JIB | Kabupaten Batubara,- Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberantas Korupsi (DPC-LPK) Kabupaten Batubara sangat menyayangkan Dinas PUPR Kabupaten Batubara tidak dapat membalas surat klarifikasi dan konfirmasi yang kami layangkan pada tanggal 12 Maret 2021 dengan nomor surat 04/DPC-LPk/BB/III/2021 dan langsung diterima saudara Eko seorang Satpol PP yang bertugas di Dinas PUPR kabupaten Batubara (12/03/2021).

“Dengan tidak dibalasnya surat klarifikasi dari kami, kuat dugaan kegiatan pengadaan 4 unit laptop dan 2 unit komputer dengan besaran anggaran 120.000.000,- Fiktif,” tegas Akhyar selaku ketua DPC LPK kabupaten Batubara.

Lanjut Akhyar Hal serupa terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Soundsystem untuk keperluan Rapat dengan besaran Anggaran 150.000.000,- besar dugaan kami kegiatan pengadaan tersebut FIKTIF karena sampai sekarang surat klarifikasi dan konfirmasi yang kami layangkan ke kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara belum ada jawaban.

“Logika berfikirnya sederhana, kalau kegiatan itu ada tidak susah untuk membalas surat klarifikasi dari kami, sudah dua minggu surat kami belum dibalas berarti dugaan pengadaan di dua instansi pemerintahan Kabupaten Batubara FIKTIF.” Ucap. Akhyar dengan Geram.

Masih kata Akhyar. Dan satu hal lagi, Etos kerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Batubara rendah terbukti bahwa mereka tidak mengamalkan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korp dan Kode etik PNS, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 10 ayat (c) “Memberikan Pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan Adil serta tidak Diskriminatif” dan Pasal 8 ayat ( c ) “Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas”.

“Dengan demikian maka kita Dari Lembaga Pemberantas Korupsi Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Batubara akan menindak lanjuti permasalahan ini ke Instansi terkait, kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Publik di Jakarta, kita akan Koordinasi Dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi diJakarta untuk menyurati Kementerian dalam negeri serta Badan Kepegawaian Negara agar memberi sanksi Administrasi atas kinerja Aparatur Sipil Negara di dua instansi pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Batubara.” Jelasnya.

Mengenai Kegiatan di Dua Instansi yang dugaan kita Fiktif akan kita laporkan ke Aparat Penegak Hukum. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi,– Heboh Bom Bunuh diri yang terjadi di Makassar, Itu semua merugikan masyarakat bukan hanya itu tetapi semua agama juga melarang bunuh diri apalagi tidak di benarkan di ajaran manapun terkait bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28/3/2021).

Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan masih aja banyak manusia yang zholim kepada sesamanya, ini membuat geram ketua lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi Asep Saepullah yang biasa sapa bang ayunk. Salah satu Alumni Pondok Pesantren Al-Muawanah Jombang.

Saat Awak Media diskusi dengan ketua LPK Kabupaten Bekasi di kantor di jalan walahir Karang Raharja Cikarang Utara, sangat geram sekali apa yang di lakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Dan kita jangan sampai terjerumus dan terjebak oleh perbuatan ini, dan mengadu dompakan agama.

“Saya sangat miris dan mengutuk keras kejadian bom bunuh diri ini, karena sangat merugikan pribadinya juga Masyarakat setempat yang tidak berdosa, dalam agama Islam pun tidak diajarkan seperti, Islam adalah Agama Rahmatan Lil Alamin.” Ucap. Asep kepada awak media.

Asep juga berharap kepada pihak kepolisian dan aparat yang berwenang bisa segera mengungkap latar belakang aksi bom bunuh Gereja Katedral Makassar pada Minggu. Bukan hanya itu, aparat juga bisa mengungkap tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam aksi keji ini.

Masih kata Asep,

Harapan kami sebagai Lembaga, kita umat Islam jangan sampai terprovokasi, marilah jaga kerukunan umat beragama, saling menghormati, menghargai dan jaga ras karena negara Indonesia adalah negara damai sentosa adil makmur, dan sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadhan” tutupnya. (Red)

JIB | JAKARTA,- Sebelumnya, Sekjend Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi (DPP LPK), Ronald Harahap mengirimkan Surat klarifikasi dan konfirmasi Nomor 18/SJ/DPP-LPK/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 kepada Dinas Perizinan/Penanaman Modal Kota Pematangsiantar sampai saat ini tidak ada ada jawaban dan dugaan DPP LPK ada kongkolingkong dengan restoran Panorama dan Graha Patuan Anggi Gold apa mungkin sudah memberikan Upeti sehingga berjalan mulus dan parahnya belum ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan restoran Panorama dan Graha Patuan Anggi Gold sudah beroperasional.

Adapun terkait izin usaha restoran Panorama dan Graha Patuan Anggi Gold yang di duga belum memiliki amdal dan di duga sudah keluar IMB ini sudah kangkangi undang undang yang berlaku. Kamis (25/03/2021).

Adapun izin kelayakan membangun bangunan. IMB diatur dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan tanah.

Dengan memiliki IMB pada sebuah bangunan, diharapkan tercipta keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Jika sebuah bangunan tidak dilengkapi IMB disebabkan kelalaian Anda, maka bisa terancam dibongkar oleh pemerintah setempat.

“Agus Salam Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar mengatakan saya akan membalas surat Sekjen DPP LPK apabila ada disposisi dari walikota, kata Ronald Sekjen DPP LPK menirukan apa yang disampaikan Ketua LPK DPC Kota Pematangsiantar” jelas Ronald Sekjen DPP LPK.

Ronald juga jika kalau memang ada perda walikota, berarti pak wali menghambat tujuan reformasi birokrasi dan melanggar kode etik aparatur negara yg tertuang dalam PP nomor 42 tahun 2004 Dan melanggar Undang-undang dasar 1945 pasal 28f dan undang-undang Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Terkait dengan hal ini kita akan pertanyakan sm Komisi Informasi Publik (KIP), sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Informasi publik.

“Kita akan tindak lanjuti ke Komisi Informasi Publik RI dijakarta agar Komisi Informasi Publik memanggil pihak terkait, Sesuai tugas dan fungsi Komisi Informasi Publik, kata Ketua LPK DPC Pematang Siantar.” Jelasnya.

hal yang sama di ucapkan Dian Negara Panggabean selaku Ketua LPK DPC Kota Pematangsiantar mengatakan, Sekjen DPP LPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pematangsiantar melalui surat bukan secara lisan.

“Tidak mungkin sekelas kepala Dinas tidak mengetahui aturan main administrasi tapi kalau alasan kepala Dinas menunggu disposisi Walikota, alasan ini tidak sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi Kerja Cepat Kerja Tepat, memangkas semua birokrasi yang bertele-tele dan berbelit-belit memakan waktu lama. Ya seperti itu sehingga mengkangkangi apa yang di ucapkan Presiden Republik Indonesia” ujarnya.

Lanjut Dian, Kita akan koordinasi sama temen- temen DPW dan DPC LPK yang ada di Jakarta maupun Bekasi agar segera di sampaikan di Jakarta Pusat karena Seperti ini loh DPMPTSP Kota Pematangsiantar (Red).

JIB |KABUPATEN BEKASI,- Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menerima penghargaan dari Polda Metro Jaya atas peran sertanya dalam membantu tugas kepolisian di bidang penegakan hukum lalu-lintas dengan mendukung pengembangan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Selain Bupati Bekasi, penghargaan juga diberikan kepada Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan, atas peran sertanya dalam mendukung pembangunan sistem ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mohammad Fadil Imran, di Mapolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada Selasa (23/03/21).

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, pihaknya menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diberikan Polda Metro Jaya kepada Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang mulai menerapkan tilang elektronik (ETLE).

“Alhamdulillah Kabupaten Bekasi hari ini menerima penghargaan dari Polda Metro Jaya, atas dukungannya terhadap program tilang elektronik. Semoga ke depannya kami bisa terus bersinergi dengan pihak kepolisian, terutama di bidang ketertiban berlalu-lintas,” kata Eka, usai menerima penghargaan.

Eka menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosantik), tahun ini akan menyiapkan 10 kamera Artificial Intelligence di titik-titik keramaian lalu-lintas untuk mendukung Polres Metro Bekasi dalam menerapkan tilang elektronik (ETLE).

“Tahun ini kita akan pasang 10 kamera, satu kamera sudah dipasang di persimpangan SGC Cikarang Kota, berikut supporting system jaringan. Menyusul nanti di lokasi-lokasi lainnya,” ujarnya.

Bupati Eka menambahkan, diterapkannya sistem tilang elektronik di wilayah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat meningkatkan disiplin masyarakat di jalan raya dan mengurangi angka kecelakaan lalu-lintas.

Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan diluncurkannya program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara nasional oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dimulai pada hari ini, Selasa (23/03/21) di 12 Polda dengan jumlah 244 kamera yang siap menjalankan tilang elektronik.

Biro : ENDANG PRABU