JIB | Jakarta,- Dalam rangka mendukung penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sampai saat ini pemerintah telah menyetujui pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten/kota dengan total luas lahan 330.357 hektare. Senin (05/08/2019) Kemarin

Pemerintah telah menetapkan Reforma Agraria sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Pola penyelesaiannya meliputi “Perubahan Batas” seluas 204.662 hektare, “Perhutanan Sosial” seluas 125.680 hektare, dan “Resettlement” (pemukiman kembali) seluas 15 hektare. Beberapa provinsi, seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara, sedang mengoptimalkan usulan PPTKH dan dijadwalkan untuk menyelesaikan rekomendasi PPTKH pada September 2019.

Pemerintah juga mencadangkan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif untuk TORA seluas 938.879 hektare dan untuk pencetakan sawah baru seluas 39.229 hektare pada 20 provinsi. TORA dari HPK tidak produktif dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pengembangan wilayah dan sebagainya, sesuai usulan para Gubernur atau Bupati/Walikota dari HPK tidak produktif.

Di samping itu, pemerintah telah mencadangkan TORA dari hasil adendum Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (izin Hutan Tanaman Industri/HTI) seluas 51.029 hektare dari 13 perusahaan. Hal ini merupakan bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

Kemudian, untuk kepentingan masyarakat, pemerintah melakukan penegasan areal pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan umum sebanyak 269 unit atau hampir 264.579 hektare dari kawasan hutan sebagai sumber TORA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan sertifikasi bagi seluruh lahan rakyat di negeri ini. Hal tersebut menjadi penting mengingat hal ini membantu pengembangan perekonomian rakyat. Untuk itu, para pemimpin daerah diharapkan dapat memanfaatkan lahan tersebut sebaik-baiknya sebagai sumber TORA untuk kesejahteraan penduduknya.

“Masyarakat (pemilik lahan) akan punya kepastian, kemudian ia akan memiliki akses untuk semakin mengembangkan kegiatan usahanya melalui adanya sertifikasi. Masyarakat akan diberikan akses mengelola selama 35 tahun, dan itu dapat diperpanjang, namun tidak dapat diwariskan,” kata Menko Darmin, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Reforma Agraria, PPTKH dan HPK Tidak Produktif sebagai Sumber TORA dari Kawasan Hutan.

Pemerintah, ungkap Menko Darmin, juga akan mencoba mengombinasikannya dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jadi, dengan memiliki sertifikasi lahan, masyarakat akan semakin mudah memperoleh KUR untuk usahanya. Kemudian, masalah redistribusi tanah juga berhubungan dengan transmigrasi, maka itu akan dikembangkan berdasarkan basis kluster.

“Memang kita ingin TORA ini sekaligus menjadi bagian dari penyelesaian konflik penguasaan lahan, serta menjadi pilar utama redistribusi lahan,” ujarnya.

Menko Darmin melanjutkan, sebagai salah satu tindak lanjut dari persetujuan PPTKH, akan segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan melalui perubahan batas yang akan diserahkan langsung oleh Presiden kepada masyarakat.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa Program Reforma Agraria dan TORA menjadi salah satu hal penting untuk mengembangkan perekonomian domestik. Sebab, setelah SK tersebut diserahkan kepada masyarakat, maka ke depannya mereka harus menjadi lebih produktif dalam berusaha.

“Ini yang penting adalah pemerintah daerah menyiapkan akses kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warganya. Buat kita, dengan adanya SK ini akan memberikan akses untuk ‘mengorangkan’ orang atau warga negara. Jangan sampai ada lagi sebutan masyarakat ilegal,” tegasnya.

Selain itu, untuk keberhasilan program Reforma Agraria, para Gubernur dan Bupati/Walikota diharapkan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mengambil peran penting dalam proses redistribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima TORA, serta berkomitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria secara adil.
b. Mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber daya manusia di daerah masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tata batas kawasan hutan, sehingga sertifikat hak milik tanah kepada masyarakat dapat segera diterbitkan.
c. Mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga konflik-konflik pertanahan di daerah dapat diselesaikan.

Turut hadir dalam rakor ini sejumlah pejabat antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK Sigit Hardwinarto, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti, dan para Gubernur/Bupati/Walikota dari seluruh daerah di Indonesia. (Dre)

Sum: ekon.go.id

JIB | Jakarta,- Presiden Joko Widodo mengatakan di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.

Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan sumberdaya manusia (SDM) secara besar-besaran.

“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegas Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019) Kemarin.

Presiden juga meminta agar dipastikan bahwa RAPBN 2020 ini dikelola secara fokus, dikelola terarah dan bisa tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.

Tidak bisa Ditunda
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan investasi SDM tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. “Oleh sebab itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul diperhatikan, jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujarnya.

Kemudian juga kualitas sistem pendidikan dan pelatihan, menurut Presiden, harus betul-betul dirancang dengan cara-cara yang baru. Oleh sebab itu, reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci, baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi.

