JIB | Kabupaten Bekasi – Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi menuding kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bekasi tidak konsekuen dalam menentukan kebijakan.

Hal itu di ungkapkan Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, H. Karno saat dikonfirmasi lewat telepon, Rabu (9/10/2019). Hal itu terkait wacana awal Musyawarah Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi dengan para Ketua BPD tapi nyatanya hanya Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi yang Bimtek.

Dikatakan H. Karno dirinya merasa kecewa dengan Kebijakan Kepala Dinas DPMPD yang tidak Konsekuen, meskipun hal itu memang tidak secara resmi disampaikan secara kelembagaan.

“Kecewanya kami bukan tidak diajak Bimtek tapi kecewa kami karena tidak jadi Bimtek bersama sesuai wacana awal meskipun itu hanya Musyawarah Internal Dinas meskipun tidak di sampaikan secara resmi”,tegasnya.

H. Karno juga berpendapat sekelas Dinas statment dan Info apapun yang keluar seharunya sudah matang – matang di perhitungkan dan tidak berubah – ubah.ucapnya

Hal senada juga di sampaikan Wakil Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, Ondang Donal, Menurutnya terkait Kegiatan Bimtek bersama antara Kepala Desa dan BPD yang pada akhirnya BPD di tiadakan dan hanya Kepala Desa itu terlalu memaksakan.

Padahal menurutnya, Kata Ondang Donal, acara Bimtek bersama itu sesuai dengan arahan Bupati Bekasi. Tapi nyatanya hanya Kepala Desa saja.

Dalam waktu Dekat kami akan melayangkan surat secara Kelembagaan Kepada Bupati Bekasi untuk meninjau ulang atau mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bekasi.tegasnya

Ketua F-BPD Kecamatan Setu, Eras Rasid, juga merasakan kekecewaannya padahal awalnya bimtek bersama bahkan beredar roundownd acara pun sudah ada tiba – tiba undangan hanya untuk Kepala Desa. Kami BPD Kecewa dengan sikap dan keputusan di kadis soal Bimtek.tandasnya

Untuk diketahui Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi, sedang melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan di Tirta Sanita Hotel Kabupaten Kuningan Jawa Barat dari Hari Rabu – Jumat Tanggal 9-10-11 Oktober 2019. (Red)

JIB | Kabupaten Kuningan- Pembinaan Pengelolahan Keuangan Desa Bagi Kepala Desa Tahun Anggaran 2019 bertempat di Horison Tirta Sanita Hotel Jalan Raya Panawuan Sangkanhurip No 98 Panawuan Cigandamekar Kuningan dari hari rabu sampai sabtu yang di hadiri oleh kepala Desa se- Kabupaten Bekasi di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa salah satunya Kepala DPMPD Kabupaten Bekasi Dra. Hj Ida Farida M.Si, Kabid Pemerintahan Desa Beni Yusnandar beserta jajarannya. Rabu (09/10/2019).

Dalam pantauan media online Jurnalindonesiabaru.com di lokasi acara tersebut setelah selesai acara sekitar jam 21.30 WIB, sebagian Kepala Desa ada yang istirahat dan sebagian ada juga yang keluar mencari udara malam.

lah satu kepala Desa yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan ini adalah acara DPMPD Kabupaten Bekasi, kami hanya peserta masalah anggaran Itu dari dinas tersebut, kecuali membawa kerabat dan sopir itu di luar Anggaran.

“Ya acara intinya besok bang ya kalau bisa abang hadir biar tahu” Ungkapnya.

Hal tersebut dikatakan Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh kepada Jurnalindonesiabaru.com Rabu (9/10/2019). Di lokasi acara Kegiatan Bintek. Bawa Kegiatan tersebut tidak seharusnya dilaksanakan di luar Daerah, hal ini patut kita curigai. Ada dengan acara Bintek tersebut.

“Terhitung dari hari Rabu 9 Okteber 2019 hingga hari Sabtu 12 Oktober 2019. Dengan lokasi dan jarak tempuh yang cukup jauh, apakah efektif, apa saja yang menjadi bahan pembahasan Bimtek.

“Kita melihat dari susunan acara, jarak dan lainnya terkesan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Terkesan hamburkan uang, karena ini sudah jelas mengguanakan anggaran APBD Tahun 2019.”jelasnya.

Masih dikatakan Anwar, Selain itu DPMD selaku penyelenggara diduga melakukan tindakan yang disengaja, dengan jarak yang cukup jauh tentunya Perjalanan Dinas akan jauh lebih besar, dan Pajak itu sendiri bila acara dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi tentunya regulasi pendapatan pajak akan masuk dalam Dispenda Kabupaten Bekasi.

