Monday, April 6, 2026
Home Blog Page 459

Kapolsek Cikarang Buka Puasa Bersama anak Jalanan

0

JIB | Cikarang Utara- Polisi gelar buka puasa bersama dengan anak jalanan, komunitas anak jalanan dan kaum marjinal di Pelataran Kantor Pospol Pasar Cikarang ,Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kamis (09/05/2019).Dalam acara buka puasa bersama bertajuk “Ngemper Bareng” ini, Kapolsek Cikarang Kompol Sujono memberikan tausiyah kepada para anak jalanan agar tetap selalu berkreatifitas meski menjalani puasa.Ia juga berpesan kepada mereka agar tidak berperilaku yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Cikarang, khususnya lingkungan pasar baru Cikarang.“Mendekatkan Polisi dengan masyarakat dan komunitas sehingga kedekatan ini tidak ada jarak, betul-betul egaliter ya, selanjutnya kita membangun hubungan komunikasi dan menitipkan kepada masyarakat bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus menjadikan polri betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” kata Sujono.Acara sederhana ini untuk mempererat tali silaturahmi antara seluruh elemen masyarakat demi terciptanya kebersamaan di bulan Ramadhan yang penuh berkah. (Endang)

Tokoh Pemuda Tambora Jakarta Barat Acel Syamsudin : Mewujudkan K-3 pasca Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

0

JIB | Jakarta- Tokoh pemuda tambora Jakarta Barat Acel Syamsudin mengajak kepada pemuda di wilayahnya untuk ikut mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasca pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kita melihat sebuah pesta demokrasi ini harus berjalan dengan lancar, tanpa ada provokasi dan intervensi untuk mengubah semua hasil, Isu pengerahan massa atau people power agar diwaspadai sebagai ancaman bagi keamanan ibu kota, untuk itu pemuda di wilayah tambora jakarta barat hendaknya tidak perlu latah ikut isu tersebut.”Kata Acel.Kamis (09/05/2019)

Pemilu 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya dijadikan sebagai ajang persatuan karena siapapun yang menang nantinya harus didukung sebagai presiden republik Indonesia.

Acel menambahkan, dengan menggunakan ancaman people power, justru membuat dan memancing seolah-olah negara gagal menyelenggarakan pemilu. Ancaman people power juga mencederai spirit demokrasi yang beralaskan konstitusi.

Sebab, seluruh sengketa kepemiluan telah disediakan perangkat penyelesaiannya, yakni melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka ajakan People power dalam suasana pasca perhelatan demokrasi harus dibaca sebagai upaya pendelegitimasian atas lembaga-lembaga negara, atau bahkan upaya pembangkangan atas negara, alih-alih memperjuangkan hak mereka sebagaimana yang acap kali diucapkan.

Saya mengajak kepada para pemuda yang ada di Tambora maupun di wilayah Jakarta Barat tolak dan jangan termakan isu people power, karena memang pemilu 2019 ini berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu hasilnya dari KPU.

sisi lain, Acel juga mengimbau kepada Pemuda Tambora dan juga seluruh warga jakarta agar berpikir cerdas dan bisa meredam konflik di level bawah.

Masih Kata Acel.” gerakan people power itu tidak perlu terjadi, karena akan merugikan semua pihak,”

“Mari Kita Hargai Proses Pemilu yang Baik ini, jangan menodai dengan ujaran kebencian atau isu- isu yang bisa merusak persatuan dan Kita hormati apapun keputusan KPU pusat tanggal 22 Mei 2019 mendatang. (Endang)

KETUA KPU KAB. BEKASI DI JENGUK KAPOLSEK CIKBAR MEWAKILI KAPOLRES

0

JIB | Bekasi- Mewakili Kapolres Metro Bekasi, Kapolsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi menjenguk ketua KPU Kabupaten Bekasi yang sedang di rawat di RSUD Kab. Bekasi yang berlokasi di jalan teuku umar / jalan utama pantura wilayah kelurahan wanasari kecamatan cibitung kabupaten bekasi, hari rabu tanggal 08 Mei 2019 jam 10.00 WIB.

Kapolsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi Kompol Hendrick Situmorang SH.Sik.Msi di dampingi anggotanya menjenguk ketua KPU Kab. Bekasi yang sedang di rawat di RSUD Kab. Bekasi Jajang Wahyudin karena sakit,

Ketua KPU Kabupaten Bekasi tersebut di larikan ke rumah sakit setelah mengalami sakit pada saat sedang melaksanakan tugas memimpin rapat pleno di kantor KPU Kabupaten Bekasi pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 22.00 WIB.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi mengalami sakit di karenanakan mengalami kelelahan pada saat memimpin rapat pleno di kantor Kabupaten Bekasi.

Menurut keterangan dari dokter yang menanganinya bahwa ketua KPU Kabupaten Bekasi tersebut belum ketahuan sakit yang di deritanya karena masih dalam proses pemeriksaan – pemeriksaan. (ENDANG)

Yayasan R.A Raudhatul Jannah Telah Meluluskan Siswa-siswi Terbaik

0

JIB | Sumatera Utara- Yayasan pendidikan R.A Raudhatul Jannah pada hari sabtu tanggal 27 april 2019 pada jam 09 00 WIB, telah meluluskan siswa dan siswi terbaik , R.A Raudhatul jannah sekitar lima puluhan lebih.

Yayasan tersebut baru berdiri di priode tahun 2018 silam, pada tahun 2019 ini di bulan april telah melahirkan siswa dan siswi terbaiknya, semoga siswa dan siswi yang baru tamat pada tahun ini semoga bisa melanjutkan sekolah yang lebih baik bukan itu saja tapi bermanfaat bagi agama dan orang tuanya kelak serta taat dalam beribadahnya.Antusias masyarakat atau orang tua untuk menyekolahkan anak anak mereka di R.A Raudhatul jannah ini, di samping pendidikan lebih baik dan anak anak-anak dengan mudah untuk menyerap pelajaran yang di ajarkan oleh guru.

Alfuad Lubis Lembaga Pemberantas Korupsi DPD sumut dan DPC LPK batubara mengatakan sangat mengapresiasikan dengan Adanya pelulusan siswa dan siswi di Yayasan R.A Raudhatul jannah untuk saling mensupport atas keberhasilan mereka yang telah menciptakan siswa dan siswi terbaiknya, semoga bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa serta orang tua , karena tahap pondasi pengajaran keagamaan yg telah di tanam kan dari masa dini.

“Respon dari pemuka masyarakat dan pemuka agama pun sangat sangat terkesan dengan adanya R.A Raudhatul jannah ini telah berdiri di desa mereka” Jelasnya.Lanjutnya. Kami berharap agar kelak nanti pihak dari pemerintah bisa untuk memperhatikan sekolah paud agama ini, mulai masa usia dini dan seterusnya sudah dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran denga hapalan yang baik.Ummi salamah Ketua Yayasan R.A Raudhatul jannah mengatakan dengan kegigihan kepala sekolah paud di dampingi pembimbing yang proposional cukup sukses membina siswa dan siswi paud, meskipun sekolah paud ini dengan apa adanya, motif bangunan yang sangat sederhana, namun dengan niat hati dari seluruh elemen masyarakat Alhamdulillah Yayasan ini bisa berjalan dan bisa memberikan yang terbaik bagi orang tuanya yang mensekolahkan anak-anak.

Masih kata Ummi, saya berharap anak-anak yang sudah lulusan lebih gigih dalam belajar, dan yang masih di R.A Raudhatul Jannah dapat berhasil menghafal ayat-ayat alquran, sehingga orang tuanya sangat merasa bersyukur dengan ada sekolah paud tersebut. (L.Bis)

Demi Amanah Rakyat Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ngegledak

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin tumbang, hal tersebut di ketahui pasca pleno rekapitulasi surat suara di aula setelah di pending seusai adzan magrib.

Kominsioner lainnya yang berada di TKP Arif Noor, menjelaskan, bahwa sebelumnya ketua KPUD Kabupaten Bekasi, memang nampak kurang istirahat dari hari pertama, dan sampai hari ke empat, di ketahui ketua balik kerumah setenga 6 pagi dan balik lagi ke kantor KPU jam 9 pagi.

