JIB | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara “Desk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)” bagi pemerintah daerah (Pemda). Agenda ini dilaksanakan untuk mendukung kemudahan dan percepatan dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di daerah.

Dalam pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan, PBG merupakan hal yang sangat penting. Sebab, PBG merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk di dalamnya penerbitan PBG dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui SIMBG,” kata Teguh, Senin (14/3/2022).

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBG menjadi salah satu jenis retribusi yang harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sayangnya, saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum memberikan pelayanan PBG melalui aplikasi SIMBG. Beberapa penyebabnya di antaranya karena retribusi masih nol rupiah dan proses penyesuaian pada retribusi PBG memerlukan waktu yang panjang.

“Oleh karena itu sebagai upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan PBG di daerah, Mendagri bersama Menkeu (Menteri Keuangan), Menteri PUPR dan Menteri Investasi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama tentang percepatan pelaksanaan retribusi PBG pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu,” tuturnya.

Teguh mengungkapkan, diharapkan dengan adanya desk ini percepatan pelayanan PBG melalui SIMBG dapat dilakukan. Dalam skala besar, hal ini dapat mendorong efek ganda (multiplier effect), seperti menyerap tenaga kerja skala besar, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, hingga percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Sesuai jadwal, keseluruhan agenda ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 25 Maret 2022 melalui aplikasi video conference. Desk dibagi dalam beberapa breakout rooms pada aplikasi Zoom meeting sesuai dengan bahasan yang menjadi ruang lingkup kerja peserta. Agenda ini diikuti oleh para perangkat daerah terpilih (prioritas) dan diisi oleh berbagai narasumber dari lintas kementerian/lembaga terkait.

“Kurang lebih selama 10 hari akan dilakukan head to head, coaching terhadap 101 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang menjadi prioritas pelayanan PBG. Jadi daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang terpilih, dan ini mestinya bisa dioptimalkan. Sehingga pelayanan PBG di tempat Bapak dan Ibu bisa dilakukan percepatan,” ujarnya.

Dalam kegiatan pembukaan tersebut juga hadir Kepala Subdikrektorat (Kasubdit) Bangunan Gedung dan Rumah Negara Kementerian PUPR Luciana Angelin Narua. Ia mengungkapkan, status pemanfaatan PBG dari data SIMBG per tanggal 11 Maret 2022 di 509 kabupaten/kota menunjukkan ada sebanyak 35.816 permohonan PBG. Dari jumlah itu, 27.691 di antaranya di dinas teknis, 1.470 di dinas perizinan, 6.452 telah terbit, dan 203 ditolak.

“Untuk percepatan lainnya ini sudah ada koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti misalnya ada permasalahan-permasalahan terutama terkait retribusi, kemudian terkait pelayanan ini kami berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya,” tandas Luciana. (AS)

JIB | JAKARTA,- Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan (Pusdik Intelkam) Porli mengelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuan dari diklat ini untuk meningkatkan para kemampuan ASN dalam menjalankan tugas.

Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Imran, berharap kepada para peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini Tahun Anggaran 2022 agar dapat dengan baik mengikuti kegiatan ini.

“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN),” ujar Imran dalam sambutannya di Hotel Sutanraja Soreang, Bandung, Minggu (13/3/2022)

Menurut Imran, kegiatan ini haruslah dipandang sebagai proses awal ASN dalam memberdayakan dan meningkatkan kemampuan serta potensi diri sendiri. Sehingga nantinya ASN siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Ia menjelaskan ada beberapa variabel agar tuntutan dan harapan masyarakat itu terpenuhi. Diantaranya, tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas, output kerja yang memuaskan, tuntutan menemukan solusi terbaik, strategis dan aktual sebagai respons atas kebijakan dan permasalahan yang muncul.

Kemudian, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di berbagai lapisan penugasan, tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap berbagai keadaan, serta tuntutan kondisi prima para ASN untuk mengabdi sesuai dengan kompetensinya.

“Terkait hal tersebut, tentunya Saudara/i harus memiliki kemampuan beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme dan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masing-masing.” tutur Imran.

Imran berharap, Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini ini merupakan entry-point untuk membangun intelijen pemerintah daerah yang handal serta mampu mengakselerasi tugas sebagai penyelenggara pemerintahan. (AS)

Pengurus  Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kendari apresiasi institusi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang mengalami peningkatan kepercayaan oleh Masyarakat Sulawesi Tenggara 

Hal ini di karenakan komitmen Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara yang memeriksa oknum kepolisian berinisial SM karena di duga melakukan pemerasan kepada seorang Warga

“Tentu Kita dukung apa yang telah dicapai oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan langkah ini membuat Masyarakat yakin akan POLRI PRESISI yang penindakanya tidak hanya ke masyarakat juga kedalam internal Polri itu sendiri,”  kata Formatuer HMI Cabang Enggi Indra Syahputra, Jumat(11/03/2022) di Kendari.

Ia juga mengatakan apresiasinya kepada Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto yang telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik itu di buktikan dengan semakin membaiknya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat juga terpenting bisa membawa rasa aman bagi seluruh masyarakat sulawesi tenggara.

“Alhamdulilah saat ini kita melihat komitmen serta konsistensi kinerja sudah dirasa sangat baik jangan ada lagi ruang pemisah penindakan hukum serta keadilan hukum antara aparat dan masyarakat.

Kedepan kita harapkan agar program PRESISI POLRI semakin di pahami secara baik oleh masyarakat tentunya hal ini akan terjadi bila ada kerja sama baik dari seluruh masyarakat,” ungkapnya. (AS)