JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) bersiap melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan penyelewengan dana desa dilakukan oknum kepala desa, Minggu (05/05/24).
Hasil investigasi DPP GMI di Kampung Elo RT 04/04 Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, mengungkap dugaan tidak adanya pembangunan yang seharusnya dibiayai oleh dana desa tahun 2023.
Asep Saepullah S.Pd.I, sebagai Sekertaris Umum DPP GMI menyatakan, dengan bukti temuan dugaan adanya penyelewengan dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sukamanah, pihaknya bakal melaporkan kepada pihak terkait.
“Kami akan melaporkan ke APH atas dugaan penyelewengan capaian dana desa tahun 2023 yang telah merugikan masyarakat, dan kasus ini akan dikawal hingga diproses sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya.
Sekum DPP GMI juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. “Kami akan terus memperjuangkan integritas pemerintahan desa demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi – Kontroversi muncul di Kabupaten Bekasi ketika Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari beberapa wilayah dijadwalkan untuk pergi ke Bali dengan dalih mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), namun dengan persyaratan kontribusi finansial yang signifikan.
Setiap Kepala Desa diduga diminta membayar kontribusi sebesar 10 juta rupiah, ditambah 5 juta rupiah untuk transportasi, memicu pertanyaan tentang penggunaan anggaran yang semestinya ditujukan untuk kepentingan desa.
Acara tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bekasi, namun, keterlibatan mereka menimbulkan dugaan akan motif terselubung.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saepullah S.Pd.I, menyoroti hal ini sebagai potensi penyalahgunaan kegiatan yang seharusnya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan desa menjadi sarana kepentingan pribadi.
“Ini jelas pemborosan anggaran yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa malah sebagian digunakan untuk Bimtek ke Bali,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para Kepala Desa dan BPD dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, namun kontroversi muncul terkait lokasi kegiatan yang dipilih.
“Lokasi selain di Bali apakah sudah tidak ada lagi, dan masyarakat pun menuntut transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi mereka,” tambahnya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Sebuah kontroversi mencuat di SMAN 1 Sukakarya, Bekasi, dengan dugaan pemungutan biaya yang tak wajar terhadap siswa untuk kegiatan pelulusan pada (27/04/24) lalu serta akan perjalanan wisata ke jogja Mei 2024.
Menurut informasi yang diterima oleh DPP GMI, bahwa sekolah tersebut diduga membebankan biaya sebesar 2,3 juta rupiah kepada siswa. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Menurut Permendikbud Ristek, pemungutan biaya oleh sekolah untuk kegiatan pelulusan dan wisata haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup batasan jumlah biaya yang dapat dibebankan kepada siswa serta transparansi dalam penggunaan dana tersebut. Namun, dugaan pemungutan biaya sebesar 2,3 juta rupiah oleh SMAN 1 Sukakarya dinilai melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Dalam tanggapannya, Asep Saepullah S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada dinas terkait untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.
“Kami mendesak agar pihak sekolah bertanggung jawab dan menjelaskan secara transparan terkait dengan penggunaan dana yang dikumpulkan dari siswa,” ujar Asep Saepullah.
Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi terkait dengan dugaan pemungutan biaya yang akan dilaporkan. Masyarakat dan pihak terkait menantikan klarifikasi serta tindak lanjut yang akan diambil terhadap kasus ini oleh otoritas pendidikan. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, – SMAN 1 Sukakarya di Bekasi sedang dalam sorotan setelah diungkapkan bahwa sekolah tersebut membebankan biaya pelulusan yang sudah dilaksanakan (27/04/24) dilingkungan sekolahan dan akan lanjut perjalanan wisata ke Jogja (Mei 2024) pada siswa-siswinya.
Hal ini menuai kritik dari beberapa pihak, terutama karena bertentangan dengan Permendikbud ristek yang melarang sekolah terlalu membebankan biaya acara perpisahan atau wisuda kepada orang tua siswa.