“Dan tadi sebelum magrib semakin terlihat bahwa kondisi ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin sangat lemah, dari raut wajahnyapun memang sangat pucat, “ujar Arif Noor kepada Jurnal Indonesia Baru (07/05/2019).

Tambahnya, untuk sekarang ketua KPU Jajang wahyudin coba di bawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk mendapat pertolongan pertama.

“Dengan di dampingi oleh bang wahid selaku sekertaris KPUD ke RSUD Kabupaten Bekasi, kita berharap, ketua Jajang tidak semakin parah kondisinya, ”harapnya.

Lanjutnya, Namun begitu, dengan ketidak hadiran ketua KPUD Kabupaten Bekasi, sidang pleno yang kelima akan terus tetap berlanjut, dengan membahas hasil kecamatan Karang Bahagia, dan dirasa sidang tesebut memenuhi Forum. (Red)

DPN Jarak Melakukan Unjuk Rasa Didepan Kantor KPU RI

0

JIB | Jakarta- Dewan Pimpinan Nasional Aktivis Indonesia (DPN Jarak) melakukan unjuk rasa didepan Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Aksi demo tersebut menuntut Amin Rais dan Egi Sujana Bertanggung Jawab Atas Piople Powernya, (04/05/2019).

Koordinator aksi Doni Manurung, menerangkan aksi unjuk rasa DPN Jarak ini berjumlah sekitar 50 orang masa. Diketahui aksi unjuk rasa tersebut berlangsung persis didepan Kantor KPU dengan melakukan Teatrikal People Pawernya Amin Rais dan Egi Sujana yang di pengaruhi oleh Nafsu Seiton

“Dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas atas hasil pemilu, langkah yang tepat adalah melakukan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Doni

Menurutnya, mengenai statmen Amien Rais terkait People Power dapat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Padahal konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa pemilu. Kata dia statmen Amien Rais sontak memicu sorotan termasuk dari MK sendiri.

“Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK,” katanya.

Selama ini untuk menguatkan public dalam satu sisi Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses perhitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan.

“Hal itu agar tidak menimbulkan polemic dikemudian hari KPU menyelesaikan berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses pengimputan data hasil Pemilu serentak 2019,” ucapnya

Adapun isu miring yang benubi-tubi menyerang KPU beberapa waktu belakangan ini adalah indikasi untuk menjatuhkan harkat dan martabat Lembaga sebagai penyelenggara, tuduhan ketidak netralan KPU adalah sikap apatis.

“Hal inilah yang patut kami pertanyakan kepada pihak manapun yang ingin menyerang KPU. Kami merasa KPU sudah bekerja berdasar pada peraturan perundangan yang ada. Jika ada kelompok lain yang mengatakan KPU tidak netral biar tunjukkan ketidak netralan dibagian mana ? ada yang sering bilang KPU tidak netral,” ujarnya.

Lebuh jauh Dini menjelaskan, Karena setiap tahapan itu, kita selalu bersikap professional dan independen. Saat ini sedang ada upaya proses pemilihan umum sekaligus mendelegitimasi lembaga penyelenggaranya oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Kami melihat ada upaya yang masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu dan itu dimulainya dengan mendelegitimasi penyelenggara KPU. Oleh karena itu kami pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Jarigan Aktivis indonesia telah menyuarakan bahwa Amien Rais dan Eggi Sudjana telah dikendalikan oleh iblis,” imbuhnya.

Sejatinya makhluk haluspun, bisa menghasut masyarakat dengan people power. Jangan Korbankan Masyarakat untuk hasrat politik dan kekuasaan semata dan menghancurkan NKRI

“KPU Jangan Takut dengan segala tindakan dan ancaman dari pihak manapun dalam melaksanakan dan mengawal suara demokrasi rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Andre)

LSM Bersama Masyarakat Menggelar Doa Untuk Negeri Dan Deklarasi Menolak Isu People Power Paca Pemilu Tahun 2019.

0

JIB | Kabupaten Bekasi-Belakangan ini banyak isu-isu berkembang Pasca Pemilu Tahun 2019 yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara, perlu disikapi dengan bijak untuk kembali menyatukan dua kubu yang sebelumnya berbeda pilihan dalam perhelatan tersebut, Pemantau Aparatur Negara (PENJARA) Cabang Kabupaten Bekasi menggelar Doa Untuk Negeri dan Deklarasi Menolak Isu People Power Paca Pemilu Tahun 2019.

