JIB | Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Artek Menara Karya Bambang Pontas Rambe mengatakan, Wakil Walikota Pematangsiantar terpilih akan membawa perubahan signifikan pada Kota Pematangsiantar. Mulai dari Pasar Horas yang akan disulap lebih rapi, RSUD dan sejumlah hal lain yang membuat Siantar lebih ramah anak muda, Sabtu (19/2/2022).

Dijelaskan Bambang, Wakil Walikota terpilih telah lama menunggu pelantikan dan telah menyiapkan sejumlah konsep untuk mengubah wajah Kota Pematangsiantar ke depan. Baginya Susanti merupakan figur lama di Kota Pematangsiantar yang sudah cukup dikenal dan memiliki tim yang matang untuk perubahan Kota.

“Tim beliau matang, banyak anak muda juga. Saya yakin Pematangsiantar bukan sekedar berubah wajah kotanya tapi juga kultur masyarakatnya akan digiring ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Meski begitu CEO Artek Menara Karya ini juga melihat sejumlah tantangan bagi Wakil Walikota yang akan segera dilantik menjadi Walikota ini. Di antara tantangan yang disebutkan adalah konstalasi politik di Pematangsiantar yang membutuhkan penanganan tim konsolidasi di internal tim Susanti.

“Untuk konstalasi politik kita punya pengalaman di masa Pak Hefriansyah. Kadang DPRD dan Walikota tidak akur dalam beberapa Issue. Di sini Walikota ke depan membutuhkan tim Konsolidasi yang matang. Kalau perlu rekrut orang-orang partai di sana hingga melibatkan penguasaha-pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap Kota,” terangnya.

Bambang juga mengingatkan Susanti agar memperhatikan anak muda di Siantar apapun latar belakangnya. Sebab katanya, anak muda itu memiliki visi besar untuk Kota dan watak pragmatisnya bisa dengan mudah diarahkan ke hal yang lebih positif.

“Kasih anak muda itu peran dan pragmatisme akan hilang. Kita ingin Kota itu lebih baik warganya dan lebih baik infrastrukturnya,” tandasnya. (AS)

JIB | Jakarta,- Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik penetapan anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Ia berharap 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 dapat bekerja secara profesional dengan integritas yang tinggi.

Pengesahan penetapan anggota KPU dan Bawaslu terpilih dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022).

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia melaporkan mengenai proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) selama tiga hari pada 14-16 Februari 2022. Para anggota KPU dan Bawaslu terpilih juga hadir dan diperkenalkan dalam rapat paripurna.

“Apakah laporan Komisi II DPR terhadap hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027 tersebut dapat disetujui?” kata Puan selalu pimpinan rapat paripurna.

“Setuju,” jawab anggota dewan kemudian dilanjutkan ketukan palu Puan tanda pengesahan penetapan anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

Adapun 7 anggota KPU terpilih yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz. Sementara itu 5 anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Malonga.

“Selamat kepada calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027, semoga dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, bertanggungjawab, dan amanah demi terjaminnya hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih,” ungkap Puan.

Puan pun mengingatkan agar anggota KPU dan Bawaslu terpilih senantiasa memegang teguh prinsip netralitas saat menjalankan tugasnya nanti.

“Hal ini penting agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik mengingat tantangan keserentakan dalam Pemilu ke depan. Dengan begitu Pemilu dapat dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, serta adil,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan berharap, anggota KPU dan Bawaslu terpilih bisa segera melakukan konsolidasi sehingga bisa segera bekerja efektif dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam mempersiapkan tahapan Pemilu, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan anggota KPU-Bawaslu terpilih agar memperhatikan keamanan dan kesehatan masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 yang belum menentu, kata Puan, harus diantisipasi sebaik-baiknya.

“Sehingga masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya tidak memiliki kekhawatiran dan tingkat partisipasi warga pada Pemilu berikutnya meningkat,” tuturnya.

