JIB | SUKABUMI – Sekertaris DPC Ormas Manggala Garuda Pitih (MGP) Kabupaten Sukabumi gelar pertemuan bersama para tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, jum’at (12/4/2019).

Dalam pertemuannya itu Sekretaris DPC Ormas Manggala Garuda Putih mengajak tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Sukabumi agar ikut melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) 2019 berjalan damai, aman dan sejuk.

Pelaksanaan Pemilu 2019 akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden serta pemilihan legeslatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah). Mari kita jaga pemilu 2019 yang sebentar lagi akan di gelar agar berjalan dengan kondusif,” Kata Sekretaris DPC MGP Kabupaten Sukabumi Jeffri Halfah.

Dia juga berharap kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengn cara menggunakan hak suara pada Pemilu untuk menentukan seorang pemimpin ke yang lebih baik.

“Kita sebagai elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk mendorong jangan sampai tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (Golput),” ungkapnya.

Dia juga menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruhi oleh berita bohong atau biasa yang disebut berita hoax yang mengganggu kondusifitas pemilu 2019.

“Pesta demokrasi lima tahunan tentu jangan sampai dikotori dengan adanya kecurangan dan ketidak jujuran, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan berita bohong yang dapat mempecah belah bangsa,” tegasnya.(Red)

JIB | KOTA BEKASI – Bertempat di Masjid Pondok pesantren (Ponpes) Nidaa As-sunah, Jl. Rawa Gede Raya No. 55, Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi baru saja selesai acara tasyiah serta pembacaan Pernyataan sikap menolak isu provokatif yang dapat memecah belah persatuan paska Pemilu 2019 oleh Ustad Miqdad Ali Azka mantan Ketua Eks Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bekasi kemarin Jumat malam (10/05/2019).Acara pembacaan pernyataan sikap menolak isu provokatif yang dapat memecah-belah persatuan pasca Pemilu 2019 di ikuti sekitar 70 orang santriwan dan santri wati juga di hadiri pengurus Ponpes Nidda As Sunah.Tausyiah dan pembacaan pernyataan sikap di pimpin langsung oleh Ustad Miqdad Ali Azka Lc Pimpinan Ponsok pesantren sekaligus Ketua Eks Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bekasi selain di liput oleh awak media acara tersebut disiarkan live streaming di channel youtube Ponpes Nidaa As SunahDalam isi tausyiah nya Ustad Miqdad Ali Azka Lc menyampaikan, Persatuan Umat Kenapa persatuan umat sangat penting sekarang? karena kita lihat sendiri sekarang umat sudah terbelah-belah akibat beda dukungan politik Pemilu sudah selesai, mari kembali merajut persatuan yang terbelah dan janganlah terprovokasi oleh elit politik yang dapat mengganggu persatuan, mari kita tunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).KatanyaKepada seluruh santri dan jamaah yang hadir saya menghimbau, mari kita menjaga persatuan umat jangan mudah terprovokasi dengan isu yang dapat memecah belah persatuan umat Pasca Pemilu ini.”AjakanyaSetelah menyampaikan tausiyah Ustad Miqdad Ali Azka Lc Ketua Eks Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bekasi tersebut membacakan pernyataan sikap menolak isu provokatif di ikuti seluruh santri dan para jamaah yang hadirDengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim_Saya santriwan dan satriwati Pesantren Nida Assunnah.1. Tetap menjaga persatuan umat pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2019, juga tetap menjaga persatuan umat pasca penghitungan suara oleh KPU.2. Saya satriwan dan satriwati Pesantren Nida Assunnah menghimbau kepada seluruh lapisan umat Islam untuk jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan umat dan terkoyaknya negeri ini.3. Saya satriwan dan satriwati Pesantren Nida Assunnah menghimbau mari menjaga kesucian bulan Ramadhan ini dengan memperbanyak ibadah dan jangan saling mencaci maki antar elemen masyarakat di tengah-tengah kita.Semoga Allah SWT tetap memberikan hidayah dan taufiknya dan menjaga kita umat Islam di negeri ini. (Red)

JIB | Jakarta – Kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa karena adanya peluang dan niat hal itu diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi. Peluang itu ada karena minimnya kontrol masyarakat.

“Belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Anwar kepada awak media di Jakarta.

Anwar mengatakan, untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa.

“Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.”Katanya.

Namun, kata Anwar, tidak semua kepala desa mengindahkan hal ini. Karena itu mulai tahun tahun, pihaknya memberlakukan sanksi kepada kepala desa yang tidak pasang papan pengumuman.

“Harus ada sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” kata Anwar.

Namun, menurut Anwar, ada nilai positif dibalik maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan.

Tapi, dilihat dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.

“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya. Ke depan kita akan kedepankan aspek pencegahan,” ujar Anwar.

Dari pemerintah pusat sendiri, lanjut Anwar, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana desa.

Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke aparat hukum bila masuk ranah hukum, sedangkan yang masih bisa ditolerir dilakukan pembinaan. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah.

Juga ada 30.000 pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan.

Untuk meningkatkan pengawasan, lanjut Anwar, ke depan perlu dipikirkan perlunya insentif atau dana tambahan kepada instansi yang melaksanakan tugas pengawasan terutama di tingkat kabupaten. Dana untuk pengawasan ini, menurut Anwar, masih menjadi hambatan dalam pengawasan penggunaan dana desa. (Andre)

Sumber: S.P.

JIB|JAKARTA- Menjelang Hari Raya Idul Fitri Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Andriani mengimbau perusahaan untuk tidak telat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Imbauan tersebut, dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun yang berisi mengenai pembayaran THR Hari Keagamaan.

SE tersebut tidak hanya ditembuskan kepada para perusahaan, tetapi juga gubernur, bupati, hingga wali kota se-Indonesia.

Ditambahkan Andriani, semua pekerja berhak mendapatkan THR sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, termasuk pekerja kontrak dan lepas (freelance).”Semua pekerja berhak dapat THR, kontrak juga berhak, pekerja tetap atau tidak tetap sama,” kata dia.

“Aturannya paling lambat satu minggu sebelum hari raya. Kalau telat sanksinya harus bayar denda 5 persen dari THR,” ujar Andriani di Jakarta, kemarin.

Sebab, kata Andriani, jika terlambat, ada aturan yang menuntut perusahaan harus membayarkan denda kepada karyawannya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan bakal mengeluarkan surat imbauan kepada perusahaan swasta mengenai pencairan THR.

“Iya (seminggu sebelum Lebaran) THR harus cair.Nanti dalam waktu dekat surat imbauan kita buat,” kata Hanif, belum lama ini. (Dre)

sum.industry.co.id

JIB | Cikarang Utara- Polisi gelar buka puasa bersama dengan anak jalanan, komunitas anak jalanan dan kaum marjinal di Pelataran Kantor Pospol Pasar Cikarang ,Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kamis (09/05/2019).Dalam acara buka puasa bersama bertajuk “Ngemper Bareng” ini, Kapolsek Cikarang Kompol Sujono memberikan tausiyah kepada para anak jalanan agar tetap selalu berkreatifitas meski menjalani puasa.Ia juga berpesan kepada mereka agar tidak berperilaku yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Cikarang, khususnya lingkungan pasar baru Cikarang.“Mendekatkan Polisi dengan masyarakat dan komunitas sehingga kedekatan ini tidak ada jarak, betul-betul egaliter ya, selanjutnya kita membangun hubungan komunikasi dan menitipkan kepada masyarakat bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus menjadikan polri betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” kata Sujono.Acara sederhana ini untuk mempererat tali silaturahmi antara seluruh elemen masyarakat demi terciptanya kebersamaan di bulan Ramadhan yang penuh berkah. (Endang)

JIB | Jakarta- Tokoh pemuda tambora Jakarta Barat Acel Syamsudin mengajak kepada pemuda di wilayahnya untuk ikut mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasca pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kita melihat sebuah pesta demokrasi ini harus berjalan dengan lancar, tanpa ada provokasi dan intervensi untuk mengubah semua hasil, Isu pengerahan massa atau people power agar diwaspadai sebagai ancaman bagi keamanan ibu kota, untuk itu pemuda di wilayah tambora jakarta barat hendaknya tidak perlu latah ikut isu tersebut.”Kata Acel.Kamis (09/05/2019)

Pemilu 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya dijadikan sebagai ajang persatuan karena siapapun yang menang nantinya harus didukung sebagai presiden republik Indonesia.

Acel menambahkan, dengan menggunakan ancaman people power, justru membuat dan memancing seolah-olah negara gagal menyelenggarakan pemilu. Ancaman people power juga mencederai spirit demokrasi yang beralaskan konstitusi.

Sebab, seluruh sengketa kepemiluan telah disediakan perangkat penyelesaiannya, yakni melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka ajakan People power dalam suasana pasca perhelatan demokrasi harus dibaca sebagai upaya pendelegitimasian atas lembaga-lembaga negara, atau bahkan upaya pembangkangan atas negara, alih-alih memperjuangkan hak mereka sebagaimana yang acap kali diucapkan.

Saya mengajak kepada para pemuda yang ada di Tambora maupun di wilayah Jakarta Barat tolak dan jangan termakan isu people power, karena memang pemilu 2019 ini berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu hasilnya dari KPU.

sisi lain, Acel juga mengimbau kepada Pemuda Tambora dan juga seluruh warga jakarta agar berpikir cerdas dan bisa meredam konflik di level bawah.

Masih Kata Acel.” gerakan people power itu tidak perlu terjadi, karena akan merugikan semua pihak,”

“Mari Kita Hargai Proses Pemilu yang Baik ini, jangan menodai dengan ujaran kebencian atau isu- isu yang bisa merusak persatuan dan Kita hormati apapun keputusan KPU pusat tanggal 22 Mei 2019 mendatang. (Endang)

JIB | Bekasi- Mewakili Kapolres Metro Bekasi, Kapolsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi menjenguk ketua KPU Kabupaten Bekasi yang sedang di rawat di RSUD Kab. Bekasi yang berlokasi di jalan teuku umar / jalan utama pantura wilayah kelurahan wanasari kecamatan cibitung kabupaten bekasi, hari rabu tanggal 08 Mei 2019 jam 10.00 WIB.

Kapolsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi Kompol Hendrick Situmorang SH.Sik.Msi di dampingi anggotanya menjenguk ketua KPU Kab. Bekasi yang sedang di rawat di RSUD Kab. Bekasi Jajang Wahyudin karena sakit,

Ketua KPU Kabupaten Bekasi tersebut di larikan ke rumah sakit setelah mengalami sakit pada saat sedang melaksanakan tugas memimpin rapat pleno di kantor KPU Kabupaten Bekasi pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi mengalami sakit di karenanakan mengalami kelelahan pada saat memimpin rapat pleno di kantor Kabupaten Bekasi.

Menurut keterangan dari dokter yang menanganinya bahwa ketua KPU Kabupaten Bekasi tersebut belum ketahuan sakit yang di deritanya karena masih dalam proses pemeriksaan – pemeriksaan. (ENDANG)

JIB | Sumatera Utara- Yayasan pendidikan R.A Raudhatul Jannah pada hari sabtu tanggal 27 april 2019 pada jam 09 00 WIB, telah meluluskan siswa dan siswi terbaik , R.A Raudhatul jannah sekitar lima puluhan lebih.

Yayasan tersebut baru berdiri di priode tahun 2018 silam, pada tahun 2019 ini di bulan april telah melahirkan siswa dan siswi terbaiknya, semoga siswa dan siswi yang baru tamat pada tahun ini semoga bisa melanjutkan sekolah yang lebih baik bukan itu saja tapi bermanfaat bagi agama dan orang tuanya kelak serta taat dalam beribadahnya.Antusias masyarakat atau orang tua untuk menyekolahkan anak anak mereka di R.A Raudhatul jannah ini, di samping pendidikan lebih baik dan anak anak-anak dengan mudah untuk menyerap pelajaran yang di ajarkan oleh guru.

Alfuad Lubis Lembaga Pemberantas Korupsi DPD sumut dan DPC LPK batubara mengatakan sangat mengapresiasikan dengan Adanya pelulusan siswa dan siswi di Yayasan R.A Raudhatul jannah untuk saling mensupport atas keberhasilan mereka yang telah menciptakan siswa dan siswi terbaiknya, semoga bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa serta orang tua , karena tahap pondasi pengajaran keagamaan yg telah di tanam kan dari masa dini.

“Respon dari pemuka masyarakat dan pemuka agama pun sangat sangat terkesan dengan adanya R.A Raudhatul jannah ini telah berdiri di desa mereka” Jelasnya.Lanjutnya. Kami berharap agar kelak nanti pihak dari pemerintah bisa untuk memperhatikan sekolah paud agama ini, mulai masa usia dini dan seterusnya sudah dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran denga hapalan yang baik.Ummi salamah Ketua Yayasan R.A Raudhatul jannah mengatakan dengan kegigihan kepala sekolah paud di dampingi pembimbing yang proposional cukup sukses membina siswa dan siswi paud, meskipun sekolah paud ini dengan apa adanya, motif bangunan yang sangat sederhana, namun dengan niat hati dari seluruh elemen masyarakat Alhamdulillah Yayasan ini bisa berjalan dan bisa memberikan yang terbaik bagi orang tuanya yang mensekolahkan anak-anak.

Masih kata Ummi, saya berharap anak-anak yang sudah lulusan lebih gigih dalam belajar, dan yang masih di R.A Raudhatul Jannah dapat berhasil menghafal ayat-ayat alquran, sehingga orang tuanya sangat merasa bersyukur dengan ada sekolah paud tersebut. (L.Bis)

JIB | Kabupaten Bekasi – Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin tumbang, hal tersebut di ketahui pasca pleno rekapitulasi surat suara di aula setelah di pending seusai adzan magrib.

Kominsioner lainnya yang berada di TKP Arif Noor, menjelaskan, bahwa sebelumnya ketua KPUD Kabupaten Bekasi, memang nampak kurang istirahat dari hari pertama, dan sampai hari ke empat, di ketahui ketua balik kerumah setenga 6 pagi dan balik lagi ke kantor KPU jam 9 pagi.

“Dan tadi sebelum magrib semakin terlihat bahwa kondisi ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin sangat lemah, dari raut wajahnyapun memang sangat pucat, “ujar Arif Noor kepada Jurnal Indonesia Baru (07/05/2019).

Tambahnya, untuk sekarang ketua KPU Jajang wahyudin coba di bawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk mendapat pertolongan pertama.

“Dengan di dampingi oleh bang wahid selaku sekertaris KPUD ke RSUD Kabupaten Bekasi, kita berharap, ketua Jajang tidak semakin parah kondisinya, ”harapnya.

Lanjutnya, Namun begitu, dengan ketidak hadiran ketua KPUD Kabupaten Bekasi, sidang pleno yang kelima akan terus tetap berlanjut, dengan membahas hasil kecamatan Karang Bahagia, dan dirasa sidang tesebut memenuhi Forum. (Red)