JIB | Karawang, – Ketua KPU Kabupaten Karawang akan panggil Ketua PPK Rengasdengklok, hal ini akibat maraknya tayangan pemberitaan PPK Rengasdenklok yang diduga tilep uang transport KPPS, Rabu (21/02/24).
Hal tersebut Ketua KPU Kabupaten Karawang, akan melakukan pemanggilan terhadap PPK Rengasdenklok yang tersiar kabar miring, hal ini DPP GMI meminta agar Ketua KPU bertindak tegas.
Asep Saepullah S.Pd.I Sebagai Sekertaris Umum DPP GMI mengatakan, langkah yang diambil Ketua KPU perlu ada tindak lanjutnya terhadap PPK Rengasdengklok.
“Saya meminta Ketua KPU Kabupaten Karawang, akan melakukan pemanggilan terhadap PPK Rengasdengklok, agar bertindak tegas, bila perlu proses secara aturan yang sudah di tentukan,” cetusnya.
Yang tersiar kabar miring di beberapa media bahwa PPK telah diduga tilep uang transport KPPS nampak bukan asumsi, pasalnya DPP GMI pun telah mengantongi data – data yang akurat.
“Kabar miring bukan hanya sekedar asumsi, tapi kita pun sudah mengantongi data hasil dari tim investigasi disetiap KPPS di beberapa Desa Wilayah Kecamatan Rengasdenglok,” jelasnya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Pajak Pratama/Madya dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
FGD itu digelar untuk menggali potensi pajak dari sektor jasa catering dan sewa apartemen dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi yang digelar di Ruang KH. Raden Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi pada Senin (19/2).
Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda-1) Sri Enny Mainiarti mengatakan Pemkab Bekasi saat ini tengah menjalin sinergi bersama kementerian terkait maupun kantor layanan pajak dalam menyikapi pesatnya pembangunan apartemen.
Apalagi, apartemen tidak serta merta dijadikan sebagai tempat tinggal atau hunian melainkan untuk berinvestasi dengan cara disewakan.
“Pajak daerah yang belum bisa kita ambil ada beberapa seperti rumah dan apartemen yang disewakan itu merupakan pajak pendapatan, Itu potensi-potensi yang saat ini sedang kita kumpulkan supaya menjadi tambahan untuk pendapatan daerah,” ujar Sri Enny Mainiarti.
Di Kabupaten Bekasi terdapatnya sebelas kawasan industri yang didalamnya berdiri sebanyak 7.000 lebih perusahaan.
Jumlah Kawasan industri ini menjadi salah satu potensi Pemkab Bekasi dalam meningkatkan PAD-nya melalui pajak makanan/minuman serta catering.
Untuk satu perusahaan saja memiliki kisaran ratusan sampai ribuan karyawan. Dengan begitu, pajak catering menjadi potensi pemasukan bagi PAD Kabupaten Bekasi.
“Jumlah perusahaan kurang lebih 7.600 lebih kalau data dari Dinas Ketenagakerjaan hampir 10.000 baik perusahaan besar maupun kecil, bersama-sama kita tingkatkan sinergistas antara Pemerintah Pusat dengan Pemda untuk mencari sumber pendapatan khususnya di Kabupaten Bekasi,” kata Sri Enny.
Melalui pertemuan FGD ini, diharapakan, seluruh kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya dapat mendukung upaya pemerintah daerah, dalam menggali potensi pajak daerah guna menyongsong pembangunan lebih baik lagi.
Tentunya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan program pembangunan yang merata.
“Sesuatu yang kita dapatkan itu memang harus kita berikan kembali kepada pemerintah daerah juga negara, masyarakat juga berkontribusi dengan membayar pajak nanti mengikuti aturan yang berlaku, sehingga masih banyak yang perlu kita lakukan untuk membangun Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Ani Gustini mengatakan, berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2022 bahwa kewenangan pajak diatur pemerintah daerah.
Nantinya hasil FGD tersebut sebagai kajian dan Bapenda bersama dinas terkait akan melakukan tinjauan langsung kelapangan untuk memastikan seberapa besar jumlah apartemen yang sudah alih fungsi.
