JIB | BANDUNG – Jaksa KPK I Wayan Riyana kembali menegaskan jaksa dan penyidik KPK tidak takut melakukan pemeriksaan terhadap Kajari Kabupaten Bekasi.

“Tidak ada istilah takut (memeriksa Kajari),” tegasnya Kepada Awak Media Rabu, (23/01/2019) sore usai sidang di pengadilan tindak Pidana Korupsi Jl Re Marta Dinata Bandung

Diungkap Wayan, saat penyidik KPK sedang mendalami dan terus melakukan tindaklanjut informasi-informasi yang berkaitan dengan Meikarta.

“Proses penyidikan mungkin akan ditindaklanjuti,” singkatnya.

Namun, penyidik KPK belom memberikan informasi update berkaitan dengan pertemuan tersebut.

“Kan masih ditindaklajuti. Kita belom dapat updatenya,” jelasnya.

Dikabarkan sebelumnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), I Wayan Riyana, membenarkan adanya pertemuan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi di Max Coffee, Orange County.

Terbongkarnya pertemuan Kajari Kabupaten Bekasi dengan tersangka Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin saat dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Jawa Barat.

Dalam kesaksiannya, Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin mengakui adanya pertemuan dengan Jamintel yang dihadiri Kajari Cikarang pada Bulan Februari di Max Coffee, Orange County yang terdapat dalam BAP terdakwa, Henry Jasmen. (Asep/ML)

JIB | Sulawesi Selatan- Hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang dan gelombang pasang telah menyebabkan sungai-sungai meluap sehingga banjir di wilayah Sulawesi Selatan pada 22/1/2019 siang hari.

Data sementara tercatat 53 kecamatan di 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami banjir yaitu di Kabupaten Jeneponto, Gowa, Maros, Soppeng, Barru, Wajo, Bantaeng, Pangkep dan Kota Makassar.

Dampak sementara akibat banjir, longsor dan angin kencang yang berhasil dihimpun Posko BNPB berdasarkan laporan dari BPBD, tercatat 8 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, ribuan rumah terendam banjir, ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan 10.021 hektar sawah terendam banjir. Korban meninggal dunia ditemukan di Jeneponto 5 orang dan Gowa 3 orang, sedangkan korban hilang terdapat di Jeneponto 3 orang dan Pangkep 1 orang.

Hingga 23/1/2019 pukul 14.00 WIB banjir masih banyak melanda di daerah. Penanganan darurat dan pendataan masih terus dilakukan sehingga update data akan berubah.

Di Kabupaten Jeneponto, banjir melanda 21 desa di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Arung Keke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Tamalatea, Tarowang, Kelara, dan Turatea dengan tinggi banjir 50 – 200 centimenter. Banjir akibat hujan deras sehingga sungai-sungai meluap, diantaranya Sungai Topa, Allu, Bululoe, Tamanroya, Kanawaya, dan Tarowang. Dampak yang ditimbulkan adalah 5 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 5 rumah hanyut, 51 rumah rusak berat, ribuan warga mengungsi dan ribuan rumah terendam banjir. Evakuasi, pencarian, penyelamatan dan distribusi bantuan masih terus dilakukan. Banyak warga yang mengungsi sementara di atap rumah sambil menunggu dievakuasi.

Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.

Di Kota Makassar, banjir melanda 14 kecamatan yaitu Kecamatan Biringkanaya, Bontoloa, Kampung Sangkarang, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Pankkukang, Rampocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, dan Ujung Tanah. Sekitar 1.000 jiwa warga mengungsi. Banjir juga disebabkan hujan deras kemudian sungai-sungai yang bermuara di Kota Makassar meluap.

Di Kabupaten Gowa, banjir melalanda 7 kecamatan yaitu Somba Opu, Bontomanannu, Pattalasang, Parangloe, Palangga, Tombolonggo, dan Manuju. Sekain hujan deras, banjir juga disebabkan dibukanya pintu Waduk Bili-Bili karena terus meningkat volume air di waduk sehingga untuk mengamankan waduk maka debit aliran keluar dari Waduk Bili-Bili ditingkatkan.

