JIB | JAKARTA – Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait pencetakan prangko dan benda filateli lainnya dengan nilai kerja sama mencapai Rp15 miliar.
Kedua BUMN ini melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pada Kamis (27/2/2020) bertempat di Ruang Pancasatya, Kantor Peruri Jakarta.

Direktur Pengembangan Usaha Peruri Fajar Rizki menjelaskan nilai kerja sama tersebut sebesar Rp15 miliar untuk 13 seri prangko.

“Setiap tahunnya Peruri selalu berupaya untuk meningkatkan mutu dan pengamanan dari Prangko dan Benda Filateli yang meliputi bentuk, bahan baku, desain, pencetakan,” ungkapnya Kamis (27/2/2020).

Dia mengungkapkan, seri prangko pada 2020 ini bertema musik dan mungkin berisi musisi-musisi terkenal.

Selain itu, pengembangan prangko pun tengah mencoba teknologi digital berupa augmented reality (AR) menyesuaikan dengan zaman.

Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta mengungkapkan pencetakan Prangko dan Benda Filateli yang selama ini dilakukan oleh Peruri melalui pesanan dari Pos Indonesia termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Permen Kominfo RI) No. 21/ 2012 tentang Prangko yang menjelaskan bahwa pencetakan Prangko dilaksanakan oleh Percetakan Sekuriti.

Dalam hal ini Peruri merupakan salah satu BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2019 memiliki tugas untuk mencetak dokumen negara yang membutuhkan fitur sekuriti guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang.

“Kolaborasi dengan Perum Peruri tentang prangko, dahulu besar karena dahulu penggunaan surat besar, keberadaan internet menulis jadi tak begitu tinggi, surat tergantikan ke email dan pesan singkat,” jelasnya, Kamis (27/2/2020).

Pos Indonesia pun berencana meningkatkan target market utama yang saat ini hanya filatelis dan membutuhkan target baru. Melalui perjanjian kerja sama ini, Peruri akan melanjutkan tugasnya untuk mencetak Prangko dan Benda Filateli. (Endang)

JIB | SURAKARTA, – Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menerima penghargaan tingkat Nasional. Melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi berhasil memperoleh kategori AA atau sangat memuaskan dalam tata kelola kearsipan sekaligus mendapat peringkat pertama di wilayah Jawa Barat (Jabar) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penghargaan secara langsung diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi. Dalam acara Rapat Kordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 bertempat di Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (26/02/2020).

“Alhamdulillah Kabupaten Bekasi mendapatkan nilai 91,08 yang artinya kategori AA yaitu sangat memuaskan. Untuk tingkat Nasional kita ada di peringkat ke-6, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat meraih peringkat pertama,” ujar Kepala Disarpus, Dedy Supriyadi, saat di wawancarai.

Menurut Dedy, hal itu tidak terlepas dari kebijakan, komitmen, dan konsistensi yang dilakukan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja beserta para jajarannya. Atas capaian tersebut, dirinya menegaskan, akan melakukan tindakan preventif agar Pemkab Bekasi mendapat perolehan nilai yang lebih baik lagi, pada tahun yang akan datang.

“Tentunya tidak hanya puas dengan capaian ini, kami akan coba bersama teman-teman di Disarpus. Ini bukanlah satu-satunya tujuan. Kami mengharapkan, tidak hanya tertuju kepada Perangkat Daerah tetapi semua stakeholder. Semua yang menjadi sasaran atau target pembinaan pengawasan didalam pengembangan atau tata kelola kearsipan,” terangnya.

Dedy mengungkapkan, rasa syukur dan terimakasihnya kepada segenap Perangkat Daerah yang telah ikut mendukung tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Hal tersebut, merupakan landasan baginya untuk melakukan tata kelola Kearsipan yang lebih baik lagi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pemkab Bekasi menerima penghargaan Kategori AA atau sangat memuaskan dengan penilaian evaluasi pengawasan kearsipan secara keseluruhan di setiap Perangkat Daerah. Kriteria yang menjadi penilaian diantaranya, dinamis, statis, pengembangan program, dan inovatif.

“Penilaian evaluasi itu secara keseluruhan dengan kriterianya, dinamis, taktis, pengembangan program-program, inovatif. Tentunya, tidak terlepas dari peran serta dari Perangkat Daerah yang terlibat. Kedepannya, nanti akan lebih ketat lagi dengan 2 komponen. Yakni 60 untuk Perangkat Daerah, dan 40 untuk Disarpus,” jelasnya.

Dirinya juga berpesan, agar seluruh elemen masyarakat dapat sadar arsip. Sesuai tema Rakornas Pengawasan Kearsipan pada tahun ini yaitu, Arsip Untuk Indonesia Maju.

“Arsip itu penting, untuk menjaga, baik itu dari memelihara, ataupun melestarikan budaya dan juga peradaban yang ada di wilayah tersebut, termasuk di Kabupaten Bekasi. Jadi, diharapkan betul-betul untuk sadar arsip,” tutupnya. (ADV).

JIB | Jakarta,- Syukur Alhamdullilah, saya beruntung tergolong warga Indonesia yang bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Namun sayang setriliun sayang, tidak semua sesama warga Indonesia seberuntung saya. Masih banyak warga Indonesia belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Kenyataan tersebut merupakan bukti tak terbantahkan bahwa sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia belum terejawantahkan di persada Nusantara masa kini. Untuk sementara ini Keadilan Sosial hanya hadir secara terbatas untuk sebagian kecil rakyat Indonesia.

*Keberpihakan*
Berdasar dukungan dari para sahabat seperti Prof. Frans Magnis Suseno, Prof. Mahfud MD, Prof. Salim Said, Dr. Yasonna Laoly, aktivis senior Haryono Kartohadiprojo S.H, pejuang kemanusiaan Ignatius Sandyawan Sumardi, pejuang kebudayaan Aylawati Sarwono dll, saya sempat mencoba ikut berpihak kepada para warga yang belum menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Maka saya berupaya ikut mencegah jangan sampai warga Bukit Duri digusur secara sempurna melanggar hukum. Namun kemudian saya harus menghadapi kenyataan bahwa diri saya cuma seorang insan manusia yang tidak berdaya apa pun. Terbukti pada tanggal 28 September 2016, saya tak berdaya mencegah warga Bukit Duri digusur secara sempurna melanggar hukum akibat de facto mau pun de jure tanah dan bangunan yang digusur masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri mau pun PTUN. Tidak kurang dari Prof Mahfud MD dan DR. Yasonna Laoly menegaskan bahwa tanah dan bangunan yang masih dalam proses hukum dilindungi undang-undang agar jangan disentuh apalagi digusur dengan alasan apa pun juga. Jika nekad digusur berarti penggusur melakukan pelanggaran hukum secara sempurna.

*PN & PTUN*
Namun rasa sedih yang menyelinap ke lubuk sanubari saya agak terhibur setelah kemudian PN mau pun PTUN resmi memenangkan gugatan warga Bukit Duri. Saya berbesar hati bahwa keadilan telah dipersembahkan kepada warga Bukit Duri yang telah terlanjur jatuh menjadi korban penggusuran secara sempurna melanggar hukum atas nama pembangunan. Meski kemudian para pendukung kebijakan penggusuran rakyat gigih melancarkan serangan jurus public relations demi pembunuhan karakter warga Bukit Duri rame-rame dihujat sebagai para pemberontak yang subversif melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Malah saya sebagai pihak yang berpihak kepada rakyat tergusur juga tak ketinggalan ikut habis-habisan dihujat sebagai tua bangka botak buncit bau tanah ingin melestarikan kemiskinan. Bahkan kemudian pihak tergugat melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi.

*PENGADILAN TINGGI*
Ternyata Pengadilan Tinggi juga sepaham dengan Pengadilan Negeri dan PTUN untuk memenangkan gugatan rakyat kecil. Maka rasa bersyukur saya bertambah dengan rasa bangga bahwa negara saya ternyata merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga hukum idak tajam ke bawah sambil tumpul ke atas. Saya bangga bahwa bangsa Indonesia telah mempersembahkan keadilan secara adil sesuai sosok patung Dewi Keadilan memegang neraca keadilan dengan mata tertutup sehingga tidak pandang bulu terhadap siapa pun juga yang dianggap melanggar hukum apalagi secara sempurna. Namun pihak tergugat tetap gigih tidak mau menyerah kalah maka kembali naik banding kali ini ke Mahkamah Agung.

*MAHKAMAH AGUNG*
Kali ini, saya benar-benar kena batunya! Ternyata Mahkamah Agung sama sekali tidak sepaham dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mau pun Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara sempurna bertolak belakang dengan vonis PN, PT dan PTUN, ternyata MA memenangkan pihak tergugat yang sudah divonis bersalah oleh majelis hakim PN, PTUN dan PT. Vonis MA disambut dengan sorak-sorai gegap-gempita oleh para pendukung kebijakan menggusur rakyat namun di sisi lain disambut deraian air mata para warga miskin yang telah kehilangan tempat bermukim akibat digusur secara sempurna melanggar hukum atas nama pembangunan.

*BANJIR*
Pada musim musibah banjir, juga tampak jurang kesenjangan sosial. Ada warga yang beruntung karena kebetulan bermukim di kawasan yang bebas banjir namun ada pula yang kurang beruntung akibat kebetulan bermukim di kawasan berlangganan banjir. Yang kurang beruntung masih terbagi menjadi dua nasib. Yang bernasib kurang beruntung kebanjiran namun kebetulan bernasib cukup berada bisa langsung mengungsi ke hotel. Yang bernasib kurang beruntung kebanjiran sambil juga kebetulan bernasib miskin terpaksa harus pasrah tidak bisa mengungsi ke hotel. Segenap fakta itu makin meyakinkan saya bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sila Pancasila memang belum terwujud. Saya bersyukur sebagai warga negara Indonesia beruntung dapat ikut menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Namun saya merasa prihatin bahwa belum semua warga Indonesia seberuntung saya. Masih banyak sesama rakyat Indonesia belum dapat ikut menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Sila ke lima Pancasila untuk sementara ini masih berbunyi Keadilan Sosial Untuk Sebagian Kecil Rakyat Indonesia saja. Insha Allah, kita semua sebagai warga bangsa Indonesia segera menghentikan perilaku saling membenci, saling melecehkan, saling menghujat, saling memfitnah demi bersatupadu dalam gigih berjuang mengejawantahkan sila ke lima Pancasila menjadi kenyataan di persada Nusantara nan gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. MERDEKA !.

Oleh : Jaya Suprana (Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan)