JIB | KABUPATEN BEKASI – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Panggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi terkait terhutang e-katalog dan Non e-katalog.

“Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini, Mengatakan, terkait terhutang daerah bukan hanya dari e-katalog akan tetapi dari non e-katalog sebanyak 362 kegiatan terhutang yang belum terbayarkan.

“Bukan hanya e-katalog yang disalahkan saya juga masih berprinsip bahwa pelaksanaan yang e-katalog dan non ekatalog yang cenderung kegiatan-kegiatan tersebut yang di kerjakan sudah mendekati akhir tahun anggaran,”Kata Ani Kamis (22/04/2021)

“Masih kata Ani, dia juga mempertanyakan kepada BPKAD tersebut jika memang terjadinya keterlambatan pembayaran harus ditanyakan kepada dinas terkait, kenapa terjadi keterlambatan sesudah proses pengerjaan untuk sampai ke keuangan.

“Catatan dari Badan Pengelolaan keuangan Daerah total terhutang 209 miliar yang tersebar di Disperkimtan dan PUPR dari e-katalog dan non e-katalog, memang terhutang paling besar dari e-katalog,” Pungkasnya

Selain itu menurut komisi I, Catatan dari BPKAD Kabupaten Bekasi anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang tersedia tersebut belum cukup untuk mengcover terhutang tersebut, selain itu Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang serta anggaran intensif tenaga medis sekarang di limpahkan ke daerah yang dari Kemenkes.

“Terhutang tidak semata karena masalah waktu akan tetapi memang tidak ada anggaran dari daerah untuk membayarkan terhutang, komisi I DPRD Kabupaten Bekasi juga memberikan rekomendasi untuk adanya refocusing di APBD tahun 2021,” ujarnya.

Selain itu terkait refocusing sedang di buatkan Peraturan Bupati (Perbup) , menurutnya perbup sudah sampai di bagian hukum untuk di kaji kembali.

“Refocusing di antaranya untuk membayar hutang kegiatan e-katalog, non e-katalog dan untuk membayarkan intensif medis dan juga yang saya dengar tadi untuk vaksin, karena dari catatan Keuangan SILPA itu tidak cukup untuk membayarkan Hutang,” Tutupnya.

Endang Prabu Kabiro Bekasi

JIB |KABUPATEN BEKASI – Polres Metro Bekasi melalui team Opsnal Ranmor bekuk empat orang diduga pelaku pencurian dengan cara pemberatan di mesin ATM Alfamart Sukasari, Jl. Raya Bahkilong No 77 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kombes. Pol. Hendra Gunawan, S.I.K.,M.Si pada jumpa persnya mengatakan, “Team Opsnal Ranmor Polres Metro Bekasi telah melakukan observasi dan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara mengganjal ATM”.

“Setelah melakukan pendalaman dan pembuntutan, Jumat, 17/04/2021 sekira pukul 23.45 akhirnya tim dapat meringkus empat orang yang diduga pelaku, di ATM Bank Mandiri Alfamart Sukasari, Jl. Raya Bahkilong No 77 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan”. Tutur Kapolres.

Menurut Kapolres pelaku melakukan perbuatannya dengan cara sebagai nasabah yang akan melakukan penarikan tunai di mesin ATM. Empat orang diduga pelaku tersebut yaitu AKM, S, H, NS yang memiliki peran masing-masing, AKM berpesan sebagai yang mengeksekusi di depan mesin ATM, NS mengantri di belakang yang mengeksekusi, H selaku pengawas dan S selaku sopir.

“Para pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Bekasi guna penyelidikan dan pengusutan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara”. Pungkas Kapolres

Menurut pelaku keahliannya diperoleh melalui belajar sendiri dengan menonton vidio di medsos dan perbuatan tersebut sering kali dilakukannya hingga aksinya dari Bekasi, Karawang, Cikampek sampai ke Garut.

