JIB |™Kabupaten Bekasi,- Setelah dugaan adanya pelanggaran dalam mekanisme pada proses tahapan pemilihan Cawabup, Panlih DPRD Kabupaten Bekasi akan dilaporkan oleh mantan aktivis Mahasiswa atas dugaan penyalahgunaan wewenang ‘Abuse Of Power’.

“Aturannya sudah jelas dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 dan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) serta Tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi No 2 tahun 2019,” ujar Ujo, Mantan Aktivis Mahasiswa dalam konferensi persnya, rabu (18/3).

Ujo menduga, Panlih ‘kebablasan’ saat melakukan studi banding yang dengan jelas secara aturan merupakan bukan wewenang atau tugas Panlih. Sebab lanjutnya lagi, panlih ini sifatnya hanya fasilitator atau pelaksana.

“Kalau berdasarkan peraturan dan Tata tertib dewan, yang seharusnya melakukan studi banding adalah bamus atau pansus. Tetapi disini yang terjadi, justru panlih yang melakukan studi banding,” kata dia.

Karena Panlih bukan merupakan Alat Kelengkapan Dewan sambungnya, sehingga Panlih DPRD tidak berhak menggunakan anggaran untuk studi banding ke berbagai daerah pada beberapa waktu lalu.

“Anggaran yang mereka (panlih-red) gunakan untuk studi banding adalah tidak sah. Dalam waktu dekat ini kita akan melaporkan ke penegak hukum. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan penyusunan untuk pelaporan tersebut,” ungkapnya.

Dirinya melihat sambung Ujo lagi, Wakil Rakyat begitu bersemangat melaksanakan proses pemilihan Cawabup yang penuh kontoversial tersebut. Padahal, Banyak sekali aturan-aturan yang menurutnya telah dilanggar.

“Kami berkeyakinan, bahwa apapun hasil produk yang dihasilkan oleh kepanitiaan yang cacat secara hukum maka produk yang dihasilkan pun pasti tidak sah secara hukum,” tandasnya.(red)

JIB | Kabupaten Bekasi- mengingat rapat paripurna DPRD dalam rangka pemilihan Wakil Bupati Bekasi (CAWABUP), periode tahun 2017 s/d 2022. hari ini sudah selesai. Rabu (18/03/2020).

Satu kandidat Calon Wakil Bupati Bekasi, Achmad Marzuki meraup 40 suara dalam proses pemilihan Wakil Bupati dan Tuty Nurcholifah dengan nilai 0, sehingga dengan pemilihan seperti itu membuat Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi angkat bicara.

“Ada apa dengan pemilihan Calon Wakil Bupati sehingga para pemilih (anggota Dewan) 40 orang, yang milih berkiblat ke salah satu Cawabup, apakah ada permainan…? Apa sudah ada sesuatu…? kita serahkan kepenegak hukum dan masyarakat yang bisa menilai” Ucapnya.

Hal tersebut. Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah anggap Panlih tabrak aturan Undang -Undang No 10 tahun 2016 dan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) serta Tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi No 2 tahun 2019.

Perlu diketahui, 10 anggota dewan dari Partai Golkar, PKS, PBB dan Nasdem yang tidak hadir dan tidak memberikan hak suaranya, ditambah pergelaran Panlih diwarnai unjuk rasa dari lembaga masyarakat artinya masih ada pihak yang tidak setuju pelaksanaan tersebut karena dianggap melanggar mal administratif

“Jika regulasi itu tetap diindahkan maka pelantikan Wabup perlu di pertanyakan ke absahannya, maka perlu dipertanyakan dapat atau tidak SK dari Irjen Otda dan Kemendagri,” ucapnya.

Dia manjelaskan, pelantikan itu perlu berdasarkan SK No 11 putusan/Kep/172.2-DPRD/2019 persyaratan regulasi bahkan administratif harus terpenuhi sedangkan Panlih tidak memenuhi persyaratan yang ada.

“Kami berkeyakinan, bahwa apapun hasil produk yang dihasilkan oleh kepanitiaan yang cacat secara hukum maka produk yang dihasilkan pun pasti tidak sah secara hukum dan Panlih hanya menjalankan tugasnya saja,” tutupnya. (Tim)

JIB | Kabupaten Bekasi- Mengingat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi terkait pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi yang digelar pada (18/03/2020) besok.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah kecam Panlih diduga hanya gerogoti anggaran. Da ketika saya hubungi bagian humas DPRD, melalui Whatsapp tidak ada yang berani menjawab terkait hal anggaran. Ada apakah ini, mana yang di sebut transparan.

Pasalnya, sedangkan Panlih pertama ditahun 2019 saja sedang dalam proses, sekarang sudah ada Panlih yang ke dua belum ada fik dari partai pengusung sudah melakukan tahapan begitu elegan dan sangat berani berinisiatif seperti itu.

“Karena kedudukan Wakil Bupati bukan Wakil Bupati Panlih, Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mencakup semua rakyat bekasi,” ucap dia.

Kata dia, tahapan undang-undang sudah jelas, terpenting lagi legalnya dan landasan hukum perlu ada.

“Akan tetapi amanat ketentuan perlu diingat, dua Cawabup tersebut harus diusung oleh partai pengusung, partai kalau dalam satu partai berbeda maka syarat tidak memenuhi untuk dilanjutkan ke arah pemilihan,” kata dia.

Mengenai salah satu partai yang menggugat karena tidak sesuai rekom. “Kalau disalip begitu saja tanpa diajak bicara untuk kesatuan sepakat artinya partai tersebut di Marzinalisasi,” kata dia.

“Mestinya partai itu diberi kesempatan untuk bicara dan diajak duduk bersama untuk Kabupaten Bekasi, karena bagaimana pun partai tersebut mempunyai hak politik sebagai salah satu partai pengusung dan Bekasi bukan milik 3 partai itu,” ungkapnya.

Menurut dia, Panlih itu kan panitia sementara dibentuk karena kebutuhan sebaiknya Panlih jangan Offside dan jangan tabrak undang-undang.

Ketika nanti Panlih tetap terus berjalan melanggar undang-undang Nomer 10 Tahun 2016 dan sangsi hukum pidana sudah jelas.

“Kalau bicara undang-undang peraturan yang mencakup tata cara Cawabup yang kita bahas,” ujarnya.

Bupati Bekasi sendiri mempunyai hak priogratif meskipun DPRD mendesak kalau bupatinya tidak satu kemistri, yang mau jadi wakil siapa? Tentunya hal itu harus bisa memahami harapan rakyat bekasi.

“Tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi jadi pemimpin mah juga harus memikirkan golongan serta rakyatnya. Intinya Panlih harus sadar diri dan jangan tabrak peraturan,” tandasnya (Bis).

JIB | Kabupaten Bekasi,- Persiapan Pemilihan Calon Wakil Bupati besok Oleh (Panlih) Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati yang akan di gelar pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 menjadi perbincangan masyarakat bekasi, dari berbagai kalangan tokoh dan pengamat mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda-beda soal di gelarnya Pemilihan Wakil Bupati besok, Hal inipun Salah Satu Ketua Fraksi Partai Golkar dr. Asep Surya Atmaja angkat bicara. Selasa (17/03/2020).

“Kalau menurut saya Tindakan Panlih ini sudah INKONSTITUSIONAL, kalau kita mengacu kepada UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 72 di situ sudah di jelaskan kalau memang harus dua nama yang sama dan melalui Bupati, sekarang kita melihat Nasdem masih satu nama hanya H. Rohim” Ucapanya.

Lanjut, asep Lalu kita lihat Golkar juga berubah dan yang paling jelas kita melihat Nasdem ja baru satu nama, inikan harusnya dua nama dan itupun harus melalui Bupati, kenapa Panlih kekeh melanjutkan dan menetapkan Apakah itu tidak melanggar UU sedangkan negara kita ini di balut dengan UU yang berlaku.

“Sekarang kita lihat dari team ferivikasi, apakah ibu tuti yasin Apakah sudah memberikan persyaratan, Tenyata belum..? kenapa belum memberikan persyaratan Karena Partai Kami juga sedang mengeluarkan Rekom baru, jadi ibu Tuti belum memberikan persyaratan, Lalu Kenapa PANLIH menetapkan” Jelasnya.

Jadi saya berharap Panlih ini jangan terlalu memaksakan karena ini ada 3 Juta rakyat yang melihat, Kalau saya sebagai Ketua Fraksi Ruhnya lurus-lurus saja, saya pingin adanya wakil Bupati, kata sapa saya tidak mendukung adanya pemilihan wakil Bupati, kita pasti dukung, tetapi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kita adalah bangsa indonesia yang di situ harus menaati peraturan dan ada tatanan hukum itu yang saya harapkan dari Panlih.

“Jangan Panlih berjalan sendiri tanpa melihat kiri dan kanan juga tanpa melihat UU, lalu Panlih mau “berdalih” katanya sudah membuat tahapan, Tahapan apa, Tahapan ferivikasi, jelas jelas Tuty Yasin belum menyerahkan persyaratannya, Gimana itu” Tandasnya.

Dengan demikian Asep juga menyayangkan kinerja panlih yang begitu kekeh untuk itu, ingat ini hajat negara dan ini bukan Dagelan, kalau Panlih tetap kekeh menggelar kami Fraksi P-Golkar dipastikan tidak akan ikut, karena kita tetap berdasarkan UU Nomor 10 pastinya harus dua nama, dan juga Panlih harusnya melihat dong, Dari provinsi sudah keluar surat untuk di tunda, Berdasarkan tiga tadi UU Nomor 10 pasal 176 ayat 2 Tatertib tahun 2019 Nomor 2 semua ada tiga, dan provinsi menegaskan harus di tunda, Tapi kenapa Panlih tidak menaati aturan yang ada.

“Panlih itu sipatnya pasif dia hanya pasilitator, dengan adanya hajat seperti ini sebenarnya yang harus patut maju kedepan itu adalah partai koalisi dong, Panlih harus menunggu, dikala partai kami masih gonjang-ganjing Partai kami soal rekomendasi, Kenapa Panlih harus menetapkan, Kan rekom akan ada muncul yang baru, ternyata rekom yang baru keluarnya sama tanggal 9, dan Panlih tidak menggubris rekom yang baru dari partai kami, tutupnya.

Kabiro Kabupaten Bekasi : Endang