JIB | Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan percepatan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam sambutan dan arahannya pada acara “Sosialisasi Percepatan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring” secara daring, Senin (4/4/2022).

Acara ini digelar untuk mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan itu dihadiri beberapa narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan turut bergabung para Sekretaris Daerah (Sekda) serta pejabat pemda lainnya di seluruh Indonesia.

“Kemendagri bersama LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Mendagri dan Ketua LKPP tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. LKPP telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka akselerasi penggunaan produk,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Suhajar menjelaskan terkait tugas Pemda dalam pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pemda, kata dia, juga wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa produk usaha kecil dan/atau koperasi. Selain itu, pemda membentuk, mengelola, dan mengembangkan Katalog Elektronik Lokal.

Suhajar mengingatkan, terdapat potensi belanja sebesar Rp 1.071,4 triliun yang berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 539,9 triliun. Potensi juga terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 532,5 triliun. Kedua potensi belanja tersebut dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri.

“Ada potensi 500 triliun lebih kurang untuk barang dan jasa, yang bisa dialokasikan atau bisa diarahkan agar membeli produk-produk dalam negeri, membeli produksi dalam negeri. Mulai dari produk-produk dalam negeri yang dikelola secara profesional oleh organisasi besar dalam negeri, sampai kue-kue yang diproduksi oleh mbok-mbok, tempe-tempe yang diproduksi oleh mbok-mbok yang di rumah-rumah, home industry,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Gatot Pambudhi selaku narasumber menyampaikan, percepatan pembentukan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal. Dia mengatakan, Kepala LKPP melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2022 telah memberikan persetujuan kepada seluruh Pemda yang belum mendapatkan penetapan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal untuk menjadi pengelola Katalog Elektronik Lokal.

Dia menambahkan, tahapan khusus untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP, pemda dapat melakukan percepatan pencantuman barang/jasa Katalog Elektronik Lokal hanya dengan tiga langkah: inisiasi pencantuman barang/jasa, pendaftaran penyedia katalog elektronik, dan penayangan.

“(Birokrasi) Sudah sedemikian kita pangkas,” ujarnya.

Sementara itu narasumber berikutnya, Direktur Pengembangan Sistem Katalog Yulianto memaparkan terkait optimalisasi pelibatan pelaku usaha lokal pada platform belanja pemerintah (Katalog Elektronik) melalui empat langkah. Pertama, inventarisasi pelaku usaha lokal berpotensi. Kedua, pendampingan proses kepemilikan akun penyedia. Ketiga, pengecekan ketersediaan produk di https://e-katalog.lkpp.go.id. Keempat, pendampingan proses pendaftaran dan penayangan produk.

“Nanti di situ terinformasi kira-kira sudah berapa kesiapan Etalase Produk,” katanya.

Sebagai informasi, klinik konsultasi dan bimbingan teknis (Bimtek) pengadaan barang/jasa khusus Pemda dapat diakses pada hari Senin sampai Jumat pukul 13.00-15.00 WIB melalui aplikasi Zoom. LKPP juga menyediakan layanan konsultasi Katalog Elektronik Lokal dengan menghubungi kontak koordinator (Person in Charge/PIC) di masing-masing wilayah. (AS)

JIB | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan peningkatan dan pemerataan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, karena hal itu mutlak diperlukan dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik La Ode Ahmad dalam Seminar Lokakarya (SEMILOKA) Nasional Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Kesehatan di Daerah secara daring, Rabu (30/3/2022).

“Mengingat urgensinya akses kepada layanan dan fasilitas kesehatan adalah sesuatu yang harus bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah,” tambah La Ode.

Lebih lengkap tentang apa saja ruang lingkup SPM Bidang Kesehatan, ia menjelaskan beberapa hal antara lain mencakup standar jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tersebut.

La Ode menambahkan, berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Kesehatan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar.

“Kendala selama ini di daerah dalam urusan kesehatan diantaranya: sumber daya kesehatan terbatas dan kurang memadai dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), kurangnya tenaga Kesehatan terlatih di tingkat Puskesmas, kondisi pandemi covid menyebabkan kegiatan tatap muka pelayanan Kesehatan tidak dapat dilakukan,” urainya.

Kemudian, lanjut La Ode, adanya keterbatasan jumlah dokter dan spesialis dalam pelayanan kesehatan, kemudian aksesibilitas unit kesehatan belum sebanding dengan luas wilayah.

