JIB|Kabupaten Bekasi – masyarakat bersama para saksi masing-masing partai politik mendukung hasil penetapan pleno terbuka hasil perolehan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, acara tersebut dilakukan di aula gedung KPU Jalan Rengasbandung Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin.

Diketahui acara tersebut dihadiri Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Candra Sukma Kumara dan Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Jimmy Hutapea, AKBP Luthfie Sulistyawan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Saiful Bachri serta Ketua KPUD Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin.

“Alhamdulillah tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 telah usai dengan sukses, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua penyelenggara pemilu menjalankan dengan suskes,” ungkap Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi sekaligus ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Athoilah Mursid Kepada Jurnalindonesiabaru.com. Minggu (12/05/2019) malam

Tokoh agama itu menyampaikan ampresiasi kepada penyelenggara pemilu dan semoga Allah SWT memberi imbalan yang lebih mulia kepada kita semua. terima kasih juga pada semua peserta pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang selalu bersinergi mengawal pemilu dari awal hingga akhir.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung berjalannya pemilu dari awal perhitungan suara hingga pleno tingkat KPU dengan damai, aman dan sejuk, saya harapkan para saksi parpol menerima hasil penetapan dari KPU,” tutupnya.(Dre)

JIB|BEKASI- Menyaksikan pleno penghitungan suara pemilu 2019 yang sedang berlangsung pada pagi tadi Minggu 12/05/2019 bertempat di GOR Mini Tamsel, Caleg DPRD Kab. Bekasi periode 2019-2024 Partai Nasdem, di keroyok orang yang belum di kenal.

Kejadian begitu sangat singkat stelah H. TAIH MINARNO keluar dari dalam Gedung Gor Mini Tamsel,sehabis menyaksikan pleno penghitungan suara pemilu 2019, kemudian H.TAIH MINARNO mendekati beberapa awak media yang sedang bertugas meliput,penghitungan suara di Gor Mini Tamsel,sepontanitas kamipun mewawancari nya,bersama rekan-rekan awak media dari beberapa media diantaranya,media online,cetak dan elektronik.

Sehabis di wawancari tiba tiba H.TAIH MINARNO beranjak pergi tidak jauh dari kerumunan para awak media dan anggota kepolisian Polres Kab.Bekasi, tiba tiba pengeroyokan terjadi yang begitu cepat dan singkat,sehingga korban terjatuh dan bersimbah Darah terlihat di wajah korban,dan kamipun sontak kaget melihat dan mendengar teriakan korban yang sudah terjatuh,kami bersama teman teman awak media juga bersama pihak kepolisan yang sedang berjaga jaga di lokasi penghitungan suara mendatangi tempat kejadian.

Pengeroyokan yang di lakukan oleh oknum yang belum di kenal pelakunya,dan apa motifnya,sampai terjadi baku hantam antara pelaku dan korban,kejadian tersebut terjadi pada pukul 03:00 WIB di saat semua petugas sedang santap saur di tempat penghitungan suara gor tamsel.

Hingga kini kepolisian polres kabupaten bekasi menangani kasus pengeroyokan terhadap korban H.TAIH MINARNO, sampai saat ini belum di ketahui motif apa yang menyebabkan korban di keroyok oleh oknum yang tidak di kenal.(Dre)

JIB | Kabupaten Bekasi- Setelah Menghadiri Musrenbangnas di Jakarta, PLt Bekasi Eka Supria Atmaja SH, menyempatkan diri menjenguk Ketua KPUD Kab. Bekasi, Jajang Wahyudin di RSUD Cibitung. Pada Kamis (09/05/2019).

Plt Bekasi Eka Supria Atmaja SH, mengatakan, Alhamdulillah kondisi Beliau berangsur membaik setelah beberapa hari sebelumnya sempat drop saat mengawal Proses Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Bekasi.

“Kita doakan agar beliau segera sehat, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan. Begitu pun semua pihak yang saat ini masih terus menyelesaikan dan mengawal proses Rekapitulasi Suara agar selalu menjaga kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan dalam tugasnya.”ujarnya.

Dalam acara Rekapitulasi surat suara pada malam Minggu (12/05/2019), hasil dari Pleno Kecamatan Tambun Selatan di Aula KPU Kabupaten Bekasi sempat di mulai, karena ada kekurangan sempat di tunda (Skorsing), Ketua KPU kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin tetap semangat walaupun kondisi pisiknya belum membaik, dalam mengemban amanah rakyat.

