JIB | Kab Indramayu,- Puluhan pedagang pasar yang tergabung dalam (Asparu) Asosiasi Pedagang Pasar Baru melakukan aksi unjuk rasa di depan kator Pemerintahan daerah kabupaten Indramayu. Selasa, (29/10/2019).

Kedatangan mereka menyampaikan 5 (Lima) tuntutan diantaranya.

1. Menuntut kepada PLT Bupati untuk melanjutkan kebijakan Bupati sebelumnya yang ON THE TRACK menindaklanjuti eksekusi Toko Gudang Rabat

2. Demi menjaga marwah pemerintah derah, PLT Bupati harus tegas melakukan eksekusi Toko Cipto Gudang Rabat karena sudah tidak punya SIUP dan telah melanggar Perda Zonasi Jarak.

3. Meminta PLT Bupati untuk mendesak kepala bidang Satpol PP dan Kepala Dinas Satpol PP untuk mundur dari jabatannya karena telah menjadi Obtruction (Halangan) dalam mengeksekusi kasus Cipto dan Diskriminatif dalam penegakan Perda

4. Pemerintah daerah PLT Bupati harus berjuang dengan sungguh-sungguh mempertahankan keputusan Dinas DPMPTSP yang mencabut SIUP Cipto di PTUN Bandung

5. Menuntut Dewan untuk mengawasi Eksekutive Pemerintah Darah secara maksimal dan memastikan bahwa PLT Bupati akan mengeksekusi Cipto dan mengawal PLT Bupati mempertahankan kebijakan mencabut SIUP Cipto di sidang PTUN Bandung.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Sugeng Wahyudi mengatakan, aksi ini bertujuan mendesak pemerintah daerah agar segera mencabut SIUP besar yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Indramayu kepada toko Cipto Gudang Rabat, karena bertentangan dengan peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 7 Tahun 2011 tentang perlindungan pemberdayaan pasar Tradisional dan penataan serta pengendalian pusat perbelanjaan dan Toko modern serta mengembalikan fungsi dari Toko Cipto Gudang Rabat kembali menjadi Gudang sesuai dengan izin mendirikan bangunan, ujar Sugeng

Sambungnya, “dan memberikan sanksi kepada Toko Cipto Gudang Rabat sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Indramayu serta memberikan sanksi kepada petugas penyelenggara yang telah mengeluarkan perizinan untuk Toko Cipto Gudang Rabat yang menyimpang dari prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”

Lebih lanjut ia mengatakan. “Kami memberikan waktu selama satu minggu, jika tidak ditanggapi kami akan melakukan aksi yang jauh lebih besar.” Jelasnya

Menanggapi hal tersebut Asda II Jajang Sudrajat menyampaikan dua hal. Yang pertama pemerintah daerah ini tidak tinggal diam, hari ini sedang menghadapi gugatan dari badan hukum., dan yang kedua kami sedang menyusun SOP untuk penutupan dan sudah di mulai suratnyapun sudah jadi, hanya saja yang menandatanganinya harus ada ijin dari menteri dalam negeri. Paparnya (Dre)

JIB | Cikarang Pusat- Hari ini senin tanggal 28 Oktober 2019, pengecara ibu Dami dan rekan-rekan langsung datang ke lokasi untuk memastikan apakah kondisi lahannya, yang sudah di pagar dan di pasang plang sesuai dengan luas tanah tersebut yaitu sesuai C Desa Nomor : 1018/3212, persil : 146 luas 2000 M2, persil : 144 luas 3115 M2,. Apakah masi terpasang dengan baik? Bukan hanya itu saja tapi lahan yang di buat jalan oleh pihak perusahaan mulai ditanami pohon pisang dan dibuatkan kolam ikan secara gotong-royong oleh pihak pemilik dan masyarakat sekitar yang peduli dan kuasa hukum dari Ibu Dami Bin Timan.

Tanah tersebut ditanami karena sampai saat ini tanah tersebut belum di bayar oleh pihak pengusaha kepada pemilik lahan tanah, walau pemilik sudah memproleh surat validasi dari BPN (Badan Pertanahan Negara) Kabupaten Bekasi dan sudah tertulis nama penerima hak secara jelas atas nama Asep Jamal, sehingga di patok dan dilakukan pemagaran sesuai dengan luas tanah yang ada. Senin (28/10/2019).

Dan sampai saat ini Kasus Sengketa Tanah milik Ibu Dami yang di klaim pihak PT. Deltamas terus berlanjut. Dan belum ada kepastian hukum yang jelas. Pihak ahli waris Asep Jamal Bin Madi sangat keberatan atas adanya pengerusakan secara fisik oleh pihak kontraktor yang mengaku telah melakukan pembayaran terhadap PT. Deltamas.

Karena itulah kemarin (Minggu 27/20/2019) pihak ahli waris dan warga sekitar yang merasa kasihan pada ahli waris Ibu Dami, secara sepontan melakukan pemagaran lahan milik ibu Dami yang telah di dijadikan untuk lalu lalang kontraktor, walaupun belum ada pembayaran, selain adanya pengerusakan sejumlah tanaman di antaranya pohon kelapa, rumpun bambu ddan lainnya, selain di bakar pohon kelapa juga di tebang dengan mengunakan mesin alat pemotong, seakan akan tidak ada hukum di desa ini.

Makanya hari ini saya (Asep-Red) kita pagar agar lahan tersebut tidak di gunakan sebagai jalan untuk aktifitas lalu lalang alat alat berat dan kendaraan lainnya.

“Pihaknya akan terus berupaya mencari keadilan untuk terus memperjuangkan hak kami sebagai pemilik yang syah. Namun sampai saat ini aparat penegak hukum dari Kepolisian dan pemerintah daerah sama sekali tidak perduli terhadap masyarakat miskin yang terzolimi.” Terangnya.

Ir Sukowati Pakpahan, SH kepada media online jurnalindonesiabaru.com, di lokasi lahan yang di patok dan di pasang plang oleh pemilik yang sah, membenarkan dengan adanya pemagaran tersebut, bahkan hari ini kami ingin tahu apa yang di lakukan pihak yang telah menyerobot tanah ibu dami yang sah.

“Pihaknya akan terus memperjuangkan hak Ibu Dami selaku pemilik tanah yang sah, dan kita sudah melakukan proses dan tahapan hingga nanti di Pengadilan.” Jelasnya. (Red)