La Ode juga menyampaikan, pembangunan SDM Bidang Kesehatan mengalami perbaikan signifikan ditandai dengan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Namun dikatakan dia, beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih rendah. Kondisi ini dikatakan La Ode berpengaruh pada kualitas & produktivitas SDM dalam jangka lanjang.

“Sejumlah isu terkait pembangunan SDM bidang kesehatan, diantaranya: sebanyak 3 dari 10 anak Balita menderita stunting (UNICEF, WHO, 2016), kemudian ada sebanyak 305 Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2915), selain itu sebanyak 24 Kematian bayi per-1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017), ada 23 dari 100 remaja laki-laki usia13-15 merokok (WHO, 2018) dan ada sebanyak 26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan 4 penyakit tidak menular: Kanker, Diabetes, Kardiovaskular (CDV), pernapasan kronis (CRD) berdasar data World Development Indicators tahun 2016,” urainya.

Di sisi lain Laode menekankan, untuk pengalokasian anggaran kesehatan Pemda telah diatur berdasarkan Pasal 171 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009, dimana besaran Anggaran Kesehatan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

“Kita tentu berpijak pada salah satu arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan tema RKP 2023 yaitu ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” demikian La Ode. (Sep)

JIB |SULAWESI TENGGARA, – Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Lintas Sektoral mulai melakukan antisipasi terjadinya kelangkaan bahan pokok menjelang bulan Suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, dengan menggelar Rapat Koordinasi, Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00.

Seperti biasanya, jelang Bulan Suci Ramadan harga sejumlah bahan pokok cenderung menjadi naik mulai dari minyak goreng, cabai, bawang, gula, telur dan lainnya.

Dari pihak Polda Sultra Hadir dalam kegiatan tersebut Karo Ops Polda Sultra Tumpal Damayanus SH., MH. Dir Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna, Kabag Bin Ops AKBP Lilik Listiyono, KBO Dit Reskrimsus AKBP Ramses T, Kasubdit 2 Dit IK Polda Sultra Kompol Rahman Dundu, Kasubdit Denmas Bid Humas Kompol Tiswan.

Sementara dari sektor pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir Kepala Bulog  Drive Sultra Mardati Saing,  Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Sulaweai Tenggara LD Muh. Fitra Arsyad, Fuel Terminal Manager Kendari Novi Prasetyo.

Karo ops Polda Sultra Kombes Pol Tumpal Damayanus dalam pemaparanya menekankan agar pihak-pihak terkait bergerak dan berkordinasi untuk menjaga stabilitas serta menjamin distribusi pangan 

“Agar pihak berwenang menjamin ketersedian stock Bahan pokok dan BBM selama Ramadhan dan Idul Fitri, selanjutnya menginstruksikan tim Lapangan agar memantau minyak goreng yang ada di Distributor tidak ditahan  dan harus didistribusikan di masyarakat secara terukur untuk menjamin ketersediaan Bahan Pokok dipasaran

Sementara itu di tempat yang sama Dir Intel Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna meminta tim dilapangan untuk mengecek setiap saat ketersedian stock Bahan Pokok dan BBM selama Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Berdasarkan pantauan harian saat ini fluktuasi harga jika cabe, bawang, gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan telur telah mengalami kenaikan maka harus di cek apakah naiknya harga di sebabkan ulah oknum yang menimbun.

Perwakilan Bulog Mardati Saing memberikan informasi Stock pangan “saat ini Stok Beras Bulog di Sultra sebanyak 2575 Ton yang tersebar di seluruh gudang yang ada di Sultra

“Alhamdulilah kabar baik Dibulan April Prov. Sultra telah memasuki panen raya (Kab. Konawe, Konsel, Bombana, Kolaka dan Kolaka Timur) dimana Bulog dapat menyerap hasil panen petani hingga  35.000 Ton.

Sedang pihak Pertamina Fuel Terminal Manager Kendari Novi Prasetyo menggambarkan Ketahan stock BBM di Provinsi Sulawesi Tenggara aman hingga seminggu kedepan dan setiap minggu suplay BBM ada, Jika terdapat kekurangan stock BBM dibulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri maka akan meminta penambahan kuota.

Rakor Polda Sultra bersama Disperindag, Bulog dan PT Pertamina Kendari untuk mengetahui ketersediaan  Bapok dan BBM menjelang Ramadhan Thn 2022 dan mempersiapkan langkah-langkah  antisipasi bila terjadi kenaikan harga ataupun kelangkaan Bapok dan BBM di Pasaran (AD)

JIB | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mendorong Pemerintah kabupaten/kota prioritas segera melakukan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga permohonan atau pengajuan PBG dapat segera terselesaikan.