“Dalam hal ini Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi segera melayangkan surat teguran kepada Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja SH, agar menjadi bahan catatan untuk dapat memberikan teguran keras kepada DPMD, untuk Kabupaten Bekasi Jauh Lebih Baik, agar terlaksananya “Bekasi Baru Bekasi Bersih”. Tutupnya. (Red)

JIB |Cikarang Pusat, – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk membangun alun-alun, mulai dirintis tahun ini, dimulai dengan dilakukannya fasibility study (studi kelayakan).

“Ya, sedang dilakukan studi kelayakan untuk menentukan di mana lokasi untuk pembangunan alun-alun tersebut,” ujar Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Bekasi, Evi Mutia, ST, kepada bekasikab.go.id, Rabu (8/10) di ruang kerjanya.

Salah satu hal penting untuk menentukan lokasi alun-alun, sebut Evi, sesuai ketentuan adalah di pusat kota Kabupaten Bekasi. Pusat kota itu, terangnya, adalah lima wilayah di Cikarang, masing-masing Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Timur dan Cikarang Pusat.

Selain itu, tentunya infrastruktur jalan ke titik lokasi alun-alun dimaksud sudah tersedia dan terhubung dengan wilayah kecamatan lainnya.

Kebutuhan lahan untuk alun-alun tersebut, diperkirakan sekitar dua hektar.

“Namun memang cukup sulit mencari lahan sekitar dua hektar di tengah kota saat ini lantaran pemakaian lahan untuk kepentingan swasta selama ini cukup besar,” tegas wanita yang sudah 14 tahun ini berkiprah di Bappeda Kabupaten Bekasi.

Alun-alun yang akan dibangun itu, selain Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luas, juga ada bangunan pemerintahan di sekitarnya.

Seyogyanya yang namanya alun-alun memang ada kantor bupati atau walikota dan mesjid agung seperti yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Akan tetapi karena kantor bupati sudah ada terlebih dahulu, bangunan pemerintahan yang nanti akan dibangun di sekitar alun-alun, bisa untuk kepentingan lain, semisal gedung perpustakaan.

Terkait dana untuk pembangunan alun-alun, ujar Evi, untuk pembebasan lahannya oleh Pemkab Bekasi, sedangkan pembangunan fisiknya melalui APBD Provinsi Jawa Barat. (Endang/Dre)

JIB | Kab Indramayu,- Bupati Indramayu H. Supendi. M, Si bersama dengan sekertaris daerah Rinto Waluyo pada hari Selasa kemarin 08/10/2019 meninjau langsung proses perbaikan tanggul DAS Kali Cimanuk yang amblas di blok Rengas payung Desa Kertasmaya, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Rabu, (09/10/2019)

Seperti yang diketahui pada pertengahan Juni 2019 tanggul DAS Kali Cimanuk mengalami pergeseran dan amblas dengan kedalaman 80 Cm dan panjang 100 Meter. Seiring berjalannya waktu, tanah yang mengalami amblas bertambah menjadi 300 Meter

Kondisi demikian mengakibatkan putusnya drainase sepanjang 300 meter, retakan badan tanggul sedalam 2 meter, dan mengakibatkan terancamnya 100 Unit pemukiman rumah penduduk dan terancamnya jalan Nasional sepanjang 100 meter

Bupati Indramayu H. Supendi mengatakan, kunjungan ke lokasi perbaikan tanggul tersebut untuk memastikan perbaikan yang tengah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung. Pasalnya, jika ini dibiarkan maka ancaman tanggul jebol bisa saja terjadi apalagi jika musim hujan datang.

“Saat ini kita terus lakukan perbaikannya, mumpung masih kemarau. Kita antisipasi jika musim hujan datang, tanggul ini harus segera selesai,” tegas Supendi.

H. Supendi menambahkan, untuk lebih menguatkan dalam penyelesaian tanah amblas ini, pihaknya pada 15 Oktober 2019 mendatang bersama dengan seluruh pihak yang terkait akan melakukan rapat koordinasi guna menpercepat proses perbaikannya.

Sementara itu berdasarkan data dari DPUPR meneyebutkan, untuk penanganan tanggul amblas itu pada tanggal 1-18 Juli 2019 lalu sudah dilakukan pengurugan dengan mengunakan tanah merah dengan panjang tanggul 125 meter dan lebar bawah tanggul 6 meter lebar atas tanggul 3 meter dan tinggi tanggul 275 centimeter.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, pihaknya telah membangun posko darurat dan telah menempatkan petugas monitoring yang terus berjaga di tempat tersebut.

Selain itu, BPBD juga telah mendistribusikan bantuan sebanyak 3 kali berupa family kit, peralatan sandang, selimut, matras, lauk pauk, women kit, kecap, ember, gayung, mie instan, air mineral, saos sambal, susu bubuk, creakers, minyak goreng, kerupuk, makanan siap saji, dan makanan tambahan gizi.

Kunjungan kerja langsung Bupati Indramayu ke perbaikan tanggul amblas tersebut disambut baik oleh masyarakat, mereka berharap agar masalah tersebut bisa diatasi. (Dre)

Sum berita: Kicaunews.com