Thursday, February 19, 2026
Home Blog Page 84

BOS SMPN 1 Sukawangi Diduga Diselewengkan, DPP GMI Minta Pengawasan Ketat

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) meminta agar Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal serta Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bekasi meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS SMPN 1 Sukawangi Kabupaten Bekasi. Permintaan ini muncul setelah hasil investigasi DPP GMI menemukan banyak kejanggalan dalam penggunaan dana BOS tahun 2023.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saepullah S.Pd.I, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Kami melihat adanya ketidakberesan dalam penggunaan dana BOS 2023 di SMPN 1 Sukawangi Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, kami mendesak agar Inspektorat, BPKP, BPK, dan Inspektorat Jenderal mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti temuan ini,” ujarnya.

Menurut aturan yang berlaku, wewenang untuk mengawasi dana BOS juga berada di tangan Inspektorat Kabupaten Bekasi, BPKP, BPK, dan Inspektorat Jenderal. Namun, dalam penggunaan dana BOS 2023 di SMPN 1 Sukawangi diduga lolos dari pengawasan Tim Manajemen BOS Kabupaten.

“Tim Manajemen BOS Kabupaten memiliki peran penting dalam pengawasan dana BOS. Kami berharap mereka dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan dana ini digunakan secara efektif dan transparan,” tambah Asep Saepullah.

DPP GMI berharap dengan adanya sinergi antara berbagai lembaga pengawas, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS dapat lebih terjaga, sehingga tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah diajukan pihak sekolah kepada pemerintah mencakup rincian berikut:

TAHAP 1

  • Penerimaan Peserta Didik Baru: Rp 14.400.000
  • Pengembangan Perpustakaan: Rp 63.747.200
  • Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler: Rp 18.574.400
  • Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran: Rp 41.406.000
  • Administrasi Kegiatan Sekolah: Rp 92.806.640
  • Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan: Rp 0
  • Langganan Daya dan Jasa: Rp 5.325.000
  • Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah: Rp 112.372.300
  • Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran: Rp 0
  • Pembayaran Honor: Rp 192.000.000
  • Total Dana: Rp 540.631.540

TAHAP 2

  • Penerimaan Peserta Didik Baru: Rp 0
  • Pengembangan Perpustakaan: Rp 69.346.300
  • Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler: Rp 15.200.000
  • Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran: Rp 46.900.000
  • Administrasi Kegiatan Sekolah: Rp 111.115.460
  • Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan: Rp 6.360.000
  • Langganan Daya dan Jasa: Rp 7.349.000
  • Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah: Rp 82.474.650
  • Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran: Rp 38.358.100
  • Pembayaran Honor: Rp 187.200.000
  • Total Dana: Rp 564.303.510

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 1 Sukawangi Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyelewengan dana BOS tersebut. (Red)

Ngopi Bareng Media Faisal Haris Akui Sudah Kantongi Rekom Dari PAN

0

JIB | Bandung Barat,- Pengusaha yang sekaligus bakal calon Bupati Bandung Barat Faisal Haris Adakan Kegiatan Ngopi Santai di Polla Cafe Hajigopur Gadobangkong Ngamprah kabupaten Bandung Barat juga sekaligus mengadakan jumpa pers bersama rekan rekan media yg ada di Bandung Barat Faisal Haris mengatakan kepada seluruh awak media mengaku telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju sebagai calon Bupati (Cabup) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Pilkada 2024 mendatang.

Saat Di tanyai Beberapa pertanyaan tentang kegiatan ini Faisal Haris menjelaskan “Hari ini saya memperkanalkan diri kepada teman-teman media yang di sini (KBB) kebetulan saya mendapatkan rekomendasi dari Partai saya di PAN sebagai Cabup di KBB,” kata Faisal kepada wartawan di Polla Cafe , Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah KBB, Jumat (17/05/2024).

Seperti yang sudah diketahui para ketua DPD juga sudah melakukan komunikasi kepada para ketua DPD kalau tidak salah diantaranya kita akan berkoalisi degan Gerindra dan Golkar mungkin itu semua akan menjadi bagian koalisi dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa partai lain juga ikut bergabung dan bisa saja koalisi partai juga bisa berubah dan bertambah,” ujarnya.

