JIB | Jakarta – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat kembali menggelar Obrolan Santai Kader Inspiratif (Obras Kain) PKK. Kali ini, Obras Kain PKK digelar dengan mengangkat tema “Pemahaman Organisasi TP PKK”.
Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian menjelaskan, tema tersebut diangkat untuk memberi pemahaman mengenai manajemen pengorganisasian TP PKK secara utuh dan menyeluruh kepada para kader. Apalagi, kata Tri, saat ini kepengurusan TP PKK di semua jenjang mengalami pembaruan, seiring dengan pergantian jabatan kepala daerah.
“Untuk itu, Pengurus Pusat Tim Penggerak PKK membahas hal menarik ini dalam acara Obrolan Santai Kader Inspiratif PKK atau yang disingkat Obras Kain PKK,” ujarnya dalam sambutan yang diwakilkan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Lutfi T secara daring, Kamis (7/10/2021).
Tri menjelaskan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat. Keberadaan PKK menjadi mitra pemerintah desa/kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa/kelurahan.
“Saya ingin menyampaikan, bahwa keberadaan Tim Penggerak PKK menjadi semakin penting dan strategis, yang merupakan mitra pemerintah dalam mendukung program kerja pemerintah melalui 10 Program Pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat,” katanya.
Lebih lanjut, Tri menegaskan, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK tersebut memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh kader PKK. Dukungan itu dilakukan dengan mengedepankan unsur keteladanan dan keterampilan yang terkandung di dalam diri seorang Kader PKK.
“Kader PKK sebagai agen perubahan yang mampu menjadi magnet perubahan saat berdampingan dengan masyarakat, melalui ketulusan pengabdian dan kontribusi dari kader-kader dalam semua kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam mendukung program kerja pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan,” terang Ketum TP PKK Pusat.
Di lain sisi, tambah Tri, gerakan PKK yang sudah dikenal dan diakui eksistensinya sejak tahun 1972, pada perkembangannya memerlukan beberapa penyesuaian. Hal itu dibutuhkan agar PKK dapat merespons situasi kekinian dan selaras dengan tuntutan, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
“Ketentuan yang mengatur gerak kiprahnya PKK, di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, dan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021. Ini semua perlu dipahami secara seksama agar visi dan misi Gerakan PKK dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.
Tri berharap, dari paparan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat membuat para kader PKK lebih mengetahui dan memahami terkait organisasi TPP PKK secara menyeluruh. Dengan pemahaman itu, diharapkan dapat diimplementasikan, terutama mengenai kelembagaan PKK yang telah diatur dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Pusat TP-PKK Suwadiono Winardi yang juga hadir sebagai narasumber menjelaskan, tata kelola kelembagaan gerakan PKK merupakan Implementasi dari Permendagri Nomor 36 tahun 2020. Menurutnya, keberadaaan kelompok PKK di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berperan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Mereka, kata dia, berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan.
“Yang mengarah (pada) terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan,” tandasnya. (AS)
Obras Kain PKK Beri Pemahaman Terkait Organisasi TP PKK kepada Para Kader
Bantu Akses Warga, Syahrir Bangun Jembatan Gantung Di Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta
JIB | KAB. CIANJUR—Serap aspirasi Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta, Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, SE., M. Ipol merespon cepat keluhan masyarakat agar dibangunkan jembatan penyebrangan. Hal itu dilakukannya untuk membantu aktivitas masyarakat yang terganggu akibat putusnya akses jembatan penyebrangan kali Cidadap.
Salah satu dampaknya ialah terganggunya siswa-siswi yang hendak bersekolah dan perekonomian warga.
Menurut Syahrir, pembangunan jembatan tersebut menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Terlebih aktivitas ekonomi dan pendidikan.
“Banyak anak sekolah yang terhambat untuk menuju ke sekolahnya. Dan kegiatan ekonomi baik yang berjualan ataupun kerja tidak bisa langsung melewati sungai tersebut,” ujar Syahrir di lokasi pembangunan jembatan kali Cidadap, Kamis (7/10/2021).
