalah Suara Demokrasi dan Suara Rakyat” tentu ini menandakan aparat kita tidak alergi dengan Demonstrasi dan Kritikan juga merupakan angin segar untuk demokrasi Indonesia” Sambut Fauzan (Red)
JIB | JAKARTA – Koordinator Media BEM Seluruh Indonesia, Luthfi menyebutkan aksi yang dilakukan hari ini (11/4/22) berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Alhamdulillah aksi hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mulai aksi pukul 12.00 dan bubar pada pukul 15.30 WIB” Ujar Luthfi
Aksi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) ini merupakan lanjutan dari aksi BEM SI pada 28 Maret 2022 lalu. Yang intinya menolak wacana penundaan Pemilu atau amandemen Pemilu, Mengkaji Ulang UU IKN dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Aspirasi BEM SI ini diterima langsung oleh Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco , Rahmat Gobel dan Lodewijk di dampingi Kapolri RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam orasi di depan pimpinan DPR dan Kapolri, Koordinator Pusat BEM SI mengungkapkan bahwa Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat .
“Aspirasi ini murni dari suara Rakyat untuk disampaikan ke Wakil Rakyat , kami meminta pimpinan DPR disini mengawakili suara Rakyat bukan Suara Partai Politik” Tegas Kahar
Setelah aspirasi diterima dengan baik massa dari BEM SI membubarkan diri lalu kemudian mulai muncul keributan dan kerusuhan.
Luthfi menyebut kerusuhan itu bukan terjadi oleh massa BEM SI , tetapi oleh oknum Provokator dan Penyusup.
“Kerusuhan itu bukan oleh kami dari BEM SI, aksi kami damai dan sudah tersampaikan aspirasinya dengan baik, Setelah kami bubar baru mulai berdatangan oknum provokator dan penyusup” Tegas Luthfi
Aksi ini berjalan dengan baik dan damai karena mendapatkan pengawalan yang ketat oleh aparat Kepolisian. Sehingga aspirasi BEM SI dapat tersampaikan dengan baik kepada Pimpinan DPR.
Luthfi melanjutkan, bahwa mereka akan terus mengawal semua tuntutan ini sampai tuntas. (RED)
JIB | Dumai – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel The Zuri, Dumai, Riau, Jum’at 8 April 2022. Acara ini dihelat dalam rangka menyosialisasikan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan pentingnya pelaksanaan FGD ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih baik.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi (pemerintah daerah), agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” kata Fatoni dalam sambutannta.
Fatoni menjelaskan pentingnya sosialisasi Sistem dan Prosedur (Sisdur) pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri nomor 77 Tahun 2020 yakni Pelaksanaan Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).
Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mampu mengelolanya secara dinamis.
“Instrumen fiskal pusat dan daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penyelenggaraan negara dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola secara prudent, berkualitas, transparan, serta akuntabel. Saya ingin orientasi dari pengelolaan daerah adalah betul-betul memperbaiki birokrasi,” lanjut Fatoni.
Pada kesempatan yang sama, Fatoni juga menyambut baik insiatif Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah.
“Transformasi digital penting bagi tata kelola keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah lebih responsif, transparan, efisien dan akuntabel,” demikian Fatoni.
Adapun dalam acara FGD ini dihadiri Walikota Dumai, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Ketua DPRD, Kepala OPD Kota Dumai, Staff Ahli, Asisten dan pejabat terkait dilingkungqn Pemerintah Kota Dumai. (Prabu)
JIB | Karawang, Terealisasinya Program PTSL di Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, panitia pelaksana program PTSL akan memblokir Sertipikat yang tidak memenuhi syarat, Senin (11/04/22)
Dikatakan, Kikim bahwa pada waktu beberapa hari yang lalu dirinya saat menemui panitia pelaksana program PTSL Desa Pusakajaya Utara, dirinya mendengar langsung tentang statement panitia pelaksana program PTSL Desa Pusakajaya Utara.
“Saya akan memblokir Sertipikat atas nama Sugianto, karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam menempuh administrasi,” katanya, terang Kikim waktu dirinya menemui panitia.
Lanjutnya mengatakan, bahwa pihak panitia pelaksana program PTSL akan memblokir Sertipikat karena sudah mendapatkan kronologisnya dari pihak yang memegang surat AJB (Akte Jual Beli) tanah sawah saat ini.
“Hal yang wajar yang memiliki AJB saat ini dipinta panitia tidak memberikan karena orang yang bersangkutan masih mempunyai urusan sama pemilik AJB sekarang,”jelasnya.
Kikim pun memaklumi ketidak tauan panitia pelaksana program PTSL Desa Pusakajaya Utara tentang keberadaan surat AJB. Hal tersebut sehingga dalam keputusannya panitia pelaksana program PTSL sangat bijak dengan tidak merugikan orang lain.
