JIB |™Kabupaten Bekasi – Isu LGBT kembali menjadi sorotan publik setelah selebritas Deddy Corbuzier mengunggah rekaman video podcast di kanal YouTube miliknya.

Deddy kala itu mengundang pasangan sejenis. Podcast tersebut tayang dengan judul ‘TUTORIAL JADI G4Y DI INDO!! = PINDAH KE JERMAN (tonton sblm ngamuk) RAGIL AND FRED-Podcast’.

Terhadap podcast tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD  mengatakan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) belum dilarang oleh hukum di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari akun Twitter resminya mengatakan:
“Pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik: mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum,”

Pernyataan tersebut merupakan respon terhadap pernyataan Said Didu di media sosial Twitter terkait polemik konten di YouTube selebritas Deddy Corbuzier tentang LGBT.

Terhadap kejadian tersebut, Jumat (13/05/2022) Media meminta pendapat hukum dari praktisi hukum Ulung Purnama, SH.,MH. Direktur Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti (KBH WM) yang mengatakan,
“Apa yang disampaikan Pak Mahfud MD hanya melihat hukum dari sudut pandang hukum pidana semata, karena mempertanyakan apakah Deddy Corbuser dapat dikenakan sanksi hukum pidana, padahal negara kita mengakui adanya undang-undang perkawinan, dimana dalam undang-undang perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan berbeda agama apalagi berbeda jenis, karena perkawinan harus sesuai agama dan kepercayaan masing-masing hal mana untuk orang islam tidak diperkenankan perkawinan sesama jenis, hukum adat tidak mengakui perkawinan beda jenis dan hukum perdata nasional mengakui adanya perbuatan melawan hukum secara luas”.

“Dimana pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah diartikan dan dipraktikan secara luas, yang secara garis besar meliputi:
perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
perbuatan yang bertentangan dengan sikap tindak yang baik (patut) dalam bermasyarakat”, Tandasnya.

“Oleh karena itu tindakan Deddy Corbuser tersebut berpotensi melanggar perbuatan melawan hukum secara luas Pasal 1365 KUHPerdata (KUHPer) menyatakan: “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Tambahnya.

“Dan terkait pendapat Pak Mahfud MD selaku Menkopulhukam merupakan kontraproduktif terhadap pemahaman hukum tentang Isu LGBT akan dipahami oleh masyarakat awam seolah-olah diperkenankan atau tidak dilarang karena tidak ada hukumnya, selain itu Pejabat pemerintahan sepatutnya tidak memberikan komentar yang membuat polemik karena jika memandang hukum an sich dalam hukum pidana saja akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di masyarakat, padahal masyarakat Indonesia masih mengedepankan etika dan norma tentang kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat”, Tutupnya. (Red )

JIB |™Sumatera Utara, – Jajaran kepolisian Polda Sultra mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan mengenai pengawalan mudik 2022, sebagai pelaksana Operasi Ketupat 2022 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,

Hal ini bukan tanpa alasan Polda Sultra dinilai berhasil menangani kendala-kendala yang ada dengan menggandeng instansi terkait. Meski terjadi kemacetan dan kendala namun sejatinya masih relatif terkendali dan aman.  Warga masyarakat pun menyambut dengan suka cita kinerja dari polisi sulawesi tenggara ini.

“Saya mewakili teman-teman yang hari ini mudik memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Polda Sultra beserta jajarannya yang telah melaksanakan pengamanan mudik baik lewat jalur darat laut dan udara,dengan menggelar Operasi Ketupat 2022 dengan baik,” kata Eks Ketua HMI Cab. Kendari, Ujang Hermawan dalam keterangan saat di tanyai media, Minggu. ( 1, 04, 2022)

Sementara itu pemudik lainnya yang berasal dari Poleang timur juga menyebutkan, penanganan dari aparat kepolisian dalam menghadapi arus mudik sangat optimal dan baik ketika menjalankan tugasnya di lapangan.

“Alhamdulillah perjalanannya lancar. Aman penanganan polisi bagus, ramah dan mantap,” ujar Risal

Saya dari Kendari mau ke Kolaka Utara perjalanan dari Kendari tidak ada kendala karena kami selalu dibantu aparat kepolisian.

“Dengan sigapnya Pak polisi,jadi kami merasa terlindungi, terjaga dan juga jika ada kendala karena selalu dijaga Pak Polisi. Kami terima kasih atas perjalanannya yang lancar ini,” tutur pemudik tersebut

Dalam menghadapi kesiapan mudik Lebaran tahun 2022 ini, Polda Sultra telah mengerahkan seluruh kekuatan dan berbagai strategi penanganan dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam mengamankan mudik Lebaran Idul Fitri 2022 ini, Polda Sultra melibatkan melibatkan 1605 personel Polda Sultra. (Red)

JIB | Nasional – Ketua umum Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GERCIN) mengajak seluruh masyarakat papua untuk mendukung program pemerintah yaitu DOB dan OTSUS di tanah papua.

Dalam keteranganya ketua umim GERCIN Hendrik Yance Udam mengatakan bahwa pemekaran di tanah Papua adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di tanah Papua.

“Saya mengajak saudara-saudara untuk mendukung pemekaran di tanah Papua, karena itu adalah solusi untuk menyelesaikam dari persoalan yang ada di tanah Papua,” Ucapnya, 29/04/2022.

Hendrik juga mengatakan bahwa dengan adanya pemekaran akan mempermudah atau memperpendek jarak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua.

“Dengan adanya pemekaran nantinya akan memperpendek jarak atau mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat Papua,” Tambah Hendrik Ketua Umum DPP GERCIN.

Hendrik juga mengatakan bahwa Pro dan Kontra adalah hal yang wajar terkait pemekaran di tanah Papua namun dirinya mengajak agar meninggalkan Pro dan Kontra tersebut untuk Papua yang lebih baik lagi.

“Pro dan Kontra pasti ada dan itu adalah hal yang yang wajar, namun saya tetap mengajak kepada seluruh masyarakat Papua agar meninggalkan hal tersebut, karena pemekaran tersebut untuk kemajuan Papua menjadi lebih baik lagi,” Tutup Ketua Umum DPP GERCIN. (Red)