LSM Penjara bersama dengan sejumlah LSM lainnya di hadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Serta Aparatur Negara Mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sinarjaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, sabtu (04/05/2019) pagi tadi pukul 09:00 WIB

Jembar Jaya Selaku Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bekasi mengatakan ada 5 LSM yang sudah bergabung untuk melaksakan Doa Bersama dan deklarasi Menolak Isu People Power.

Dia mengatakan “Masyarakat dihadapkan dengan pesta demokrasi yang sangat melehkan kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya mari kita sama-sama percayakan kepada KPU, menjelang Bulan Suci Ramadhan kita menginginkan untuk menjalankan ibadah puasa dengan istiqomah dan tentunya kita berharap agar negara ini terjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraannya.

Berhubungan dengan isu People Power Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bekasi menolak Isu tersebut karna dapat mengganggu ketertiban bangsa dan negara.

“Kami menggelar deklarasi menolak isu Poeple Power ini karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban bangsa dan negara yang menjadikan kita tidak bisa beribadah secara khusyu dan beraktifitas dengan nyaman nanti di bulan Suci Ramadhan.” Jelasnya

Setelah deklarasi dilakukan upaya yang dilakukan kedepan yaitu bekerjasama dengan Seluruh Elemen, LSM, Ormas serta Masyarakat dengan tujuan dapat menumbuhkan kembali kesatuan dan persatuan pada masyarakat.

“Ketika pemilihan kemarin boleh kita katakan berbeda-beda pilihan tetapi setelah pemilihan itu selesai mari kita rajut kembali aktifitas seperti biasa jangan sampai terjadi dampak yang berkepanjangan, tidak ada nomor 1 (satu) dan 2 (dua), yang ada hanyalah kebersamaan siapapun yang terpilih nanti itulah yang jadi presiden kita dan kita wajib menghargai semuanya, NKRI Harga Mati.” Tutupnya

Sementara itu ditempat yang sama Dede selaku Tokoh Pemuda mengapresiapi kegiatan Doa Bersama dan Deklarasi Menolak Isu Poeple Power Pasca Pemilu Tahun 2019.

“Saya mewakili Tokoh Pemuda mengapresiasi kegiatan deklarasi ini untuk menyamakan persepsi membangun persatuan dan kesatuan agar kebinekaan di negeri ini tetap terjaga dan damai, menanggapi isi People Power kami juga menolak atas nama pemuda karena walaupun poeple power merupakan ketidak puasan masyarakat terhadap kekuasaan pada intiinya itu akan merugikan kita semua sebagai warga negara indonesia.”

Diharapkannya dengan adanya deklarasi tersebut seluruh elemen dan masyarakat bisa lebih baik dalam membangun kesatuan dan persatuan dan tidak mudah terpancing dengan berbagai isu, apalagi isu Poeple Power. Masyarakat harus dapat mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa. (Endang)

Ponpes Al-Amin Tasikmalaya : Tidak Ada Perpecahan Pasca Pilpres Dan Pileg 2019

0

JIB | KAWALU, (KP).- Kemeriahan serta hiruk pikuk Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 telah usai. Kini jutaan pasang mata dari penjuru negeri memantau hasil perhitung terkait perolehan suara untuk masing-masing paslon.

Banyaknya isu-isu yang berkembang yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara, perlu disikapi dengan bijak.Untuk kembali menyatukan dua kubu yang sebelumnya berbeda pilihan dalam perhelatan tersebut, berbagai elemen juga tokoh menyerukan seruan damai agar tidak terjadi perpecahan antarumat beragama.Publik pun diminta untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu miring yang ramai dibicarakan di media sosial terkait Pilpres juga permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Sehingga masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Untuk bersabar menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).“Mari kembali kita tingkatkan ukhuwah Islamiah Pasca Pemilu 2019 dan kembali menjaga kebersamaan. Jangan sampai terjadi perpecahan.

Apalagi sampai terprovokasi dengan isu menyesatkan yang bisa memecah belah bangsa. Berbeda pilihan merupakan hal yang biasa dalam demokrasi,” kata Pimpinan Pondok Pesatren Al Amin Tasikmalaya KH. Wawan Nawawi, Jumat (3/5/2019).

