JIB | Jakarta,- Ketua SETARA Institute, Hendardi menganggap tindakan tegas terhadap terduga teroris dibenarkan bilamana mereka mengancam keselamatan warga.

“Demi melindungi kepentingan publik dan keselamatan warga, tindakan polisional yang terukur dan akuntabel, untuk melumpuhkan teroris dan jaringannya dibenarkan, (permissible) dalam perpsektif hukum dan hak asasi manusia,” ujar Hendardi dalam keterangan tulis yang diterima redaksi strategi.id, Kamis (1/3/21).

Setelah teror bom di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021, pelaku terorisme _lone wolf_ (tindakan sendirian) berusaha menyerang Mabes Polri, namun berhasil dilumpuhkan oleh aparat.

_Lone wolf_ merupakan strategi mutakhir di kalangan kelompok dan jaringan teroris. Strategi tersebut memungkinkan siapa saja menjadi aktor teroris.

Dua peristiwa teror terakhir di Makassar dan di Jakarta menunjukkan bahwa kelompok pengusung ideologi teror masih eksis di Indonesia, termasuk dengan menggunakan strategi _lone wolf_.

Namun, kata dia saat ini masih banyak upaya penyesatan publik yang menganggap bahwa tindakan tegas terhadap terduga teroris olah aparat, utamanya yang terjadi baru-baru ini, yakni penembakan polisi terhadap ZA yang menyerang Kompleks Mabes Polri, Rabu (31/3/2021), dianggap tidak patut.

Menurutnya narasi itu justru kontra produktif dengan semangat pemberantasan terorisme.

“Hal itu jelas menjadi kampanye distortif atas kinerja pemberantasan terorisme di satu sisi, dan semakin memperluas ruang radikalisasi publik dan memperkuat sikap permisif warga, di sisi lain,” katanya.

Padahal, menurut Hendardi ruang-ruang publik yang toleran terhadap intoleransi dan radikalisme merupakan lahan subur yang memicu tumbuhnya ideologi ekestremis

Terakhir, terorisme merupakan musuh bersama. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya dan dukungan bersama jelas dibutuhkan.
Penanganan terorisme, mulai dari pencegahan hingga penindakan yang bersifat terukur dan akuntabel, harus dilakukan secara simultan untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negara.

Masyarakat mesti berpartisipasi dalam pencegahan dan aparatur negara harus melakukan tindakan hukum yang akuntabel dan terukur dalam bentuk penindakan.

“Sinergi demikian akan membentuk imunitas kolektif dari penyebaran terorisme melalui saluran apapun, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti media sosial dan internet,” ujar Hendardi (red)

JIB |™Kabupaten Bekasi- Kabupaten Bekasi- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberantas Korupsi ( DPC LPK) Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah pertanyakan transparanan anggaran Covid 19 yang digolontorkan oleh pemerintah pusat.

Diketahui anggaran mencapai kurang lebih Rp. 240 Miliar itu tidak transparan, artinya pemerintah sudah kangkangi undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Bisa dilihat untuk web resmi perincian anggaran Covid 19 saja tidak ada. Padahal dalam dana itu sudah dianggarkan untuk pembuatan web,” ucapnya.

Ia menduga anggaran Covid 19 di Kabupaten Bekasi dikorupsi, sebab hingga saat ini belum ada laporan realisasi anggaran yang dicantumkan dalam web resmi Covid 19 Kabupaten Bekasi.

“Dari sini kita bisa menduga bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata dia.

Menurut Asep dalam undang-undang tersebut menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap penegak hukum memeriksa anggaran Covid 19 Kabupaten Bekasi yang diduga bocor untuk kepentingan pribadi,” tegas Asep.

Kita mendesak para penguasa hukum agar segera menindaklanjuti kebocoran anggaran Covid 19 di Kabupaten Bekasi sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

“Maka jika tetap didiamkan hal ini dapat merugikan uang negara,” tandasnya (Bis).

JIB | Kabupaten Batubara,- Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberantas Korupsi (DPC-LPK) Kabupaten Batubara sangat menyayangkan Dinas PUPR Kabupaten Batubara tidak dapat membalas surat klarifikasi dan konfirmasi yang kami layangkan pada tanggal 12 Maret 2021 dengan nomor surat 04/DPC-LPk/BB/III/2021 dan langsung diterima saudara Eko seorang Satpol PP yang bertugas di Dinas PUPR kabupaten Batubara (12/03/2021).

“Dengan tidak dibalasnya surat klarifikasi dari kami, kuat dugaan kegiatan pengadaan 4 unit laptop dan 2 unit komputer dengan besaran anggaran 120.000.000,- Fiktif,” tegas Akhyar selaku ketua DPC LPK kabupaten Batubara.

Lanjut Akhyar Hal serupa terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Soundsystem untuk keperluan Rapat dengan besaran Anggaran 150.000.000,- besar dugaan kami kegiatan pengadaan tersebut FIKTIF karena sampai sekarang surat klarifikasi dan konfirmasi yang kami layangkan ke kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara belum ada jawaban.

“Logika berfikirnya sederhana, kalau kegiatan itu ada tidak susah untuk membalas surat klarifikasi dari kami, sudah dua minggu surat kami belum dibalas berarti dugaan pengadaan di dua instansi pemerintahan Kabupaten Batubara FIKTIF.” Ucap. Akhyar dengan Geram.

Masih kata Akhyar. Dan satu hal lagi, Etos kerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Batubara rendah terbukti bahwa mereka tidak mengamalkan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korp dan Kode etik PNS, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 10 ayat (c) “Memberikan Pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan Adil serta tidak Diskriminatif” dan Pasal 8 ayat ( c ) “Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas”.

“Dengan demikian maka kita Dari Lembaga Pemberantas Korupsi Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Batubara akan menindak lanjuti permasalahan ini ke Instansi terkait, kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Publik di Jakarta, kita akan Koordinasi Dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi diJakarta untuk menyurati Kementerian dalam negeri serta Badan Kepegawaian Negara agar memberi sanksi Administrasi atas kinerja Aparatur Sipil Negara di dua instansi pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Batubara.” Jelasnya.

Mengenai Kegiatan di Dua Instansi yang dugaan kita Fiktif akan kita laporkan ke Aparat Penegak Hukum. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi,– Heboh Bom Bunuh diri yang terjadi di Makassar, Itu semua merugikan masyarakat bukan hanya itu tetapi semua agama juga melarang bunuh diri apalagi tidak di benarkan di ajaran manapun terkait bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28/3/2021).

Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan masih aja banyak manusia yang zholim kepada sesamanya, ini membuat geram ketua lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi Asep Saepullah yang biasa sapa bang ayunk. Salah satu Alumni Pondok Pesantren Al-Muawanah Jombang.

Saat Awak Media diskusi dengan ketua LPK Kabupaten Bekasi di kantor di jalan walahir Karang Raharja Cikarang Utara, sangat geram sekali apa yang di lakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Dan kita jangan sampai terjerumus dan terjebak oleh perbuatan ini, dan mengadu dompakan agama.

“Saya sangat miris dan mengutuk keras kejadian bom bunuh diri ini, karena sangat merugikan pribadinya juga Masyarakat setempat yang tidak berdosa, dalam agama Islam pun tidak diajarkan seperti, Islam adalah Agama Rahmatan Lil Alamin.” Ucap. Asep kepada awak media.

Asep juga berharap kepada pihak kepolisian dan aparat yang berwenang bisa segera mengungkap latar belakang aksi bom bunuh Gereja Katedral Makassar pada Minggu. Bukan hanya itu, aparat juga bisa mengungkap tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam aksi keji ini.

Masih kata Asep,

Harapan kami sebagai Lembaga, kita umat Islam jangan sampai terprovokasi, marilah jaga kerukunan umat beragama, saling menghormati, menghargai dan jaga ras karena negara Indonesia adalah negara damai sentosa adil makmur, dan sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadhan” tutupnya. (Red)