JIB | Kabupaten Bekasi, – Desa kali Jaya saat ini mengadakan acara halal bihalal serta santunan anak yatim, Sabtu (22/06/2019) pukul 09:00 Wib, bertempat di Aula Desa Kali Jaya acara tersebut mendapat respon positif dari warga setempat.
Acara tersebut di hadiri Kepala Desa Kali Jaya, Bhabin kamtibmas Darmawel, Bimaspol Suryono dan Iwan Setian serta para perangkat desa setempat bahkan ketua BPD.H.Sirot Alkhair ikut datang menghadiri acara Halal Bihalal tersebut di sela-sela kesibukannya.
Dede selaku kepala Desa Kali Jaya menyampaikan dalam sambutannya, ” karena masih dalam suasana lebaran dan saling memaafkan sesama warga Desa Kali Jaya. Bahwasanya acara ini di buat untuk saling silaturahim antara warga dengan aparatur desa serta tokoh masyarakat setempat agar lebih bersinergi dalam menjalani kerukunan bermasyarakat, dan kita bisa berbagi sedikit banyaknya kepada anak yatim serta para janda dan kaum duafa”. Ujarnya
Lanjutnya Dede mengucapkan banyak – banyak Terimakasih kepada warga Desa Kali Jaya yang ikut serta dalam acara halal bihalal serta santunan anak yatim ini”.
Masih kata Dede “Dalam acara tersebut sekitaran 500 undangan diberikan kepada anak yatim serta para janda dan kaum duafa, acara tersebut berjalan sebagai mana mestinya dari mulai acara sampai selesai tanpa halangan apapun” Tutupnya. (Kong mpe)
JIB | Tambun Utara, Bekasi- Beredarnya isue adanya droping Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Membuat gerah Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
“Kami hari ini akan berkumpul membahas isue tersebut.” Ujar Mukhlis ketua PK Kecamatan Tambun Utara kepada awak media. Sabtu, 22 Juni 2019.
Lanjutnya, Mukhkis, Penjaringan calon Wakil Bupati Bekasi yang telah digagas oleh Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Partai Golkar Kabupaten Bekasi jadi sebuah dagelan yang tidak lucu.
“Kami ingin mendapatkan Wakil Bupati secara terbuka, jujur dan adil. Dan yang utama adalah bisa bekerja sama dengan Bupati Bekasi.” Terang Mukhlis.
Pendaftaran Calon Wakil Bupati yang seyogyanya dilaksanakan dari tanggal 17 Juni – 20 Juni, diperpanjang hingga 2 Juli. Agar masyarakat yang ingin mendampingi Pak Eka Supria Atmaja sebagai Wakil Bupati dapat terjaring banyak.
“Silakan siapa saja mendaftar sebagai calon Wakil Bupati. Mau dari Kabupaten Bekasi maupun luar Kabupaten Bekasi.” Ungkap, Mukhlis.
Partai Golkar Kabupaten berkembang cukup pesat semenjak Bapak H. Amin Fauzi sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Yang berhasil mengantarkan Bu dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin – H. Rohim Mintareja, S. Sos, MM sebagai Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi periode 2012 – 2017.
Tongkat komando pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dilanjutkan oleh dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin. Di periode inilah Partai Golkar meraih masa keemasannya.
Berhasil menjadi pemenang pemilihan anggota legislatif Kabupaten Bekasi pada tahun 2014 dengan 10 Kursi.
Bahkan berhasil mengantarkan dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin – Eka Supria Atmaja memenangkan Pilkada tahun 2017. Yang menjadikan dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin menjadi Bupati Bekasi pertama yang berhasil 2 periode.
Ditengah jalan, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin terkena skandal suap perijinan Apartemen Meikarta yang dilakukan management Lippo Cikarang. Akibatnya, Neneng Hasanah Yasin di ciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan berikutnya, Neneng Hasanah Yasin mengundurkan diri sebagai Bupati sekalipun belum ada vonis bersalah.
Dan pada tanggal 12 Juni 2019, H. Eka Supria Atmaja dilantik sebagai Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2012 – 2017.
“Jika harus ada wakil Bupati, kami ingin dari masyarakat Kabupaten Bekasi dan Kader Golkar.” Tegas Mukhlis.
Namun demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan adanya yang mendaftar dari luar Kabupaten Bekasi.
Karena memang tidak ada aturan manapun yang mengharuskan Wakil Bupati harus orang Bekasi.
Yang terpenting adalah Wakil Bupati harus bisa bekerja sama dengan Bupati.