Bahkan, lanjut dia, banyak warga yang nekat menyebrang ketika air sungai sedang naik sekira pinggul orang dewasa. Alhasil warga yang melintas mau tidak mau harus rela berbasa-basahan setelah melewati sungai tersebut. Hal itu tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Kalau musim penghujan, air sungai itu debitnya naik, kalau lagi surut mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau sedang naik, kita harus turun dan melewati sungai meski pakaiannya basah,” katanya.
Karena itu, tegasnya, dirinya berinisiatif untuk merealisasikan harapan masyarakat untuk segera dibangun jembatan gantung yang juga bisa dilewati kendaraan roda dua.
“Seperti yang kita lihat tadi ada motor yang membawa hasil bumi, lewati sungai dengan resiko hanyut cukup besar,” ucapnya.
Dia menjelaskan, kunjungan lapangan tersebut untuk menindaklanjuti kepala desa yang secara pribadi menyuratinya agar meninjau lokasi daerah terdampak air bah apabila musim penghujan tiba. Sebab, untuk keseharian masyarakat akses tersebut sangat penting. Banyak masyarakat yang menempuh resiko dengan berjalan kaki yang justru sangat membahayakan.
“Atas aspirasi inilah saya ingin melihat secara langsung, semoga kehadiran saya pribadi bisa menjadikan jalan solusi untuk masyarakay desa sukamanah. Kita langsung mengukur. Sementara ini kita baru melihat gambar dari proposal, karena itu kita langsung membawa rombongan juga yang sama-sama memiliki tingkat kepedulian tinggi kepada masyarakat di Jawa Barat,” pungkasnya.
Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta, Aludin membenarkan adanya akses desa yang terganggu diwilayahnya. Tidak jarang dirinya sering menerima keluhan warga lantaran terputusnya jembatan Cidadap. Karena akses tersebut menghubungkan dengan Desa Ciseel, Desa Lembur Sawah Dan Desa Cibarengkong.
“Kami sudah mengusulkan ke pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Jawa Barat setahun yang lalu, namun tidak solusi dan belum ada yang meninjau langsung baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kemudian kami direkomendasikan untuk bertemu dengan Bapak Syahrir. Dan kami sangat bersukur dia (Syahrir-red) merespon cepat atas keluhan didesa kami. Terlebih kami membutuhkan infrastruktur jembatan gantung untuk menjadi penghubung antar dusun,” ujar Aludin.
Setelah ditinjau langsung, lanjut Aludin, pihaknya mengapresiasi setinggi-tinggi atas inisiatif anggota Fraksi Gerindra tersebut. Pasalnya, banyak orang yang sangat terbantu dengan adanya jembatan gantung tersebut. Sedangkan untuk spesifikasi perencanaan ukuran jembatan yang akan dibangun dengan panjang 53 meter, lebar 2 meter dan tinggi 15 meter.
“Kami atas nama pribadi, atas nama masyarakat dan atas nama lembaga mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada Pak Syahrir yang sudah hadir di Desa Sukamanah dan membantu kebutuhan masyarakat kami,” ucapnya. (AS)
Dana Triliunan CSR Kabupaten Bekasi Dipertanyakan 2 Lembaga Masyarakat
JIB |™Kabupaten Bekasi- setelah mendapat pandangan serius Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Kembali hal selaras dilontarkan Ketua Umum LSM Kompi, Ergat Bustomy merasa ada kejanggalan dengan dana CSR, pasalnya fakta dilapangan belum terlihat ada pembangunan yang tersentuh oleh dana CSR perusahaan.
“Kabupaten Bekasi hanya mengandalkan APBD padahal CSR dari perusahaan hampir mencapai Rp. 15 Triliun,” terangnya (6/11).
Menurutnya, Kabupaten Bekasi mempunyai wilayah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tetapi terasa seperti daerah tertinggal.
“Diperkirakan dana CSR dari perusahaan dikawasan Kabupaten Bekasi kurang lebih senilai Rp. 10 sampai Rp. 15 Triliun,” tuturnya.
Oleh karena itu ia meminta pihak terkait dapat memberikan kejelasan dana CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD. Itu pun kalau ada?.
“Bisa kita artikan kata CSR itu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatiannya terhadap lingkungan,” jelas Ergat.
Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan.
Maka dari itu keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko kerusakan menjadi nol.
“Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR juga adalah bagian menjaga lingkungan hidup,” ucapnya.
Dia berharap CSR dapat memberikan contoh nyata dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar.
“Kami juga berharap CSR menjadi faktor pendukung program-program pemerintah Kabupaten Bekasi terkait kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya (Red).
Penasehat XTC Ucapkan Selamat Dilantiknya Pengurus MOI Bekasi Raya Yang Baru
Poto : Yusup Ibnu Sanusi
Panasehat XTC Kabupaten Bekasi
JIB | Kabupaten Bekasi- Dewan Penasehat Ormas XTC Kabupaten Bekasi Yusup ucapkan selamat dilantiknya pengurus Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya.
Dalam kesempatan itu ia berharap dapat memberikan sajian berita kepada masyarakat secara profesional.
Selain itu, orang yang disapa akrab Kong Mpe ini menginginkan wartawan sebagai pilar ke 4 negara bisa membangun negara dan bangsa khususnya di Kabupaten Bekasi agar menjadi lebih baik.
“Semoga kepengurusan MOI Bekasi Raya dapat menjaga sinergitas baik dengan seluruh elemen masyarakat maupun instansi Pemerintah,” harapnya.
Diketahui, Pengukuhan yang digelar di Hotel SBC Pangandaran Jawabarat itu resmi dipimpin oleh Misra SN dan sekertaris Rahman.
Terpisah, sementara Sekertaris MOI Bekasi Raya, Rahman mengatakan organisasi media cyber ini akan menjadi wadah aspirasi masyarakat Bekasi sekaligus menjadikan wartawan yang profesional dan berintegritas.
“Insya Allah saya beserta ketua dan jajaran pengurus MOI Bekasi Raya bisa menjalankan tugas bekerja sesuai tupoksi dan ADRT yang sudah ditetapkan,” tutupnya (Bis).
Ketua LPK Bekasi Harap Dana CSR Perusahaan dan APBD Jangan Sampai Tumpang Tindih
JIB | Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi Asep Saepulloh, sangat menyayangkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tidak terasa dampaknya bagi masyarakat.
Padahal kata dia, Kabupaten Bekasi ini mempunyai wilayah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tetapi terasa seperti daerah tertinggal.
“Diperkirakan dana CSR dari perusahaan di kawasan Kabupaten Bekasi kurang lebih senilai Rp. 10 sampai Rp. 15 Triliun,” keluhnya.
Menurut Asep, selama ini pembangunan di Kabupaten Bekasi memakai anggaran APBD, oleh karena itu ia meminta pihak terkait dapat memberikan kejelasan dana CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD.
“Bisa kita artikan kata CSR itu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatiannya terhadap lingkungan,” tuturnya.
Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kemiskinan.
“Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR adalah kegiatan yang punya banyak keuntungan lain salahsatunya membantu menjaga lingkungan hidup dan bisa memberikan tahap kehidupan yang lebih layak dari perusahaan yang ada di sekitarnya” jelasnya.
Asep berharap CSR dapat memberikan contoh nyata dengan memperhatikan kenyamanan, kemaslahatan dan keamanan warga sekitar.
“Kami juga berharap CSR menjadi faktor pendukung program-program pemerintah Kabupaten Bekasi terkait kemajuan bangsa dan negara,” tutupnya (Bis).
Pelepasan Atlet IKANAS JABAR, Ruslan Ependi : Semangat Persatuan dan Kesatuan Serta Semangat Untuk Menjadi Juara.
Jurnal Indonesia Baru||Bandung – INKANAS Lakukan Pelepasan Kontingenya untuk mengikuti Pekan Olahgaga Nasional PON XX di GOR Dojo Sasakawa, Senin (04/10/2021). Pelepasan Kontingen INKANAS Jabar ini dilakukan langsung oleh Direktur Intelkam Polda Jabar KBP Drs. Ruslan Ependi selaku SEKUM INKANAS JABAR bersama Ketua Harian INKANAS dan beberapa perwakilan Mahasiswa Papua yang ada di Kota Bandung.