Kemudian yang berkaitan dengan riset dan inovasi, Presiden menyampaikan, Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini.

Pada akhir arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB (Product Domestic Brutto) negara kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta ini bisa tumbuh dan berkembang.

“Sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” pungkas Presiden.

Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Desa, PDTT & Transmigrasi Eko Putro Sanjojo.

Selain itu juga tampak hadir Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Amran Sulaiman, Menhub Budi K. Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menlu Retmo Marsudi, Menkop & UKM AAGN Puspayoga, Menhan Ryamizard Ryacudu. Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Syafruddin, Menaker Hanif Dhakiri, Menkes Nila F. Moeloek, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil. (Dr)

JIB | Indramayu,- Melalui Surat Edaran Bupati Indramayu No.524/3048 – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Indramayu telah memberikan himbauan kepada masyarakat tentang Pedoman Memilih Hewan Qurban, Penyembelihan dan Penanganan Daging Qurban.

Dijelaskan, Bupati Indramayu H. Supendi, Perayaan berqurban adalah sebagai salah satu bentuk ibadah ketika masyarakat dapat melaksanakan Ibadah Qurban yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu masyarakat perlu memperhatikan kriteria (HAUS) Hewan Qurban berstatus Halal, Aman, Utuh dan Sehat.

Pemerintah Kabupaten Indramayu sedang gencar-gencarnya memberikan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen tentang bagaimana memilih hewan qurban dan daging qurban yang berkualitas baik dan tentunya sehat.

Menurut Supendi, himbauan Pedoman Memilih Hewan Qurban, Penyembelihan dan Penanganan Daging Qurban. Bukan untuk masyarakat yang membeli hewan qurban kemudian melaksnakan ibadah berqurban sendiri. Melainkan berlaku pula untuk panitia pelaksanaan berqurban/ Pengurus DKM di beberapa wilayah Indramayu.

“Untuk menyelanggarakan ibadah qurban sesuai dengan syariat Islam. Maka ditetapkan himbauan ini kepada masyarakat agar memahami kriteria HAUS. Melalui kriteria itu ketika mendistribusikan daging kepada masyarakat sudah memiliki labelan halal,” ucap Supendi

Sambungnya. Kami meminta kepada masyarakat agar informasi pedoman tips dan trik memilih hewan qurban dan melaksanakan hewan berqurban ini bersyariatkan Islam. Maka Informasi ini berlaku kepada penjual hewan qurban dan semua panitia pelaksana/Pengurus DKM penerima titipan hewan qurban.

Hal senada dikatakan Kepala Disnakeswan Kabupaten Indramayu Joko Pramono. Menurutnya, masyarakat dalam rangka penyediaan hewan qurban tentu yang paling utama yakni, memenuhi juga kriteria halalan-thoyyiban. Karena kriteria tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan terutama pada saat melalukan pemilihan hewan qurban.

“Kiriteria halalan-thoyyiban meliputi, Hewan Sehat, misalkan nafsu makan baik, cermin hidung hewan basah dan mata bersinar. Kemudian, hewan tidak cacat seperti telinga rusak, ekor terpotong, pincang, buta dan buah zakar (testis) tidak lengkap (1 buah),” kata Joko.

Selain itu, kriterika seperti hewan cukup umur dan hewan tidak kurus serta hewan diutamakan berjenis kelamin jantan. Masyarakat perlu memperhatikan ke-lima kriteria halalan-thoyyiban tersebut agar pelaksnaan ibadah berqurban menjadi aman dan disambut suka cita.

“Selain kriteria yang sudah dikatakan tadi. Kemudian kriteria hewan cukup umur dalam artian untuk sapi/kerbau minimal 2 tahun dan kambing/domba 1 tahun. Disisi lain perlu memahami, hewan tidak kurus dan hewan diutamakan berjenis kelamin jantan , artinya tidak dikebiri (diskastrasi) dan buah zakar simetris,” ujar dia.

Joko berkeinginan, selian masyrakat memeperhatikan kriteria HAUS dan dari ke-lima kriteria halalan-thoyyiban tersebut. Untuk panitia penyelenggara hewan qurban juga tidak kalah pentingnya. Dengan wajib memahami penampungan hewan qurban sebelum disembelih dan paham tata cara dan syarat seorang penyembelih hewan qurban.

“Berharap panitia hewan qurban memahami kandang penampungan hewan qurban terhindar dari hujan dan panas teriknya matarahi. Kemudian, hewan diistirahatkan dengan tenang dan nyaman serta pemeriksaan kesehatan sebelum penyembelihan hingga perlakuan hewan secara baik. Sementara syarat seorang penyembelihan hewan qurban harus laki-laki muslim (baligh) dewasa yang memiliki pengatahuan teknis penyembelihan dan tentu sehat jasmani dan rohani,” harapnya. (Dre)

Sum : Diskominfo IMY