Menurut beberapa orang tua siswa, biaya yang dikenakan oleh SMAN 1 Sukakarya terbilang cukup tinggi, terutama untuk perjalanan wisata ke Jogja yang tidak dianggap sebagai kebutuhan pendidikan yang esensial.
“Kami sangat kecewa dengan kebijakan sekolah ini, karena biaya yang harus kami tanggung cukup memberatkan sehingga kisaran 2,3 juta, terlebih lagi di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang,” ucapnya.
Dalam Permendikbud ristek yang telah diterbitkan sebelumnya, disebutkan bahwa acara perpisahan atau wisuda tidak boleh membebankan orang tua siswa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi sosial terhadap siswa yang kurang mampu secara finansial.
Menanggapi hal ini, pihak sekolah belum bisa ditemui untuk memberikan tanggapan resmi, dengan dugaan adanya biaya yang dikenakan sebenarnya sudah termasuk dalam program sekolah dan tidak bersifat wajib.
Sementara itu, Asep Saepullah S.PdI sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, menyerukan agar pemerintah setempat segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan biaya oleh sekolah tersebut.
“Kami menekankan pentingnya menjaga agar semua kebijakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi terciptanya pemerataan akses pendidikan bagi semua siswa,” ujarnya. (Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI, – Perayaan Tradisi Lebaran Bekasi tahun 2024 kembali digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bertepatan dengan diselenggarakannya Ajang Musabaqoh Tilawatil Qur’an Ke-38 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Gelaran ini sekaligus upaya memperkenalkan ragam kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Bekasi kepada para Kafilah yang hadir di MTQ ke-38 Tingkat Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan usai kegiatan tersebut, bertempat di Lahan Deltamas Kecamatan Cikarang Pusat, pada Jum’at (03/05/2024). Berbeda dengan lokasi di tahun sebelumnya, Lebaran Bekasi tahun 2024 berlokasi dekat dengan kawasan industri.
Meski demikian, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menuturkan, yang tidak boleh ketinggalan dalam gelaran Lebaran Bekasi ini adalah tradisi sorogan. Itu yang utama, dimana setiap lebaran atau syawal antar masyarakat antar warga itu saling mengirim makanan.
“Tradisi khasnya itu sorogan, jadi tiap wilayah membawa makanan dengan kekhasannya masing-masing kemudian juga makanan-makanannya. Sedangkan kesenian mulai dari palang pintu, upacara mapag dan hiburan lainnya bisa divariasikan tiap tahunnya,” ujar Dani Ramdan.
Dani Ramdan menilai bahwa tradisi sorogan patut untuk terus dilestarikan oleh masyarakat. Sebab mengandung nilai-nilai untuk menumbuhkan atau mempertahankan kebersamaan, gotong royong dan silaturahmi.
Dia berharap agar tahun depan warna yang hadir dalam lebaran bekasi ini ingin lebih multi kultur lagi. Selain suku-suku nusantara, pihaknya mendorong agar kesenian dari ekspatriat juga bisa ditampilkan.
“Jadi kedepannya Lebaran Bekasi ini rasa internasional karena memang kita masyarakat sudah sangat beragam, metropolis tanpa melupakan budaya daerah,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama Kadisbudpora Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha menyampaikan, sebagaimana arahan Pak Pj Bupati bahwa Lebaran Bekasi ini sengaja digelar lokasinya dekat dengan venue utama Gelaran MTQ Ke-38 Tingkat Provinsi Jawa Barat agar budaya khas Bekasi ini juga dikenal oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah.
“Selain karena lokasi di sini yang paling memungkinkan untuk diselenggarakan kegiatannya, kita juga ingin para tamu yang hadir dari luar daerah baik itu Kota/Kabupaten lain di Jawa Barat agar mengetahui budaya yang ada di Kabupaten Bekasi seperti tradisi nyorog maupun budaya lain yang ditampilkan dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Iman Nugraha menambahkan, hal menarik lainnya dari gelaran Lebaran Bekasi tahun 2024 ini adalah dalam kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kesenian kebudayaan daerah tetapi juga diselingi dengan seni pertunjukan islami yang menambah sejuk suasana selama jalannya acara.
“Tentunya yang paling penting kita ingin tradisi lebaran bekasi ini semakin dikenal oleh masyarakat luas, apalagi tadi juga ditampilkan pertunjukan rampak bedug dan ceramah dari dai kondang. Jadi perpaduan antara budaya daerah dan seni islami,” jelasnya. (ADV)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Dugaan penyelewengan dana desa tahun 2022 untuk pembangunan jalan lingkungan (Jaling) di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi menjadi sorotan. Pemerintah Desa Sukaringin diduga telah memanfaatkan dana tersebut tanpa melalui proses yang transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut informasi yang diperoleh DPP GMI bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan gang jaling tahun 2022 tersebut diduga telah digelapkan oleh Pemerintah Desa Sukaringin. Kejadian tersebut disinyalir terjadi tanpa mendapatkan pemeriksaan yang cermat dari pihak instansi terkait.
“Dugaan penyelewengan ini sangat merugikan masyarakat dan harus segera diungkap kebenarannya. Pemerintah Desa Sukaringin harus bertanggung jawab atas penggunaan dana desa 2022 secara transparan dan akuntabel,” ucap Asep Saepullah S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI.
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk segera mengambil tindakan tegas. DPP GMI menegaskan pentingnya agar semua pihak bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus dugaan penyelewengan dana desa.
“Kami menyerukan agar pihak terkait menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas dan adil. Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan berkembang karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa,” tegas pernyataan resmi dari DPP GMI.
Lanjutnya, bahwa dugaan penyelewengan dana desa 2022 untuk pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang pemeliharaan (Jalan lingkungan Bpk Lala RT. 007 RW. 004).
“Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kebenaran dan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya. (Red)
JIB | Karawang, – Selasa, 30 April 2024, SMAN 1 Pedes Karawang, Jawa Barat, merayakan momen penting dalam kehidupan para siswa dengan menggelar acara perpisahan untuk kelas XII. Acara tersebut juga merupakan pelepasan bagi siswa-siswi, termasuk angkatan yang ke-26.
Acara yang diadakan di halaman sekolah tersebut dihadiri oleh seluruh siswa kelas XII, guru, dan orang tua siswa. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMAN 1 Pedes Karawang, Yunanto, S.Pd, M.Pd , menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi siswa yang akan melangkah ke jenjang baru dalam kehidupan mereka.
“Dengan segala keberhasilan dan pengalaman yang kalian raih selama di SMAN 1 Pedes Karawang, saya yakin kalian siap menghadapi tantangan di masa depan. Kami seluruh staf dan guru sangat bangga dengan prestasi kalian,” ujar Yunanto, S.Pd, M.Pd.
Para siswa juga mengungkapkan perasaan mereka tentang momen perpisahan ini. Salah satu siswa, Maulana Zaim Marjuki, mengatakan, “Acara perpisahan ini menjadi momen yang penuh emosi bagi kami. Kami aan merindukan semua kenangan indah di sekolah ini, tetapi kami juga siap untuk menjalani fase baru dalam hidup kami.”
Acara perpisahan kelas XII SMAN 1 Pedes Karawang diakhiri dengan acara ramah tamah dan pembagian kenang-kenangan kepada siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah tersebut.
Dengan perpisahan ini, para siswa kelas XII SMAN 1 Pedes Karawang siap melangkah ke babak baru dalam hidup mereka, membawa serta kenangan dan pelajaran berharga yang mereka dapatkan selama di sekolah. (Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI,- Sub bagian perencanaan dan keuangan DPMD Kabupaten Bekasi mengadakan penyusunan rencana kerja Tahun 2025 danpemutakhiran indeks desa membangun (IDM) tahun 2024 acara di laksanakan di Hotel Primebiz, Cikarang Selatan, pada Selasa (30/04/2024).
Kegiatan ini di hadiri seluruh kabid, kasubkoord, JFT DPMD Kabupaten Bekasi serta 20 Kepala Desa dan kegiatan ini di buka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Rahmat Atong S, S.TP. MM, adapun agenda ini bertujuan agar membuat strategi dan rencana mencapai desa mandiri dan kinerja yang telah di rencanakan.
Tahun ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menargetkan 20 Desa di Kabupaten Bekasi beralih status, dari desa maju menjadi desa mandiri. Dan upaya pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan perubahan status desa itu terus dilakukan, diantaranya dengan melakukan sosialisasi terhadap desa-desa yang ditargetkan beralih status.
Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong mengatakan Berdasarkan data DPMD di tahun 2023 dari 179 desa di Kabupaten Bekasi, 60 diantaranya sudah berstatus Desa Mandiri. Sedangkan sisanya masih berstatus Berkembang dan Maju,perubahan status ini dalam rangka pemenuhan Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayahnya.
“Insya Allah dengan berbagai program yang memang kita lakukan agar kita sampaikan hari ini bisa mencapai target yang sudah menjadi idaman kita, dan 20 desa dari status desa maju ke mandiri” Jelasnya.
Masih kata Rahmat atong, pihaknya sudah melakukan langkah strategis dengan memberikan pemahaman ke desa-desa agar di tahun 2024 perubahan status 20 desa ini bisa terealisasi , sehingga desa-desa lebih mengenal, mengerti proses daripada perubahan status itu tidak ada kaitannya dengan pengurangan Dana Desa (DD).
Dan perlu di ketahui bahwa Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Apa keuntungan menjadi desa mandiri, yaitu keuntungan dengan menjadi desa mandiri, masyarakat akan mengalami peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan keahlian mereka dalam berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan sebagainya.
Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik. Kemudian memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IDM) lebih dari 75. (RED)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Ketua Umum DPP GMI, mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mendukung kandidat bupati 2024 – 2029 yang berasal dari kalangan lokal.
Adanya keterlibatan antara putra/i daerah dalam kepemimpinan daerah akan memberikan dampak positif yang signifikan untuk kemajuan warga masyarakat Kabupaten Bekasi.
Disampaikan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI), agar masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memilih Bupati yang berasal dari kalangan lokal.
“Keterlibatan putra/i daerah akan memastikan akses yang lebih baik dalam berbagai bidang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
H. Riden Bahrudin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Bekasi menjadi daerah yang lebih baik.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan masyarakat serta kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan rakyat, Bekasi akan semakin maju dan berkembang,” tambahnya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Digelarnya Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat 2024 di Kabupaten Bekasi membawa berkah bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bekasi.
Hadirnya ribuan kafilah dari berbagai kota di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan omset para pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, usai membuka acara Bazaar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) di arena utama MTQ ke-38 Jabar di Plaza Pemda Kabupaten Bekasi, pada Minggu (28/4/2024).
“Dengan kehadiran para kafilah hampir lima ribu peserta dari 27 kabupaten/kota, omsetnya naik, dengan omset naik belanjanya juga naik dan tentu pendapatan masyarakat juga bertambah. Artinya Kabupaten Bekasi sebagai tuan rumah MTQ Jabar adalah suatu keberkahan bagi masyarakat kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, Ida Farida mengatakan, para pelaku UMKM diberikan tempat untuk ikut menyemarakkan MTQ tingkat Provinsi Jawa di Kabupaten Bekasi yang menjadi tuan rumah.
“Saya berharap momen ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku UMKM Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Ida menyampaikan, Bazaar UMKM yang digelar di arena MTQ Jabar diikuti oleh gabungan UMKM se-Kabupaten Bekasi, Forum UMKM di 23 kecamatan, beberapa perangkat daerah dan gabungan koperasi yang terlibat dalam koperasi UMKM.
“Ya kami bersyukur, dengan digelarnya MTQ Jawa Barat di Kabupaten Bekasi tingkat pesanan catering dan snack dari kafilah MTQ kepada para pelaku UMKM meningkat,” ujarnya. (Red)