Ketua pengurus INKANAS JABAR Sdr. Iwan Tahe menyampaikan bahwa jumlah Atlet yang dilepas untuk mengikuti kejuaraan KARATE pada PON XX di Papua ada sebanyak 15 Orang, diantaranya 8 Atlet Putra dan 7 Atlet Putri serta 8 orang pelatih.
Hadir pula dalam pelepasan Atlet INKANAS JABAR mahasiswa Papua dari berbagai elemen kemahasiswaan yang berada di Kota Bandung dalam rangka silaturahim dan memberi dukungan kepada Atlet INKANAS JABAR pada laga PON XX di papua.
Dalam sambutanya Ketua Forki Jabar Sdr. OGI menyampaikan, memberikan Salam Olah Raga dan Salam Karate “OS” serta berharap bisa menjadi juara kembali pada PON XX Papua ini.
“PON pada tahun 2016 yang lalu kita menjadi Juara Umum ke-1 dan untuk sekarang kita harus bisa mempertahankannnya, pada intinya kita ingin menjadi yang terbaik dan dengan cara yang sportifitas, semua harus mendapatkan Medali,” Ucapnya.
Dir Intelkam Polda Jabar yang juga Sekum INKANAS JABAR KBP Drs. Ruslan Ependi sampaikan Ucapan terimakasih kepada para Atlet dan kepada para Mahasiswa Papua yang turut hadir dalam pelepasan Kontingen INKANAS JABAR.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir disini, kepada atlet dan kepada rekan – rekan Mahasiswa Papua yang ikut menghadiri dan mendukung Kontingen INKANAS JABAR, Kita bicara tentang Wawasan Nusantara, bahwa kita dari sabang sampai merauke kita tetap Indonesia, yang saya harapkan kita memberikan motifasi dan semangat dalam setiap pertandingan, Papua merupakan serpihan Surga Dunia, semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk menjadi Juara.
Para perwakilan Mahasiswa Papua pun memberikan motivasi serta dukungan dan do’anya kepada para Atlet INKANAS JABAR salah satunya Sdr. Alfenendes Pohowan (Ketua Imaka Bandung).
“Saya Ucapkan terimakasih kepada Bapak Direktur Intelkam Polda Jabar, Semoga para Kontingen Jabar bisa menujukan bahwa Jabar menjadi Juara, Setelah bapak bapak beres dalam pertandingan, semoga para kontingen bisa menceritakan bahwa di Papua sana sangat indah,”Ujarnya.
Sukseskan PON XX 2021 Papua, Kemendagri Masifkan Gerakan Pembagian Masker
JIB | Jayapura- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak hentinya memastikan protokol kesehatan diterapkan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk dukungan agar perhelatan pesta olahraga terbesar di tingkat nasional tersebut, tidak menjadi media penularan Covid-19.
Upaya ini salah satunya dilakukan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan memasifkan gerakan pembagian masker kepada para pengunjung PON XX. Sebanyak 10.000 masker dibagikan kepada para pengunjung di venue utama, yaitu Stadion Mandala dan Stadion Lukas Enembe. Pembagian tersebut berlangsung menjelang pembukaan PON XX pada Sabtu (2/10/2021).
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menjelaskan, gerakan pembagian masker ini sebagai bentuk dukungan dalam memperkuat implementasi penegakan protokol kesehatan pada penyelenggaraan PON XX Papua. Dukungan ini sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua.
“Gerakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih patuh dan tertib protokol kesehatan, meliputi kesadaran untuk selalu meningkatkan disiplin memakai masker,” ujar Safrizal.
Safrizal menegaskan, penguatan disiplin protokol kesehatan merupakan hal utama dalam pelaksanaan pesta olahraga di tingkat nasional tersebut. Langkah ini untuk mencegah gelaran tersebut menjadi media penularan Covid-19. Berbagai upaya lain dilakukan, seperti mempercepat pelaksanaan vaksinasi, membatasi jumlah penonton, penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dan penerapan Strategi lainnya.
“Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi,” tutur Safrizal.