Tercatat 3 orang meninggal dunia, 45 orang luka-luka, 2.121 orang mengungsi yang tersebar di 13 titik pengungsian, lebih dari 500 unit rumah terendam banjir setinggi 50 – 200 centimeter ddari dampak banjir di Gowa. Banjir juga menyebabkan 2 jembatan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan yaitu jembatan Jenelata di Desa Moncong Loe Kecamatan Manuju dan jembatan di Dusun Limoa Desa Patalikang Kecamatan Manuju.

Hujan deras juga memicu longsor di beberapa tempat sehingga menutup jalan dan merusak beberapa rumah.

Sementara itu banjir di Kabupaten Marros melanda 11 kecamatan. Lebih dari 1.400 orang mengungsi. Pendataan masih dilakukan. Listrik padam sehingga komunikasi juga putus. Posko BNPB terus berkoordinasi dengan Pusdalops BPBD.

Tim Reaksi Cepat BNPB mendampingi BPBD. Penanganan darurat masih terus dilakukan oleh tim gabungan. BPBD bersama , TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.

Perahu karet dan bantuan permakanan untuk pengungsi masih diperlukan. Korban hilang masih dilakukan pencarian. Kondisi hujan yang masih berlangsung dan luasnya wilayah yang terkena banjir cukup menyulitkan dalam penanganan.

Hujan ekstrem yang turun sejak 22/1/2019 di beberapa wilayah Sulawesi Selatan menyebabkan banjir. Tercatat di beberapa stasiun penakar hujan milik Kementerian PU Pera dan BMKG mencatat di Pos 1 Bawangkaraeng 308 milimeter per hari, Lengkese 329 milimeter per hari, KD-1 234 milimeter per hari, Limbungan 328 milimeter per hari, dan Bili-Bili 88 milimeter per hari.

Intensitas curah hujan setebal ini tergolong ekstrem sehingga kondisi permukaan tanah tidak mampu menampung semuanya dan sungai juga tidak mampu mengatuskan aliran permukaan, akibatnya banjir.

Saat ini debit dan volume Waduk Bili-Bili terus menurun. Hingga 23/1/2019 pukul 14.00 WIB, tinggi muka air Waduk Bili-Bili sudah mulai ada penurunan menjadi 100,64 meter, volume waduk 277,55 juta meter kubik, dan inflow sekitar 927,77 meter kubik per detik. Meskipun masih dalam batas Siaga namun kondisinya terus mengalami penurunan.

Pemerintah daerah dan masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir dan tanah longsor. BMKG telah menyebarkan peringatan dini hujan lebat selama 23 – 30 Januari 2019.

Sebagian besar wilayah Indonesia puncak hujan berlangsung selama Januari hingga Februari 2019. Secara statitisk dari data kejadian bencana selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa selama bulan Januari dan Februari adalah puncak dari kejadian bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor dan puting beliung. Polanya mengikuti dari pola curah hujan. (Red/Humas BNPB)

JIB | BERITA BANDUNG – Delapan orang saksi dihadirkan dalam sidang kasus suap perijinan Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor kelas 1 Khusus, Bandung, Rabu, (23/01/2019) Siang ini.

Delapan saksi tersebut yakni, Dewi Trisnawati, Charwinda, Deni Mulyadi, Sukmawati, Suhup, dan 3 staf lainnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Bekasi.

Jaksa KPK I Wayan Riyana sempat menjelaskan pada majelis hakim bahwa keterangan Dewi Trisnawati dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sering berubah.

“Keterangan saksi Dewi ini sudah tiga kali berubah-ubah dalam BAP soal kronologis pemberian uang dari Meikarta. BAP yang berubah yaitu pertama BAP no.13, BAP 26, dan perubahan lagi di BAP nmr 44,” Paparnya.

Wayan terus mencecar Dewi soal uang Rp 1 Miliar dari Meikarta yang sudah diterimanya kemudian dibagi-bagi anak buahnya.

“Ada pesan singkat dari WhatsApp (WA), dari kasimin, ada telpon dari pak fitra Meikarta. Ketua di Lippo bu. Kemudian saksi menjawab WA tersebut dengan menjawab, ‘Prinsip hati-hati’. Maksudnya apa ini ‘prinsip hati-hati’ atau bagaimana,” tegasnya

Dengan suara pelan, Dewi menjelaskan kalimat prinsip hati-hati, maksudnya jangan ceroboh.

“Ya Jangan ceroboh aja pak,” jawab Dewi dengan suara pelan.

Namun dalam BAP nomor 44 ada perubahan lagi bahwa sekitar bulan Juli-Agustus 2018 Sukmawati melaporkan bahwa pimpinan Meikarta sudah beres sesuai prosedur dan aman.

“Titipan uang (Rp 1 Miliar) dari Pak Fitra sudah diterima. Uang itu ada di dalam mobil,” kata Jaksa tanpa dibantah Dewi Trisnawati. ( Asep/Ml )

JIB | Serang Baru- Tim monitoring Kecamatan Serang Baru melakukan evaluasi pekerjaan yang bersumber dari dana APBN, Dana Desa, dan Bantuan Provinsi di mana pada hari ini, Desa Cilangkara yang mendapatkan evaluasi, Rabu (23/01/2019).

Saat di mintai keteranganya Cece selaku ketua Tim Monitoring dan Kasi Tata Pemerintahan menuturkan, Setelah melakukan pengecekan dari 11 titik baik saluran air, jaling, pagar dan bangunan masjid seluruhnya bagus dan baik Sesuai dengan perencanaan yang sudah ada.

“Semua itu tinggi dan volumenya sudah cukup dan untuk lapangan badminton sekarang sedang dalam pembangunan, saya berharap dana yang bersumber dari pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat baik itu dalam insprastrukturnya, sehingga bisa dirasakan kegiatan warga dalam segala hal,” terangnya.

Hal yang sama di katakan Abod selaku pendaping Desa, Untuk Desa Cilangkara terkait Infrastrukturnya mencukupi dari segi panjang, lebar dan tinggi tapi setelah di di evaluasi dari tujuh Desa kita harus tekankan ketebalanya jangan panjang dan lebarnya saja dan tingginya harus sesuai dengan perencanaan,

“Karena sekarang ini pekerjaan harus benar benar normatif dan sesuai harapan Masyarakat” ujarnya.

Sementara itu Sekdes Cilangkara Ocin Menjelaskan, Pembangun tahap ketiga utuk Desa Cilangkara sudah semuanya terserap dan Alhamdulillah sesuai dengan RAB, jadwal dan bisa dimanfaatkan masyarakat Cilangkara.

“Saya berharap masyarakat bisa menikmati manfaatnya dari pembangunan dana Desa,” ujarnya. (Dede).

JIB | Cikarang Utara- Setelah ramai di perbincangkan, maupun di salah satu media elektronik swasta, sepanjang kali cibalok sampah menumpuk sekitar 1-2 kilometer yang berada di desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara, dan perbatasan wilayah Karang Bahagia tepatnya di Desa Sukaraya. Dan hari ini bersama Elemen-elemen Mupika di bersihkan total oleh Pemerintah Desa Karang Raharja, kecamatan Cikarang Utara dan Dinas kebersihan Kab Bekasi, Rabu {23/01/2029}.

Dalam membersihkan kali cibalok, turut tangan dari pihak Mupika diantaranya Kepolisian Sektor Cikarang, Koramil, jajaran Kecamatan Cikut, jajaran pemerintah Desa dan di bantu masyarakat sekitarnya, beramai-ramai antusias membersihkan kali cibalok dan di Bantu alat berat berupa Beko dan dua kendaraan pengangkut sampah.

“Kami mengklarifikasi bahwa sampah yang berada di kali cibalok itu 6 tahun itu salah, akan tetapi itu baru 6 Bulan sampah berada di sepanjang kali cibalok, kemungkinan sampah banyak itu, akibat sebulan lalu hujan deras dan sekitar kali ulu Kebanjiran sehingga sampah tersebut menganyut sehingga terganjal di kali cibalok,” Jelas, Kepala Desa Karang Raharja Suhendra AR Kepada Jurnalindonesibaru.com di lokasi pembersihan kali cobalok.

Lanjut, soalnya 6 Bulan yang lalu sudah kami bersihkan bersama jajaran Desa maupun masyarakat, tetapi yang namanya eceng gondok itu cepat pertumbuhannya sehingga seperti ini lagi, tetapi Alhamdulillah hari ini bersama jajaran Muspika Kecamatan Cikarang Utara kita bersihkan dan kita sudah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Bekasi untuk di normalisasi kedepannya.

“Saya berharap dengan di bersihkan kali cibalok ini air bisa mengalir seperti biasa, dan seperti skala semula, akan Tetapi kita Selalu pantau terus kali cibalok, dan saya selaku Kepala Desa banyak berterima kasih kepada Jajaran Muspika dan masyarakat setempat sudah bisa membantu membersihkan kali cibalok” Ungkapnya.

Tempat yang sama Camat Cikarang Utara Mukhlis MM membeberkan sebenarnya kali cibalok ini di bawah PJT 2 dan BBWSC dan kita Sebagai pemerintah kacamatan, Desa muspika dan Muspida tetap harus kita tangani, sebagai pembinaan kepada Masyarakat. Dalam hal ini kita harus kerja bakti dan meminimalisir titik-titik sampah dan kita laporkan kepada Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi,

“Kemudian di wilayah sendiri setiap Jum’at kita melaksanakan Jumat bersih seperti di wilayah Karang asih dan pasir gombong, dan hari ini, sampah-sampah yang ada di kali cibalok seperti sampah rumah tangga dan ecek Gondok ini cepat pertumbuhannya dengan bersama-sama kita bersihkan bersama masyarakat” Tegasnya.

Sampah yang ada di kali cibalok, Kata Camat, kita tidak menyalakan siapa-siapa dalam hal ini, tapi yang jelas sampah ini bukan dari wilayah sini, itu kirimin dan itu kita tidak bisa membuktikan dari mana mananya sampah asalnya dan ini tidak menyelesaikan masalah, hari ini kita bersihkan dan tanggung jawab kita bersama.

“Dan Senin kemarin kita dapat laporan dari Kepala Desa dan masyarakat, hasil laporan tersebut kita laporkan ke pemerintahan Kabupaten Bekasi. Kita minta bantuan, dan Alhamdulillah hari ini sudah diturunkan Beko dan 2 truck untuk membantu mengeruk sampah dan masyarakat juga sudah kita gerakkan dan hari bersama-sama kita bersihkan” Bebernya.

Masih kata Mukhlis, saya berharap kedepannya tentunya partisipasi masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan dan pemerintah daerah secara konferensif menangani masalah sampah dan permasalahan kali-kali itu perlu di normalisasi, Turap dan Banyak kali yang dangkal dan perlu penanganan secara Konferensif. (Asep)

JIB | Karawang – lagi, Polres Karawang berhasil menangkap sindikat pencurian yang dilakukan di Gedung Pemda 2 Karawang yang berlokasi di Kampung Lubangsari, Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, Selasa (22/01/2019).

Dalam konferensi pers Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya SH, SIK, di dampingi Kasat Reskrim AKP Maradona dan Kanit Reskrim Karawang Iptu Yoga serta Kasubbag Humas AKP Marjani.

“Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan Unit Reskrim Polsek Karawang Kota berhasil menangkap kelompok sindikat pelaku pencurian dengan pemberatan sebanyak 3 orang pelaku yang berinisial EK, HDR alias BLT dan AN alias BLG dan sisa 5 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas dan Daftar Pencarian Orang” ungkap, AKBP Slamet Waloya S.H., S.I.K, pada awak media saat Konferensi pers.

Lanjut, Para pelaku ini melakukan aksinya dengan sasaran Gedung Baru Pemda 2 Kab.Karawang yang telah diserah terimakan dari pemborong kepada Pemerintah Daerah sehingga pengelolaan gedung tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

“Namun tidak dilakukannya pengamanan dan penjagaan yang ketat sehingga pelaku dengan leluasa dan semaunya melakukan pencurian sampai beberapa kali dan kerugiannya sekitar Rp. 3.000.000.000, ( tiga millyar rupiah),” Jelasnya.