“Jadi, biarkan Bupati yang menentukan siapa yang akan diajukan ke DPD – DPP Partai Golkar.
Dari hasil penjaringan BAPPILU DPD Partai Golkar.” Tutupnya. (Endang)
JIB | Jakarta, – Beredarnya konten-konten hoaks di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk mengutip kebijakan pemerintah, kemudian dipelintir sedemikian rupa.
Seperti sebuah artikel dari situs klikshare.info dan binpers.com yang diberi judul “Awal Juli Tarif Dasar Listrik Kembali Naik?” dan “Tarif Dasar Listrik Naik Lagi Awal Juli 2019”.
Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu mengatakan, terkait artikel tersebut telah dibantah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, bahwa kabar tersebut bohong alias hoaks.
“Kabar yang mengatakan ada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) itu hoaks. Tidak benar yaa, sudah diklarifikasi pak Ignasius,” kata Ferdinandus di Jakarta, Jum’at (21/6/2019).
Selain diklarifikasi Menteri Ignasius, Ferdinandus menjelaskan, setelah ditelusuri oleh Tim AIS Kementerian Kominfo, ternyata artikel tersebut sudah dimuat oleh situs republika.co.id dan sudah terbit sejak Selasa 13 Juni 2017. “Dalam artikel itu juga sudah jelas tertulis “Tarif Dasar Listrik (TDL) kembali mengalami kenaikan per 1 Juli 2017, jadi bukan 2019. Itu berita lama yang sengaja dipelintir,” ujarnya
Kabar hoaks lainnya mengenai unggahan video yang menarasikan, proses produksi tasbih berbahan dasar tulang babi. Kabar itu beredar luas hingga mengebohkan masyarakat. Narasi yang dikembangkan pengunggah video adalah, China telah memproduksi tasbih dari tulang babi secara besar-besaran. Namun, klaim tersebut tidak benar karena pada dasarnya tasbih terbuat dari kayu, tulang atau bahan lainnya.
“Video itu sebenarnya adalah proses pembuatan tasbih dari tulang unta, bukan tulang babi. Jadi, video itu hasil editan, bukan dari video yang asli,” imbuhnya
Ferdinandus menjelaskan, video asli diunggah pertama kali di salah satu akun Youtube pada tanggal 11 Juni 2019 dengan deskripsi, “Begini cara membuat tasbih dari tulang Unta”. Namun video tersebut sengaja diunggah ulang dengan berbagai narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggiring opini negatif masyarakat. Pungkasnya. (Dre)
JIB | Kabupaten Bekasi- Seorang pemuda tersambar kereta api Bima no. 44 jurusan Gambir-Surabaya Gubeng, di kampung Tambun Rt.001 Rw.001, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Diketahui dari identitas korban Geri Gunawan (18) pemuda asal Dusun Peundeuy, Rt.019 Rw.007, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Meninggal dunia di tempat lokasi kejadian. Jumat. (21/06/2019) Pukul 17:08 Wib.
Saat dimintai keterangan saksi oleh pihak kepolisian Polsek Tambun Mulyana (teman korban) mengungkapkan, “saat dirinya akan pulang ke kontrakan bersama Geri (korban) di kampung Mekarsari, Mulyana menyebrang perlintasan rel kereta api dari arah selatan menuju utara lebih dulu dan korban di belakangnya menyusul datang KA. No. 44 Bima datang dari arah Gambir menuju Surabaya menyambar korban dan meninggal dunia ditempat kejadian”. Ungkapnya
Korban mengalami luka pada kepala pecah dan kaki kanan patah, kemudian dibantu ambulance PMI dari RSUD. Kab Bekasi. (Andre)
JIB | Kabupaten Bekasi- Ditengah kesibukan memantau perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya Wakapolsek Cikarang Barat mengunjungi anggotanya yang sedang sakit, kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian atau perhatiannya seorang pimpinan terhadap anggotanya. Jumat, (21/06/2019).
Mewakili Kapolsek Cikarang Barat, Wakapolsek Cikarang Barat AKP SUTRISNO bersama Kanit Binmas IPTU H. ARIF.ARAMNSYAH, Panit Binmas IPDA SYARIF. H, dan Staf Sium BRIPTU RIDHO.F menjenguk anggota Unit Binmas Polsek Cikarang Barat BRIGADIR YUSRAN yang sedang sakit dan dirawat di RSUD KOTA BEKASI gedung E lantai 4 ruang Catthleya 7. Puku15:30 Wib.