Kebetulan alhamdulillah para ketua DPD di 16 Kecamatan hadir hari ini dan sudah sepakat untuk mendukung saya untuk maju di Bakal Calon Bupati KBB, sehingga kita bisa tau pemetaan wilayah KBB ini dan memang sebenarnya rencana kita adalah pertemuan dengan rekan-rekan media dan bukan pertemuan partai, kemudian beberapa ketua DPC banyak yang ingin ikut hadir ikut bergabung jadi ya saya persilahkan setelah ini juga saya akan bertemu dengan DPW,” tegasnya

Disingggung tentang akan adanya pergantian jabatan ketua DPD PAN KBB Faisal Haris menjelaskan “Yang terbaik menurut saya, DPP sudah faham apa yang akan dilakukan jadi kalau isu itu sempat di dapat untuk penggantian ketua DPD, maka kita serahkan kewenangannya DPP kewenangan ketua umum untuk mengambil kebijakan,” jelasnya.

“Kalau saya sebagai kader yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah DPP, pasti akan kami laksanakan, tentang perubahan kepengurusan, nanti akan kami diskusikan dengan fraksi. DPP hanya menugaskan saya untuk maju sebagai Cabup KBB yang diterima pada 16 April 2024,” sambungnya.

“Sementara ini rekomendasi ini baru satu yang turun kalau memang ada lagi rekomendasi lainnya bisa di tanyakan oleh DPP, sementara partai ini ada 8, sehingga bagaimana cara membangun koalisi dengan rekomendasi yang banyak?” saat faisal Haris menjawab pertanyaan wartawan.

Hari ini, tidak ada yang mampu untuk mendorong calonnya sendiri, maka dipastikan harus membutuhkan koalisi, dan partai PAN di KBB suaranya cukup 5 Kursi artinya tinggal menggandeng 1 partai saja sudah bisa mencalonkan.”ujar FH

“Kita juga membuka komunikasi dengan Partai-partai lain untuk juga sama-sama saling menguntungkan dari koalisi ini, karena teman-teman lainnya juga butuh berkoalisi untuk mencalonkan calonnya juga,” ujarnya.

Disinggung kembali soal apakah dirinya bersedia jika ditempatkan menjadi wakil bupati, Faisal hanya menyampaikan bahwa Politik itu dinamis.

“Kalau ditanya siap dan tidak siap ditempatkan menjadi wakil bupati, kita menunggu arahan dari DPP saja baiknya bagaimana,” terangya.

Adapun dasar dirinya mencalonkan Bupati Bandung Barat, sambung Faisal, karena melihat kultur di KBB ini menjadi bagian penting yang harus di perjuangkan.

Menurutnya, kalau melihat Kota Bandung itu memiliki hal yang berbeda dengan Bandung Barat. Dirinya yakin tujuan pengabdian ini bisa diwujudkan dan diaplikasikan di Bandung Barat.

“Tujuan utama menjadi Bupati ini adalah tidak lain juga tidak bukan untuk melakukan pengabdian kepada warga Bandung Barat. Yang mana selama ini saya sudah banyak melakukan kegiatan sebagai pribadi sebagai pengusaha, dan sudah saatnya saya harus melakukan untuk warga Bandung Barat,” tuturnya.

Sebagai seorang pengusaha,yang sudah berkecimpung selama 30 tahun menggeluti bidang usaha, sudah saatnya saya mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.

“Di tanya tentang apa yg akan di lakukan bila terpilih menjadi bupati Bandung Barat Yang pertama saya harus membuat warga Bandung Barat ini tingkat kesejahteraanya meningkat. untuk meningkatkan kesejahteraannya itu butuh sesuatu hal yang kongkret tidak hanya wacana saja. Maka saya punya bekal sebagai pengusaha, itulah yang akan saya bikin di KBB supaya punya satu kemudahan orang-orang dapat berinvestasi,” jelasnya.

Saya melihat kemampuan Bandung Barat dan potensi di KBB yakni dari sektor wisata menjadi yang menjadi jargon, selanjutnya juga di bidang industri Property perumahaan yang sangat luar biasa di Bandung Barat.