Dengan demikian sebagai barang bukti yang di curi si pelaku yaitu instalasi listrik, instalasi pendingin ruangan dan barang-barang lainnya yang merupakan kelengkapan dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

“Dari 3 orang tersangka tersebut kita kenakan tindak pidana berdasarkan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara,” Tutupnya. (Asep/HPK)

JIB | Kab. Sukabumi- Berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Pemilu di Bulan April 2019, bertempat di Pendopo Sukabumi, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menerima Audiensi Dengan Jajaran KPUD Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Oleh Ketua nya Feri Gustaman, SH. Selasa (22/01/2019).

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula Penyerahan data Pemilih dari Ketua KPU Kabupaten Sukabumi kepada Bupati Sukabumi.

Dalam arahannya Bupati menyampaikan, bahwa Sesuai dengan hak dan kewajiban Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tidak harus diragukan lagi dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2019, akan tetapi yang harus dicermati adalah kurangnya komunikasi dari KPUD dari awal Sehingga menyangkut pembiayaan yang harus di support untuk KPU oleh Pemda tidak pernah dianggarkan di APBD tahun 2019 sehingga menjadi sulit untuk mensiasati anggarannya.

” Untuk itu hal ini perlu pemikiran bersama antara Perangkat Daerah terkait dengan KPUD untuk dicermati sehingga persoalan tersebut ada solusinya.” Ungkapnya

Sementara Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi Feri Gustaman, SH. Mengutarakan maksud dilaksanakannya audiensi ini terkait dengan persiapan dalam penyelenggaran pemilihan umum di 2019 yang menyangkut pengadaan gudang logistik ditingkat Kecamatan. Untuk itu KPUD berharap pihak Pemda bisa mempasilitasi penyediaannya.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial, Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bapeda, Kasatpol PP, Sekretaris Badan Kesbangpol, Kabag Adbang Setda, Kabag Hukum Setda, Kabag HPA Setda serta undangan lainnya.(Asep/HKS)

JIB | Cianjur- Plt. Bupati Cianjur H. Herman Suherman memimpin apel pagi di RSUD Sayang Cianjur, Selasa (22/1/19).

Dalam amanatnya Plt. Bupati Cianjur menyampaikan kewajiban dan tanggung jawab kita (Pemerintah) sebagai pelayan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Niatkan sebagai ibadah disetiap pelaksanaan tugas kita sebagai pelayan masyarakat”. Tegas Plt. Bupati.

Selanjutnya Plt. Bupati berpesan untuk senantiasa menjaga kekompakan dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai seorang abdi Negara.

Terakhir Plt. Bupati memohon doa supaya apa yang dicita – citakan bersama khususnya kemajuan di bidang pelayanan kesehatan sehingga taraf kesehatan masyarakat pun lebih meningkat. (Asep/HC)

JIB | JAKARTA- Melihat dan membaca berbagai fenomena pencemaran lingkungan oleh suatu pabrik atau industri, membuat miris seluruh pemerhati dan pecinta lingkungan hidup. Ini bukan soal pembicaraan hari ini saja, tetapi menyangkut pembicaraan esok atau lusa untuk generasi penerus anak cucu kita.

Ada berbagai macam pencemaran yang dihasilkan dari pproses produksi industri, baik pencemaran kebisingan, pencemaran limbah cair, limbah padat, limbah gas, asap dan sebagainya.

Faktanya pencemaran ini sudah berlangsung cukup lama, artinya bukan sehari atau dua hari, bukan seminggu atau dua minggu, bahkan bukan sebulan atau dua bulan saja.

Padahal dalam hal ini ada fungsi pengawasan lingkungan hidup dari Pemerintah, termasuk di daerah – daerah karena pabrik atau industri itu tersebar di banyak daerah. Tapi faktanya belum efektif sehingga pencemaran masih terjadi dimana – mana.

Oleh karena itu berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat harus terus dilakukan demi keberlangsungan lingkungan yang sehat buat masa depan bangsa.