“Kendala utama yang dialami pihak pengembang dalam pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Properti adalah kelengkapan perizinan karena permasalahan Pemda yang belum dapat menerbitkan PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menghambat proses upload Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang),” ungkap Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan saat memberikan sambutan dalam pendampingan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Provinsi DKI Jakarta secara daring, Senin (28/3/2022)

Pendampingan SIMBG tersebut merupakan wujud fasilitasi Ditjen Bina Bangda Kemendagri untuk membuka layanan Desk Percepatan Pelaksanaan PBG dalam rangka mendukung kemudahan dan percepatan pelayanan PBG di daerah.

“Dengan pelaksanaan Desk SIMBG DKI Jakarta ini diharapkan ada percepatan layanan penerbitan PBG, kemudian kami juga melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIMBG, selain itu diharapkan adanya keterbukaan layanan penerbitan PBG dan juga bisa mengetahui perkembangan dan permasalahan layanan penerbitan PBG di daerah serta merumuskan solusinya,” papar Iwan.

Setelah diinventarisir selama pelaksanaan Desk SIMBG Provinsi DKI Jakarta, Iwan mengungkapkan kondisi dari pelayanan PBG di DKI Jakarta, diantaranya: Perizinan Bangunan Gedung melalui IMB dan pembentukan Sekretariat Tenaga Ahli Bangunan Gedung dilakukan oleh
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan.

“Kemudian untuk perhitungan retribusi IMB sebelumnya mengacu pada Perda No.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Pemerintah DKI Jakarta sedang menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru yang akan mengatur kewenangan perizinan bangunan gedung terkait pembagian tugas dengan Dinas Cipta Karya dan Dinas PMPTSP,” sambung Iwan.

Lebih lanjut diuraikan Iwan, kondisi pelayanan PBG di DKI Jakarta yaitu, Pemprov sedang dalam proses penyusunan Perda Retribusi PBG, dan aturan lain terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

“Dalam simulasi DESK SIMBG tersebut, Kemendagri membahas terkait kewenangan penerbitan PBG, dilakukan simulasi desk oleh pemohon dan diskusi terkait permasalahan PBG lainnya,” tandas Iwan. (Prabu)

JIB | Jakarta- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi yang diwakili Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan, terus berupaya mendorong terbangunnya sinergisitas perencanaan pusat dan daerah yang lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

Hal itu menjadi salah satu arahan yang disampaikan Iwan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Rakernas tersebut berlangsung dari tanggal 29 Maret hingga 1 April 2022.

Sinergisitas itu dibutuhkan untuk menangani berbagai permasalahan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

“Terdapat beberapa permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah, yaitu minimnya sarana dan prasarana pengawasan, minimnya pendanaan program/kegiatan pengawasan dalam APBD, minimnya personel pengawasan berupa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di daerah, serta wilayah laut yang perlu diawasi sangat luas namun sumber daya pengawasan yang terbatas,” papar Iwan.

Karena itu, Iwan menekankan, perlunya komitmen pusat dan daerah untuk menyiapkan dukungan pendanaan terhadap pengembangan Prinsip Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Pengembangan itu dilakukan melalui pembinaan, pelatihan PPNS, maupun penyediaan sarana dan prasarana.

“Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), anggaran sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih minim. Anggaran sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2021 hanya sebesar 6,16 persen (Rp 141.954.508.478), dan pada tahun 2022 hanya sebesar 3 persen (Rp 37.174.223.906,-) dari total anggaran nasional untuk urusan bidang kelautan dan perikanan pada masing-masing tahun,” ujar Iwan.

Dukungan anggaran itu perlu diberikan agar upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah berjalan maksimal. Pasalnya, kata Iwan, tanpa dukungan anggaran yang memadai upaya tersebut sukar diimplementasikan dengan baik. Karena itu, dukungan daerah terhadap perencanaan sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dibutuhkan sebagai bukti keseriusan penanganan.

“Karena pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang penting dalam urusan kelautan dan perikanan,” tuturnya.

Lebih lanjut Iwan berharap, adanya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana, serta pendanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga tercipta sinergi yang baik dalam mendukung urusan tersebut.

Iwan mengarahkan, agar pemerintah daerah dapat merencanakan program kegiatan serta penganggaran pada sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal itu baik dalam dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana kerja perangkat daerah, maupun dokumen pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021,” tandas Iwan. (AS)