“Saya salut sama panitia dengan ambil langkah yang benar – benar transparan dengan tidak merugikan orang lain dalam kinerjanya setelah mengetahui kronologi surat AJB,” pungkasnya.(Sule/Red)
JIB | Karawang, – Dengan adanya implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2022, diduga tim panitia pelaksana program PTSL sesalkan kinerja Kepala Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, Senin (11/04/22)
Dikatakan Kikim, bahwa dirinya sempat mendengar pada waktu beberapa hari yang lalu atas ucapan panitia pelaksana program PTSL Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar, sangat menyesalkan atas kinerja kepala desa yang tidak koperatif.
“Seharusnya sebagai kepala desa koperatif, jangan sewenang – wenang memberikan sertipikat tanah kepada masyarakat dengan tidak sesuai produser yang diberlakukan, terangnya kepada Jurnal Indonesia Baru,Minggu (10/04/22)
Sulitnya panitia pelaksana program PTSL Desa Pusakajaya Utara, untuk melengkapi berkas agar Sertifikat menjadi legal, lanjut Kikim mengatakan selaku orang yang memiliki surat kuasa penuh dari seseorang sehingga dirinya mempertahankan surat AJB karena ada alasan tertentu.
“Alasan saya mempertahankan karena pihak panitia pelaksana program PTSL tidak mengetahui bahwa surat AJB tersebut dijaminkan oleh seseorang dengan pinjaman uang yang sangat pantastis, ucapnya.
Menurutnya, uang pinjaman tersebut mendapatkan dari orang yang memberikan kuasa penuh atas kepercayaan dengan meminta agar dirinya untuk mengurus sehingga mendapatkan solusi dari seorang peminjam.
“Saya sudah melakukan komunikasi sama peminjam yaitu Sugianto alias Ko Edi warga luar Desa Pusakajaya Utara dengan cara di SMS dan tlpn melalui via seluller, namun tidak ada respon hingga sampai saat ini,” sesalnya.
Tujuannya untuk bertemu tersebut akan melakukan barter Sertipikat dengan AJB, kerena dirinya dipinta bantuan oleh panitia pelaksana program PTSL agar surat AJB bisa dijadikan untuk pelengkap berkas agar keberadaan sertifikat menjadi legal keabsahannya.
Berbagai cara udah dilakukan, namun sampai saat ini sepertinya tidak ada beritikad baik, karena Kades sudah ditemui jawabnya tidak transparan dan menurut panitia sertipikat sudah diambil kades lalu sudah diserahkan sama pemilik,” pungkasnya. (Sule/Red)
JIB | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan berbagai capaian strategis dan prestasi yang berhasil diraih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI. Rapat bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021” ini berlangsung secara daring dan luring dari kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Mendagri menuturkan, berbagai prestasi dimaksud diantaranya adalah penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang menetapkan Kemendagri sebagai peringkat 1 dari 20 kementerian/lembaga, atas Nilai Kinerja Anggaran kategori Pagu Sedang, dan peringkat 4 dari 87 kementerian. Perolehan peringkat 1 itu merupakan prestasi Kemendagri yang berhasil diraih selama 2 tahun berturut-turut.
Prestasi dan penghargaan lainnya, yakni keberhasilan Kemendagri meraih peringkat III dalam gelaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award. Penghargaan itu diberikan atas capaian Kemendagri dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Mentor kepada Mendagri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, atas segala kerja keras sebagai mitra yang telah mengawasi kami, sekaligus membimbing kami, sehingga memotivasi kami untuk bekerja lebih maju,” ujar Mendagri.
Penghargaan juga diberikan berbagai pihak kepada sejumlah komponen Kemendagri. Misalnya, penghargaan yang diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV Kemenkeu kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri karena berhasil meraih peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker terbaik kategori Pagu besar. Tak hanya itu, berbagai penghargaan lainnya juga turut diterima Kemendagri baik di bidang inovasi pelayanan publik maupun dibidang lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan Kemendagri baik dalam realisasi anggaran maupun capaian strategis per unit kerja eselon I di lingkungan Kemendagri selama TA 2021.
Pada bagian lain, menanggapi pertanyaan anggota Komisi II, Mendagri juga menjelaskan jalannya kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berlangsung di Istora pada Selasa (29/3/2022). Forum tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi kepala desa kepada pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan desa.
Aspirasi itu diantaranya kebutuhan anggaran operasional kepala desa, perubahan periode pemberian gaji dari tiga bulanan menjadi sebulan sekali, peningkatan jumlah Dana Desa, dan beberapa aspirasi lainnya. Berbagai aspirasi itu kemudian direspons Presiden Joko Widodo dan sebagian besar akan dipenuhi.
Mendagri mengaku ingat betul bagaimana rangkaian acara forum tersebut berjalan, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Dirinya memastikan tidak ada deklarasi dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.
“Saya ingat betul rangkaiannya, karena saya ada di situ,” terang Mendagri.
Teriakan tiga periode itu hanya muncul di luar tempat kegiatan ketika Presiden Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara. Presiden pun tidak terlalu menanggapi teriakan tersebut. Mendagri menilai, teriakan itu hanya spontanitas dari beberapa peserta.