Merujuk pada pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang *dilarang membuang limbah* ke media lingkungan hidup

Persoalannya sebenarnya bukan soal tahu atau tidak tahu adanya aturan tersebut, melainkan ketegasan dalam penegakan hukum belum menyisir masalah ini secara menyeluruh, sehingga mereka memanfaatkan hal ini dengan cara yang mudah yaitu membuang limbah seenaknya saja.

Sudut pandang ekonomi yang sering dijadikan alasan, karena pengolahan limbah itu dianggap memakan biaya. Jadi untuk memaksimasi keuntungan, maka mereka ingin membuang limbah dengan biaya serendah mungkin dan bila perlu tanpa biaya. Jadi yang sering terjadi adalah membuang limbah langsung, jika dianggap “tidak ada yang mengawasi” atau merasa cukup dengan meminta pihak lain untuk membuangnya. Jadi pabrik cukup hanya mengeluarkan biaya pembuangan saja, adapun soal buangnya kemana dianggap bukan urusan mereka. Oleh karena itu tidak heran jika limbah pabrik di suatu daerah, dibuangnya ke daerah lain terutama ke lokasi – lokasi yang dianggap tidak ada pengawasan.

Coba perhatikan berapa banyak pabrik yang berada di lingkungan kita. Jenis limbah apa saja yang dihasilkannya. Lalu limbah tersebut diolah seperti apa atau dibuang kemana ? Oleh karena itu mau tidak mau Pemerintah Daerah harus meningkatkan upaya pengawasan pembuangan limbah industri ini untuk memastikan bahwa tidak ada limbah yang dibuang seenaknya saja.

Secara teoritis limbah industri dapat diartikan sisa dari bahan- bahan hasil proses industri, baik berbentuk padat, cair maupun gas. Ketiga jenis limbah tersebut bisa mencemari tanah, mencemari air dan juga mencemari udara, baik yang dekat pemukiman ataupun agak jauh dari pemukiman warga.

Jenis limbah cair biasanya dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, sungai atau laut. Dengan mengalirkan limbah ini ke sungai merasa urusannya selesai. Padahal ia tidak menyadari berapa banyak orang di sepanjang sungai tersebut yang selama ini memanfaatkan air tersebut, baik untuk keperluan sehari – hari atau mengairi lahan – lahan pertanian. Mereka ingin urusannya selesai, tapi melemparkan masalah ke orang lain. Orang – orang yang seperti ini, yang tidak memiliki tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab terhadap alam yang harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain ketiga jenis limbah di atas, ada satu lagi jenis limbah B3, yakni limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan- bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya, maupun jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu setiap pabrik atau industri harus memiliki rencana pengolahan limbahnya agar tidak merugikan pihak lain dan lingkungan. Rumusnya sederhana saja, silakan setiap pengusaha melakukan aktivitas produksinya dengan baik, dan tolong “jangan cemari lingkungan”

Bangunlah rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial untuk keselamatan orang lain dan masa depan generasi Indonesia yang sehat. (Red)

JIB | KAB. CIAMIS – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertekad untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, BUMDes yang sukses dan juara yaitu BUMDes yang sudah digital dan bintang lima. Caranya, BUMDes disinkronkan dengan program Desa Digital, Minggu (20/1/19).

Terapkan program tersebut, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil mengimbau para koordinator BUMDes dan para kepala desa agar segera membuatkan akun media sosial, dan memposting potensi-potensi unggulan daerahnya.

Selain itu, Emil juga meminta agar potensi-potensi tersebut didata, untuk kemudian diklasifikasikan, sehingga dapat mempermudah pihak Pemdaprov Jabar dalam menyalurkan jenis bantuan yang paling tepat bagi desa tersebut.

“Kita ada program Desa Digital. Tiap desa di Ciamis harus segera bikin akun medsos dan website. Posting potensi desanya.

BUMDesnya juga harus punya medsos. Jadi mudah dilihat potensinya apa saja,” ujar Emil saat memberikan arahan dihadapan para pengurus BUMDes se-Kabupaten Ciamis, di BUMDes Sari Mandiri Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. (Asep/HJ)