(Endang prabu Kabiro bekasi)

JIB | Bandung, – Setelah Rangkain pengajuan Pemekaran Bogor Timur dari Kabupaten Bogor yang sekian lama dan akhirnya di Rapat Paripurna kan DPRD Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung DPRD Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 27 Bandung, di tanda tangani Gubernur Jawa barat, menyetujui Daerah Persiapan Otonomi Baru (DPOB) untuk Kabupaten Bogor Timur 7 kecamatan dengan ibu kota Jonggol, pada Jumat (16/4/2021)

Dalam Rapat Paripurna hadir 79 anggota Dewan (DPRD) Jawa barat dari jumlah seluruh 120 anggota dewan sehingga rapat paripurna dinyatakan quorum dan keputusan dilakukan sah secara aklamasi

Hadir dalam rapat paripurna Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil, Bupati Bogor Ade Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dan turut hadir pioner penggagas pemekaran Bogor timur juga sekarang menjabat anggota Dewan komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar

Persyaratan pemekaran suatu daerah mem pertimbang kan antara lain : luas wilayah daerah, jumlah penduduk, potensi daerah, parameter demografi, parameter geografi, SDM, dan yang utama PAD daerah tersebut.

Kajian pemekaran telah dilakukan Komisi I DPRD dengan rapat-rapat dan kunjungan serta konsultasi dengan berbagai pihak. Pokok-pokok dasar kajian disusun antara lain :
1. Pemetaan kekuatan SDM ASN,
2. Penghitungan kemampuan daerah,
3. Pembagian aset,
4. Konfliknya sosial budaya
5. Potensi Bencana,
6. Produk Bruto Daerah dan
7. Pelayanan kesehatan.

Kesimpulan dari kajian Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Pleno pagi hari ini (Jum,at, 16/4/2021) menyatakan Bogor Timur sangat layak diusulkan dan disetujui menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (DPOB) di timbang dengan PAD dari 7 kecamatan mencapai 500M, lebih besar dari PAD wilayah Bogor Barat yang hanya 182M dari 14 kecamatan

Dalam pidato nya gubernur Jawa barat Ridwan Kamil mengatakan, “kami pemerintahan provinsi Jawa barat bersama DPRD jawa barat menyetujui usulan pemekaran Bogor timur menjadi salah satu kabupaten di Jawa barat dan ber ibu kota kan Jonggol, arti nya sudah mencapai semi pinal, Daerah persiapan Otonomi Baru (DPOB) ini tinggal pinal nya dan akan segera di serah kan hasil rapat ini ke Mendagri dan pak presiden agar secepat nya dapat persetujuan dari pemerintah pusat papar nya.

Pada Awak media pioner Penggagas PRESEDIUM dan orang pertama yang mengajukan pemekaran untuk wilayah Bogor timur, juga mantan camat di beberapa kecamatan di wilayah Bogor timur kabupaten Bogor Drs. H Beben Suhendar sekarang menjadi anggota dewan komisi 1 DPRD Bogor mengatakan “setelah di putuskan dalam rapat paripurna ini kita tunggu surat usulan resmi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Bogor timur dari Gubernur dan Mendagri, untuk kita jadikan bahan rapat evaluasi PRESEDIUM menentukan langkah selanjut nya, papar nya

Sekjen Presedium Alex Slamet Riadi SH/ bang Alex menambah kan “menyambung dan membenar kan keterangan Bapak Dewan Drs H Beben Suhendar senior saya dalam Presedium dan penggagas pemekaran Bogor Timur dari kajian semua mulai dari hasil Paripurna DPRD Provinsi Jawa barat di tanda tangani bersama dengan Gubernur, untuk langkah selanjut nya kami dari tim PRESEDIUM akan segera mengundang para tokoh masarakat, para ulama, juga seluruh sahabat organisasi ke masyarakatan (ORMAS) Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) se Bogor timur untuk menyuarakan serentak agar Pemekaran ini mendapat skala Prioritas , papar nya

Masih kata Alex, “banyak pertanyaan mengapa Bogor Timur harus di mekar kan dari kabupaten Bogor? Bogor timur di bagi 7 kecamatan dengan PAD yang signipikan mencapai 500M arti nya kita lebih bagus dari wilayah Bogor Barat yang 14 kecamatan dengan PAD 182M, belum lagi dari penilaian lain selain sangat luas nya area kabupaten Bogor ini, dan seharus nya ada pemekaran agar tercipta nya pemerataan pembangunan bagi setiap daerah, pungkas nya. (End)