Dalam pelaksanaan gerakan pembagian masker tersebut, Kemendagri berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Untuk diketahui, penyelenggaraan PON XX Papua ini telah secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia pada Sabtu, 2 Oktober 2021 pukul 19.00 WIT kemarin. Gelaran ini menjadi bagian dari ajang promosi berbagai kekayaan yang dimiliki Papua, baik di bidang kebudayaan, keindahan alam, dan sebagainya. Pasalnya, kegiatan ini melibatkan kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Penyelenggaraan PON XX ini menjadi ajang promosi, yang akan membuat masyarakat di luar Papua tertarik mengenal dan memahami kondisi di daerah yang sangat indah alamnya ini,” terang Safrizal. (AS)
Sejumlah Tokoh Sepakbola Mendukung Ramram jadi Ketua Asprov PSSI Jabar
JIB | Bandung – Sejumlah tokoh sepakbola mulai dari asosiasi kabupaten/kota, pemilik klub, hingga mantan exco PSSI pusat mendukung Ramram Mukhlis Ramdani untuk menjadi ketua umum PSSI Jawa Barat periode 2021-2025. Dukungan dibuktikan dengan mengantarkan Ramram saat mendaftar di kantor PSSI Jawa Barat di Jalan Lodaya, Kota Bandung, Minggi (3/10).
Mantan ketua PSSI Jawa Barat yang juga pernah menjadi exco PSSI pusat, Toni Apriliani, mengatakan, Ramram merupakan sosok yang tepat untuk memajukan kembali persepakbolaan Jawa Barat. “Masih muda, punya pengalaman (mengurus) di sepakbola, dan mempunyai jaringan yang luas. Sehingga tidak perlu diragukan lagi komitmennya,” kata dia.
Toni menjelaskan, persepakbolaan di Tanah Air khususnya Jawa Barat memiliki persoalan yang kompleks terutama menyangkut pembiayaan. Akibatnya, tambah dia, pengelola klub selalu dibebani keuangan setiap kompetisi akan digelar.
Oleh karena itu, menurutnya perlu sosok yang pandai berkolaborasi untuk memimpin PSSI Jawa Barat. “Punya komitmen yang tinggi untuk memajukan bola dan tidak membebankan biaya ke para stakeholder. Mudah-mudahan permasalahan sepakbola yang terus terjadi, bisa beres,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Bogor, Junaidi Samsudin, menjelaskan, PSSI membutuhkan sosok yang berpengalaman mengurus sepakbola agar paham betul tentang persoalan yang ada. “Kami mendukung Ramram karena beliau sudah pengalaman di sepakbola,” ujarnya.
Selain itu, dia pun meyakini Ramram mampu menjembatani PSSI Jawa Barat dengan pemerintah daerah di provinsi tersebut. “Bukan hanya sepakbola, semua cabang olahraga wajib bersinergi dengan pemerintah kalau kompetisi ingin berjalan baik,” ujarnya.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, dia optimistis kompetisi akan berjalan baik. “Kompetisi akan berjalan baik, dan klub akan menanggung biaya yang murah, syukur-syukur bisa gratis,” katanya.
Sementara itu Ramram sendiri mengaku memiliki keinginan yang tinggi untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan sepak bola. Menurutnya, selama ini terlalu banyak persoalan yang harus diselesaikan mulai dari minimnya pembiayaan, pendataan, dan pelaksanaan kompetisi yang tidak maksimal.
“Perlu kolaborasi dalam mengelola PSSI, agar semuanya bisa dijalankan secara profesional,” tuturnya.
Ramram pun berjanji akan bersinergi dengan pemerintah dan swasta dalam menggelar kompetisi. Berdasarkan pengalamannya selama mengelola dua klub sepak bola asal Jawa Barat, ia menilai PSSI kurang bersinergi sehingga berdampak terhadap minimnya bantuan biaya.
“Ini berdampak terhadap klub yang terbebani biaya pendaftaran,” katanya.
Padahal, lanjutnya, selama ini klub sudah terseok-seok untuk memenuhi operasional tim selama mengikuti kompetisi. Sehingga tidak diharuskan terbebani oleh biaya pendaftaran.
Selain itu, Ramram juga berjanji akan membentuk badan Liga. Tujuannya agar kompetisi yang diselenggarakan PSSI Jabar bisa berjalan lebih maksimal.
“Jika dikelola secara baik dan profesional, saya yakin kompetisi akan kompetitif dan fair, gaungnya juga akan terasa di masyarakat. Selain itu, badan Liga inipun akan menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola organisasi. Termasuk terkait keuangannya, silakan nanti bisa diaudit. Makanya perlu semacam badan liga yang khusus untuk menggelar kompetisi,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Ramram berjanji akan melakukan pendataan terkait sepak bola di Jawa Barat mulai dari klub hingga pemain. Selama ini, dia mengakui sulit untuk menemukan profil lengkap tentang suatu klub maupun pemain sepak bola lokal.
“Sebagai salah satu bukti kompetisi berjalan baik, klub asal Jawa Barat yang promosi ke Liga 1 dan Liga 2 harus terus bertambah,” tuturnya. BIRO BANDUNG : MUHAMAD ILHAM AGUSTIAN,S.Pd
FJK Bersepakat Terus Kawal pelaporan Kasus Momo Dhio Alief Sampai Selesai.
JIB | KARAWANG – Berawal dari kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan yang dilakukan terlapor netizen facebook Momo Dhio Alief, Forum Jurnalis Karawang (FJK) akhirnya bersepakat untuk melakukan boikot atas pemberitaan-pemberitaan Pemda Karawang.
Hal ini menyusul adanya kasus Momo Dhio Alief yang berujung penilaian oleh para awak jurnalis, bahwa Pemda Karawang ‘antikritik’ melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa.
Sikap Pemda Karawang melalui oknum-oknum orang suruhan penguasa dianggap berlebihan, ketika dikritik tentang adanya pengadaan mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Karawang di tengah kesusahan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
“Ini kesepakatan kawan-kawan semua yang ada di FJK. Intinya, perjuangan tetap akan kita lanjutkan. Jangan sampai ke depan profesi kita terus dilecehkan ketika kasus Momo Dhio Alief ini dianggap sepele,” tutur Ketua FJK, Rudi Setiawan, disela-sela rapat FJK, Jumat (1/10/2021).
Pada hal lain, para kuli tinta yang tergabung dalam FJK ini juga bersepakat akan terus mengawal pelaporan kasus Momo Dhio Alief sampai selesai.
“Kita akan terus komunikasi intens dengan pengacara dan penyidik Polres Karawang tentang sampai sejauh mana kasus Momo Dhio Alief ini,” kata Rudi.
Ditegaskan Rudi, FJK tidak akan menggunakan cara-cara pragmatis dan oportunis di dalam menyikapi persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga ia menghimbau kepada semua anggota FJK, agar tidak termakan rayuan gombal segelintir oknum yang mencoba melakukan penyelesaian atas persoalan ini dengan cara-cara murahan dan rendahan.
“Semuanya tetap akan satu intruksi. Jika ada rayuan-rayuan gak jelas, abaikan saja. Karena persoalan ini pertaruhannya adalah harga diri kita sebagai insan pers,” tandas Rudi. (Supri)
PEMDES DESA WIBAWA MULYA GELAR MUSDES BARENG BPD
JIB | Kabupaten Bekasi,- Pemerintahan Desa Wibawa Mulya kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi Jawa Barat pada hari kamis. 30 September 2021 menggelar Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2022 yang di laksanakan di aula Desa.
Kepala Desa Wibawa Mulya H. Ruly SH mengatakan apa yang Telah diusulkan Di RKPDes Tahun 2021 yang Mengalami Pergeseran Akibat Wabah Covid 19 Perlu di usulkan Kembali ditahun yang Akan Datang, Selanjutnya nanti akan dibentuk Tim Penyusun RKPDes Tahun 2022
“Bahwasanya keterlibatan dan peran serta partisipatif masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada di desa dalam hal musyawarah sangat penting, Hal tersebut disampaikannya agar pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat mewakili aspirasi masyarakat.” Ujarnya.
Masih kata Ruly. Pihaknya juga menggaris bawahi dalam hal penyampaian usulan pada Musdes perlu adanya peran aktif semua pihak,sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. (End)