Menurut keterangan Dokter yang menanganinya bahwa Brigadir Yusran mengidap penyakit tekanan darah tinggi, untuk itulah dokter menganjurkan untuk dirawat inap di RSUD KOTA BEKASI.
Brigadir Yusran masuk ke rumah sakit pada hari kamis malam tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 20:00 wib, dan saat ini Brigadir Yusran kondisi berangsur – angsur mulai membaik.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolsek memberikan motivasi dan mendoakan agar Brigadir Yusran segera diberikan kesembuhan dan kesehatan agar bisa kembali melaksanakan tugas seperti biasanya. (Andri)
JIB | Kabupaten Bekasi – Bupati Eka Supria Atmaja di sisa periode 2017-2022, kemunculan Ahmad Marzuki seorang pengusaha asal Kabupaten Karawang yang akan mendaftarkan diri menjadi Wakil Bupati Bekasi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, LSM, Wartawan dan Ormas.
Salah satunya Ormas Gibas resort Kabupaten Bekasi menolak keras dengan adanya cawabup Bekasi dari luar Kabupaten Bekasi.
Ketua Gibas Resort Kabupaten Bekasi, Riden Bahrudin, Jumat (21/6/2019) menegaskan memangnya di Kabupaten Bekasi sudah tidak ada orang harus orang luar Bekasi yang mendampangi Bupati yang tidak paham kultur Bekasi.
“Saya menegaskan Gibas Resort Kabupaten Bekasi menolak keras Ahmad Marzuki sebagi Wakil Bupati Bekasi, emang ngga ada putra-putra terbaik Bekasi…??” Jelasnya.
Alasanya. Kata Riden, karena di Kabupaten Bekasi banyak sekali putra putri terbaik yang sangat layak, berkompeten dan mengerti soal Bekasi dan bukan itu saja tapi paham tentang Bekasi, paham tentang kebutuhan orang Bekasi, paham tentang geografis Bekasi, dan paham tentang kultur Bekasi.
“Baik segi pendidikan, kredibilitas, performance, loyalitas dan dedikasinya di Kabupaten Bekasi”,tambahnya
Saya (Riden) berharap biar putra atau putri daerah Kabupaten Bekasi yang harus jadi wakil Bupati. (Dre)
JIB | Tambun selatan, Bekasi- Dalam Acara Halal bi halal yang di prakasai oleh Aliansi Ormas Bekasi atau di singkat AOB dan sekaligus menandatangani Pernyataan sikap atau mosi tidak percaya langsung hari itu juga AOB bersamaan gelar deklarasi penolakan calon wakil Bupati Bekasi dari luar daerah bekasi (21/06/2019).
Turut hadir dalam acara Halal Bi Halal sekitar 28 Ormas Se Kabupaten bekasi, Dengan mengusung tema “Mempererat tali silaturrahmi”, di saung jati Tambun.
“Sengaja acara halal bi halal ini kita adakan dalam rangka mempererat tali silaturrahmi sesama ormas yang ada di Bekasi.” Jelas. Ketua Aliansi Ormas Bekasi, H. Jainal Abidin pada awak media
Lanjut. H. Jainal Abidin, hari ini kita kumpulkan 28 Ormas, dalam rangka silaturrahmi bersama saling mengenal dan ikut serta dalam membangunan Bekasi apa lagi dengan adanya pemilihan wakil Bupati yang telah di perbincangkan oleh masyarakat Bekasi dengan hadirnya Cawabup dari luar Bekasi.
“Hari ini juga 28 Ormas sepakat untuk Deklarasi penolakan terhadap Calon wakil Bupati Bekasi dari luar daerah bekasi,” Jelasnya.
Jainal juga berharap untuk calon wakil Bupati Bekasi, yah harus orang yang ngerti Bekasi, dan bukan itu saja tapi paham tentang Bekasi, paham tentang kebutuhan orang Bekasi, paham tentang geografis Bekasi, dan paham tentang kultur Bekasi.
“Jangan asal main cogroh (ambil) aja calon dari mana-mana dan Janganlah bicara kepentingan tertentu,” tegas H.Jainal.
Terakhir Kata Jainal. Save Bekasi, Selamatkan bekasi, jadi kami menolak dengan tegas calon wakil Bupati Bekasi dari luar daerah bekasi, Sangat banyak orang di kabupaten Bekasi yang mampu jadi wakil Bupati, ngapain harus orang dari luar Bekasi. (End).
JIB | Bekasi- Percis kaya Sinetron perjodohan Siti Nurbaya dengan Datuk maringgi yang di paksakan oleh orang tuanya sehingga sehingga Siti Nurbaya di jodohkan oleh Datuk maringgi karena hutang orang tuanya, sehingga di jodohkan juga, yang tidak sukai oleh Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya adalah gadis muda belia yang cantik rupawan. Bukan hanya cantik wajahnya tetapi juga lekuk tubuhnya sangat mempesona. Bak gitar sepanyol siapa yang tidak kenal dengan Siti Nurbaya.
“Begitupun dengan pemilihan calon Wakil Bupati. Seharusnya, Bupatilah yang menentukan dengan siapa dia akan bekerja sama.” Ujar Maulana Yusuf Pribadi atau yang biasa dikenal dengan panggilan Benny Seorang politisi muda dari Partai Demokrat. Jum’at, (21/06/2019).
Menurut Benny, Keelokan Kabupaten Bekasi telah menarik perhatian banyak politisi dan tokoh masyarakat yang ingin menjadi Wakil Bupati Bekasi.
“Bahkan ada dari luar Kabupaten Bekasi yang ingin menjadi Wakil Bupati Bekasi.” Ujar Benny.
Daerah yang sering disebut sebagai Mesin Dollar, karena memiliki kawasan industri terbesar se-Asia dan Bruto sangat besar ke pusat.
Di Sisi lain sumber migas di Kabupaten Bekasi, menjadi daya tarik sendiri.
“Permasalahan adalah apakah dia mengerti permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi.” Tegas Benny.
Masih kata Benny, apa motivasinya berambisi menjadi Wakil Bupati Bekasi ? Karena Hakikatnya Wakil Bupati Bekasi haruslah orang yang mampu dan handal mempunyai jiwa Kredibilitas bekerja sama dengan Bupati.
“Karena Wakil Bupati harus sejalan dan selaras dengan ide dan gagasan sesuai dengan misi dan visi Bupati. Maka, Bupati yang menentukan siapa Wakil Bupati yang akan mendampinginya. Bukan titipan dari atas.” Ungkapnya.
Benny juga. Jika Titipan dari atas, baik itu orang Kabupaten Bekasi apa lagi orang diluar Kabupaten Bekasi. Jika tidak bisa bekerja sama dengan Bupati akan membuat perencanaan pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati tersendat dan mandek (Stagnan).
“Apabila pembangunan tersendat, yang akan menjadi korban adalah warga Kabupaten Bekasi. Dan tentunya Bupati akan dipermasalahkan dan di demo oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Sudah seperti cerita Siti Nurbaya saja. Main paksa untuk memilih Wakil Bupati.” Tutup. Benny mengelus dada. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi- Kepala daerah seperti apa yang pantas, layak dan mampu di Bekasi era terkini dan mendatang ? Tentunya, membutuhkan paduan antara terpeliharanya tradisi dan budaya yang harus lestari dengan keterbukaan terhadap modernisasi dan globalisasi.
Masyarakat Industri Global sangat tepat dan pas untuk dilekatkan pada masyarakat dan warga Bekasi terkini. Saya menyebutnya : KABEK (Kabupaten Bekasi), sekedar membedakan secara administrasi pemerintahan daerah dengan KOTA Bekasi (Kobek).
Bekasi bukan lagi warga lokal saja. Bukan hanya sunda, betawi atau banten. Bukan pula hanya dari perwakilan nusantara mini : suku jawa, batak, melayu, timur, bali, dsb. Bahkan, sekitar perwakilan dari 30 warga negara asing – sebut warga mancanegara – sudah ada dan tinggal sejak 30 tahun lalu.
Bekasi pun tak lagi agraris. Bahkan kebanyakan area pertanian, perkebunan, tani dan nelayan lahannya berubah drastis menjadi kawasan industri, perumahan dan area pabrik, serta kota-kota baru yang membentang hutan beton dan kemewahan. Semua terlindas oleh ketamakan dan keserakahan yang tak manusiawi dan tak
Ramah lingkungan.
Roda perekonomian berjalan 24 jam tanpa henti. Mobilitas dan transformasi ekonomi berjalan cepat, bahkan sangat cepat dan melesat. Ada kemajuan, ada juga kemunduran. Ada yang datang, ada juga yang hilang. Masalah sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, kebudayaan dan kemanusiaan makin kusut, amburadul dan kompleks.
Potret kesenjangan sosial ekonomi sangat tajam. Kesenjangan dan ketidakadilan kawasan, antar kota desa, utara selatan, bahkan antar tetangga, sungguh ironi dan mengenaskan. Angka bunuh diri meningkat, muncul rasa frustasi, hopeless, distrust (ketidak percayaan) terhadap lingkungan meningkat.
Apakah warga pribumi, yang terlahir dan tumbuh di Bekasi merasa makmur, bahagia dan berdaya ? Siapa yang menjadi penikmat atas kemajuan industri ? Siapa jadi penonton, siapa jadi korban ? Apakah, para warga pribumi sudah menjadi tuan dan pemilik di rumah sendiri ?
Tidak juga dan mustahil, arus besar dan cepat migrasi ke Bekasi diabaikan. Bahkan, saat ini, pemain utama ekonomi dan industri bukanlah warga Bekasi, bukan pula warga asli WNI. Bekasi sudah menjadi kawasan warga global (Global Society), bukan lagi lokal melulu. Bagaimana memadukan tata kehidupan yang Makmur Bahagia dan Berdaya lahir batin secara harmoni bagi semua lapisan warga ?
Reformasi dan demokrasi langsung Pemilu Kepala Daerah di Bekasi patut jadi renungan. Setiap warga punya kesempatan memilih. Pernah terpilih dan mendapat amanah dalam Pilkada 2007 : Bupati-Wabup : Sa’duddin-Darip Mulyana, dilanjutkan 2012 : Bupati-Wabup : Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintaredja, dan 2017 : Bupati-Wabup : Neneng Hasanah Yasin – Eka Supri Atmaja, diwarnai tragedi prahara kasus Megakorupsi yang menghebohkan.
Patut menjadi tafakkur bersama, apakah pemilihan langsung didasari faktor keterpilihan secara visioner, kualitas dan keunggulan atau justru karena proses transaksional dan money politic ?
Mengapa hingga sekarang, kita belum mendengar adanya reputasi dan prestise, keunggulan Kepala Daerah Bekasi menjadi role model, trend setter dan berdaya saing seperti kepala daerah lainnya ? Sebut saja : Jokowi sangat harum dari Walikota Solo, Ridwan Kamil dari Kota Bandung, Risma di Surabaya. So, apa yang menjadi kebanggaan, rasa takdzim dan kemuliaan atau penghargaan kita atau pihak lain atas prestasi dan keunggulan Kepala Daerah yang kita pilih dan kita dukung ?
Apa prestasi dan kemajuan yang dapat kita banggakan ? Hal yang paling mengenaskan adalah betapa aneh bin ajaib di tengah ribuan pabrik dan perusahaan, pengangguran membanjir. Cari kerja sulit, mahal, bahkan diperas. Banyak calo dan mafia agen tenaga kerja dibiarkan.
Sampai saat ini, belum ada solusi dan eksekusi yang pasti. Sebagian bilang, pemerintahan dan warga di
Bekasi, abnormal, karena masalah pengangguran dan kesenjangan alias ketimpangan ekonomi, kaya-miskin, tuan tanah-korban penggusuran, kawasan elit-kawasan kumuh, banjir, air bersih langka, polusi udara sangat
Buruk, tata kelola sampah sangat amburadul. Tingkat keamanan dan rasa aman juga banyak titik
Rawannya. Dimana harmoni dan kemajuan bisa dinikmati oleh warga ?
Kemana keuntungan, uang dan investasi yang dicetak 24 jam di kawasan industri itu ? Siapa paling diuntungkan siapa dikorbankan ?
Begitulah potret nyata, fakta dan realita Bekasi masa kini. Lebih dari 3 kali Pilkada, harapan melahirkan pemimpin yang mampu memberi
Solusi dan Eksekusi atas masalah warga Bekasi belum sesuai harapan. Sejarah tak pernah pupus akhirnya terbukti, uang bukan solusi, demokrasi dengan transaksi malah menimbulkan bencana. Kita butuh recovery, pemulihan kepercayaan publik dan rakyat.
Rakyat nya pun perlu mengasah kesadaran moral dan intelektual. Budaya money politic, transaksi dan pragmatis, memilih pemimpin semata karena uang, uang cendol, Nomor Piro Wani Piro, harus segera dikikis dari penyakit korupsi berjamaah yang makin parah.
Perhelatan siapa Wakil Bupati yang terbaik dan pantas mendampingi Bupati Eka, tentunya tak banyak
bisa kita harapkan untuk perubahan fundamental yang luar biasa. Masa kerja efektifnya hanya 2 tahun. Selebihnya pasti sibuk agenda Pilkada 2022.
Apakah Golkar rela atau bisa berani mengambil Calon Non Kader. Apakah para dewan yang akan memilih akan keluar dari tradisi politik uang ? Apakah bebas dari
Mahar ? Beban moral dan tanggung jawab terbesar ada pada Bupati dan Golkar serta partai pengusung. Masihkah rakyat bisa percaya, hasilnya akan sesuai aspirasi rakyat ?
Tentu saja, faktor yang berkembang dalam demokrasi terbuka selayaknya memberikan kesempatan bagi semua. Tak dipungkiri, aspirasi putera daerah sangat dimaklumi menimbang
Local
Wisdom dalam semangat otonomi daerah serta kesempatan setiap warga daerah membangun daerahnya sendiri. Namun, semua bukan karena alasan primordial atau emosianal.
Semangat putera daerah untuk membangun daerah patut diapresiasi, dihargai. Namun, aspek Keahlian (kompetensi), Pengalaman, Integritas Moral serta
Kemampuan memberi Solusi dan Eksekusi terbaik itu menjadi
Pertimbangan utama.
Saya meyakini, pontensi dan kemampuan putera daerah Bekasi sangat mumpuni dan lebih dari layak. Justru kendalanya ada pada longgarnya semangat bersatu dan bersama di lingkungan warga daerah sendiri. Saling sikat, saling sikut, saling gilas dan saling lindas.
Mentalitas kacung, budak dan lebih nyaman mengorbankan warga dan sesama warga sendiri menjadikan kultur dan kehidupan sosial yang tidak solid. Banyak ormas, lembaga dan organisasi tapi saling bertikai. Sementara, warga pendatang lebih solid dan membangun solidaritas kuat.
Secara ekonomi, investasi, kualitas SDM maupun spirit solidaritas warga pribumi
tersisih dan terkalahkan. Malah sangat mudah diadu domba. Jadilah warga yang terpecah belah. Bahkan dicampakkan sbg warga yang dicap sebagi sumberdaya rendah, gak bisa bersaing dan malas. Dituduh lebih banyak gunakan otot daripada otak.
Saya pernah mendapat kesempatan menjadi Calon Bupati termuda (2017), tanpa
Mahar dan tanpa sesenpun
melakukan transaksi, money politic ataupun serangan fajar. Saya juga pernah mencoba menjadi Caleg DPR RI agar putera daerah meraih kemenangan. Faktanya, budaya money politik dan serba transaksional warga sampai panitia pemilu masih sangat kental dan dominan. Saya memang kalah suara. Money Talk, uang yang bicara dan uang yang menentukan kemenangan.
Nah, pertanyaannyq, sampai kapan kita lebih mengutamakan kekuatan uang dan pragmatisme dibanding kemajuan dan kehormatan, martabat menjadi warga beradab ?
Bagaimana orang baik, sholeh, visioner, ahli dan berpengalaman bisa tampil menjadi Pemimpin kalau budaya politiknya masih seperti rimba raya kebun binatang, siapa kuat uangnya itulah yang menang ?
Moga ada saatnya dan momentum kesadaran bersama, Bekasi harus meraih kemuliaan, kehormatan dan martabatnya dimulai dengan memilih Pemimpin yang terbaik sehingga bisa menghadirkan perubahan besar dan harapan setiap warga.
JIB | Kabupaten Bekasi- Menyambut peringatan HUT BHAYANGKARA KE -73 yang diperingati tanggal 01 Juli 2019, anggota Polsek Cikarang Barat bersama anggota Polwan Polres Metro Bekasi melakukan aksi sosial yakni membersihkan tempat ibadah di masjid Al hidayah yang berlokasi di jalan Imam Bonjol Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Pukul 09:00 Wib, Jumat ( 21/6/2019 )
Kegiatan bakti sosial membersihkan tempat ibadah masjid tersebut dilakukan oleh anggota Polsek Cikarang Barat serta anggota Polwan dari Polres Metro Bekasi dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan warga sekitar dan pengurus masjid, dengan harapan akan memupuk hubungan yang baik antara Polri dengan warga.
Satu persatu anggota Polsek Cikarang Barat maupun anggota Polwan dari Polres Metro Bekasi bahu membahu membersihkan Masjid, baik halaman masjid maupun ruangan Masjid.
Di usia yang ke 73 semoga institusi kepolisian semakin di cintai oleh warga masyarakat dan warga masyarakat selalu mendukung atas tugas – tugas kepolisian dalam rangka menjaga keamanan negara kesatuan republik indonesia. (Dre)
