JIB | Kabupaten Karawang – Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil Toyota Avanza berpelat nomor T 1276 KP yang terparkir di area SPBU Jalan Raya Surotokunto, Kelurahan Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, pada Sabtu sore (25/1/2025). Penemuan ini terjadi setelah adanya laporan dari warga setempat.

Korban diketahui bernama Muhammad Sopian (33), warga Gempol Rawa RT 11 RW 03, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat. Hingga kini, penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Menurut keterangan warga, mobil tersebut sudah terparkir di lokasi sejak Kamis (23/1/2025). Warga mulai curiga setelah mencium bau tidak sedap dari dalam kendaraan dan melihat adanya tetesan air dari pintu kiri mobil.

Rizal Nurcholis, salah satu warga yang pertama kali mencurigai keberadaan mobil, menjelaskan kronologi penemuan tersebut. “Saya awalnya curiga karena ada tetesan air dari pintu mobil. Setelah dicek, ternyata ada korban sudah meninggal di dalam mobil,” ujar Rizal.

Laporan segera disampaikan kepada pihak kepolisian. Tim dari Reskrim dan unit INAFIS Polres Karawang langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Dua saksi, Rizal Nurcholis dan Dede Yusep, turut memberikan keterangan terkait temuan tersebut.

Keluarga korban menyatakan bahwa Muhammad Sopian sempat mengeluhkan sakit dada sebelum meninggalkan rumah. “Almarhum sempat bilang dadanya sakit sebelum pergi dari rumah. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” ujar Arif Sopian, adik korban.

Hingga berita ini diturunkan, jasad korban telah dibawa ke RSUD Kabupaten Karawang untuk diautopsi guna memastikan penyebab kematian. Polisi juga masih memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. (Sul/Red)

JIB | Kabupaten Karawang – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Ketua Umum GEMPAR, Mulyadi, menegaskan bahwa dengan kebijakan pengalokasian minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan dan penyertaan modal bagi BUMDes, langkah-langkah konkret perlu dirancang agar program tersebut berjalan optimal.

“BUMDes harus mampu mengidentifikasi potensi desa, menyusun rencana usaha yang matang, membangun infrastruktur pendukung, memberikan pelatihan kepada masyarakat, dan menjalin kemitraan yang strategis,” ujar Mulyadi.

Menurutnya, tahapan tersebut menjadi fondasi penting dalam mengembangkan ketahanan pangan berbasis desa. Ia juga menyoroti bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti penyertaan modal usaha, pengadaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan teknologi.

“Pemanfaatan dana desa secara efektif dapat menjadi katalisator dalam menciptakan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat desa,” tambahnya.

Namun, Mulyadi juga mengingatkan bahwa BUMDes kerap menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal, minimnya keterampilan masyarakat, dan akses pasar yang terbatas. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ia merekomendasikan beberapa solusi, antara lain optimalisasi penggunaan dana desa, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kemitraan strategis, dan diversifikasi usaha.

“Jika dikelola dengan baik, BUMDes bukan hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pada akhirnya, ini akan menciptakan kemandirian desa dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (Sul/Red)

JIB | Kabupaten Karawang – Kepala SMK Negeri 1 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, mengimbau para alumni untuk segera mengambil ijazah yang hingga kini masih tersimpan di sekolah. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ijazah yang belum diambil, meski sudah bertahun-tahun sejak kelulusan.

“Kami mengharapkan kerja sama dari para alumni untuk segera mengambil ijazah mereka. Ijazah adalah dokumen penting yang berfungsi sebagai penunjang untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama,” ujar Kepala SMK Negeri 1 Pakisjaya, Yudi Kartiwa, S.Pd., S.ST., M.Pd.

Ia menjelaskan, pihak sekolah telah menyediakan waktu khusus untuk mempermudah pengambilan ijazah. Prosesnya dapat dilakukan di bagian Tata Usaha pada hari kerja, mulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB.