Dalam sambutannya ketua KPU kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin menjelaskan Alhamdulillah kami sudah sehat kembali dan melaksanakan tugas kembali yaitu rapat terbuka pleno Rekapitulasi surat suara kecamatan tambun Selatan.

“Setelah kita scorsing satu jam dan mulai saya cambut kembali untuk melaksanakan pleno sekarang, saya berharap agar acara ini bisa berjalan lancar aman dan kondusif” Tutupnya (Red)

JIB| JAWA BARAT- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pandika Siliwangi Nusantara (DPP LSM PSN) bekerjasama dengan organisasi Media Online Indonesia dan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia menggelar pendidikan dan pelatihan jurnalistik tingkat dasar.

Bertempat di Kantor DPP LSM PSN, kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, diklat jurnalistik dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, Sabtu – Minggu (11-12 Mei 2019) sejak pagi hingga malam.

Ketua Umum DPP LSM PSN, Ahmad Nurzaman mengatakan, pelatihan jurnalistik ini terbuka untuk umum dan khususnya calon wartawan yang akan direkrut sebagai perwakilan media cetak dan media online terbitan LSM PSN.

“Pelatihan ini memang sudah kami rencanakan mengingat banyaknya wartawan yang tidak memiliki kemampuan jurnalistik,” ujarnya. Begitupun perusahan media yang mempekerjakannya tidak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan tentang jurnalistik.

Akibatnya, kualitas berita yang ditayangkan tidak berbobot, sulit dipahami arah beritanya dan tidak menarik minat orang untuk membacanya.

Ahmad menerangkan, peserta akan diberikan bekal tentang wawasan dan keterampilan penulisan berita (straight news), teknik reportasi, teknik wawancara, teknik
penulisan berita, kode etik jurnalistik dan penjelasan Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam pelatihan ini juga dibahas cara membuat judul yang menarik dan cara membuat lead berita agar memenuhi rumus 5W + 1H”.

“Saya sengaja menghadirkan jurnalis profesional dan berpengalaman sebagai instruktur pelatih. Saya mengundang kang Doni Ardon, yang saat ini menjabat sekretaris DPW MOI Provinsi Jawa barat dan ibu Ai Mulyani selaku ketua DPW IPJI Provinsi Jawa Barat,” kata lelaki yang biasa dipanggil dengan sebutan Aa Jaka.

Nama Doni Ardon, sudah dikenalinya sebagai sosok yang mumpuni dalam hal kemampuan jurnalistik. “Saya mendengar kabar bahwa beliau telah berhasil menjadikan puluhan wartawan memiliki medianya sendiri dan ternyata itu memang terbukti dari caranya melatih wartawan. Saya mendapatkan nomornya dari salah seorang pejabat Polda Jawa Barat,” terang Ahmad.

Adapun nama Ai Mulyani direkomendasikan ketua DPW MOI Provinsi Jawa Barat Ikin Roki’in sebagai sosok penulis yang sering mengguncang Dewan Pers.

“Saya pastikan, diklat jurnalistik ini meskipun singkat waktunya, namun bisa menjadikan wartawan memiliki bekal ilmu dan pengetahuan jurnalistik yang mumpuni,” ujar Ahmad dengan penuh yakin.

Secara terpisah, salah satu peserta Diklat Jurnalistik, Abdul Rojak membenarkan pernyataan Ahmad Nurzaman.

“Ya, kang Doni keren banget ngajarnya, tidak percuma saya datang jauh-jauh dari Tasik mengikuti pelatihan ini, karena hanya 5 jam bersama beliau, saya sudah bisa membuat berita dan mengirimkannya lewat Whatsup dan Email,” terang Abdul Rojak.

Menurut dia, pendapat senada juga disampaikan 20 peserta lainnya yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

“Belum sehari ikut diklat, saya sudah bisa bikin tulisan dengan hasil penilaian cukup baik..kang Doni keren bingit dah ah, udah mah sabar, ganteng dan cool,” ungkapnya.

