JIB | Karawang, – DPC LSM Lidik Karawang, Desak Pihak Kejaksaan Negeri Karawang, agar secepatnya memproses laporan pengaduan dugaan pungli yang dilakukan panitia pelaksana program PTSL di Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, hingga adanya pemanggilan, Jum’at (12/05/23).

Suhanta sebagai Ketua DPC LSM Lidik Karawang, mengatakan pihaknya sudah mendesak pihak Kejari Karawang, agar laporan pengaduan adanya dugaan pungli yang dilakukan panitia pelaksana program PTSL di Desa Waluya segera di proses sesuai aturan.

“Desakan ke pihak Kejaksaan Negeri Karawang, agar laporan pengaduan saya dengan adanya dugaan pungli segera di proses, dan pihak Kejari Karawang, melakukan pemanggilan terhadap para pelaku pungli, tegasnya.

Ia pun telah mendapatkan keterangan dari pihak Kejari Karawang, bahwa surat laporan aduan sudah disposisi yang di terima langsung oleh Muhammad Fadil Paramajeng, S.H, Sebagai Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan.

“Dengan adanya tersebut saya sangat optimis bahwa surat laporan pengaduan sedang dalam proses dan selanjutnya pihak Kejari akan bekerja secara profesional,” ujarnya.

Lanjutnya mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Karawang, yang telah mengabulkan atas laporan pengaduan yang saat ini sedang di proses dan tak lama lagi akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku pungli program PTSL.

“Alhamdulillah saya sudah mendapatkan informasi, bahwa pihak Kejari Karawang akan bergerak cepat sesuai SOP, dan tak lama lagi akan melakukan pemanggilan terhadap panitia pelaksana program PTSL di Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya,” pungkasnya. (HR – EY)

JIB | Karawang, – Kades Makmurjaya, selain bakal di laporkan Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang habiskan Dana Desa tahap pertama 2023, hingga ratusan juta bangun kandang domba yang diduga tidak sesuai Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, oleh DPC LSM Lidik Karawang.

Bakal dilaporkan juga Ke Kejati Jabar, terkait Dana Desa 2022 yang di gulirkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa terkait program ketahanan pangan dengan pengembangan perikanan dan pengolahan palawija diduga tidak dikelola oleh kelompok yang terdiri dari masyarakat, Kamis (11/05/23).

Hal tersebut, Suhanta sebagai Ketua DPC LSM Lidik Karawang, sudah adanya persiapan untuk membuat pelaporan Ke Kejati Jabar. Hal ini di perkuat dengan data – data yang lengkap hasil dari investigasi di lapangan, dan telah menampung aduan dari masyarakat untuk di jadikan pelaporan Ke Kejati Jabar.

“Saya sudah siapkan sehingga nenjadi berkas yang akan dijadikan untuk pelaporan Ke Kejati Jabar, hal ini bertujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam program ketahanan pangan dengan dibiayai Dana Desa,” ucapnya kepada JIB, Kamis (11/05/23).

Lanjut ia mengatakan, dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022, Kepmendes Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan dan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Tahun 2023, sudah jelas regulasinya.

“Kades Makmurjaya telah mengabaikan Permendes dengan tujuan memperkaya diri dalam menjalani program ketahanan pangan Tahun 2022, dengan secara tidak melibatkan kelompok terdiri dari masyarakat untuk pengembangan budidaya ternak ikan maupun mengolah lahan palawija,” pungkasnya. (Red)

JIB | Karawang,– Pemdes Makmurjaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang, Bakal Dilaporkan Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, oleh Ketua DPC LSM Lidik (Lembaga Investigasi Dan Informasi Kemasyarakatan) Kabupaten Karawang, Rabu (10/05/23).

Suhanta, sebagai Ketua DPC LSM Lidik Karawang, mengatakan alasan akan dilaporkannya Nining Nurnaningsih S.Pd selaku Kepala Desa Makmurjaya dikarenakan adanya dugaan kejanggalan pembangunan kandang domba yang menghabiskan anggaran Rp. 111.347.000 bersumber dari dana desa 2023 untuk program ketahanan pangan.

“Alasan saya akan melaporkan Kepala Desa Makmurjayajaya Ke Kejati Jabar dikarenakan adanya dugaan kejanggalan anggaran pembangunan kandang domba yang menghabiskan anggaran 111 juta rupiah lebih yang bersumber dari Dana Desa tahap pertama 2023,” kata Suhanta kepada JIB, Rabu (10/05/23).

Menurutnya, kejanggalan lain terlihat bahwa pembangunan kandang domba tersebut diduga dibangun di tanah milik Kepala Desa. Sedangkan dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Sudah Jelas Peruntukannya.

“Boleh-boleh saja Dana Desa digunakan untuk mendirikan bangunan di tanah milik pribadi seperti pembangunan rumah Masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni, dan sesuai aturan teknisnya untuk pembangunan kandang domba mesti di tanah milik desa yakni aset desa,” ungkapnya.

Lanjut Suhanta mengatakan, pihaknya pun mengkritisi kinerja camat Jayakerta yang telah melakukan Monitor dan Evaluasi (Monev) yang berjalan mulus. Hal ini tidak semestinya berpedoman pada rencana anggaran biaya yang diajukan oleh pihak Pemdes pada saat merencanakan pembangunan kandang domba diantaranya jenis material yang dibutuhkan.

“Harusnya pihak Kecamatan melakukan (Monev) berpatokan pada RAB yang diajukan oleh Pemdes Makmurjaya, material apa saja yang dibutukan, sesuai atau tidak, terus dibangunkan di tanah aset Pemdes atau bukan,” jelasnya.

“Saya menduga ada kejanggalan dalam melakukan (Monev) oleh pihak Kecamatan Jayakerta, pasalnya saat (Monev) hanya diukur pembangunan fisiknya, sedangkan soal jenis materialnya tidak di cek,” pungkasnya. (HR – EY)