“Dari pengalaman dan bekal saya menjadi pengusaha property maka saya akan coba melakukan inovasi-inovasi itu, kemudahan itu untuk berinovasi di KBB. Hal ini menjadi satu kaitan dengan melibatkan jenis usaha lainnya sehingga akan bertumbuh juga UMKM serta lainnya di sana,” tegasnya

(wawan onot).

Capaian Dana Desa 2023 Disebagian Desa Kabupaten Bekasi Diduga Tidak Sesuai Regulasi

0

JIB | Kabupaten Bekasi, – Dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi diduga tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Temuan ini diungkapkan oleh Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) yang menemukan sejumlah kejanggalan di beberapa desa.

Dalam ungkapan, Asep Saepullah S.Pd.I, bahwa terdapat indikasi penyelewengan dana desa yang cukup signifikan. Hal ini pihaknya telah melakukan investigasi mendalam dan menemukan berbagai ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa di sejumlah desa di Kabupaten Bekasi.

“Kami menemukan beberapa kejanggalan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan dana desa, hal ini sangat disayangkan, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Sekertaris Umum DPP GMI.

Menurut Asep, temuannya menunjukkan kurangnya ketegasan pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan regulasi. Ia mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mendesak pemerintah daerah beserta pihat terkait untuk lebih tegas dalam pengawasan dan penegakan regulasi penggunaan dana desa. Jika dibiarkan, ini bisa menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” tambahnya.

Dengan diturunkan berita ini, pihak terkait belum bisa ditemui untuk dimintai tanggapannya. Sedangkan masyarakat di Kabupaten Bekasi berharap bila terjadi adanya dugaan penyimpangan capaian dana desa untuk segera ditangani dengan serius oleh pihak terkait agar dana desa dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan dan kemajuan desa. (Red)

Diduga Oknum Kepala SDN 01 Jayasampurna Selewengkan Dana BOS, DPP GMI Berencana Melaporkan

0

JIB | Kabupaten Bekasi, – Dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat. Kali ini, oknum Kepala Sekolah SDN 01 Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, diduga menyelewengkan anggaran yang diperuntukkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Asep Saepullah S.Pd.I, sebagai Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran pemeliharaan di SDN 01 Jayasampurna Kecamatan Serang Baru.

“Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan sekolah terhadap pemerintah pusat dari tahun 2021 hingga 2023, yang diperuntukkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Menurutnya DPP GMI telah mempunyai bukti yang bisa di pertanggung jawabkan atas dugaannya terhadap oknum Kepala Sekolah SDN 01 Jayasampurna yang telah menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi.

“Anggaran Bos yang digulirkan pemerintah pusat diduga tidak digunakan secara maksimal untuk kepentingan sekolah,” ucap Sekertaris Umum DPP GMI.

Lanjut Asep, pihaknya berencana melaporkan temuan ini kepada pihak terkait. “Kami akan membawa kasus ini ke dinas pendidikan, kejaksaan, dan inspektorat. Kami berharap tindakan tegas dapat diambil terhadap oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini,” ujarnya.

Sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saepullah S.Pd.I, bahwa pihaknya menegaskan dan berkomitmen dalam mengawasi penggunaan dana BOS di berbagai sekolah di Kabupaten Bekasi.

“Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini tuntas. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana pendidikan,” tegasnya. (Dede/Red)

Temuan Penyelewengan Dana BOS Di Tingkat Sekolah Dasar hingga Menengah Di Bekasi

0

JIB | Kabupaten Bekasi, – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mengungkap sejumlah temuan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa sekolah tingkat dasar (SD), menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), serta sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sederajat.

Dugaan kuat menyebutkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), khususnya pada item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun 2022 – 2023.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saepullah S.Pd.I, menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dari pihak terkait, terutama pengawas BOS, menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyelewengan ini.

“Kami menemukan banyak kejanggalan dalam laporan penggunaan dana BOS, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana. Lemahnya pengawasan membuat pelanggaran ini bisa berlangsung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asep Saepullah menjelaskan bahwa temuan ini berdasarkan investigasi yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir di berbagai daerah.

“Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengindikasikan adanya penyimpangan. Kami berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar,” tambahnya.