“Pak Jokowi hanya senyum saja, kemudian masuk mobil,” terangnya. (Prabu)
JIB | Kabupaten Bekasi – Jalin erat tali silaturahmi di Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Pemerintahan Desa Cilangkara mengadakan acara Buka Bersama (Bukber) sekaligus Safari Ramadhan di masjid Nurul Jannah Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Rabu (07/04/2022).
Hadir dalam acara Bukber dan Safari Ramadhan Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto beserta jajarannya, Kepala Desa Cilangkara Sanem, Perangkat Desa Cilangkara, Ketua BPD, Bhabinkamtibnas Polsek Serang Baru, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat setempat.
Dalam sambutannya Kepala Desa Cilangkara Sanem menyampaikan, dengan adanya acara Bukber ini dapat menghangatkan tali silaturahmi serta mengucapkan syukur masih bisa melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan 1443 H.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Safari Ramadhan Kecamatan Serang Baru yang dipimpin langsung oleh Camat yang hadir bersama jajarannya, juga berharap agar acara ini dapat mempererat tali silaturahmi,” tutup Sanem.
Sementara itu dalam waktu yang sama, Mirtono Suheriyanto Camat Serang Baru menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan kepada dirinya bersama jajaran.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Cilangkara dan jajarannya serta DKM Masjid Nurul Jannah, atas sambutannya yang luar biasa untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Suci Ramadhan ini,” ujar Camat.
Camat Serang Baru Mirtono Suheriyanto juga mengingatkan, agar masyarakat yang belum melakukan vaksin booster untuk segera vaksinasi agar imun masyarakat bertambah dan tidak mudah terkena virus Covid.
Camat juga berpesan kepada yang hadir untuk selalu menjaga Kamtibmas terutama dilingkungan Desa Cilangkara karena sering terjadi kasus tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Serang Baru.
“Saya berpesan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi putra-putri dalam pergaulannya, karena akhir- akhir ini sering terjadi tawuran.” tutup Mirtono Suheriyanto selaku Camat Serang Baru. (Wati/Dede)
JIB | Yogyakarta- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat penetapan dan penegasan batas desa.
Yusharto menuturkan, hingga tahun 2021 dari 74.962 desa hanya dua persen yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Bina Pemdes.
“Dapat saya sampaikan bahwa sesuai Pasal 21 ayat 2 Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, laporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Oktober 2021, yang melaporkan sebanyak 1.060 desa yang lengkap Peraturan Bupati/Wali Kota dan shapefile batas administrasi desa dari 29 kabupaten 14 provinsi,” kata Yusharto saat membuka Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang digelar Direktorat Jendera (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (6/4/2022).
Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023.
“Dalam rapat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan lima tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, di mana terkait kondisi peta batas desa hingga saat ini bupati/wali kota yang melaporkan kepada kami perihal proses penetapan dan penegasan batas desa masih sangat minim,” tambahnya.
Adapun Perpres tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan hingga 2023. Jumlah target penyelesaian itu di antaranya 10 provinsi pada 2021, 12 provinsi pada 2022, dan 11 Provinsi pada 2023.
“Oleh karena itu, melalui kegiatan ini mari kita tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat Peraturan Presiden tersebut. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” tutur Yusharto.
Dia menjelaskan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu target lokasi penyelesaian batas desa pada 2021. Sedangkan Bangka Belitung dan Bengkulu yang hadir dalam kegiatan tersebut, merupakan provinsi dengan target waktu penyelesaian pada 2022. Hingga saat ini, Provinsi DIY baru melaporkan 80 penyelesaian peta batas desa ke Kemendagri, dari jumlah total 392 desa yang dimiliki.
“Progres penyelesaian peta batas desa dari Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 125 desa yang sudah menyerahkan dokumen Peraturan Bupati beserta data softfile-nya dan 71 desa yang telah dilaporkan, namun belum menyerahkan kelengkapan datanya dari jumlah total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung belum melaporkan dokumen batas Desanya sama sekali,” terang Yusharto.
Dirinya berharap, melalui kegiatan asistensi teknis ini dapat memecahkan berbagai permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Tim PPBDes baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mempercepat penegasan batas desa di wilayahnya masing-masing.
Yusharto menginginkan, dalam mempercepat penyelesaian batas desa pada 2022, Tim PPBDes provinsi dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya secara maksimal. Progres penyelesaiannya kemudian dapat dilaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes.
“Hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan,” kata Yusharto.
Selain itu, lanjut Yusharto, secara teknis penyelesaiaan itu perlu dikordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) agar tidak terjadi kendala dalam pengintegrasian ke kebijakan Satu Peta. Hal itu mulai dari tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa. Terpenting, dari kelima langkah penegasan batas desa itu kemudian disahkan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota agar penetapannya menjadi definitif.
Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 April 2022 ini diikuti oleh 3 provinsi yaitu DIY (4 kabupaten), Bengkulu (9 kabupaten dan 1 kota), serta Bangka Belitung (6 kabupaten dan 1 kota). (AS)