Ia mengungkapkan, bahwa kita sebagai Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan dengan permasalahan dan ujian.

Perlu bersama-sama saudara-saudara sebangsa se tanah air dimanapun berada khususnya warga Kota Tasikmalaya, untuk kembali merajut kebersamaan, saling menjaga, saling menghargai serta saling menghormati untuk menyongsong masa depan.

Pihaknya juga mengajak warga khususnya di Kota Tasikmalaya untuk tenang sehingga tidak terlibat dalam konflik pasca pemilu. Mengenai adanya perbedaan pandangan tentang hasil Pemilu, semua pihak diminta mengikuti prosedur sesuai dengan mekanisme konstitusional.

“Saat ini kita sedang diuji oleh Alloh SWT dimana kebijakan kita, dimana kemanusiaan kita, dimana kearifan kita dalam menghadapi permasalahan kekinian dengan bersyukur, ikhlas, sabar serta harus bisa memaafkan,” katanya.

Dikatakanya, suhu politik yang semakin memanas bisa memicu tindakan apapun yang inskontitusional. Hal itu jelas dilarang oleh negara dan agama apapun.

“Meminta para elite politik untuk menjaga sikap serta tidak melontarkan pernyataan yang provokatif. Para elit politik serta warga untuk menahan diri dan kembali kepada sejatinya diri kita, kembali kepada tujuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai tercerai berai, bersatu padu semuanya bergandengan tangan. Satu sama lain mendukung, saling menopang, tidak saling menyalahkan namun saling memaafkan,” ujarnya.

Diharapkannya, pihaknya menginginkan seluruh elemen dan warga khususnya Kota Tasikmalaya yang nota bene mayoritas muslim, diharapkan jadilah muslim yang baik tidak mudah terpancing dengan isu. Apalagi dengan isu sara harus waspada.

Mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa.Begitu pun santri, diminta kembali belajar sekaligus menyiapkan diri untuk menguatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. (Red)

KPUD Kab Bekasi Adakan Deklarasi Damai “Capres Dan Caleg”

0

JIB | Bekasi- Polres Metro Bekasi ajak para saksi pasangan Capres maupun Caleg menyatakan deklarasi damai, hal itu dilakukan sebelum penghitungan rekapitulasi (pleno) dimulai di gedung Aula KPUD Kabupaten Bekasi, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin, (03/05/2019).

Kapolres Metro Bekasi, Candra Sukma Kumara, menyatakan deklarasi damai Pilpres maupun Pileg di Kabupaten Bekasi, sejauh ini berjalan dengan baik dari pemungutan suara hingga penghitungan di tingkat KPUD berjalan dengan damai.

“Persoalan yang terjadi sejauh ini sebatas perselisihan saat proses penghitungan suara. Namun, semua perselisihan telah diselesaikan saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” ucapnya

Sehingga tidak sampai menjadi polemik. Karena pengawasan sudah bertingkat, mulai TPS sampai PPK, proses rapat plano yang sedang berjalan di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi juga berjalan lancar.

“Saya berterimakasih semua pihak, karena rapat pleno terbuka rekapitulasi suara berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada kendala apapun,” terangnya.

Candra mengapresiasi gelaran Pemilu 2019 yang berjalan aman dan lancar. Prinsipnya transparan sehingga membangun kepercayaan parpol terhadap KPU. Pengamanan Pemilu 2019 oleh jajaran Polres Metro Bekasi juga berjalan baik.

“Kamai memberikan pengamanan maksimal pada setiap tahapan Pemilu 2019 di wilayah hukumnya. Begitu pula pada tahap rekapitulasi suara di tingkat KPU yang sedang berjalan,” imbuhnya

Sampai sejauh ini Pemilu di Kabupaten Bekasi tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Untuk pengamanannya sehingga pemilu berjalan lancar dan aman,” pungkasnya. (Red)

ADA APA DIBALIK PERTEMUAN KETUA PPK KEDUNGWARINGIN DENGAN CALEG SAAT PENGHITUNGAN SURAT SUARA BERLANGSUNG

0

JIB | BEKASI – Saat berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara, atau rapat pleno sedang berjalan, Selasa (23/04/2019) Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin Adi Susanto justru malah sempat bertemu dengan salah satu Calon Anggota DPRD Kab. Bekasi dapil V inisial ‘NY’ dari Partai Golkar Selasa (23/04/2018).

