JIB | Kabupaten Bekasi- Mengahadapi peringatan Hari Ulang Tahun ( HUT ) BHAYANGKARA yang ke 73, jajaran Polsek Cikarang Barat hari ini melaksanakan pemasangan spanduk terkait HUT BHAYANGKARA. Minggu (16/06/2019).

Pemasangan spanduk terkait HUT BHAYANGKARA tersebut salah satunya di bentangkan di halaman Polsubsektor MM2100.

Kegiatan pemasangan spanduk ini guna memperingati Hari Kepolisian Nasional yang ditandai keluarnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946, pada tanggal 1 juli 1946.

Perayaan HUT Bhayangkara ke-73 tahun 2019 yang bertemakan “Dengan Semangat Promoter Pengabdian Polri untuk Masyarakat Bangsa dan Negara”, mengandung makna yang sangat dalam, yang perlu dipersembahkan kepada masyarakat.

Menurutnya, tokoh masyarakat baik itu tokoh agama (ulama) dan tokoh pemuda sangat berperan untuk mencegah aliran kelompok radikalisme masuk ke wilayah hukum Polsek Cikarang Barat. Meriahkan perayaan Hut Bhayangkara menyatu dengan masyarakat. (Andri)

JIB | Karawang, Jawa Barat – Kata pepatah berani berbuat harus berani bertanggungjawab itulah yang akan di tujukan kepada 12 PPK dan Oknum Komisioner KPU Karawang yang telah berani Berbuat Curang dengan jual beli suara.

Dengan demikian pasca pemilihan umum legislatif, calon legislatif (caleg) DPR RI Partai Perindo, Dapil VII Jawa Barat, meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta H. EK Budi Santoso, menjadi korban jual beli suara yang dijanjikan 12 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang sabtu (15/06/2019).

Kusnaya, saat dihubungi melalui ponsel mengatakan. Terus terang, saya merasa tertipu hampir senilai 1 Milyar oleh oknum Komisoner KPU dan PPK Kabupaten Karawang.

“Mengaku akan melaporkan kasus penipuan jual beli suara tersebut ke DKPP, Gakumdu, dan pihak kepolisian, karena ia yakin bukti-bukti yang dimiliki telah merasa cukup untuk dilanjutkan ke proses hukum, sambil menunggu pengacara pribadi. ” Jelasnya.

Kusnaya membeberkan kronologis jual beli suara hingga menghabiskan uang hampir 1 M, Awalnya oknum komisoner KPU berinisial AM (Asep Muksin) sebagai inisiator menawarkan beli suara hingga 50 ribu suara di Dapil 7 terutama Kabupaten Karawang untuk memuluskan menuju Senayan, dan meminta sejumlah uang untuk dibagikan kepada PPK sesuai dengan jumlah TPS dimasing-masing kecamatan. Kabupaten Karawang.

“Oknum Komisiner KPU Kabupaten Karawang, AM sebagai inisiator menawarkan puluhan ribu suara dengan imbalan sejumlah uang, untuk di bagi-bagikan kepada ke setiap PPK Kecamatan ” Jelasnya.

Masih kata Kusnaya mereka (Oknum Komisoner dan PPK) datang ke Rumahnya dibilangan Jakarta dan meminta uang cash senilai Rp. 300 juta, sisanya diberikan melalui nomor rekening masing masing sesuai bukti sekitar Rp. 670 juta yang dikantongi, nilainya variatif sesuai kemampuan masing -masing.

“Uang yang diberikan cash dan transfer ke rekening masin-masing, dan Janji 50 ribu suara untuk melenggang ke Senayan, ternyata hanya 4 ribu suara yang didapat, itupun hasil kerja keras tim sukses yang dibentuk sendiri selama sosialisasi.” Tuturnya.

Dan Saya yakinkan akan melaporkan oknum Komisoner KPU dan PPK yang telah menipu dirinya, ke kepolisian dengan bukti-bukti yang dimiliki saat transaksi baik cash maupun transfer bank. Tetapi Saya masih menunggu pengacara, untuk mengambil langkah hukum. (Red)

JIB | BEKASI- Muhamad Nuh, Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Bekasi, berencana akan menempuh jalur hukum baik secara administrasi maupun pidana kepada pihak-pihak yang sengaja jika tidak mengindahkan Putusan Bawaslu RI, terkait pemilihan umum 2019.

Muhamad Nuh saat gelar Prescon di Kantor DPD PKS Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan, Sabtu (15/06/2019) siang, kepada awak media mengatakan, kalau tidak melakasanakan berarti melanggar amanat Bawaslu RI, kemudian kita akan tindaklanjuti lagi ke DKPP.

“Bukan sekedar ‘ancaman’ bagi KPU Kabupaten Bekasi yang tidak mengindahkan Putusan Bawaslu RI. Namun, ia meminta agar KPU setempat dapat menyikapi persoalan kasus hukum dugaan penggelembungan suara Partai Nasdem DPR RI Dapil VII.” Jelasnya
Masih kata Muhamad Nuh Kita sebenarnya bukan ‘mengancam’ tapi ingin mengingatkan kerjasama yang baik supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan hambatan dalam proses hukum ini.

“Saya berkeyakinan, KPU setempat akan menjalankan Putusan Bawaslu RI dengan sebaik-baiknya. Dan DPD PKS Kabupaten Bekasi telah berkirim surat kepada KPU setempat agar bisa dilakukan proses keputusan Bawaslu RI supaya dilakukan proses pencocokan atau penghitungan suara ulang sesuai dengan Model C1 DPR RI ke Model DAA1-DPR RI Kelurahan Jatimulya,” Paparnya.

Tempat terpisah Budi Purwanto humas DPD PKS Kabupaten menegaskan jika Putusan Bawaslu RI tidak diindahkan KPU setempat, maka akan melakukan proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini sudah berlanjut, di MK sudah berlanjut. Apakah tidak menunggu saja proses di MK?” kata Budi saat menjawab pertanyaan awak media.
Budi juga menjelaskan, proses gugatan di MK lebih mudah jika tidak ada kerjasama di KPU Kabupaten Bekasi. Ini akan menjadi bukti baru di MK.

Langkah kita meminta agar dapat dilakukan pencocokan, hasilnya apa untuk bukti baru di persidangan MK.
Sampai saat ini perkembangan kasus dugaan penggelembungan suara Partai Nasdem untuk DPR RI di Keluraan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan sebesar 6.096 suara itu terjadi pada proses rekapitulasi suara dari Model C1 DPR RI keModel DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya. (Andre)

Kades sukaresmi Nunung Maemunah

JIB |Kabupaten Bekasi – Terkait pemberitaan di salah satu media online tentang Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan yang di anggap bahwa pihak desa mencuri listrik dengan cara mengeloss aliran listrik tanpa MCB, hal itu di bantah keras oleh pihak desa.

Pemerintah desa merasa hal tersebut merupakan tindak pemberitaan sepihak yang tidak berimbang menghakimi sepihak tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak desa baik ke Kepala Desa ataupun Sekretaris Desa. Pasalnya dalam pemberitaan isinya tertulis justifikasi bahwa pihak desa mencuri.

Di akhir isi berita tersebut tertulis : “Dari sini sudah jelas kepala desanya saja seperti apa hal ini bisa terjadi, listriknya mencuri apalagi masyarakat, seharusnya sebagai kepala desa dapat memberi contoh baik kepada warganya,” hal inilah yang membuat geram pihak desa dan atas nama masyarakatnya.

Sekretaris Desa Sukaresmi, Ace mengatakan,
“Kami tidak mencuri listrik ilegal. Berkaitan KWH listrik yang disambung langsung oleh pegawai PLN Lippo yang bernama Aning, itu karena sebelum lebaran terjadi korsleting pada saat acara Istighosah ketika buka puasa bersama bulan Ramadhan kemarin. Kemudian oleh pegawai PLN di sambungkan dulu sementara, dan nanti abis lebaran baru di perbaiki. Jadi kami tidak mencuri sebagaimana di beritakan oleh media online itu. Bahkan tiap bulan kami bayar listrik, bukti kwitansinya juga ada.” jelasnya. Jum’at (14/06/2019).

Masih di tempat yang sama, ketika awak media mengkonfirmasi Kepala Desa via telepon, Nunung Maenah senada dengan yang di ungkapkan Sekdes, bahwa pihak desa tidak mencuri listrik ilegal.

“Saya selaku kepala desa menyayangkan wartawan yang memberitakan hal tersebut, kenapa tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada kami, biar jelas faktanya. Malah desa kami di tuduh mencuri listrik ilegal. Dalam hal ini bukan cuma kami sebagai aparatur desa yang merasa dicemarkan, tapi masyarakat kami juga tidak menerima dengan isi ungkapan berita itu.” terang Nunung.

Berkaitan dengan pihak PLN yang di sebut oleh pihak desa, Aning selaku petugas bagian penagihan PLN Lippo Cikarang, ketika dihubungi via telepon oleh awak media, dirinya membantah kalo listrik di Desa itu mencuri. Pasalanya, “kilo meternya waktu itu pernah terbakar, lalu oleh bagian gangguan di loss kan sementara. Hanya tidak ada MCB nya, tapi kilo meter tetap jalan. Tagihan pembayaran tetap normal. Jadi itu tidak termasuk mencuri.” ungkap Aning, petugas PLN Lippo. (Dre)