Temuan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk orang tua murid dan pemerhati pendidikan. Banyak yang mengecam tindakan penyimpangan ini dan mendesak adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Dana BOS seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah, bukan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata seorang orangtua siswa yang enggan disebut namanya.

Dengan adanya temuan ini, diharapkan pengelolaan dana BOS di masa mendatang bisa lebih transparan dan akuntabel, serta benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (Red)

DPP GMI Rencanakan Kirim Surat Konfirmasi Capaian Dana BOS Ke Sekolah Di Karawang

0

JIB | Karawang, – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Karawang dan sekitarnya.

Dalam upaya tersebut, mereka berencana untuk mengirim surat konfirmasi kepada sekolah-sekolah, menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), dan menengah kejuruan (SMK) atau sederajat di wilayah tersebut.

Asep Saepullah S.Pd.I, Sekertaris Umum DPP GMI, menjelaskan bahwa tindakan yang akan dilakukan untuk bisa memastikan adanya transparansi dan efektivitas penggunaan dana BOS 2023 – 2024 di sekolah-sekolah di Karawang.

“Kami memiliki hak untuk ikut berperan pengawasan dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan siswa,” terangnya.

Surat konfirmasi yang akan dikirimkan oleh DPP GMI akan meminta penjelasan terperinci mengenai capaian dan penggunaan dana BOS 2023 – 2024 di masing-masing sekolah.

“Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penggunaan dana BOS dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi para siswa,” ujarnya.

Tanggapan terhadap langkah ini pun bermacam-macam. Sebagian pihak menyambut baik inisiatif dari DPP GMI sebagai langkah yang positif untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, sementara yang lain mungkin merasa terbebani dengan permintaan tersebut. (Red)

Inventarisasi BUMDes Se-Kabupaten Karawang Menuai Pertanyaan

0

JIB | Karawang, – Kegiatan inventarisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Karawang, yang dilaksanakan di Kecamatan Cibuaya pada tanggal 16 Mei di Aula Kecamatan Cibuaya, menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.

Dalam acara tersebut, terlihat sejumlah stakeholder BUMDes dari lima kecamatan diduga tidak hadir semua, yang menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian dan transparansi acara tersebut.

Rustini, Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, ketika diminta tanggapannya oleh awak media, menegaskan bahwa semua stakeholder BUMDes dari lima kecamatan telah hadir.

“Alhamdulillah semua hadir, ini sifatnya bukan pembinaan kalau bisa jangan up pemberitaan,” ungkap Rustini.

Namun, keterangan ini memicu keraguan, dengan beberapa pihak menduga adanya ketidaksesuaian dalam kehadiran stakeholder yang sebenarnya serta diduga kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sejauh ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterangan tentang kehadiran tidak sesuai dengan ekspektasi dan pernyataan dari Kepala Seksi DPMD Karawang. (Red)

DPMD Kab Bekasi : Adakan Bintek Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Pembangunan Karakter Kepala Desa

0

JIB | KOTA BANDUNG, – Hari ini Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi selama dua hari 15-16 Mei 2024 di El Hotel Bandung, Bandung, Jawa Barat. oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Character Building kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bekasi.
Kamis, (16/05/2024).

Dalam acara tersebut seluruh kepala Desa di berikan pemahaman dan Pengembangan skill publik speaking untuk meningkatkan kompetensi dan pembangunan berkarakter Kepala Desa guna untuk motivator, negosiator dan komunikator yang tentunya bermanfaat bagi perangkat desa itu sendiri khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi.
.
“Acara ini kita lalukan untuk memberikan edukasi pemahaman kepada seluruh kepala Desa guna cakep dalam berkomunikasi dan lainnya, ini kita selenggarakan merupakan upaya DPMD agar kepala desa kreatif, inovasi, melayani dan melindungi serta mengayomi msayarakatnya.” Paparnya. Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Zen Al Fiqri.


Zen berharap pemerintahan desa memiliki kompetensi dalam hal public speaking sehingga dapat dengan baik memahami peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan program pemerintah, demi desa yang ada yang ada di kabupaten Bekasi yang berkarakter.