Pertemuan tersebut masih dalam lingkungan Kecamatan Kedungwaringin, tepatnya disamping kanan luar pagar Kec. Kedungwaringin. Pertemuan itu di ketahui oleh wartawan sinarpagibaru.id, setelah sempat mengambil gambar dan sempat di hampiri, anehnya calon anggota DPRD yang ada di dalam mobil Toyota Fortuner warna hitam langsung bubar dan pergi.

Adi Susanto Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin saat di konfirmasi terkait petemuan dirinya dengan salah satu calon anggota DPRD dari Partai Golkar mengatakan, bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi. “Siapapun yang ingin ketemu saya secara pribadi gak ada masalah, sama panwas, sama situ pun itu tidak masalah, dan tadi pun ada calon bu Julaeha nyamperin saya ingin bertemu silaturahmi dan itu gak salah menurut saya,” kata Adi Susanto kepada sinarpagibaru.id Rabu (24/04/1019).

Saat di tanya terkait aturan tentang adanya Kode Etik Penyelenggara Negara, justru Adi Susanto Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin mengelak. “Jangan di puter-puter bang pertanyaannya, abang seolah-olah menyudutkan saya, silahkan saja laporkan kepada DKPP atau Panwas bila saya main curang dalam perolehan suara, lihat saja hasil suaranya nanti,” kelitnya.

Dijelaskan Adi Susanto, Idham mengajarkan dirinya boleh bertemu dengan siapa pun. Dalam pertanyaan wartawan sinarpagibaru.id bukan mengenai kecurangan tapi mengenai Kode Etik boleh atau tidak ketemu dengan Calon Anggota DPRD saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan sedang berlangsung.

“Boleh, tidak ada masalah, hanya anda saja yang mencari masalah,” ketus Adi Susanto langsung pergi, seraya mengatakan lagi banyak urusan.

Sementara itu Ketua Panwascam Kecamatan Kedungwaringin Kab. Bekasi Ahmad Jazuli saat dikonfirmasi mengenai Pertemuan Ketua PPK Kecamatan Kedungwaringin Adi Susanto dengan salah satu Caleg dari Partai Golkar dapil 5 inisial ‘NY’ ia menjelaskan, bahwa setiap penyelenggara itu tidak boleh ketemu dengan peserta pemilu, apa lagi ada indikasi keberpihakan kepada peserta pemilu.

“Itu bisa kena Kode Etik yang tertuang pada UU No. 7 tahun 2017. Untuk sanksi pelanggaran itu DKPP yang berhak menangani, jika memang itu terbukti penyelenggara ada keberpihakan kepada peserta pemilu maka DKPP lah yang akan menangganinnya,” jelas Ahmad Jazuli Selasa (23/04/2019).

Hal senada dikatakan Ketua KPU Kab. Bekasi Jajang Wahyudi melalui telpon selulernya mengatakan, bahwa kepada seluruh penyelenggara itu tidak di perbolehkan untuk bertemu dengan peserta pemilu apa lagi dengan memberikan janji dan memberikan harapan dan lain sebagainya.

“Kepada peserta pemilu, secara prinsip tidak di perbolehkan mempunyai kencenderungan terhadap peserta pemilu, karena itu ada UU Kode Etik peraturan bersama antara DKPP, KPU dan Bawaslu, untuk mengetahuinya bisa di buka atau browsing di google,” tegasnya Rabu (24/04/2019).

Ada pun sanksinya kata Jajang, itu bisa teguran, peringatan tertulis dan lain sebagainya dan itu yang berhak hanya DKPP yang menentukan, tingkat dari kesalahan kode etiknya.

“Jelas jika pertemuan itu ada tendesi misi sangat-sangat tidak di perbolehkan,” tandasnya saat di hubungi melalui telpon selulernya Rabu (24/04/2019).

Sumber : FOKUS BERITA NASIONAL.COM

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -