JIB | Tapanuli Selatan, – Dugaan kasus Jasa Pelayanan (Jaspel) Puskesmas Sayurmatinggi di duga disalahgunakan dan di biarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, maka Kapuskes Sayurmatinggi dr. Ratna Dewi terancam dipidana. Persoalan utama itu tidak dibayar Jasa Pelayanan ( Jaspel ) oleh Kapuskes Sayurmatinggi lebih kurang lima bulan, terhitung Juni 2020 hingga Oktober 2020. Sumber dananya dari BPJS, Kepala Puskesmas Sayurmatinggi saat di jumpai tim DPP LPK (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi), bersama awak media dalam ruangan kerjanya tidak dapat memberikan keterangan, Kamis, (15/10/2020).

“Hal ini sudah pernah terjadi, jaspel bulan 11 & 12 tahun 2019 dicairkan pada bulan juni 2020, Sementara jaspel bulan 1 s/d bulan 3 tahun 2020 dicairkan pada bulan april, kenapa jaspel bulan 11 & bulan 12 tahun 2019 dicairkan bulan juni, kenapa tidak bersamaan pencairannya dengan jaspel bulan 1 s/d bulan 3 tahun 2020 yang dicairkan dibulan april, sehingga menjadi pertanyaan besar buat tim DPP LPK……???” Ucap, Irwan Saleh Sirgar kepada awak Media.

Irwan juga, Sangat menyesali apa yang di perbuat oleh pihak Puskesmas Sayurmartinggi, ada apa dengan bendahara BPJS Puskesmas Sayurmatinggi, dan sekarang terulang lagi jaspel terhitung bulan juni tahun 2020 s/d bulan sekarang belum dicairkan.

“Bila perlu, Dinkes menugaskan khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum Kepala Puskesmas dan Bendahara yang berani berbuat seperti itu. Seharusnya kasus seperti ini harus ditindak lanjuti oleh pihak Dinas terkait dan mungkin di duga ada kerjasama untuk berbuat korupsi berjamaah.” Sesalnya.

Irwan juga dalam dekat ini akan melayang surat terkait dugaan Korupsi Berjamaah di Puskesmas Sayurmartinggi dan Dinas Kesehatan kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tapanuli Selatan.

Dalam hal tersebut saat awak media, berada di Puskesmas Sayurmatinggi untuk konfirmasi terkait dugaan Jaspel yang tidak dibayarkan, para pegawai Puskesmas diam seribu bahasa. Diduga banyak hal yang terjadi penyelewengan anggaran di Puskesmas sayurmatinggi.

Untuk diketahui, sejumlah perawat Puskesmas Sayurmatinggi mengeluh lantaran Jaspel tidak dibayarkan dan tidak ada transfaransi dalam pembagian Jaspel itu. Salah seorang Perawat yang tidak mau di sebutkan namanya membeberkan terkait Jaspel kapitasi BPJS itu. Selama ini mereka tidak menerima slip atas hasil Jaspel itu. Mau minta penjelasan pun juga khawatir ditegur bahkan diancam.

“Misal bulan ini saya mendapat Rp 400 ribu, jumlah uang itu tidak ada rinciannya ada potongan atau tidak para pegawai tidak tahu. Jadi setiap bulannya kita dapat transferan berapa kita juga tidak tahu”. Ucap perawat yang enggan disebut namanya.

Harus ada tindakan, jika tidak bisa ditertibkan pihak Dinas Kesehatan dan pihak Tipikor Polres Tapanuli Selatan segera melakukan sidak kesejumlah puskesmas yang berada di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya Puskesmas Sayurmatinggi untuk menyelidiki dugaan (permainan kotor), Jaspel itu. Jika nanti ditemukan praktek itu, ini dijadikan evaluasi, bila perlu dibawa keranah hukum.

Tambahan, aturan pembagian Jaspel itu sudah tertuang dalam Permenkes 21 tahun 2016. Disana skor tiap klasifikasi pegawai berbeda-beda. Karena itu perolehannya pun juga berbeda setiap bulannya. Menurut aturan tersebut, pembagian dana kapitasi untuk Jaspel sekurang-kurangnya 60 persen. (Red/TIM)

JIB | CIKARANG PUSAT – Sekda Kabupaten Bekasi, Uju menerima kunjungan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), di Ruang Rapat Sekda, Rabu (14/10/20).

Agenda kunjungan tersebut terkait monitoring dan evaluasi serta arahan perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

“Yang pertama pemerintah pusat, dalam hal ini Satgas, sudah menerapkan regulasi yang berlaku nasional. Tetapi mereka ingin memotret Kabupaten Bekasi seperti apa, apakah sudah ada Perda. Ini sedang kita siapkan. Peraturan Bupati sudah kita paparkan juga, dengan penilaian regulasi sudah cukup lengkap menurut tim assessment,” kata Uju.

Ia menambahkan pihak Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Jusmarizal selaku Sesdep Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, juga meminta agar Pemkab Bekasi mempercepat penerbitan peraturan daerah tentang penegakan sanksi protokol kesehatan selama pandemi.

“Pelaksanaan regulasi di lapangan sudah dipaparkan dan diapresiasi oleh tim. Masukan dari sana disampaikan Perda harus dipercepat, agar penegakan aturan lebih merangkum seluruh stakeholder. Perda tersebut tentang penegakan sanksi protokol kesehatan selama pandemi, yakni pengembangan dari Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 dengan sanksi protokol kesehatan,” jelasnya.

Pada pertemuan tersebut Sekda Kabupaten Bekasi didampingi Asda 1 Yana Suyatna, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 dr. Alamsyah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Enny Mainarti, dan Sekretaris Satpol PP, Hanif Zulkifli.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah mengatakan dengan masih banyaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, hingga saat ini belum ada pelonggaran peraturan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

“Kita mengikuti arahan gubernur dengan pemberlakuan PSBM, karena Kabupaten Bekasi sekarang masih zona merah. Potensi yang banyak muncul dari klaster industri. Jadi kita belum melonggarkan,” katanya.

Alamsyah juga menyampaikan akan memaksimalkan tes usap atau swab test di Kabupaten Bekasi. Sebab, berdasarkan anjuran dari WHO, swab test dilakukan kepada 1 persen jumlah penduduk.

“Sampai sekarang kita sudah sekitar 28.000 dari target 36.000 tes, target Bulan Oktober ini dimaksimalkan untuk mencapai target. Diutamakan dilakukan kepada kontak erat dari kasus positif, orang dengan resiko tinggi, pelayan publik, dan kasus yang ada di rumah sakit,” pungkasnya. (Red)

(Humas_Kab_Bekasi)

JIB | CIKARANG PUSAT – Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Bekasi, berperan untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola secara konsisten dan berkelanjutan. Namun miris, anggaran fantastitis itu hanya untuk beli bus operasional ketimbang pembinaan para atlet sepakbola.

Pengamat Sepak Bola Kabupaten Bekasi, Ajuk Junaedi mengatakan Askab adalah perpanjangan tangan dari PSSI yang merupakan olahraga sepak bola, fungsinya yaitu mengembangkan para Atlit Sepak Bola.

“Mengembangkan bibit pemain yaitu salah satunya melaksanakan kompetisi sambil menjaring bibit pemain lokal di wilayah Kabupaten Bekasi, tentunya kompentisi disitu juga ada tingkat usia untuk menjaring para atlit tersebut,” katanya.

Menurut dia, dengan kompetisi tersebut Kabupaten Bekasi mendapatkan bibit pemain sepak bola, kemudian seharusnya persiapan para bibit dan pemain muda dari jauh-jauh hari jangan sampai mepet dengan waktu pertandingan ajang bergengsi.

“Ini yang perlu diperhatikan seleksi pemain ataupun pembibitan dari jauh waktu dipersiapkan. Jadi dari tingkat desa, kecamatan hingga pelosok -pelosok Kabupaten Bekasi harus ada pemandu bakat dan ajang kompetensi lainnya untuk mencari bibit pemai sepak bola masa depan,” tuturnya.

Dikatakan dia, pembelian bus tersebut dinilainya kurang efektif. Pasalnya sebaiknya anggaran tersebut untuk pembinaan pemain dan pencarian pembibitan pemain.

“Menurut saya kalo Askab butuh tidak butuh yang butuh disini kan Persikasi busnya. Kurang tepat lah (Beli Bus, red) lebih enak tuh kan pembinaan dan campur pembinaan mencari bibit-bibit pemain sepakbola,” katanya.

Di kabarkan sebelumnya, Alokasi dana yang diterima Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak bola seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Bekasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) menuai kritikan suporter. Pasalnya, alokasi dana yang seharusnya untuk berbagai turnamen, pembinaan dan pembibitan, justru digunakan membeli Bus.

“Saya menyangkan anggaran hibah yang diterima Askab PSSI Bekasi digunakan membeli Bus. Sebaiknya anggaran tersebut lebih bijak digunakan untuk kebutuhan pembinaan, Karena Pembinaan adalah lebih utama,” Kata Ketua Suporter Persatuan Sepakbola Kabupaten Bekasi (Persikasi) Fans, Irfan Aples kepada awak media, Senin (12/10/2020). Kemarin

Aples mengatakan, sempat memprotes pembelian bus tersebut kepada Sekjen Askab PPSI Kabupaten Bekasi, karena menurut Aples, anggaran Hibah sebaiknya digunakan untuk progam pembinaan.

“Tetapi Sekjen Askab PSSI Kabupaten Bekasi menjawabnya dengan enteng bahwa pembelian Bus ini seenaaknya sedikit meringankan buget Askab ketika akan hendak bertanding keluar.” Ucap Aples, menyerupai ucapan sekjen Askab.

Lanjutnya kepadanya, Sekjen Askab PSSI Bekasi mengatakan pembinaan tetap berjalan menggunakan dana mandiri.

“Harusnya, dana digunakan mencari bibit-bibit terbaik di Kabupaten Bekasi disetiap wilayah,” ujar Aples mengometari jawaban Sekjen Askab.

Aples berharap kepada Askab PSSI Bekasi kedepan, sebaiknya setiap keputusan harusnya lebih bijak lagi, dengan anggaran yang digunakan lebih mempertimbangkan kebutuhan pokok daripada sekunder.

“Apalagi tahun depan Kabupaten Bekasi melaksanakan Porda, atlit atau pemain sudah dipersiapkan sejak dini,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Bekasi, berperan untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola secara konsisten dan berkelanjutan.

Nah, untuk mencapai tujuannya tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menguncurkan dana hibah lewat KONI. Alokasi pendanaan tentu untuk berbagai turnamen, pembinaan dan pembibitan sehingga prestasi sepakbola di Kabupaten Bekasi menjadi lebih berprestasi dibawah naungan Askab PSSI Bekasi.

Namun miris, anggaran fantastitis itu hanya untuk beli bus operasional ketimbang pembinaan para atlet sepakbola.

Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI (Askab) Bekasi, H amung Sutisna mengakui bahwa tahun 2020 pihaknya menghentikan sejumlah kegiatan. Sehingga dana hibah sebesar Rp 800 juta hanya digunakan untuk membeli satu unit bus.

“Tahun 2020 ini tidak ada kegiatan, Anggaran kemarin kita gunakan untuk membeli bus, untuk sementara semua kegiatan kita stop. Dan anggaran dana hibah dari KONI diterima cuma Rp 800 juta,” kata Sutisna

Ia melanjutkan Askab Bekasi tengah menyeleksi pemain menjelang Porda lantaran babak kualifikasi akan dilaksanakan tahun 2021.

Kata Sutisna, kegiatan Askab tahun ini di antaranya kongres tahunan dan kompetisi -kompetisi.

“Karena pademic Covid-19, untuk sementera semua kegitaan kita off (stop),” tegasnya.

Terkait anggaran yang diterima Askab Bekasi dari KONI, Sutisna mengakui anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pembelian satu unit armada bus untuk operasional.

“Kalau anggaran memang rencana kemarin pembelian mobil operasional. mobil bus tersebut akan digunakan para pemain,” ucapnya.

Menurut dia, armada akan digunakan oleh para pemain yang akan akan melakukan pertandingan baik itu SSB maupun club. “Bus tersebut kayaknya buat para pemain SSB dan club. Kitakan ada pertandingan ditingkat Jawa Barat,” Tutupnya.