“Bagi alumni yang kesulitan untuk datang langsung, kami terbuka untuk membantu, misalnya dengan mengatur koordinasi lebih lanjut. Namun, kami tetap mengutamakan agar ijazah ini diambil langsung oleh pemiliknya demi menjaga keamanan dan keaslian dokumen,” tegas Yudi Kartiwa.

Ia juga menegaskan pentingnya segera mengambil ijazah, mengingat manfaat besar yang bisa diperoleh dari dokumen tersebut.

“Semakin cepat ijazah diambil, semakin besar manfaatnya untuk digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Kami berharap para alumni tidak menunda-nunda lagi,” pungkasnya.

Untuk informasi lebih lanjut, alumni dapat menghubungi kontak resmi yang telah disediakan oleh pihak sekolah, dalam proses pengambilan ijazah tidak di pungut biaya. (Sul/Red)

JIB | Kabupaten Karawang – Gerakan Masyarakat Peduli Karawang (GEMPAR) menyambut baik seruan Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, yang meminta pihak sekolah segera menyerahkan ijazah yang ditahan kepada para alumni. Kang Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan siswa.

Ketua Umum GEMPAR, Mulyadi, mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai langkah yang pro-rakyat. “Kami sangat menghargai keberanian Kang Dedi Mulyadi dalam membela hak-hak siswa. Ijazah bukanlah alat tawar-menawar, melainkan hak mendasar bagi setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan,” tegasnya.

Mulyadi juga menekankan bahwa jika ada sekolah yang tetap menahan ijazah, pihaknya akan mengambil langkah hukum. “Kami akan melaporkan kasus ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menahan ijazah adalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tindakan menahan ijazah bertentangan dengan sejumlah regulasi, antara lain:

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 5 ayat 1): Menjamin setiap warga negara berhak atas dokumen pendidikan.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 72): Mengatur bahwa ijazah wajib diberikan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 43 Tahun 2019 (Pasal 15): Melarang sekolah untuk menahan ijazah.
Dalam pernyataannya, Kang Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya implementasi kebijakan ini di seluruh wilayah Jawa Barat. “Setiap siswa berhak mendapatkan ijazah mereka tanpa terkecuali. Pemerintah akan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua masyarakat,” ujarnya.

GEMPAR berharap langkah Kang Dedi menjadi awal dari perubahan positif dalam sistem pendidikan Jawa Barat. “Kami siap mendukung implementasi kebijakan ini dan akan terus mengawal pelaksanaannya. Pendidikan yang inklusif adalah hak semua anak bangsa,” tutup Mulyadi. (Sul/Red)

JIB | Kabupaten Karawang – Gerakan Masyarakat Peduli Karawang (GEMPAR) tengah bersiap melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan adanya siswa “Fiktif” di sejumlah lembaga pendidikan Negeri dan Swasta di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Dugaan tersebut mencuat setelah laporan dari masyarakat mengungkap adanya siswa yang terdaftar di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun ujian.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Karawang (GEMPAR), Mulyadi, menegaskan bahwa langkah investigasi ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran di balik isu tersebut.

“Kami akan melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel guna memastikan apakah benar ada siswa ‘siluman’ di lembaga-lembaga pendidikan di Karawang,” ujar Mulyadi dalam keterangannya kepada media.

Ia juga menambahkan bahwa jika ditemukan bukti adanya praktik semacam itu, pihaknya tidak akan segan-segan membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Jika terbukti, kami akan menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku kecurangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Selain itu, GEMPAR mendesak agar izin operasional sekolah yang terlibat dalam praktik ini dicabut sebagai bentuk sanksi tegas.

“Kami tidak bisa mentolerir lembaga pendidikan yang melakukan kecurangan, apalagi menyalahgunakan dana publik. Lembaga seperti itu tidak layak beroperasi,” tambah Mulyadi.

GEMPAR berharap investigasi ini dapat memperbaiki sistem pendidikan di Karawang agar lebih transparan dan berintegritas.

“Kami ingin memastikan bahwa lembaga pendidikan di Karawang berjalan sesuai aturan dan mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, GEMPAR menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. (Sul/Red)