DPP GMI Siap Kirim Surat Konfirmasi ke Dinas (CKTR) Kabupaten Bekasi Terkait Realisasi APBD 2025

By

-

27 February 2025

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Bekasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yang mulai terserap sejak Januari.

Surat tersebut bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan transparansi mengenai alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk bidang infrastruktur, perumahan, serta sarana dan prasarana yang telah maupun akan direalisasikan.

Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana publik sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang telah terserap benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, kami meminta Dinas (CKTR) Kabupaten Bekasi memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi APBD 2025,” ujarnya.

DPP GMI menilai keterbukaan informasi dari pemerintah sangat diperlukan guna menghindari spekulasi negatif di tengah masyarakat. Dengan adanya penjelasan yang jelas, publik dapat memahami bagaimana dana daerah digunakan untuk kepentingan bersama.

Hingga berita ini diturunkan, DPP GMI masih menunggu respons dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Bekasi terkait surat konfirmasi yang akan diajukan. (Red)

By

Asep Saepullah

-

27 February 2025

0

Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sukaraya, DPP GMI Temukan Ketidaksesuaian

By

Asep Saepullah

-

27 February 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Pengelolaan Dana Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, dari tahun 2022 hingga 2024 menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam realisasi anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program, terutama di sektor ketahanan pangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Dana Desa Sukaraya pada tahun 2022 mencapai Rp 2.708.439.000. Dari jumlah tersebut, beberapa program yang mendapatkan alokasi dana di antaranya:

Bantuan perikanan (bibit/pakan/dll): Rp 25.850.000

Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung Desa, dll): Rp 82.176.600

Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung Desa, dll): Rp 125.750.000

Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung Desa, dll): Rp 73.302.600

Pada tahun 2023, anggaran Dana Desa Sukaraya mengalami penurunan menjadi Rp 2.473.707.000. Beberapa program yang mendapatkan anggaran dalam periode ini meliputi:

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa: Rp 98.000.000

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa: Rp 139.642.000

Sementara itu, pada tahun 2024, alokasi Dana Desa kembali menurun menjadi Rp 2.094.309.000. Beberapa program yang tercatat dalam anggaran ketahanan pangan mencakup:

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll): Rp 211.244.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa: Rp 139.500.000

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan Dana Desa Sukaraya. Beberapa alokasi anggaran patut dipertanyakan realisasinya di lapangan. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah desa untuk memberikan laporan yang jelas dan transparan terkait penggunaan dana tersebut,” ujarnya.

Selain itu, DPP GMI juga meminta pihak berwenang untuk segera melakukan audit guna memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sukaraya belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini. (Red)

Kades Apresiasi PSBB atas Santunan 100 Anak Yatim di Desa Karyamulya

By

Asep Saepullah

-

26 February 2025

0

JIB | Kabupaten Karawang, 26 Februari – Pekerja Seni Batujaya Bersatu (PSBB) kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar acara santunan bagi 100 anak yatim dari lima dusun di Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

Kegiatan yang berlangsung di Dusun Karyamekar RT 10/03 ini bertujuan mempererat solidaritas serta memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan.

Acara ini dihadiri oleh PLT. Camat Batujaya, Agus Somantri, PJ. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, SE, Ketua BPD beserta anggota, Kapolsek, Danramil, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagi elemen masyarakat dan perwakilan lembaga di Kecamatan Batujaya.

Dalam sambutannya, PLT. Camat Batujaya Kabupaten Karawang, Agus Somantri, yang akrab disapa Asom, menyampaikan apresiasi terhadap PSBB atas terselenggaranya kegiatan santunan buat anak yatim di Desa Karyamulya.

“Kegiatan ini sangat positif dan menjadi contoh bagi kita semua untuk terus peduli terhadap sesama, terutama anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang,” ujarnya.

Senada dengan itu, PJ. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, SE, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PSBB atas kepedulian mereka, terlebih menjelang bulan suci Ramadan.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih kepada PSBB yang telah mengadakan santunan ini untuk warga kami. Semoga dapat membantu meringankan beban mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Didi Komarudin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian para pekerja seni terhadap masyarakat sekitar.

“Kami berharap santunan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan meringankan kebutuhan mereka. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Acara berlangsung penuh kebersamaan, diawali dengan doa bersama dan tausiyah, lalu diakhiri dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada anak-anak yatim.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan masyarakat semakin kuat, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. (Sul/Red)

SMP Negeri 1 Jayakerta Gelar Peringatan Isra Mi’raj, Resmikan Gedung Baru, dan Santuni 70 Anak Yatim

By

Asep Saepullah

-

26 February 2025

0

JIB | Kabupaten Karawang – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, SMP Negeri 1 Jayakerta menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dengan tema “Meningkatkan Kualitas Akhlak dan Ibadah Kaum Milenial di Era Digital,” Rabu (26/02/25). Acara ini juga menjadi momen spesial dengan peresmian gedung baru sekolah serta pemberian santunan kepada 70 anak yatim.

Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah ini dihadiri oleh Kepala SMPN 1 Jayakerta, H. Engkus Sutisna, M.Pd., para guru, staf, serta seluruh siswa. Turut hadir Ustaz Hendra dari Tirtajaya, Kabupaten Karawang, sebagai penceramah utama.

Dalam sambutannya, H. Engkus Sutisna, M.Pd. menegaskan bahwa peringatan Isra Mi’raj bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi ajang refleksi bagi siswa dalam meningkatkan akhlak dan ibadah di era digital.

“Isra Mi’raj mengajarkan kita tentang pentingnya ibadah, terutama salat. Di tengah kemajuan teknologi, generasi muda harus tetap menjaga akhlak dan memperkuat keimanan. Jangan sampai dunia digital membuat kita lalai dari kewajiban sebagai umat Muslim,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gedung baru yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan belajar-mengajar.

“Alhamdulillah, dengan diresmikannya gedung baru ini, semoga dapat memberikan manfaat besar bagi para siswa dalam menuntut ilmu dengan lebih nyaman,” tambahnya.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Hendra mengingatkan agar kemajuan zaman tidak membuat kaum milenial terlena dan melupakan ajaran Islam.

“Era digital harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Gunakan teknologi untuk belajar agama, membaca Al-Qur’an, dan menyebarkan kebaikan. Jangan sampai kita sibuk dengan gadget tetapi lupa dengan salat,” tuturnya.

Setelah acara tausiyah, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian gedung baru yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, Drs. Cecep Mulyawan, M.Pd. Suasana haru juga terasa ketika 70 anak yatim menerima santunan sebagai bentuk kepedulian sosial sekolah terhadap mereka yang membutuhkan.

Peringatan Isra Mi’raj ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk semakin meningkatkan ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan teknologi sebagai sarana kebaikan dan bukan sebaliknya. (Sul/Amr)

Warga Batujaya Antusias Ikuti Skrining Tuberkulosis Gratis

By

Asep Saepullah

-

25 February 2025

0

JIB | Kabupaten Karawang – Masyarakat Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, berbondong-bondong datang ke Aula Kantor Kecamatan Batujaya pada Selasa (25/02/2025) untuk mengikuti skrining Tuberkulosis (TBC) melalui pemeriksaan X-Ray.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diselenggarakan oleh pemerintah bekerja sama dengan Tim Jabar Tirta Medical Centre (TMC) dan UPTD Puskesmas Batujaya.

Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya layanan kesehatan gratis ini, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan mereka.

Plt. Camat Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Agus Somantri sering disapa Asom, menyampaikan pentingnya deteksi dini terhadap penyakit menular seperti TBC.

“Skrining ini sangat penting untuk mengetahui apakah ada masyarakat yang berisiko atau sudah terpapar TBC. Dengan pemeriksaan X-Ray, kita bisa melakukan penanganan lebih cepat agar tidak semakin parah dan menular ke orang lain,” ujarnya.

Salah satu warga Desa Telukbango yang mengikuti pemeriksaan, Miin Leo (62), mengaku senang dengan adanya program ini. “Saya merasa terbantu karena bisa cek kesehatan gratis. Kadang kita tidak sadar kalau ada penyakit dalam tubuh kita. Semoga program seperti ini terus ada,” katanya.

Selain pemeriksaan X-Ray, masyarakat juga mendapatkan edukasi tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk mencegah TBC dan penyakit lainnya. Pemerintah berharap, dengan adanya program ini, masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang mencurigakan. (Sul/Red)

Ketua Himpaudi Pakisjaya Diduga Lakukan Pungli dalam Momen Gebyar PAUD

By

Asep Saepullah

-

23 February 2025

0

JIB | Kabupaten Karawang – Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kecamatan Pakisjaya diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam acara Gebyar PAUD yang dilaksanakan pada Sabtu (22/02/25) di Pantai Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah guru PAUD mengeluhkan berbagai pungutan yang dianggap memberatkan.

Seorang guru PAUD yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa setiap siswa diwajibkan membayar Rp 7.500 untuk mengikuti acara tersebut. Selain itu, para guru juga diminta membeli seragam seharga Rp 130.000.

“Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, pungutan tersebut sangat membebani kami. Kami berharap ada kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut,” ujar salah satu guru PAUD yang enggan disebut namanya.

Lebih lanjut, dugaan pungli semakin menguat setelah adanya kewajiban bagi guru untuk menyetorkan 15 persen dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang telah mereka terima. Selain itu, setiap guru juga dikenakan pemotongan sebesar Rp 25.000.

Tak hanya itu, seluruh siswa PAUD di Pakisjaya yang berjumlah 1.688 orang diwajibkan membeli kaos seharga Rp 70.000 serta buku dengan harga tertentu. Semua dana yang terkumpul disebutkan harus disetorkan kepada Ketua Himpaudi Kecamatan Pakisjaya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

“Acara pendidikan tidak seharusnya dijadikan ajang untuk mencari keuntungan pribadi. Jika memang pungutan ini resmi, harus ada penjelasan yang jelas. Jika tidak, maka harus segera ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” ujar Asep Saipulloh.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Himpaudi Kecamatan Pakisjaya belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut. Masyarakat dan para tenaga pendidik berharap ada tindak lanjut dari pihak berwenang guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. (Sul/Red)

DPP GMI Desak APIP Audit Dana BOS di SMA dan SMK Negeri Kabupaten Bekasi

By

Asep Saepullah

-

22 February 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat Kabupaten Bekasi maupun Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Desakan ini muncul setelah DPP GMI menemukan dugaan penyimpangan anggaran di beberapa SMAN di Kabupaten Bekasi. Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan dana BOS tahun 2024.

“Temuan kami menunjukkan adanya dugaan penyelewengan dana BOS, terutama dalam item pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, serta evaluasi atau asesmen pembelajaran,” ujar Asep Saipulloh.

Ia juga menyoroti bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS yang disampaikan melalui aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) oleh beberapa sekolah diduga kuat tidak mencerminkan realisasi penggunaan anggaran yang sebenarnya.

“Kami mendesak APIP, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPP GMI menegaskan kesiapan mereka dalam mengawal proses audit dan melakukan uji petik guna memastikan transparansi dalam pemeriksaan tersebut.

“Kami akan terus mengawal proses audit ini. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran, kami berharap ada tindakan tegas terhadap oknum yang bertanggung jawab. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar justru disalahgunakan,” tambah Asep Saipulloh.

DPP GMI juga mengajak masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pihaknya menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak APIP Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan audit yang diajukan oleh DPP GMI. (Red)

Tekankan Transparansi, DPP GMI Siap Laporkan Penyelewengan Dana BOS

By

Asep Saepullah

-

19 February 2025

0

**Asep Saipulloh S.Pd.I Sekertaris Umum DPP GMI**

JIB | Kabupaten Bekasi – Profesionalisme kepala sekolah tingkat SDN, SMPN, SMAN, SMKN, dan sederajat di Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugasnya tidak perlu cemas dan tidak perlu merasa terganggu oleh kontrol sosial dari berbagai elemen masyarakat.

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menegaskan bahwa jika pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan dengan benar, maka tidak ada alasan untuk takut terhadap pengawasan publik.

Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penggunaan dana BOS agar transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kepala sekolah tidak perlu merasa terganggu dengan adanya kontrol sosial. Jika pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai aturan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, jika ditemukan penyimpangan, kami akan segera melaporkan ke pihak berwenang,” ujar Asep Saipulloh.

Menurutnya, peran serta berbagai organisasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kami bekerja sesuai dengan Undang-Undang KIP, yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan anggaran sekolah. Jika ada indikasi penyalahgunaan, kami akan bertindak,” tambahnya.

DPP GMI juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk turut serta dalam mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dengan transparansi dan akuntabilitas yang terjaga, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan terbebas dari praktik korupsi. (Red)

DPP GMI Ucapkan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi 2025-2030

By

Asep Saepullah

-

19 February 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi, 19 Februari 2025 – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan Ade Kuswara Kunang, S.H. dan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025-2030.

Ketua Umum DPP GMI, H. Riden Bahrudin, berharap kepemimpinan yang baru ini dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Bekasi.

“Kami dari DPP GMI mengucapkan selamat kepada Bapak Ade Kuswara Kunang, S.H., dan dr. Asep Surya Atmaja atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Semoga kepemimpinan beliau dapat membawa Kabupaten Bekasi semakin maju, sejahtera, dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik.

“Kami siap berkolaborasi dan mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi ini diharapkan menjadi momentum baru untuk pembangunan daerah yang lebih progresif, dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Red)

Stay connected