Tak hanya itu, Puan pun meminta KPU menyiapkan skema yang baik terhadap proses penghitungan suara. Hal ini mengingat pada Pemilu 2019 lalu, banyak petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia karena kelelahan.

“Kita harus memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Namun dalam proses demokrasi tersebut harus dapat dipastikan bahwa kesehatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas,” sebut Puan.

Dalam rapat paripurna ini, Puan sekaligus melantik 2 anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW). Keduanya adalah Moh Haerul Amri dari Fraksi NasDem Dapil Jawa Timur II menggantikan Hasan Aminudin dan Hendrik H. Sitompul dari Fraksi Demokrat Dapil Sumatera Utara I menggantikan Almarhum Abdul Wahab Dalimunthe.

“Selamat kepada anggota yang baru saja dilantik semoga tetap amanah dan dengan bergabungnya Saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional Dewan,” kata Puan.

Setelahnya, cucu proklamator RI Bung Karno ini membacakan pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Puan berharap anggota dewan bekerja sebaik-baiknya menyerap aspirasi rakyat selama masa reses mulai 19 Februari hingga 14 Maret 2022.

“Selamat bertugas di masa reses serta tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat demi keselamatan dan kesehatan kita semua,” imbaunya.

Usai rapat paripurna, Puan menyempatkan melihat pameran batik yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI di Lobi Gedung Nusantara II. Ia memberi apresiasi kepada KPP RI yang mengadakan lomba Disain Batik Tingkat Nasional dengan tema ‘Perempuan dan Rempah’ yang berlangsung dari 20 November hingga 18 Desember 2021.

“Kegiatan ini selain bertujuan untuk mengenang peran kaum perempuan terdahulu yang telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, juga merupakan salah satu upaya dalam rangka mencintai dan melestarikan budaya nusantara, yaitu karya ‘adi luhung’ (bernilai tinggi) berupa goresan ‘malam’ (bahan lilin) pada kain mori yang kemudian dikenal sebagai batik,” ujarnya. (As)

JIB | Kabupaten Bekasi – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didampingi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jababeka Convention Center (JCC) Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Kamis (17/2/2022) pagi.

Dalam peninjauannya tersebut, Kapolri juga melakukan video conference dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan terkait akselerasi vaksinasi di Indonesia.

Kapolri melaporkan pihaknya menyasar 10 ribu masyarakat khususnya lansia dan disabilitas untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 baik dosis pertama, kedua maupun booster khususnya di gerai vaksinasi di JCC Cikarang, Kabupaten Bekasi.

“Untuk kegiatan yang ada di Jababeka Convention Center, hari ini total sasaran kurang lebih 10 ribu orang yang kita prioritaskan untuk lansia, kaum disabilitas, anak-anak hingga masyarakat umum,” kata Kapolri dalam video conference bersama Presiden Joko Widodo, Kamis (17/2/2022).

Sebanyak, 100 tenaga vaksinator yang terdiri dari 34 vaksinator Polri, 4 vaksinator dari TNI, 50 vaksinator dari Dinas Kesehatan, dan 12 relawan dikerahkan untuk membantu kegiatan vaksinasi ini.

Lebih lanjut, Kapolri kemudian memaparkan capaian vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah mencapai 88,50 persen untuk vaksin dosis pertama. Kemudian dosis kedua mencapai 72,64 persen serta dosis ketiga yakni 2,62 persen.

Mantan Kabareskrim Polri itu menegaskan, capaian vaksinasi di Kabupaten Bekasi dan wilayah lainnya di Indonesia akan terus dikejar hingga 100 persen melalui sejumlah strategi yang telah disusun.

“Terkait dengan capaian tersebut, kami terus mendorong seluruh jajaran dan para satuan kerja agar melakukan percepatan vaksin sampai 100 persen untuk dosis pertama, kedua dan ketiga dengan prioritas lansia,”

Kapolri berharap, melalui strategi percepatan vaksinasi seperti door to door bisa meningkatkan akselerasi vaksinasi nasional agar masyarakat semakin terlindungi dari bahaya penyebaran virus Covid-19.

“Jika semuanya dilakukan dengan baik, maka ini bisa menjadi cara atau pencegahan terjadinya transisi penularan virus Covid-19 khususnya varian baru yakni Omicron,” tukas Jenderal Polisi Sigit.(Wati)

JIB | Kupang – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menyoroti permasalahan dana pemerintah daerah (Pemda) yang tersimpan di Bank dan menumpuk hingga akhir tahun.

Fatoni menerangkan, dana Pemda yang ditempatkan di Bank bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. “Dana milik Pemda yang ada di Bank adalah uang kas yang penempatannya pada rekening Kas Umum Daerah dan ditempatkan pada BPD atau Bank Persepsi. Jadi bukan uang Pemda yang diambil dan kemudian disimpan di Bank untuk dapat keuntungan,” tegasnya secara daring saat menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2022 di Kupang, Rabu (16/2/2022).

Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring dan luring, dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Provinsi NTT, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerqh (BPKAD) provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntasi pada BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penempatan uang kas pada Bank umum tidak boleh mengganggu likuiditas daerah. “Dana tersebut tidak boleh mengganggu likuiditas. Sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk kebutuhan pengeluaran daerah, antara lain untuk pembiayaan pembangunan, pengeluaran rutin, biaya pelayanan dan keperluan lainnya,” tegas Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga menyampaikan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting, dan perlu dilakukan secara periodik. Paling tidak dilakukan selama 3 kali dalam satu tahun. “Rapat koordinasi semacam ini harus dimanfaatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk duduk bersama mencari solusi atas sejumlah permasalahan yang ada, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (Prabu)

JIB | Balikpapan – Indonesian Youth Community Network (IYCN) mengelar Seminar Nasional yang bertemakan “Membangun Indonesia Dari Nusantara” bertempat di Ballroom, Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (15/2/22).

Ketua Umum IYCN, Fadli Rumakefing menuturkan beberapa poin di antara pasal – pasal penting pada UU IKN yang menyebutkan bahwa berfungsi sebagai ibu kota NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional (Pasal 5 UU IKN).
Selain daripada itu disebutkan juga dalam Pasal 8 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara, Ujarnya.

Pasang surut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mulai dari kepemimpinan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo telah melahirkan satu produk hukum yang menjadi kerangka acuan penyelenggaraan IKN.
Diharapkan dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) yang di berinama Nusantara ini dapat merumuskan pembangunan Indonesia yang berkeadilan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya mengeser mindset Jawa sentris menjadi Indonesia sentris tetapi juga pembangunan dari Jawa sentris menjadi pembangunan Indonesia sentris, Tutur Fadli dalam penyampaian sambutannya.

Muhammad Fadli Hanafi dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini dilandasi beberapa tujuan utama sejak digulirkannya pada tahun 2019 yang lalu diantaranya mencakup;

a). mengurangi beban Provinsi DKI Jakarta dan wilayah penyangganya di Jabotabek; b). mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; c). mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris; d). memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila; e). meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif; dan memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Diakhir pemaparan materinya Muhammad Fadli Hanafi yang juga Sekretaris Jenderal IYCN memberikan beberapa poin rekomendasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara diantaranya:

a). Tinjauan pada tepat/tidaknya timing pemindahan IKN didasarkan pada analisis historis jangka panjang; b). Investasi besar jangka panjang harus lebih dialokasikan pada tantangan utama berupa melambatnya kinerja sector bernilai tambah (manufaktur), menurunnya employment rate, tingginya potensi dependency ratio, “pekerjaan rumah” atas peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong peningkatan kinerja UMKM (penciptaan ekosistem bisnis), c). optimisasi penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dalam jangka panjang, Tegasnya. (Prabu)