JIB | Kabupaten Bekasi,- Pemerintah desa Cibarusah Kota bekerjasama dengan Polsek Cibarusah Polres Metro Bekasi pada tanggal 11 Oktober 2021 mengadakan kegiatan vaksinasi merdeka Aglomerasi ke dua hari di Gerai 135 desa Cibarusah Kota kepada 250 orang, hadir dalam kegiatan tersebut kepala desa Cibarusah Kota pak Iwan serta jajarannya dan ketua BPD pak Eko dan anggotanya Bimaspol, Babinsa serta tim nakes dari puskesmas Cibarusah.

Dalam hal ini kepala desa Cibarusah Kota Iwan mengatakan kami pihak desa dan ketua BPD mengucapkan banyak terima kasih kepada Polsek Cibarusah dan Polres Metro Bekasi atas terlaksananya kegiatan ini dan terus bersinergi dengan pihak desa untuk memutus mata rantai covid-19.

“Warga sangat antusias menghadiri vaksinasi merdeka ini, mudah-mudahan masyarakat sehat semua dan Covid segera Hilang dari muka bumi ini supaya warga bisa beraktifitas seperti biasa.” Jelasnya.

Sementara ditempat yang sama ketua BPD Eko menjelaskan kami sebagai ketua BPD sangat mendukung semua progam yang di laksanakan oleh desa demi kesehatan masyarakat desa Cibarusah kota.

“Mudahan-mudahan kedapan terus berjalan seperti ini apapun kegiatan yang dilaksanakan di desa kami selalu bersama-sama menindak lanjuti antara pemerintah desa dengan BPD dalam arti kata (mesra) demi tercapainya desa yang makmur bagi masyarakatnya.” Ucapannya.

Salah satu warga desa Cibarusah Kota Mamat mengatakan kami merasa senang dan bangga terhadap kinerja kepala desa dan ketua BPD yang kelihatan bersinergi dalam melaksanan tugas saling membantu dan saling mendukung program yang dilaksanakan di desa untuk masyarakatnya.

“Mudahan-mudahan amanah jabatannya demi masyarakat desa Cibarusah kota” tutupnya. (End)

JIB | Kabupaten Bekasi- Kegiatan proyek pemagaran Kecamatan Cikarang Timur diduga syarat menyimpang.

Pasalnya proyek tersebut tidak terpampang papan informasi bahkan lebih parahnya lagi tidak diawasi pengawas Dinas Binamarga Kabupaten Bekasi.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah menilai pihak kontraktor dan Dinas Binamarga Kabupaten Bekasi seolah-olah ingin mengelabui masyarakat.

“Tentu hal ini sangat rentan dengan tindakan pidana korupsi sebab tidak ada pengawasan yang ketat dari Pemerintahan Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Jika kegiatan pemagaran ini dijalankan tanpa prosedur dan tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) diduga bakal gagal konstruksi.

“Kami berharap pihak Dinas Binamarga jangan tutup mata terkait proyek pemagaran di Kecamatan Cikarang timur,” harapnya.

Sementara itu, Camat Cikarang Timur, Ropi membenarkan sebelum kegiatan dimulai pun tidak ada izin terlebih dahulu kepada pihak kecamatan.

“Datang ada digali aja tanpa ada informasi,” bebernya.

“Saya berharap pihak kontraktor memasang papan informasi proyek, sebelum kegiatan dimulai,” lanjutnya.

Ropi menegaskan proyek pemagaran ini harus sesuai RAB baik ukuran volumenya maupun informasi publik.

“Terkait gambar dan berapa volumenya pun kami tidak mengeahui,” tutupnya. (Red)

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Organisasi Masyarakat ( Ormas ) Warga Jaya Indonesia ( WJI) Kabupaten Bekasi H. Apud Syaepudin   dengan di dampingi Wakil Ketua Madani Rahmatullah SE, baru-baru ini telah mengukuhkan Pengurus Rayon WJI Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Acara Pengukuhan Pengurus Rayon Sukatani tersebut, berlangsung dirumah Kediaman Ketua Rayon WJI terpilih M. Atun Budiono SE. Acara Pengukuhan Pengurus Rayon WJI Sukatani tersebut, selain dihadiri seluruh Pengurus dan Anggota Rayon Sukatani juga dihadiri tamu undangan, yakni Ketua dan Pengurus Rayon WJI Kecamatan Sukakarya Kadus Naja alias COMONG beserta Jajaranya. Acara Pengukuhan Rayon WJI Kecamatan Sukatani tersebut, berlangsung hangat penuh Nuansa Kekeluargaan dan Persaudaraan. Jum’at  (09/10/2021).

Di awal sambutanya dalam acara Pengukuhan Pengurus Rayon Kecamatan Sukatani itu, Ketua DPD WJI kabupaten Bekasi H. Apud Syaepuddin dengan Penuh semangat Meneriakkan yel yel,  “WJI Bergerak Maju Menang”,  NKRI harga Mati.

“Kepada seluruh Jajaran Pengurus dan Anggota WJI rayon Sukatani dan anggota WJI di manapun berada, agar selalu bisa menjaga Marwah Organisasi, serta menjadi Organisasi yang santun dalam bertindak, dan selalu taat aturan dan Menjunjung tinggi supremasi Hukum,”  Paparnya.

Ketua DPD WJI Kabupaten Bekasi H. Apud Saepudin juga  berpesan kepada Seluruh jajarannya, sebisa mungkin untuk bersinergi dengan Unsur Polri dan TNI, serta Unsur Pemerintah lainya, serta lembaga lembaga suasta yang ada di wilayah masing masing.

” Kami berharap Ormas WJI yang dipimpinnya itu dapat melakukan kegiatan kegiatan Positif yang bermanfaat bagi Masyarakat, dan Terus berkontribusi membantu serta mendorong Program dan Kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.” Tegasnya.



Sementara itu Ketua Rayon WJI Kecamatan Sukatani terpilih M. Atun Budiono SE, dalam kata sambutanya, berjanji akan Menahkodai WJI kecamatan Sukatani dengan penuh tanggung jawab dan Profesional. dengan begitu WJI akan  menjadi Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ) yang di Cintai Masyarakat.

“Ya pertama tama saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ketua DPD WJI kabupaten Bekasi Bapak H. Apudin Syaepudin  dan Bapak Wakil Ketua Bapak Madani Rahmatullah SE dan seluruh Pengurus serta anggota WJI rayon Sukatani, atas Kepercayaan sebagai ketua Rayon Sukatani yang diberikan kepada saya. Didalam menjalankan roda Organisasi, tentunya Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus bekerjasama dengan jajaran dan seluruh anggota. Kebersamaan dan Kekompakan, serta Keterbukaan, adalah hal  paling utama dalam Organisasi.” Jelasnya.

Lanjut. Atun mantan PNS ini, Saya juga akan terus membangun komunikasi dan bersinergi dengan TNI dan Polri serta unsur Pemerintah lainya, guna Mendukung Program dan Kebijakan Pemerintah pusat dan Daerah. Dengan begitu Organisasi WJI ini terus dapat Berkontribusi untuk Kepentingan Masyarakat. (Prabu)

JIB | Jakarta – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat kembali menggelar Obrolan Santai Kader Inspiratif (Obras Kain) PKK. Kali ini, Obras Kain PKK digelar dengan mengangkat tema “Pemahaman Organisasi TP PKK”.

Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian menjelaskan, tema tersebut diangkat untuk memberi pemahaman mengenai manajemen pengorganisasian TP PKK secara utuh dan menyeluruh kepada para kader. Apalagi, kata Tri, saat ini kepengurusan TP PKK di semua jenjang mengalami pembaruan, seiring dengan pergantian jabatan kepala daerah.

“Untuk itu, Pengurus Pusat Tim Penggerak PKK membahas hal menarik ini dalam acara Obrolan Santai Kader Inspiratif PKK atau yang disingkat Obras Kain PKK,” ujarnya dalam sambutan yang diwakilkan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Lutfi T secara daring, Kamis (7/10/2021).

Tri menjelaskan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat. Keberadaan PKK menjadi mitra pemerintah desa/kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa/kelurahan.

“Saya ingin menyampaikan, bahwa keberadaan Tim Penggerak PKK menjadi semakin penting dan strategis, yang merupakan mitra pemerintah dalam mendukung program kerja pemerintah melalui 10 Program Pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat,” katanya.

Lebih lanjut, Tri menegaskan, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK tersebut memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh kader PKK. Dukungan itu dilakukan dengan mengedepankan unsur keteladanan dan keterampilan yang terkandung di dalam diri seorang Kader PKK.

“Kader PKK sebagai agen perubahan yang mampu menjadi magnet perubahan saat berdampingan dengan  masyarakat, melalui ketulusan pengabdian dan kontribusi dari kader-kader dalam semua kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam mendukung program kerja pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan,” terang Ketum TP PKK Pusat.

Di lain sisi, tambah Tri, gerakan PKK yang sudah dikenal dan diakui eksistensinya sejak tahun 1972, pada perkembangannya memerlukan beberapa penyesuaian. Hal itu dibutuhkan agar PKK dapat merespons situasi kekinian dan selaras dengan tuntutan, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

“Ketentuan yang mengatur gerak kiprahnya PKK, di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, dan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021. Ini semua perlu dipahami secara seksama agar visi dan misi Gerakan PKK dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.

Tri berharap, dari paparan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat membuat para kader PKK lebih mengetahui dan memahami terkait organisasi TPP PKK secara menyeluruh. Dengan pemahaman itu, diharapkan dapat diimplementasikan, terutama mengenai kelembagaan PKK yang telah diatur dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Pusat TP-PKK Suwadiono Winardi yang juga hadir sebagai narasumber menjelaskan, tata kelola kelembagaan gerakan PKK merupakan Implementasi dari Permendagri Nomor 36 tahun 2020. Menurutnya, keberadaaan kelompok PKK di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berperan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Mereka, kata dia, berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

“Yang mengarah (pada) terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan,” tandasnya. (AS)

JIB | KAB. CIANJUR—Serap aspirasi Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta, Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, SE., M. Ipol merespon cepat keluhan masyarakat agar dibangunkan jembatan penyebrangan. Hal itu dilakukannya untuk membantu aktivitas masyarakat yang terganggu akibat putusnya akses jembatan penyebrangan kali Cidadap.
Salah satu dampaknya ialah terganggunya siswa-siswi yang hendak bersekolah dan perekonomian warga.
Menurut Syahrir, pembangunan jembatan tersebut menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Terlebih aktivitas ekonomi dan pendidikan.

“Banyak anak sekolah yang terhambat untuk menuju ke sekolahnya. Dan kegiatan ekonomi baik yang berjualan ataupun kerja tidak bisa langsung melewati sungai tersebut,” ujar Syahrir di lokasi pembangunan jembatan kali Cidadap, Kamis (7/10/2021).

Bahkan, lanjut dia, banyak warga yang nekat menyebrang ketika air sungai sedang naik sekira pinggul orang dewasa. Alhasil warga yang melintas mau tidak mau harus rela berbasa-basahan setelah melewati sungai tersebut. Hal itu tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.

“Kalau musim penghujan, air sungai itu debitnya naik, kalau lagi surut mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau sedang naik, kita harus turun dan melewati sungai meski pakaiannya basah,” katanya.

Karena itu, tegasnya, dirinya berinisiatif untuk merealisasikan harapan masyarakat untuk segera dibangun jembatan gantung yang juga bisa dilewati kendaraan roda dua.

“Seperti yang kita lihat tadi ada motor yang membawa hasil bumi, lewati sungai dengan resiko hanyut cukup besar,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kunjungan lapangan tersebut untuk menindaklanjuti kepala desa yang secara pribadi menyuratinya agar meninjau lokasi daerah terdampak air bah apabila musim penghujan tiba. Sebab, untuk keseharian masyarakat akses tersebut sangat penting. Banyak masyarakat yang menempuh resiko dengan berjalan kaki yang justru sangat membahayakan.

“Atas aspirasi inilah saya ingin melihat secara langsung, semoga kehadiran saya pribadi bisa menjadikan jalan solusi untuk masyarakay desa sukamanah. Kita langsung mengukur. Sementara ini kita baru melihat gambar dari proposal, karena itu kita langsung membawa rombongan juga yang sama-sama memiliki tingkat kepedulian tinggi kepada masyarakat di Jawa Barat,” pungkasnya.

Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta, Aludin membenarkan adanya akses desa yang terganggu diwilayahnya. Tidak jarang dirinya sering menerima keluhan warga lantaran terputusnya jembatan Cidadap. Karena akses tersebut menghubungkan dengan Desa Ciseel, Desa Lembur Sawah Dan Desa Cibarengkong.

“Kami sudah mengusulkan ke pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Jawa Barat setahun yang lalu, namun tidak solusi dan belum ada yang meninjau langsung baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kemudian kami direkomendasikan untuk bertemu dengan Bapak Syahrir. Dan kami sangat bersukur dia (Syahrir-red) merespon cepat atas keluhan didesa kami. Terlebih kami membutuhkan infrastruktur jembatan gantung untuk menjadi penghubung antar dusun,” ujar Aludin.

Setelah ditinjau langsung, lanjut Aludin, pihaknya mengapresiasi setinggi-tinggi atas inisiatif anggota Fraksi Gerindra tersebut. Pasalnya, banyak orang yang sangat terbantu dengan adanya jembatan gantung tersebut. Sedangkan untuk spesifikasi perencanaan ukuran jembatan yang akan dibangun dengan panjang 53 meter, lebar 2 meter dan tinggi 15 meter.

“Kami atas nama pribadi, atas nama masyarakat dan atas nama lembaga mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada Pak Syahrir yang sudah hadir di Desa Sukamanah dan membantu kebutuhan masyarakat kami,” ucapnya. (AS)

JIB |™Kabupaten Bekasi- setelah mendapat pandangan serius Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Kembali hal selaras dilontarkan Ketua Umum LSM Kompi, Ergat Bustomy merasa ada kejanggalan dengan dana CSR, pasalnya fakta dilapangan belum terlihat ada pembangunan yang tersentuh oleh dana CSR perusahaan.

“Kabupaten Bekasi hanya mengandalkan APBD padahal CSR dari perusahaan hampir mencapai Rp. 15 Triliun,” terangnya (6/11).

Menurutnya, Kabupaten Bekasi mempunyai wilayah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tetapi terasa seperti daerah tertinggal.

“Diperkirakan dana CSR dari perusahaan dikawasan Kabupaten Bekasi kurang lebih senilai Rp. 10 sampai Rp. 15 Triliun,” tuturnya.

Oleh karena itu ia meminta pihak terkait dapat memberikan kejelasan dana CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD. Itu pun kalau ada?.

“Bisa kita artikan kata CSR itu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatiannya terhadap lingkungan,” jelas Ergat.

Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan.

Maka dari itu keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko kerusakan menjadi nol.

“Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR juga adalah bagian menjaga lingkungan hidup,” ucapnya.

Dia berharap CSR dapat memberikan contoh nyata dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar.

“Kami juga berharap CSR menjadi faktor pendukung program-program pemerintah Kabupaten Bekasi terkait kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya (Red).

JIB | Kabupaten Bekasi- Dewan Penasehat Ormas XTC Kabupaten Bekasi Yusup ucapkan selamat dilantiknya pengurus Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya.

Dalam kesempatan itu ia berharap dapat memberikan sajian berita kepada masyarakat secara profesional.

Selain itu, orang yang disapa akrab Kong Mpe ini menginginkan wartawan sebagai pilar ke 4 negara bisa membangun negara dan bangsa khususnya di Kabupaten Bekasi agar menjadi lebih baik.

“Semoga kepengurusan MOI Bekasi Raya dapat menjaga sinergitas baik dengan seluruh elemen masyarakat maupun instansi Pemerintah,” harapnya.

Diketahui, Pengukuhan yang digelar di Hotel SBC Pangandaran Jawabarat itu resmi dipimpin oleh Misra SN dan sekertaris Rahman.

Terpisah, sementara Sekertaris MOI Bekasi Raya, Rahman mengatakan organisasi media cyber ini akan menjadi wadah aspirasi masyarakat Bekasi sekaligus menjadikan wartawan yang profesional dan berintegritas.

“Insya Allah saya beserta ketua dan jajaran pengurus MOI Bekasi Raya bisa menjalankan tugas bekerja sesuai tupoksi dan ADRT yang sudah ditetapkan,” tutupnya (Bis).

JIB | Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi Asep Saepulloh,  sangat menyayangkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tidak terasa dampaknya bagi masyarakat.

Padahal kata dia, Kabupaten Bekasi ini mempunyai wilayah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tetapi terasa seperti daerah tertinggal.

“Diperkirakan dana CSR dari perusahaan di kawasan Kabupaten Bekasi kurang lebih senilai Rp. 10 sampai Rp. 15 Triliun,” keluhnya.

Menurut Asep, selama ini pembangunan di Kabupaten Bekasi memakai anggaran APBD, oleh karena itu ia meminta pihak terkait dapat memberikan kejelasan dana CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD.

“Bisa kita artikan kata CSR itu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatiannya terhadap lingkungan,” tuturnya.

Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kemiskinan.

“Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR adalah kegiatan yang punya banyak keuntungan lain salahsatunya membantu menjaga lingkungan hidup dan bisa memberikan tahap kehidupan yang lebih layak dari perusahaan yang ada di sekitarnya” jelasnya.

Asep berharap CSR dapat memberikan contoh nyata dengan memperhatikan kenyamanan, kemaslahatan  dan keamanan warga sekitar.

“Kami juga berharap CSR menjadi faktor pendukung program-program pemerintah Kabupaten Bekasi terkait kemajuan bangsa dan negara,” tutupnya (Bis).