“Dengan demikian perangkat desa dapat menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder di wilayah desa. Dengan itu, akan adanya peningkatan pendapatan asli desa yang merata dan stabil”, tutupnya.


Tempat yang sama Kepala Desa Karang Raharja Suhendra dalam acara giat ini kami bersama kepala desa lainnya menyambut baik dalam acara bimbingan teknik ini demi kepala Desa yang berkarakter dan berwibawa, serta memberikan pengalaman baru dalam berkerja di desa masing-masing.


“saya berharap selain acara bimtek ini, DPMD tanggap dan sat set dalam permasalahan desa yang ada di kabupaten Bekasi agar sinergi dalam menjalan roda pemerintahan” harapnya.


Lain hal dengan kepala Desa Pasirranji Wandi menjelaskan bimbingan Teknik harus memberikan pemahaman dan solusi terbaik demi desa yang kita jalankan, karena selain di adakan bimtek ini, kami banyak sekali kegiatan-kegitan di desa kami, oleh karena itu DPMD harus bisa memberiakan solusi.


“saya berharap kedepanya bimtek ini, bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat dan bisa memberikan perubahan perubahan yang baik untuk Desa” tuturnya. (RED)

DPMD Kab Bekasi : Adakan Bintek Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Pembangunan Karakter Kepala Desa

0

JIB | KOTA BANDUNG, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Character Building yang dihadiri ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi selama dua hari 15-16 Mei 2024 di El Bandung Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Pengembangan skill publik speaking untuk meningkatkan kompetensi dan pembangunan karakter Kepala Desa guna untuk motivator, negosiator dan komunikator yang tentunya bermanfaat bagi perangkat desa itu sendiri khususnya untuk masyarakat.

Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Zen Al Fiqri mengatakan, Bintek diselenggarakan merupakan upaya DPMD agar kepala desa memiliki kemampuan komunikasi yang cakap, inovasi, melayani dan melindungi serta mengayomi.

Diharapkan, Zen melanjutkan, pemerintahan desa memiliki kompetensi dalam hal public speaking sehingga dapat dengan baik memahami peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan program pemerintah.

“Harapan DPMD perangkat desa dapat menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder di wilayah desa. Dengan itu, akan adanya peningkatan pendapatan asli desa”, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Suka Jaya, Amang yang ikut pada kegiatan mengapresiasi acara yang digelar DPMD tersebut. Menurutnya, Bimtek Character Building akan memberikan para Kades pengetahuan dan pengalaman.

“Kegiatan yang bagus. Ilmu yang diberikan narasumber membantu sekali kita untuk meningkatkan public speaking”, tutupnya. (Re)

Kadin Pendidikan Bungkam, Diminta Tanggapan Capaian BOS SMPN 1 Sukawangi

0

JIB | Kabupaten Bekasi, – Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Sukawangi, Bekasi, diduga semakin mengemuka setelah pihak sekolah terlihat tidak melakukan pemeliharaan terhadap plafon mubeler dan banyak cat yang terkelupas.

Namun, tanggapan dari Kadin Pendidikan Bekasi terkait dugaan ini terkesan bungkam. Ketidaktahuan atas dugaan penyelewengan ini menuai kritik dari Sekretaris Umum DPP GMI waktu dihubungi via WhatsApp.

“Mereka seharusnya memberikan tanggapan yang jelas dan transparan terkait dugaan penyelewengan ini. Berdiam diri hanya akan menimbulkan keraguan publik,” ungkap Asep Saepullah S.Pd.I.

Sementara itu, SMPN 1 Sukawangi terus menjadi sorotan dengan kondisi fisik yang semakin memprihatinkan. Plafon mubeler yang tidak terawat dan cat yang terkelupas menjadi bukti konkret dari dugaan penyelewengan dana BOS item sarana prasarana sekolah.

“Kondisi ini mengundang keprihatinan, dan pihaknya menegaskan, “Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dana BOS harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.

Pihaknya pun berharap agar Kadin Pendidikan Bekasi dapat memberikan klarifikasi yang memuaskan terkait adanya dugaan penyelewengan ini, serta menindaklanjuti kondisi fisik SMPN 1 Sukawangi untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal bagi para siswa. (Red)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -