JIB | Kabupaten Bekasi- DPRD Kabupaten Bekasi sidak pencemaran limbah yang mengakibatkan kali dipermukiman warga Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara hitam.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Hm Bn Holik Qodratullah mengatakan pertemuan kali ini pihaknya bersama developer perumahan Grand City Cikarang mencoba untuk mengakomodir apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat.
“Hal ini menyangkut kebutuhan air untuk masyarakat Perumahan GCC dan hasil kesepakatan bersama yaitu pihak PDAM memberikan konmpensasi selama 3 bulan kedepan,” ucapnya.
Kemudian, kata dia, langkah selanjutnya PDAM akan memperbaiki sarana air sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Ia juga mengaku hal Ini adanya laporan dari masyarakat soal air yang menghitam karena limbah.
“Saya menghimbau kepada masyarakat GCC agar bersabar karena persoalan ini sedang ditangani dan dalam tahapan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat,” kata dia.
Holik berharap pihak PDAM agar bisa berkomitmen dalam kesepakatan yang sudah ditentukan. Karena DPRD terjun langsung atas dasar aspirasi dari masyarakat.
JIB | Kabupaten Bekasi – Gerakan Peduli Masyarakat Bekasi (GPMB) melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Bupati Bekasi, Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, serta Kementerian Dalam Negeri Senin (30/8/2021).
Dalam aksinya Massa aksi meminta PJ Bupati Bekasi segera diberhentikan, karena kami menduga adanya hal-hal yang tidak sesuai aturan akan adanya PJ Bupati Bekasi.
Wakil Ketua Gerakan Peduli Masyarakat Bekasi (GPMB), Rudi Istiawan di hadapan awak media menyampaikan gerakan aksi yang di lakukan GPMB hari ini dengan melakukan aksi damai di 3 lokasi, aksi kami lakukan di depan Kantor Bupati Bekasi.
“Kemudian kami longmarch ke depan Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, untuk menyampaikan tuntutan aspirasi kami terkait kejanggalan-kejanggalan terkait diangkatnya PJ Bupati Bekasi”terangnya.
Rudi Juga menegaskan ngga sampai di sini aksi kita, akan tetapi kami lanjutkan di Kantor Kemendagri di Jakarta, dan kami menuntut agar Wakil Bupati Bekasi segera dilantik, karena kami merasa produk hukum dan hasil Paripurna pada tanggal 18 Maret 2020 lalu tentang pemilihan Wakil Bupati Bekasi harus ditaati.
“Masyarakat Kabupaten Bekasi butuh pemimpin depinitif yang bukan hasil rekayasa politis, Jangan lagi pakai PJ Bupati. karena kami menduga ada hal-hal yg tidak sesuai aturan ada PJ Bupati di Kabupaten Bekasi.” beber Rudi.
Di kantor kemendagri Massa aksi menyampaikan tuntutan kepada Kementerian Dalam Negeri agar segera melantik H. Ahmad Marzuki sebagai Wakil Bupati, Karena kami merasa produk hukum dan hasil paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tgl 18 Maret 2020 tentang pemilihan wakil bupati yang telah di tetapkan oleh DPRD Bekasi beberapa waktu lalu. (Dede)
JIB | Kabupaten Bekasi – Warga Desa Sirna Jaya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, khususnya warga Blok F perumahan Kota Serang Baru (KSB) melakukan aksi demo damai menolak penggunaan ruko diwilayahnya yang dijadikan tempat ibadah umat Kristiani tanpa ijin (Ilegal). Minggu, (29/08/2021).
Aksi demo damai puluhan warga yang mengelar spanduk bertuliskan, “Warga Desa Sirna Jaya, khususnya warga perumahan KSB Blok F, Menolak Adanya Penggunaan Tempat Ibadat Yang Belum Memiliki Ijin/Ilegal”. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Serang Baru, yang dipimpin langsung oleh Ipda. Rianto, Kanit Binmas dan Sertu Agustiar, Babinsa Desa Sirna Jaya dari Koramil 12. Serang Baru.
Menurut Darma, ketua RW 007, Desa Sirna Jaya, mengatakan pada prinsipnya kita warga blok F tidak pernah melarang warga untuk melakukan ibadah, namun dalam penggunaan suatu tempat untuk beribadah ada mekanismenya yang harus di tempuh.
“Dalam hal ini teman-teman dari pihak jemaat HKBP belum ada izin untuk menggunakan tempat tersebut sebagai ahli fungsi ruko ini yang sebenarnya kita pertanyakan,” terang Darman.
Masih kata, Darman kita dari Masyarakat atau warga sudah menempuh langkah sampai ke Bupati terakhir tanggal 6 April 2021 namun sampai hari ini belum ada jawaban dari pihak pihak terkait akan ke mana dan bagaiman ini ? Apakah di izinkan atau tidak, namun pihak HKBP masih melaksana kegiatan ibadah dan setelah kita kroscek secara aktual yang beribadah menggunakan tempat ini.
“Bukaya hanya warga Desa Sirnajaya saja ada juga warga Desa Sukaragam dan Desa Wibawa Mulya, jika hendak mengunakan tempat ibadah terlebih dahulu mengurus perizinan sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Demikian pula pendirian tempat ibadah, harus mendapatkan persetujuan mayoritas warga sekitar sehingga dikeluarkan izin oleh instansi terkait.” Jelas Darman dengan tersenyum.
Hal ini Kata Darman, saya sebagai ketua RW kembalikan pungsi bangunan tersebut dan teman-teman warga Blok F perum KSB tidak melarang umat melakukan ibadat, namun, tempuh terlebih dahulu perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tempat terpisah Salam perwakilan dari Desa Sirnajaya mengatakan warga mempertanyakan legalitas tempat ibadah, kepada pemerintahan Desa Sirnajaya, ya kami tidak bisa jawab kepada masyarakat bahwa berkasnya langsung naik ke Pemda. belum ada keputusan yang jelas dari Pemda, ya saya mau jawab apa.
“Pihak Desa sudah berapa kali mengudang dari pihak HKBP dan pihak warga, untuk mencari solusi, terakhir pada tanggal 6 April 2021. Bupati pernah menjanjikan bahwa ada tanah di belakang Kapolres 5000 meter untuk tempat ibadah, sampai sekarang belum ada kabarnya lagi ,”terang salam.
Kanit Binmas Ipda. Rianto yang memimpin pengaman dilokasi menghimbau kepada warga yang melakukan demo agar senantiasa menjaga ketertiban umum, kami dari Polsek Serang Baru.
“kami dari pihak kepolisian hadir guna menjaga dan mengamankan jalannya aksi demo warga. Alhamdulilah demo berjalan dengan tertib dan damai”. Pungkas Rianto.
Sementara itu, Sirait, perwakilan jemaat HKBP saat di wawancara awak media menjelasakan, Kami semua yang melaksanakan ibadat disini adalah warga perum KSB. Kami sebagai umat beragama pastinya butuh tempat untuk melaksanakan ibadat.
“Berbagai upaya sudah kami tempuh guna bisa melakukan ibadat ditempat ini, namum belum juga menemui titik temu. Kami juga siap bermusyawarah kembali dengan warga, demi ketentraman Umat beragama”. Harap Sirait. (Dede)
JIB | Bandung- Ketua Umum Gema Airlangga Febryan Adhitya terpilih di Kongres ke- III Gema Airlangga ,Selasa (24/08/2021) di Lembang Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Beliau langsung menjadi ketua umum defenitif melalui Surat Keputusan, Beberapa Waktu Yang Lalu.
Sementara itu,Ketua Umum terpilih Febryan Adhitya ,Kamis (26/08/2021) langsung memulai hari pertama bekerja sebagai Ketua Umum dan langsung mangadakan rapat kordinasi pengurus untuk mengetahui seperti apa kepengurusan Gema Airlangga.Skala prioritas adalah pembenahan struktur organisasi kepengurusan maka ketua umum berharap agar lancar dalam proses kerja sesuai dengan rapat pengurus bahwa Untuk memulai 100 hari kedepan, Ketua Umum Febryan Adhitya langsung memimpin rapat dan membuat beberapa program kerja Gema Airlangga kedepan.
Jadi,Ketua Umum Febryan Adhitya, SE, M.Sn yang di dampingi Wakil Ketua Umum Donal Parningotan Tambunan, SE, Sekretaris Umum, Didit Sandra, A.Md, Bendahara Umum ,Endang Kosasih,Wakil Bendahara Euis Kurnia Nurkholis dan Ketua Bidang OKK ( Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi ) , Zaini Adi Susanto,S.KOM.dan para pengurus yang hadir pada kesempatan rapat di Kab.Bandung Barat.
Dalam rapat yang di pimpin langsung oleh ketua umum terpilih Febryan Adhitya berbicara dengan tegas agar kedepan program ekonomi kerakyatan berbasis kearifan kokal, bina usaha UMKM dan usaha Wisata Kuliner ini merupakan program utama Gema Airlangga yang harus di jalankan dan Sehingga program ini wajib bersentuhan langsung dengan masyarakat, Kalau program ini sudah berjalan maka akan di awasi langsung di lapangan oleh pengawas yang sudah di tugaskan dari Gema Airlangga,”. tegas Ketum Febryan Adhitya
lanjutnya,Program yang di bangun oleh Ketua Umum Gema Airlangga ini, Sangat memungkinkan untuk berjalan dengan baik bila di kelola oleh managemen usaha profesional Karena di dalam program tersebut adalah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia, tinggal bagai mana menata pola pelaksaan dan sistimnya saja. mengenai sumberdana, Ketua Umum menyampaikan kalau WCN FOUNDATION yang juga tengah gencar melakukan program ekonomi kerakyatan dan kini Gema Airlangga sudah resmi bermitra dengan WCN Foundation sebagai sumber dana dari program tersebut.
Jadi,Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa yang di lakukan oleh Ketua Umum Gema Airlangga, walau baru terpilih ,Selasa, (24/08/2021) kemarin, namun tawaran kerja sama sudah pada berdatangan dari berbagai kalangan organisasi, baik itu organisasi Masyarakat maupun organisasi profesi keartisan seperti RUMAH KREATIF TRANGI 9 yang di nakhodai oleh Ketum TEDDY PRANGI.
Hal ini sampaikan Ketua Umum dalam rapat koordinasi organisasi Gema Airlangga bersama para pengurus semua bidang yang ada dalam struktur hadir dalam rapat.
Sehingga dengan sangat mudah Ketua umum untuk mengambil suatu keputusan melalui musyawarah mufakat yang merupakan budaya sosok Febryan Adhitya dalam memimpin rapat.
Menurut Sekretaris Umum Gema Airlangga Didit Sandra , A.Md sangat menginginkan setiap program yang digulirkan terbuka untuk umum. Sebagai bentuk transparansi dalam setiap kegiatan. Hal ini pula yang jadi perhatian dalam rakor tersebut.
Jangan sampai juga nanti para kepala bidang yang ada dalam struktur sudah bekerja, tapi karena kesalahan teknis yang belum terkoordinasi jadi dianggap tak bisa bekerja,” tegas Sekretaris Umum Didit Sandra
Dibagian yang sama,Wakil Ketua Umum Donal Parningotan Tambunan, S.E bahwa dalam program 100 hari kerja Ketua Umum Febryan Adhitya, terdapat tujuh program prioritas dan 28 kegiatan. Tujuh program prioritas tersebut meliputi Bidang Ekonomi Kerakyatan, Bina Usaha UMKM, Bina Tani, Nelayan dan Peternakan, Penerapan Sandang Pangan dan Papan, Bina pelaku usaha kerajinan dan Usaha wisata Kuliner, kesehatan, pendidikan dan Pelatihan. oleh karena itu sangat di harapkan untuk semua Bidang yang terkai dalam program tersebut dapat berkoordinasi dengan Ketua Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi Zaini Adi Susanto, S. KOM,” tegas Wakil Ketua Umum Gema Airlangga Donal Parningotan Tambunan, S.E dalam rapat pengurus organisasi Gema.Airlangga di Lembang,Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, terkait program 100 hari kerja, Febryan Adhitya telah menyampaikan secara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan beberapa pengusaha yang hadir pada acara kongres III Gema Airlangga beberapa saat setelah Surat Keputusan di serahkan selaku Ketua Umum terpilih dan difinitif.
Tujuan kami adalah menjadikan masyarakat sejatera melalui ekonomi kerakyatan berbasis kearipan lokal serta bina usaha UMKM dan bina usaha wisata kuliner,”pungkasnya. (ang)
JIB | Jakarta,- Ketua Umum DPP Lembaga Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana (PUSBAKUM SAW) (Muh. Reza Putra), menyatakan bahwa Lembaga yang di nahkodainya akan melakukan Pendampingan Hukum terhadap 75 (tujuh puluh lima) Pekerja Kontrak Indo Farma yang diwakili oleh enam orang, dalam memperjuangkan hak-hak-hak ketenagakerjaan kepada Perusahaan BUMN Indo Farma, tempat para pekerja kontrak tersebut bekerja. Dalam hal ini Reza menyampaikan akan melakukan Perundingan dan Mediasi Para Pekerja dengan Pihak Perusahaan.
Para Pekerja tersebut menyampaikan kepada Reza, bahwa kasus mereka terjadi bermula pada Desember Tahun 2012, Para Pekerja di Putus Kontrak sebelum habis masa kerjanya oleh pihak Perusahaan tanpa adanya kesalahan maupun Surat Peringatan.
Tujuh puluh lima pekerja kontrak tersebut meminta pendampingan dan bantuan hukum kepada PUSBAKUM SAW dalam memperjuangkan dan membela hak-hak ketenagakerjaan mereka kepada Pihak Perusahaan Indofarma.
Langkah hukum yang pertama yang akan dilakukan oleh PUSBAKUM SAW adalah dengan mengundang Pihak Perusahaan untuk melakukan Perundingan dan Mediasi antara Para Pekerja dengan Perusahaan. Apabila dua atau tiga kali tidak menemukan solusi, maka akan ditindaklanjuti kepada Dinas Tenaga Kerja, ungkap Reza, dibilangan daerah Tambun.
PUSBAKUM SAW akan selalu fokus mendampingi dan bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak pekerja yang berhadapan dengan korporasi. PUSBAKUM SAW kata Reza,akan selalu berkomitmen menerima permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dan membantu pencari keadilan dalam penegakan hukum. (End)
JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) bekerjasama dengan Paguyuban Abang Mpok Kabupaten Bekasi, menggelar perhelatan Pemilihan Abang Mpok Kabupaten Bekasi Tahun 2021. Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, hadir membuka secara langsung malam Final Pemilihan Abang Mpok Tahun 2021 yang digelar dengan protokol kesehatan ketat, di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (27/8) malam.
Istri Pj. Bupati Bekasi, Ny. Hj. Ria Dani Ramdan juga tampak hadir, beserta unsur Forkopimda mulai dari Dandim 0509 Letkol Kav. Tofan Tri Anggoro, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qodratulloh, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas, dan Perwakilan dari Pengadilan Negeri Cikarang serta jajaran Disbudpora.
Dalam sambutannya, Dani Ramdan menyampaikan beberapa pesan kepada para Finalis Abang Mpok Tahun 2021 agar dapat menginspirasi anak- anak muda untuk berprestasi dalam hal kepedulian sosial, kecerdasan, serta inovasi.
“Ampok yang terpilih di tahun ini, terpilih dari situasi yang istimewa yakni dalam pandemi Covid-19. Untuk itu, Ampok harus punya warna yang berbeda, dan harus bisa menjadi contoh pemuda serta mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, dan menjadi problem solver terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini,” ujar Pj. Bupati.
Selain itu, Pj.Bupati Dani mengatakan, pemilihan Abang Mpok Kabupaten Bekasi adalah upaya untuk menjaring Ampok yang mempunyai performa terbaik, yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab, bertekad bulat dan pantang menyerah.
Dirinya juga berharap, dalam ajang pemilihan Ampok tahun ini, bukan hanya sekedar ajang kontes kecantikan, ketampanan dan pencarian bakat biasa, tetapi ampok juga dituntut menjadi duta Covid-19, duta pariwisata, duta budaya, duta lingkungan hidup, duta pendidikan, dan duta anti narkoba.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, Ampok juga harus memiliki tiga aspek utama yang diharapkan bisa mendukung aktivitas dalam mengemban tugasnya nanti.Tiga aspek yang harus dikuasai yakni 3B yang meliputi Brain, Beauty, Behaviour, yang dapat diteladani sehingga dapat betul-betul menjadi yang terbaik, dan terpilih menjadi Ampok kebanggaan Kabupaten Bekasi tahun ini.
“Brain sendiri meliputi kecerdasan, intelektualitas, pengetahuan, dan daya nalar, keindahan dan tingkah laku,” ucapnya.
Berikut nama-nama pemenang Ampok Tahun 2021 :
Pinilih Ampok Tahun 2021 : Ghazian Hafizhuddin dari Tambun Selatan. Raysha Titania A dari Tambun Selatan.
Wakil 1 : Rian Elfries Panjaitan dari Cikarang Pusat. Ismi Nadhilah Tambun Selatan.
Wakil 2 : Richard Nico L dari Cibitung. Nanda Shalsyabilla Putri dari Tambun Selatan.
Harapan 1 : Adi Bunawan dari Sukakarya Varas Devita Lola cibitung
Harapan II : Adies Robby Mahaputra dari Tambun Selatan. Mefita Indah Nursari dari Tambun Utara.
Pemenang kategori Duta Covid-19 2021 : M. Rizki Januar Riyanto dari Cikarang Pusat.
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan melakukan kunjungan ke Kecamatan Muaragembong, pada Sabtu, 21 Agustus 2021.
JIB | MUARAGEMBONG – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan melakukan kunjungan ke Kecamatan Muaragembong, pada Sabtu, 21 Agustus 2021.
Dalam kunjungan pertamanya di wilayah pesisir utara Kabupaten Bekasi itu, Dani Ramdan didampingi pejabat terkait, meninjau rencana lokasi pembangunan Jalan Utara Muaragembong sepanjang 40 km di Kampung Muarajaya Desa Pantaimekar.
Pj Bupati Bekasi juga mengunjungi hutan mangrove dan rumah warga yang terdampak abrasi di Desa Pantaimekar serta meninjau Kawasan Konservasi Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Desa Pantai Bahagia. Lutung Jawa merupakan satwa endemik Indonesia yang terancam punah dan dilindungi undang-undang.
Selain melihat berbagai upaya perbaikan lingkungan yang tengah dilakukan, Dani juga sempat melakukan dialog langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, permasalahan di Muaragembong memang sangat kompleks. Namun pada intinya bermuara pada permasalahan status lahan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011, sebagian besar area yang ditempati penduduk untuk bermukim dan berbudidaya saat ini merupakan kawasan lindung.
“Karena itu kunci penyelesaian masalah di sana adalah penyesuaian RTRW Kabupaten Bekasi. Namun prosesnya bisa memakan waktu dan prosedur yang panjang, karena hampir semua kewenangan perubahan pemanfaatan ruangnya merupakan kewenangan berbagai instansi pusat,” jelasnya.
Dani menjelaskan, Pemkab Bekasi untuk jangka pendek ini akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi pusat pemegang otoritas wilayah kehutanan, seperti Perhutani dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan serta BBWS Citarum dan Ciliwung, yang memiliki ororitas pengelolaan daerah aliran sungai, untuk bisa diijinkan melakukan intervensi program dan infrastruktur dasar.
“Meskipun penyesuaian rencana pemanfaatan ruangnya masih sedang berproses,” ujarnya.
Dani menyebutkan, langkah strategis lainnya, tahun ini Kecamatan Muara Gembong akan menjadi percontohan implementasi program “Data Desa Presisi” yang akan menjadi embrio pengembangan Big Data Desa Kabupaten Bekasi.
“Big Data ini akan menjadi basis data dalam penyusunan kebijakan pembangunan yg lebih komprehensif, ilmiah dan akuntabel,” tandasnya. (END)
JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) kembali meluncurkan aplikasi Bekasi Nyambung Bae (Bebunge) dengan fitur layanan yang lebih lengkap.
Salah satunya adalah fitur Layanan Publik “Masuk Masjid”, yang bisa digunakan untuk mendapat nomor antrian sholat Jumat di Masjid Nurul Hikmah Komplek Pemda Kabupaten Bekasi.
Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam mengatakan, meski kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi sudah menurun, namun pemerintah masih membatasi jumlah jamaah sholat Jumat sebanyak 50 persen dari kapasitas masjid.
Karena itu, untuk menjaga agar pelaksanaan sholat sesuai dengan protokol kesehatan, masyarakat yang akan menunaikan Sholat Jumat di Masjid Nurul Hikmah, dipersilahkan mengambil nomor antrian melalui aplikasi Bebunge.
“Masyarakat yang akan mengikuti sholat Jumat di Masjid Nurul Hikmah Pemda, dipersilahkan mendaftar melalui aplikasi Bebunge yang bisa di-download melalui playstore,” kata Jaoharul Alam, Kamis (26/08/21).
Setelah mendownload aplikasi Bebunge, pilih menu “Layanan Publik” kemudian klik menu “Masuk Masjid”.
“Selanjutnya kita akan diarahkan ke antrian Sholat Jumat dengan cara menekan tombol “Ambil Gambar” dan pilih “Kamera” untuk mengambil gambar diri pada saat itu,” terangnya.
Kemudian ijinkan browser untuk mengakses kamera anda untuk mengambil gambar. “Setelah mendapat Nomor Antrian, screenshot layar HP sebagai bukti kita sudah datang ke masjid,” kata Jaoharul Alam.
Kepala Diskominfosantik menyebutkan, selain memuat fitur layanan publik masuk masjid, aplikasi Bebunge juga dilengkapi dengan menu lainnya, seperti pengaduan masyarakat, e-government, profil bekasi, Informasi terkini Pemkab Bekasi dan layanan publik yang memuat banyak informasi.
Adapun menu yang ditampilkan diantaranya Update Covid-19 Kabupaten Bekasi, LPSE, Perpustakaan Digital, info CSR dan menu lain yang bermanfaat.
“Ke depan, Diskominfosantik akan terus mengembangkan aplikasi Bebunge agar lebih baik dan tentunya dengan fitur yg lebih lengkap, khususnya mengenai pelayanan publik, diseminasi informasi maupun pengaduan masyarakat,” terangnya. (Aang)
JIB | Tapanuli Selatan,- Pada tahun 2012 di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan ada pembebasan lahan untuk Kepentingan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sipirok Marancar Batang Toru (PLTA SIMARBORU) yang di Motorin PT. North Sumatera Hydro Energi (PT. NSHE), dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Membentuk Tim dengan nama “Tim Fasilitator Pembebasan Lahan” yang diketuai oleh Ali Syahrudin, Sekretaris Suaib Harianja dan Bendahara Ilhamuddin Nasution.
Dan Raja Luat selaku Pemangku adat di wilayah Sipirok, Marancar, dan Batangtoru (SIMARBORU) seharusnya mendapat pago-pago sebagai bentuk penghargaan atau Representasi rasa terima kasih pendatang yang masuk ke wilayahnya. Dalam Hal ini PT. NSHE berinvestasi di Bumi Dalihan Na Tolu yang semestinya memberikan kompensasi Pago-Pago kepada Raja Luat selaku Pemangku Adat di wilayah SIMARBORU, sebagai bentuk penghargaan atau Representasi rasa terima kasih PT. NSHE kepada Raja Luat.
Ini merupakan adat istiadat yang berlaku di Bumi Dalihan Na Tolu, Bahasa Pago-Pago merupakan Bahasa Adat yang masih dijunjung Tinggi dan diakui di Bumi Dalihan Na Tolu. Dengan diikut sertakan dan adanya dukungan dari Para Raja Luat di wilayah SIMARBORU sehingga masyarakat mau memberikan lahan mereka untuk Kepentingan Pembangunan PLTA SIMARBORU Oleh PT. NSHE
Dari Desas-Desus yang beredar dikalangan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Tim media Jurnalis Jurnal Indonesia Baru berkunjung ke Bagas Godang Sipenggeng untuk memperoleh Informasi lebih lanjut dari Masyarakat sekitar dan Raja Luat Bagas Godang Sipenggeng, yang lebih dikenal dengan nama Sutan Barumun Naposo Drs. Darma Bakti Siregar atau dengan nama panggilan COKY SIREGAR.
Informasi yang di dapat dari tim media Jurnalis Jurnal Indonesia Baru di masyarakat bahwa harga pembebasan lahan yang ditawarkan oleh Tim Fasilitator Pembebasan Lahan berpariasi antara Rp.4.000,- sampai dengan Rp.10.000,- /meter tergantung kondisi lahan masyarakat tersebut.
Namun setelah proses pembebasan lahan selesai, Raja Luat yang dalam hal ini yakni Sutan Barumun Naposo Drs. Darma Bakti Siregar atau dengan nama panggilan COKY SIREGAR tidak juga mendapatkan kompensasi pago-pago yang dijanjikan oleh Tim Fasilitator Pembebasan Lahan, sehingga Raja Luat merasa sangat dirugikan atas ulah Tim Fasilitator Pembebasan Lahan tersebut.
Coky Siregar mengatakan Kepada Jurnalis Jurnal Indonesia Baru, “Bahwa Sampai detik ini saya (Coky Siregar) belum menerima sepersenpun kompensasi Pago-Pago dari Tim Fasilitator Pembebasan Lahan maupun dari PT.NSHE. Padahal kompensasi Pago-Pago itu saya sampaikan kepada masyarakat.
“Untuk kepentingan kampung kita tapi sampai sekarang kompensasi Pago-Pago itu belum ada saya terima dan ini menimbulkan kecurigaan masyakat kepada saya, ini merugikan saya dan mereka harus bayar atas kerugian yang saya tanggung”.Jelas, Coky Siregar kepada media Jurnal Indonesia Baru, Kamis (26/08/2021).
Selanjutnya Coky Siregar menjelaskan, “Saya pernah dikasih Ilhamuddin Nasution (selaku bendahara Tim Fasilitator Pembebasan Lahan) kompensasi sejumlah 5 juta pakai kwitansi, diberikannya (Ilhamuddin Nasution) di Kantin Hotel Natama Sitamiang dan kompensasi tersebut diperuntukkan untuk acara pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.
“Agar Pembebasan lahan ini sukses, istilahnya uang kopi, dan itu keluar mulut Ilhamuddin sendiri yang mengatakan kepada saya ini bukan kompensasi Pago-Pago, sebesar 5 juta bisa buat apa untuk kampung ini?” ungkap Raja luat dengan senyum tipisnya.
Terkait biaya pembebasan lahan yang di gelontorkan PT. NSHE kepada masyarakat, Raja Luat mengatakan, “Hal ini saya ketahui setelah saya menghadiri undangan PT.NSHE di Jakarta tempo hari, dan bertemu dengan Sekjend Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi Ronald Harahap, ternyata data pembebasan lahan itu sudah ada sama dia (Ronald Harahap) sejak tahun 2016.
“Inilah awal mulanya kasus ini kita buka ke publik dan saya mendukung Lembaga Pemberantas Korupsi untuk membuka kasus ini agar terang benderang apa yang di lakukan oleh Tim Fasilitator Pembebasan Lahan” Sesalnya.
Masih kata Raja Luat. Siapa saja yang bermain curang dalam pembebasan lahan ini, akan kita berikan sanksi sosial, dugaan kita tidak sekedar memakan kompensasi masyarakat tapi telah melakukan penipuan publik terkhusus terhadap adat yang masih dijunjung tinggi di Bumi Dalihan Na Tolu ini, tentu saja ini diluar Hukum Negara, ini Bumi Dalihan Na Tolu masih kuat disini adat istiadat.
Tempat terpisah Muhammad Bahri Harahap selaku ketua umum Lembaga Pemberantas Korupsi juga mengatakan janganlah pernah memakan yang bukan hak kita, dan selalulah menepati janji yang telah dijanjikan, apalagi meremehkan adat istiadat yang sudah turun temurun.
“Dalam bahasa pun sudah di jelaskan bahwa Harimau mati meninggalkan Belang, Manusia mati meninggalkan nama, dan saya berharap kepada Tim Fasilitator Pembebasan Lahan agar selalu menepati janjinya, apalagi mengingkari yang sudah di sepakati” Jelasnya. (Biro Sumatera Selatan)
JIB | Jakarta- Gema Airlangga sebagai Salah Satu organisasi Yang berbasis ekonomi kerakyatan baru saja menggelar kongres ke 3 di Kota Kembang Bandung Jawa Barat, Rabu (24-08-2021)
Febryan Aditya Ketua umum PADMI ditunjuk dan dipercayakan untuk Menjadi Ketua umum GEMA AIRLANGGA, pria Asli Bugis Bone Yang banyak pegang organisasi organisasi Nasional di Jakarta
Siap menerima tanggung jawab dan Amanah Ini untuk Rakyat Indonesia Terima Kasih untuk seluruh Masyarakat Indonesia Khususnya Keluarga Besar Gerakan Muda Airlangga atas Kepercayaannya kepada saya.
Untuk mempercayakan saya menjabat Sebagai Ketua Umum GEMA AIRLANGGA terlihat dalam kongres yang di adakan di Bandung ,Rabu, 24 Agustus kemarin.
Jadi,GEMA AIRLANGGA ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang saat ini berjalan dengan Program Ekonomi Kerakyatan berbasis lokal dan Bina usaha UKM Terkait program pemerintah untuk pemulihan ekonomi Nasional
Lanjutnya,GEMA AIRLANGGA sebagai organisasi berbasis ekonomi kerakyatan , kedepannya Akan melakukan terobosan terobosan strategis untuk pemberdayaan UKM , ungkap Bang Rian panggilan Akrab Ketua umum PASFI saat dikonfirmasi oleh awak media Via WhatsApp pribadinya ,
Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar , GEMA AIRLANGGA dan seluruh masyarakat Indonesia Atas Amanah yang diberikan , Semoga Bisa bersinergi dengan elemen- elemen organisasi pemerintah dan masyarakat “pungkasnya. (D2)
