JIB | KABUPATEN BEKASI,- Beberapa bulan lalu masyarakat Kabupaten Bekasi dikejutkan dengan beredarluasnya draft rotasi mutasi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Draft itu berisikan nama ASN beserta jabatan awal hingga posisi baru yang bakal diisi. Hal ini sontak membuat publik Kabupaten Bekasi bertanya-tanya.

Menurut Riden Ketua Umum “GMI”, menyebarnya draft rotasi mutasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi tentunya memiliki dampak ke depan.

Saya Ketua Umum Gabungan Masyarakat Indonesia merasa prihatin dengan adanya beberapa temuan terkait yang diduga ada praktik jual beli jabatan yang di lakukan oleh para okum calo

Dalam hal ini kami DPP-GMI “Gabungan Masyarakat Indonesia” sudah mengantongi beberapa temuan terkait praktik jual beli jabatan yang di lakukan oleh para oknum calo

Lebihlanjut Riden Ketua Umum “GMI”, Kami sebagai kontrol sosial akan terus mengawal kasus tersebut yang berkaitan dengan rotasi mutasi. katanya.Jumat (20/5/2022).

Menurut saya hal biarkan saja mereka bersaing sesuai dengan Kafasitas dan Kafabilitas Exstabilitas mereka masing-masing

Kami sangat miris dan merasa terpanggil dengan adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi.

Untuk (GMI) “Gabungan Masyarakat Indonesia” siap menampung tempat pengaduan para ASN yang sudah menjadi korban pratik tersbut.tuturnya

Coba bayangkan Guru sekolah yglang sedang mengabdi sebagai tenaga pengajar di iming-imingin untuk jadi kepala sekolah dan ada juga pegawai kecamatan di rayu supaya naik jabatan menjadi sekcam, Camat pun ada yang di rayu untuk menjadi camat di wilayah yang basah, ada juga pegawai puskesmas yg ingin dijadikan kepala puskesmas dan seterusnya.tutupnya

Dan di sinyalir bahwa ada puluhan bahkan ada ratusan korban dalam praktik ini dan kerugian mencapai milyaran rupiah, coba bayangkan kasihan mereka yang terobsesi bahasa calo demi sebuah jabatan.kata Ketua GMI. tutupnya. (Red)

JIB | Kabupaten Bogor, – Hari ini acara halal bi halal keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, dengan tema “Dalam Siliraturahmi Kita Kuatkan Ikatan  bersama” di jalan Raya Ciapus, Desa Pasireunih Kecamatan Taman Sari Bogor Jawa Barat. Acara tersebut di hadiri ketua umum PSI 1922, Marsekal Asep Chaerudin. Dan mantan ketua umum PSI 1922 Djaja Suparman (2010-2015). Rabu (Rabu 18/05/2022).

Dalam acara halal bi halal tersebut para DPD, maupun DPC ikut hadir dalam acara tersebut di antaranya DPC Kabupaten Bekasi, Depok, Bekasi Kota, Cirebon, Bandung Barat, Wiberra PSI 1922 dan lainya, acara tersebut Untuk memperkuat tali persaudaraan, agar saling kenal satu sama yang lainnya dan bukan hanya itu ormas Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 agar kedepan lebih solid dan berwibawa.

Ketua DPC Kabupaten Bogor  H Tubagus Asep Kumbara dalam sambutan mengatakan Alhamdulillah acara halal bi halal ini bisa membawa manfaat kita semua dan kita harus memperjuangan cikal bakal kasepuhan, dan kita harus besarkan Ormas PSI 1922.

“Saya berharap dalam acara ini, Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 harus siap berjuang untuk ormas kita yang lebih baik lagi, dan jangan gentar menghadapi permasalahan apapun demi Marwah PSI 1922” Jelasnya Tubagus dengan semangatnya di acara halal bi halal.

Lain halnya Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, Marsekal Asep Chaerudin menjelaskan dalam acara halal bi halal. Saya sangat berterima kasih semua para DPD dan DPC untuk hadir dalam acara ini, dan kita harus semangat dalam berorganisasi.

“Bahwa keluarga besar PSI 1922 sebentar lagi hajatan besar, pertama Musyawarah Nasional (Munas) di Palembang dan yang kedua bahwa PSI 1922 sudah 1 abad dan ini adalah momentum dan ini harus jadi sarana dan media agar semua tau bahwa ormas PSI 1922 berkopenten untuk seluruh elemen. Dan mudah-mudahan dapat hasil nya manfaat besar untuk kita semua, khususnya keluarga besar PSI 1922.” Ucapnya

Masih kata Asep. Kedepannya program program kita bisa bermanfaat dan kita harus melibatkan tubuh PSI 1922, agar apa yang kita ciptakan bisa terealisasi dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.

Tempat terpisah Ketua DPC Kabupaten Bekasi Yanto mengatakan Alhamdulillah Kami beserta rombongan bisa ikut hadir dalam acara halal bi halal di Kabupaten Bogor dengan demikian kita bisa sirahturahim dengan saudara-saudara Kita yang berada di Bogor

“Saya berharap dengan acara ini, bisa membangun dan bisa membesarkan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 kedepanya, siapa kita, Siliwangi Jiwa Raga, Siliwangi Jiwa, Raga Siliwangi (Red)

JIB |™Kabupaten Bekasi – Isu LGBT kembali menjadi sorotan publik setelah selebritas Deddy Corbuzier mengunggah rekaman video podcast di kanal YouTube miliknya.

Deddy kala itu mengundang pasangan sejenis. Podcast tersebut tayang dengan judul ‘TUTORIAL JADI G4Y DI INDO!! = PINDAH KE JERMAN (tonton sblm ngamuk) RAGIL AND FRED-Podcast’.

Terhadap podcast tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD  mengatakan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) belum dilarang oleh hukum di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari akun Twitter resminya mengatakan:
“Pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik: mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum,”

Pernyataan tersebut merupakan respon terhadap pernyataan Said Didu di media sosial Twitter terkait polemik konten di YouTube selebritas Deddy Corbuzier tentang LGBT.

Terhadap kejadian tersebut, Jumat (13/05/2022) Media meminta pendapat hukum dari praktisi hukum Ulung Purnama, SH.,MH. Direktur Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti (KBH WM) yang mengatakan,
“Apa yang disampaikan Pak Mahfud MD hanya melihat hukum dari sudut pandang hukum pidana semata, karena mempertanyakan apakah Deddy Corbuser dapat dikenakan sanksi hukum pidana, padahal negara kita mengakui adanya undang-undang perkawinan, dimana dalam undang-undang perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan berbeda agama apalagi berbeda jenis, karena perkawinan harus sesuai agama dan kepercayaan masing-masing hal mana untuk orang islam tidak diperkenankan perkawinan sesama jenis, hukum adat tidak mengakui perkawinan beda jenis dan hukum perdata nasional mengakui adanya perbuatan melawan hukum secara luas”.

“Dimana pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah diartikan dan dipraktikan secara luas, yang secara garis besar meliputi:
perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
perbuatan yang bertentangan dengan sikap tindak yang baik (patut) dalam bermasyarakat”, Tandasnya.

“Oleh karena itu tindakan Deddy Corbuser tersebut berpotensi melanggar perbuatan melawan hukum secara luas Pasal 1365 KUHPerdata (KUHPer) menyatakan: “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Tambahnya.

“Dan terkait pendapat Pak Mahfud MD selaku Menkopulhukam merupakan kontraproduktif terhadap pemahaman hukum tentang Isu LGBT akan dipahami oleh masyarakat awam seolah-olah diperkenankan atau tidak dilarang karena tidak ada hukumnya, selain itu Pejabat pemerintahan sepatutnya tidak memberikan komentar yang membuat polemik karena jika memandang hukum an sich dalam hukum pidana saja akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di masyarakat, padahal masyarakat Indonesia masih mengedepankan etika dan norma tentang kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat”, Tutupnya. (Red )