Dia berharap, pelatihan serupa dapat digelar kembali oleh DPP LSM Pandika Siliwangi Nusantara. Sehingga bekal pengetahuan jurnalistik yang diperolehnya semakin terasah dan menjadi lebih baik.(Dre)

JIB|BEKASI. Mogok Kerja yang dilakukan rekan – rekan buruh di PT. Damai Krasindo Abadi yang tergabung di Federasi Pekerja Industri atau FKI masih bertahan menuntut Upah UMR ke pihak manajemen perusahaan.

Harja Mekar, Sabtu 11/05/2019 Demo Mogok kerja tersebut akhirnya memakan korban, salah satu wanita peserta aksi demo bernama Siti sempat tak sadarkan diri beberapa saat,ujar Korlap Demo Bang Sadam yang juga ketua PUK FKI di PT tersebut.

Rekan kerja Siti, Mpok Lela menambahkan sebenernya Siti ini anaknya rajin dan disiplin cuman memang dia sedang kurang enak badan ditambah perusahaan yang mengaku sudah menanggung bpjs para karyawan faktanya nihil,hingga detik ini para karyawan dan karyawati perusahaan tersebut tidak pernah memiliki kartu bpjs yang dijanjikan sebagai bukti peserta bpjs,termasuk Siti yang pingsan tadi,makanya kita semua kalau sakit mikir-mikit kalau disuruh berobat karena harus jalur umum,ucap Mpok Lela.

Sedangkan upah merupakan salah satu elemen penting dalam hubungan industrial yang menyangkut pemenuhan hak pekerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 melindugi hak setiap pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak, sehingga pemerintah menetapkan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak di setiap daerah.

Rekan media yang sampe massa demo bubar juga tidak bisa bertemu dengan manajemen perusahaan,karena perwakilan manajemen tidak ada satupun yang mau memberikan tanggapan perihal mogok kerja kawan-kawan karyawan ini. (Dre)

JIB | SUKABUMI – Sekertaris DPC Ormas Manggala Garuda Pitih (MGP) Kabupaten Sukabumi gelar pertemuan bersama para tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, jum’at (12/4/2019).

Dalam pertemuannya itu Sekretaris DPC Ormas Manggala Garuda Putih mengajak tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Sukabumi agar ikut melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) 2019 berjalan damai, aman dan sejuk.

Pelaksanaan Pemilu 2019 akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden serta pemilihan legeslatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah). Mari kita jaga pemilu 2019 yang sebentar lagi akan di gelar agar berjalan dengan kondusif,” Kata Sekretaris DPC MGP Kabupaten Sukabumi Jeffri Halfah.

Dia juga berharap kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengn cara menggunakan hak suara pada Pemilu untuk menentukan seorang pemimpin ke yang lebih baik.

“Kita sebagai elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk mendorong jangan sampai tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (Golput),” ungkapnya.

Dia juga menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruhi oleh berita bohong atau biasa yang disebut berita hoax yang mengganggu kondusifitas pemilu 2019.

“Pesta demokrasi lima tahunan tentu jangan sampai dikotori dengan adanya kecurangan dan ketidak jujuran, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan berita bohong yang dapat mempecah belah bangsa,” tegasnya.(Red)

JIB | KOTA BEKASI – Bertempat di Masjid Pondok pesantren (Ponpes) Nidaa As-sunah, Jl. Rawa Gede Raya No. 55, Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi baru saja selesai acara tasyiah serta pembacaan Pernyataan sikap menolak isu provokatif yang dapat memecah belah persatuan paska Pemilu 2019 oleh Ustad Miqdad Ali Azka mantan Ketua Eks Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bekasi kemarin Jumat malam (10/05/2019).Acara pembacaan pernyataan sikap menolak isu provokatif yang dapat memecah-belah persatuan pasca Pemilu 2019 di ikuti sekitar 70 orang santriwan dan santri wati juga di hadiri pengurus Ponpes Nidda As Sunah.Tausyiah dan pembacaan pernyataan sikap di pimpin langsung oleh Ustad Miqdad Ali Azka Lc Pimpinan Ponsok pesantren sekaligus Ketua Eks Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bekasi selain di liput oleh awak media acara tersebut disiarkan live streaming di channel youtube Ponpes Nidaa As SunahDalam isi tausyiah nya Ustad Miqdad Ali Azka Lc menyampaikan, Persatuan Umat Kenapa persatuan umat sangat penting sekarang? karena kita lihat sendiri sekarang umat sudah terbelah-belah akibat beda dukungan politik Pemilu sudah selesai, mari kembali merajut persatuan yang terbelah dan janganlah terprovokasi oleh elit politik yang dapat mengganggu persatuan, mari kita tunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).KatanyaKepada seluruh santri dan jamaah yang hadir saya menghimbau, mari kita menjaga persatuan umat jangan mudah terprovokasi dengan isu yang dapat memecah belah persatuan umat Pasca Pemilu ini.”AjakanyaSetelah menyampaikan tausiyah Ustad Miqdad Ali Azka Lc Ketua Eks Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bekasi tersebut membacakan pernyataan sikap menolak isu provokatif di ikuti seluruh santri dan para jamaah yang hadirDengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim_Saya santriwan dan satriwati Pesantren Nida Assunnah.1. Tetap menjaga persatuan umat pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2019, juga tetap menjaga persatuan umat pasca penghitungan suara oleh KPU.2. Saya satriwan dan satriwati Pesantren Nida Assunnah menghimbau kepada seluruh lapisan umat Islam untuk jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan umat dan terkoyaknya negeri ini.3. Saya satriwan dan satriwati Pesantren Nida Assunnah menghimbau mari menjaga kesucian bulan Ramadhan ini dengan memperbanyak ibadah dan jangan saling mencaci maki antar elemen masyarakat di tengah-tengah kita.Semoga Allah SWT tetap memberikan hidayah dan taufiknya dan menjaga kita umat Islam di negeri ini. (Red)

JIB | Jakarta – Kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa karena adanya peluang dan niat hal itu diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi. Peluang itu ada karena minimnya kontrol masyarakat.

“Belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Anwar kepada awak media di Jakarta.

Anwar mengatakan, untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa.

“Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.”Katanya.

Namun, kata Anwar, tidak semua kepala desa mengindahkan hal ini. Karena itu mulai tahun tahun, pihaknya memberlakukan sanksi kepada kepala desa yang tidak pasang papan pengumuman.

“Harus ada sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa. Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” kata Anwar.

Namun, menurut Anwar, ada nilai positif dibalik maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir. Makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan.

Tapi, dilihat dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.

“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya. Ke depan kita akan kedepankan aspek pencegahan,” ujar Anwar.

Dari pemerintah pusat sendiri, lanjut Anwar, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana desa.

Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke aparat hukum bila masuk ranah hukum, sedangkan yang masih bisa ditolerir dilakukan pembinaan. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah.

Juga ada 30.000 pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan.

Untuk meningkatkan pengawasan, lanjut Anwar, ke depan perlu dipikirkan perlunya insentif atau dana tambahan kepada instansi yang melaksanakan tugas pengawasan terutama di tingkat kabupaten. Dana untuk pengawasan ini, menurut Anwar, masih menjadi hambatan dalam pengawasan penggunaan dana desa. (Andre)

Sumber: S.P.

JIB|JAKARTA- Menjelang Hari Raya Idul Fitri Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Andriani mengimbau perusahaan untuk tidak telat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Imbauan tersebut, dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun yang berisi mengenai pembayaran THR Hari Keagamaan.

SE tersebut tidak hanya ditembuskan kepada para perusahaan, tetapi juga gubernur, bupati, hingga wali kota se-Indonesia.

Ditambahkan Andriani, semua pekerja berhak mendapatkan THR sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, termasuk pekerja kontrak dan lepas (freelance).”Semua pekerja berhak dapat THR, kontrak juga berhak, pekerja tetap atau tidak tetap sama,” kata dia.

“Aturannya paling lambat satu minggu sebelum hari raya. Kalau telat sanksinya harus bayar denda 5 persen dari THR,” ujar Andriani di Jakarta, kemarin.

Sebab, kata Andriani, jika terlambat, ada aturan yang menuntut perusahaan harus membayarkan denda kepada karyawannya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan bakal mengeluarkan surat imbauan kepada perusahaan swasta mengenai pencairan THR.

“Iya (seminggu sebelum Lebaran) THR harus cair.Nanti dalam waktu dekat surat imbauan kita buat,” kata Hanif, belum lama ini. (Dre)

sum.industry.co.id