“Sementara ini apartemen di Kabupaten Bekasi tidak menjadi salah satu pendapatan daerah, namun dengan adanya pertemuan ini semakin menggali potensi-potensi PAD, di sini melibatkan Bagian Hukum, Dinas Pariwisata, Satpol-PP nanti bareng-bareng ke-lapangan seperti apa kondisi dilapangannya,” katanya.
Pemkab Bekasi kedepannya juga akan menghimpun para pengusaha catering dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Bekasi. Agar potensi-potensi sumber pendapatan daerah ini bisa lebih dioptimalkan dengan melihat dari jumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi yang begitu banyak.
“Kita pajak catering sudah ada, tetapi tidak sebesar jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, Dengan adanya payung hukum PAD dari apartemen maupun catering ini menjadi aset Pemkab Bekasi, direspon baik dari pihak kantor pelayanan pajak yang akan membantu kita dan FGD ini, kita mendatangkan narasumber dari Ditjen Keuangan Kemendagri,” tandasnya (Bis)
JIB | BANDUNG BARAT,- Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kab. Bandung Barat telah menerima laporan dari masyarakat terkait Dugaan praktik Money Politic (Polituk Uang) yang terjadi di wilayah Daerah Pemilihan (dapil) 2 Kab. Bandung Barat, Selasa (20/2/2024).
Divisi Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran data dan Informasi Bawaslu KBB Ahmad Zaenudin mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Warga Masyarakat Kec.Cikalong wetan, melaporkan adanya Dugaan money politic yang dilakukan oleh salah seorang tim peserta pemilu caleg DPRD Kabupaten Bandung Barat Dapil 2 (Cikalong Wetan,Cipeundeuy dan Cipatat).
Pelapor tiba di Kantor Bawaslu KBB sekitar pukul 12.00 wib dengan membawa barang bukti berupa uang dan alat kampanye dan Kejadiannya itu tanggal 13 Februari 2024 pada masa tenang dan pelapor baru melaporkan kejadiannya hari ini ke kantor Bawaslu KBB.
Ahmad menjelaskan, dalam laporannya itu Pelapor menemukan oknum salah satu kader membagikan uang untuk memilih salah satu caleg dari partai politik yang ada di dapil 2.
Laporan masyarakat tersebut di apresiasi oleh Bawalsu KBB, karena masyarakat sudah mampu dan mau melaporkan dugaan pelanggaran money politik. Selanjutnya Bawaslu akan melakukan analisis kajian awal, apakah formil material terpenuhi atau tidak.
Lalu, apabila formil material terpenuhi, kami akan langsung lakukan pleno dan meregister, lalu melakukan pembahasan di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kerena penanganannya berada di Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian,” ungkapnya.
Jika terbukti melanggar, maka sanksinya pidana. Namun belum bisa diberikan pasal yang disangkakan, kata Ahmad, sanksi money politik itu harus berdasarkan 3 waktu, yaitu, masa kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara.
“Ini yang sedang kita kaji, apakah pelanggarannya masuk di waktu kapan? karena sanksinya berbeda beda,” kata Ahmad.
Berdasarkan informasi yang dterima, dugaan money politic tersebut dilakukan oleh timses caleg DPRD KBB No. urut 6 dari partai berlambang matahari putih dapil 2 KBB.
JIB | Karawang, – Menyikapi kabar miring terbit disalah satu media online, bahwa Ketua PPK Rengasdenklok Kabupaten Karawang, diduga tilep uang transport KPPS, dengan adanya hal ini, DPP GMI bakal melaporkan ke APH, Selasa (20/02/24).
Dikatakan, Asep Saepullah S.Pd.I Sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, pihaknya akan melaporkan atas buruknya kinerja Ketua PPK Rengasdenklok yang telah diduga tilep uang transport KPPS.
“Kita akan laporkan ke APH, karena dengan adanya pemberitaan yang sudah terbit di salah satu media online dalam hitungan jumlah nominal anggaran yang diduga ditilep sangatlah besar,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya telah mengumpulkan data yang lebih akurat untuk dijadikan laporan terhadap pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat diproses sesuai aturan yang berlaku sesuai undang – undang.
“Kita akan membuat laporan terhadap pihak berwenang, karena persoalan ini udah jelas, ketika Ketua PPK Rengasdenklok telah diduga tilep uang transport KPPS bertujuan demi memperkaya diri,” cetusnya.
Diketahui, menurut kabar miring yang tersiar disalah satu media online, dari 2233 Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Rengasdengklok, diduga hanya 858 KPPS yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang pada tanggal 26 hingga 31 Januari 2024 lalu. Padahal, untuk uang transport KPPS yang mengikuti Bimtek sudah dibayar pull oleh KPU sesuai dengan data KPPS di masing-masing Kecamatan dan sisa uang transport yang tidak hadir tersebut diduga di tilep oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Salah seorang KPPS di Kecamatan Rengasdengklok yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan, kegiatan bimtek yang digelar oleh KPU Karawang sebelum pelaksanaan pemilu 2024 lalu, KPPS yang mengikuti bimtek hanya 3 orang. Padahal, seharusnya KPPS ikut semua bimtek agar memperkuat pemahaman para penyelenggara Pemilu 2024.
“Makanya, pada pelaksanaan pemilu 2024 kemarin dilapangan banyak sekali permasalah yang kpps tidak mengerti. Hal tersebut, akibat mereka tidak mengikuti bimtek yang digelar oleh KPU. Pada waktu bimtek, yang ikut per TPS dibatasi dan hanya tiga orang KPPS. Kalau terkait alasannya tidak semua ikut, coba tanyakan langsung ke ketua PPK,” jelasnya.
Dilain tempat, salah seorang KPPS Desa Dewisari membenarkan terkait bimtek yang digelar KPU Karawang sebelum pelaksanaan pemilu 2024 kemarin memang dibatasi dan hanya 3 orang KPPS per TPS.
“Saya tidak ikut bimtek yang digelar oleh KPU di hotel Mercure akhir Januari 2024. Perihal, uang transport yang diberikan kepada yang ikut bimtek nilainya yang saya tahu sebesar Rp 100 ribu, namun untuk yang tidak ikut bimtek tentunya tidak ada,” terangnya.
Sementara, berita ini dipublikasikan Ketua PPK Rengasdengklok, belum ditemui untuk dimintai tanggapannya terkait adanya dugaan tilep uang transport. (Red)
JIB | Kabupaten Karawang , – Panwascam Cibuaya Kabupaten Karawang, meminta PPK Cibuaya, agar tak ragu sampaikan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilaksanakan serangkaian tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Selasa (20/02/24).
Dikatakan, Abdul Otong sebagai Ketua Panwascam Cibuaya Kabupaten Karawang, pada dasarnya kegiatan pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada (14/02/24) di tingkat PPS di masing-masing TPS tiap – tiap Desa diwilayah Kecamatan Cibuaya.
“Pada hari ini, Selasa (20/02/24) sedang berlangsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Capres dan Cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Pemilu Tahun 2024 di tingkat PPK Cibuaya,” ucapnya.
Selain itu, dirinya meminta terhadap PPK Cibuaya Kabupaten Karawang, agar tak ragu menyampaikan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan, tentang keakuratan, kevalidan, dan kebenaran jumlah angkanya sesuai data.
“Rekap tingkat kecamatan ini sangat penting, sehingga perlu ketelitian dan kecermatan. Dan kami pastikan rapat pleno rekapitulasi telah sesuai undang – undang yang sudah ditentukan oleh KPU,” pintanya,
“Kamipun sebagai panwascam Cibuaya telah mempunyai data untuk banding dari hasil pengawasan para Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tiap – tiap Desa yang tepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya. (AMR – SUL)
JIB | Karawang, – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibuaya Kabupaten Karawang, menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Cibuaya. Kegiatan ini berlangsung di GOR Korwilcambidik Kecamatan Cibuaya, Selasa (20/02/24).
Hadir dalam acara tersebut Camat Cibuaya Agus Somantri, S.IP.MM, Kapolsek Cibuaya, Danpos Cibuaya, Ketua PPK Cibuaya beserta anggota dan sekretariat PPK, Ketua Panwascam beserta anggota, PPS Se-Kecamatan Cibuaya, saksi-saksi Paslon Capres-Cawapres dan partai politik peserta Pemilu 2024, serta tamu undangan lainnya.
Sopyan Sahuri Sebagai Ketua PPK Cibuaya dalam sambutannya mengucapkan, terima kasih atas kekompakan dan kerja keras KPPS dan PPS Se-Kecamatan Cibuaya dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Menurutnya rapat pleno ini bertujuan untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ditiap – tiap Desa yang ada diwilayah Kecamatan Cibuaya.
“Rapat pleno ini dilakukan secara terbuka dan transparan agar dapat diketahui oleh semua pihak, dan setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai nantinya kita akan sampaikan kepada KPU Kabupaten Karawang,” terangnya.
Sementara itu, Camat Cibuaya Agus Somantri S.IP.MM, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam mensukseskan Pemilu 2024. Ia pun berharap agar rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cibuaya berjalan aman dan lancar.
“Harapan kami, agar pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibuaya pada hari ini sesuai dengan ketentuannya serta berjalan aman dan lancar,” ujarnya. (AMR – SUL)
JIB | Karawang, – Untuk honor para Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, yang digelontorkan KPU Karawang, diharapkan tidak adanya pemotongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Senin (19/02/24).
Disampaikan Asep Saepullah S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, pihaknya sangat berharap terhadap pihak terkait tidak adanya dilakukan pemangkasan anggaran untuk honor para KPPS ditiap – tiap Desa Wilayah Kecamatan Cibuaya.
“Saya sangat berharap tidak adanya pemangkasan gaji honor bagi para KPPS, karena mereka sudah bekerja dengan sangat melelahkan dalam menjalankan tugasnya untuk menjadi KPPS di tiap TPS masing – masing Desanya,” ucapnya.
Lanjutnya, para KPPS sudah melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai tupoksinya, hal ini tentunya tidak perlu adanya gaji honor sampai dilakukan pemangkasan dengan dalih alasan yang tidak jelas.
“Siapapun oknumnya yang melakukan pemangkasan atas honor para KPPS ditiap – tiap Desa Wilayah Kecamatan Cibuaya, agar ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, karena oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak bermanusiawi,” terangnya.
Selain itu, pihaknya akan mendorong kepihak ranah hukum bila terdengar adanya pemangkasan gaji honor para KPPS oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan bila mendapatkan bukti yang akurat akan dijadikan bahan laporan.
“Kita akan laporkan kepada pihak yang berwenang bila terjadi adanya pemangkasan gaji honor KPPS yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan laporannya akan dikawal hingga diproses sesuai aturan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum,” cetusnya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi, – Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS disediakan Pemerintah Pusat untuk menunjang kelancaran program pendidikan di tingkat sekolah TK, SD, SMP, Sederajat dan Sekolah lanjutan SMK, SMA, Sederajat, Sabtu (17/02/24).
Namun, dengan digulirkannya dana Bos tahun 2023 untuk biaya operasional sekolah di SMPN 1 Cabangbungin, DPP GMI telah menduga adanya penyelewengan item dana BOS 2023 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang dilakukan Kepala Sekolah.
Dikatakan, Asep Saepullah S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, dengan adanya dugaan yang di lakukan oleh salah satu oknum Kepala Sekolah, pihaknya meminta agar pihak terkait menindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, agar menindak tegas terhadap oknum Kasek SMPN 1 Cabangbungin yang diduga telah menyelewengkan dana BOS tahun 2023 untuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,” ucapnya.
Lanjutnya, dengan dasar yang kuat dari hasil investigasi terdapat dibeberapa ruangan gedung sekolah didalam maupun luar gedung nampak plafon diduga pada rusak dan sebagian akan ambrol, dan tidak ada upaya pengecatan dinding ruang gedung sekolah.
“Ini sudah jelas, anggaran dana BOS tahun 2023 untuk item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah telah diduga diselewengkan oleh oknum Kepala Sekolah, hal ini demi kepentingan pribadi,” terangnya. (Red)
JIB | CIKARANG PUSAT – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi menutup operasional lima badan usaha yang berlokasi di Jalan Cimandiri, Perumahan Graha Asri, Jatireja Kecamatan Cikarang Timur. Penutupan operasional produksi ini dilakukan berawal dari adanya laporan warga sekitar yang sangat terganggu kebisingan dengan berjalannya produksi pabrik tersebut sampai 3 shift.
Selain itu lima perusahaan itu juga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan karena berada di pemukiman perumahan warga.
Ketua Tim Pengaduan dan Sengketa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Nurdin menyampaikan, penutupan dilakukan kepada lima badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT).
“Sebelum dilakukan penghentian produksi DLH telah menyerahkan berita acara sanksi administratif kepada lima perusahaan itu pada Rabu (07/02), lalu dengan dihadiri perwakilan perusahaan,” jelas Nurdin di Kantor DLH Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Jum’at (16/02/2024).
Nurdin menuturkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat. Akan tetapi, jelasnya, usaha tersebut tetap dalam aturan yang sudah ditentukan Undang-Undang yang berlaku.
“Aksi penyegelan sudah kita lakukan dengan diawali laporan aduan warga di Jalan Cimandiri Perumahan Graha Asri Cikarang Timur. Kita segera lakukan pengawasan aksidental kegiatan operasional perusahaan tersebut. Perusahaan ini punya potensi menyebabkan pencemaran lingkungan karena kegiatan produksinya bersinggungan langsung dengan warga,” pungkasnya. (Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI, – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Pesta demokrasi di belahan Nusantara Pemilu tahun 2024, untuk menghormati hasil pemilu yang telah berlangsung dan tetap menjaga persatuan bangsa dalam mencoblos hak pilihnya masing- masing untuk menentukan pemimpinnya.
“Saya selaku ketua umum GMI hari ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jajaran GMI yang ada di seluruh DPD, DPD, DPC, PAC dan DPAC untuk menghormati keputusan hasil pemilu tahun 2024 nanti, biarpun beda pilihan kita tetap bersaudara bukan hanya itu dan kita harus menjaga persatuan serta mengawal pemilu tahun 20224 damai, tentram, aman terkendali ” ujar H. Riden Bahrudin kepada awak media, Rabu (14/2/24).
H. Riden Bahrudin juga, biarpun kita kalah atau menang dalam kontestasi pemilihan umum tersebut itu hal yang wajar, karen kita tetap saudara untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dalam hasil pemilu nanti. Pesan saya kita saling menghormati sesama.
“biarpun salah satu ada yang menang atau yang kalah itu hal yang wajar dalam pesta demokrasi di Kontestasi pemilu 2024, dan kita harus mengormati Siapa pun nanti jadi pemimpin untuk negara Persatuan Indonesia itulah pemimpin kita. yang terpenting bisa mensejahterakan Rakyat Indonesia. Agar lebih baik dan maju” ucap, Riden Bahrudin.
Masih kata Riden, dari 3 Calon Pemimpin Indonesia adalah putra terbaik bangsa Indonesia, jadi hal ini kita harus lugowo dan besar hati dengan hasil nanti setelah resmi diumumkan oleh KPU, dan proses semua harus kita hormati demi kemaslahatan bersama dan hasil kita tunggu nanti di kanca pesta demokrasi.
“Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam pesta demokrasi pemilu tahun 2024, harus berjalan damai, tentram dan aman apapun hasilnya, yang terpenting semua adalah harapan masyarakat Indonesia demi membangun bangsa, yang cerdas berjiwa intelektual dan beriman” tutupnya. (Red)
