JIB| Bekasi- Kalteng Putra akhirnya lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Persija Jakarta lewat adu penalti dengan skor 4-3 Tim berjulukan Laskar Isen Mulang tersebut membuat kejutan di babak 8 besar Piala Presiden 2019.

28/03/2019 Kedua tim Bermain di stadion Patriot Candrabhaga Bekasi sore tadi pukul 15.30 WIB.

Bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri. Persija tampil sangat percaya diri, persija mendapat peluang melalui tendangan bebas Bruno Matos di menit ke -25, namun masih bisa ditepis oleh kiper Kalteng Putra, Dimas Galih.

Skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Kalteng Putra justru berhasil membuka keunggulan saat laga memasuki menit ke-56 berkat gol Patrich Wanggai usai memanfaatkan umpan dari tendangan sudut. Meskipun gol tersebut dinilai kontroversi karena sepintas terlihat menggunakan tangan tapi gol tersebut di sahkan oleh wasit Thoriq Alkatiri.

Pada pertandingan itu Kalteng Putra harus bermain dengan 10 pemain setelah Dadang Apridianto mendapat kartu merah dari wasit Thoriq Alkatiri.

Pemain bernomor punggung 7 itu diusir wasit setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Ismed Sofyan.

Persija mampu menyamakan kedudukan di menit ke-76 lewat sepakan keras Bruno Matos, Gol Bruno Matos itu juga berbau kontroversial, karena saat menerima umpan posisinya berada dalam posisi offside.

Skor bertahan imbang 1-1 hingga wasit meniup peluit akhir babak kedua.

Laga kedua tim harus dilanjutkan dengan adu penalti, Kalteng Putra berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 4-5 melalui adu tendangan penalti.

Hasil ini membuat pelatih Kalteng Putra, Gomes de Oliviera semringah. Ia mengatakan, tim asuhannya berhasil membuktikan bahwa apa saja bisa terjadi di sepak bola.

“Sementara Persija Jakarta yang tersingkir dari Piala Presiden 2019, kini saatnya Persija Jakarta fokus untuk tampil di Piala AFC 2019.” Ucapnya (Dre)

JIB | Kabupaten Bekasi – Pemerintah kecataman Kedungwaringin menggelar lomba desa tingkat kabupaten bekasi yang berlangsung digedung aula Desa Mekar jaya Kecamatan kedungwaringin Kabupaten Bekasi (28/03/2019).

Dalam sambutannya tim dari lomba Desa Kabupaten Bekasi . Aat Barhaty mengatakan dalam rangka rapat evaluasi kinerja pembangunan di tingkat desa, kegiatan evaluasi pembangunan kepala desa ini bukan suatu hal yang mengada – ngada namun hal ini ada dasar hukum UUD no 18 tahun 2015.

“Kegiataan ini bukan keinginan dari pihak Kabupaten Bekasi tetapi sudah diatur dalam peranturan dalam daerah, dinilai sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan dalam penilaian” Ucapnya.

Dia menambahkan, jika pihak kecamatan menujuk desa berarti, desa terbaik di wilayahnya, bukan lomba tetapi evaluasi kerja, yang perlu di evaluasi salah satu indikator sejauh mana perkembangan desa di wilayah tersebut.

“Hal ini tujuan nya untuk mengetahui sejauh mana pembangunan di desa, jika sama dengan tahun lalu artinya desa itu tidak ada kemanjuan” katanya.

Masih kata Aat, dirinya selaku pembina desa Se-Kabupaten Bekasi merasa sedih, hal ini bukan tugas kepala desa tetapi tugas BPD serta perangkat desa untuk mengevaluasi.

“Untuk di wilayah kecamatan Kedungwaringin hingga saat ini belum menyampaikan laporan APBDes, saya tegaskan sebelum hari raya idul pitri laporan tersebut sudah sampai ke dinas” Tutupnya (Marsin)

JIB| Bandung- Dalam waktu dekat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum Pileg dan Pilpres di 2019 , agar terselenggaranya acara tersebut dengan aman dan damai Kapolda Jabar Irjen Polisi. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si. menggelar rapat persiapan pengamanan tahap pemungutan suara pileg dan pilpres 2019 sekaligus menjadi pemimpin dalam acara rapat tersebut.

Rabu (27/03/2019), kemarin. Acara tersebut terselenggara di Aula Herman Sujanadiwirja Mapolda Jabar.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menegaskan jajarannya sudah benar-benar siap mengamankan Pileg dan Pilpres 2019 pada 17 April nanti. “Tetapi bukan berarti aparatur baik penyelenggara TNI dan Polri under estimate, semua dalam status siap dan waspada untuk menjaga masyarakat dan melindungi masyarakat dalam mengahadapi pesta rakyat tersebut. Kami siap mengamankan Pemilu,” ujar Kapolda

Dalam lanjutan acara tersebut Kepala Polda Jabar, Irjen Pol.Drs. Agung Budi Maryoto M.S.I., secara simbolis menyerahan kendaraan dinas pengadaan Polda Jabar dan bantuan hibah Pemprov Jabar, kepada Satuan Fungsi (Satfung) dan Satuan Wilayah (Satwil) jajaran Polda Jabar, bertempat di Lapangan Apel Mapolda Jabar.

Dalam kegiatan penyerahan kendaraan dinas tersebut, hadir pula Wakapolda Jabar, Pejabat Utama Polda Jabar, Kapolrestabes Bandung, Kapolresta Bogor Kota dan Kapolres Jajaran Polda Jabar, Perwakilan Bhabinkamtibmas Satwil Jajaran Polda Jabar serta Personil Polri dan PNS Polda Jabar. (Dre)

Sum : Jurnalpolisi.com

JIB|Tasikmalaya. Debit air sungai kali Cibanjar terus meningkat, akibatnya banjir merendam kampung Babakan Kondang Rt 006/001 Desa Sinagar, Kec Sukaratu, Kab Tasikmalaya, Jawabarat.

Musibah Banjir yang menimpa kampung Babakan tersebut mencapai lutut orang dewasa, sampai saat ini tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Ungkap Agus salah satu setaf Desa Sinagar.

Rabu 27/03/2019 Intensitas curah hujan yang sangat tinggi itu “awalnya merendam 7 rumah warga namun setelah di data ternyata lebih dari 7 rumah”. Ungkapnya

Agus, berharap pada pemerintah agar sungai Cibanjar dibenahi suapaya airnya tidak meluap kembali, dan tidak terulang lagi musibah banjir tersebut.

Hingga berita di turunkan, banjir masih menggenangi pemukiman warga. (Andre)

Sum : kongkrit.com

JIB|Bekasi- Jual beli jabatan bukan hanya dijadikan sebagai ladang korupsi tetapi juga memiliki daya rusak yang sangat besar terhadap upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sudah dirintis pasca reformasi, Kamis (28/03/2019).

Jabatan adalah salah satu aspek yang penting dimana seorang pejabat akan memiliki pengaruh terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi Asep Saepullah S.Pd.I menjelaskan Pejabat atau pemimpin yang taat tentu akan menjalankan tugasnya dengan adil dan mengajarkan kebaikan pada masyarakat yang dipimpinnya demi kemaslahatan orang banyak.

“Lantas bagaimana jika mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara yang melanggar, jabatan yang dimiliki karena dibeli tentunya berdampak buruk, misalanya Mereka yang berangkat terlambat tetapi pulang cepat, ketika masuk waktu absensi baru ke kantor lagi untuk fingerprint karena tidak ada lagi kegairahan untuk bekerja.”Jelas, Asep Saepullah Kepada awak media di ruang kantor LPK Kabupaten Bekasi.

Lanjutnya, Dalam beberapa hari yang lalu tangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK adalah bukti bahwa jual beli jabatan masih menjadi lahan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bahkan dijelaskan “bahwa hukum membeli jabatan dalam islam ialah Haram, apapun alasannya sebuah jabatan adalah amanah yang harus diawali dengan usaha yang amanah dan dijalankan secara amanah Sesuai Standar Al-Quran dan Assunnah” Ungkapnya.

Karena itu, kita semua berharap agar KPK bisa menangani kasus dugaan jual beli jabatan itu secara maksimal. Sehingga mampu membuka praktik jual beli jabatan yang pernah terjadi. Agar, kedepannya jabatan-jabatan pemerintah dari pusat hingga daerah hanya diisi orang-orang berkualitas. (Dre)

JIB | Kabupaten Bekasi- Dari sekian ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau di Sebut Pejabat, yang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi baru 11% (persen) berarti jauh dari harapan, Rabu (27/03/2019).

Yang seharusnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2018 dan sebanyak 89%(persen) belum menyampaikan LHKPN, apalagi di tahun 2019 ini, perlu kesadaran semua pejabat yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Karena LHKPN sangat penting bagi Pejabat yang di gaji oleh Negara, jangan semena-mena Memainkan Anggaran Negara nanti ada akibatnya.

Hal tersebut terungkap dan di paparkan dalam acara sosialisasi pelaporan LHKPN secara elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Wibawa Mukti Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Rabu (27/03/2019), siang tadi.

Galuh Sekardhita Buana Candra Mukti Spesialis Muda Direktorat PP LHKPN KPK, memaparkan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi, terlihat dari data LHKPN yang harus disampaikan setiap tahun.

“Apalagi sekarang Ini semakin mudah dan simpel, karena tidak lagi manual dengan berkas yang sangat banyak namun demikian KPK tidak mengatur sanksi bagi wajib lapor LHKPN yang lalai dan menyerahkannya kepada masing-masing instansi terkait” Jelasnya Galuh kepada awak media di acara tersebut.

Galuh juga menyayangkan bahwa Kabupaten Bekasi adalah tingkat ke 3 dari 27 Kabupaten dan Kota, atas laporan LHKPN di provinsi Jawa Barat, artinya tingkat terendah adalah Kabupaten Bekasi.

“Artinya dengan adanya kegiatan sosialisasi wajib lapor LHKPN di gedung wibawa Mukti Kabupaten Bekasi ini adalah untuk mempermudah tentang pelaporan LHKPN dan ini ada batas waktunya sampai tanggal 31 Maret 2019 nanti” Tutupnya. (Endang/Dre).

JIB|Bekasi- Seiring semakin dekatnya pemilihan Calon legislatif (Caleg) tingkat Kabupaten, Provinsi, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi DPC Kabupaten Bekasi, menghimbau masyarakat pengguna sosial media untuk bijak dalam memposting atau share berita di sosmed. Rabu (27/03/2019).

Berbagai peristiwa di tanah air menunjukkan bagaimana media sosial jadi perantara hoax yang sangat masif. Apalagi kalau ini terkait soal politik di mana setiap orang bisa punya opini yang berbeda-beda.

Asep Saepullah S.Pd. I, di temui di Kantornya kepada media jurnalindonesiabaru.com mengatakan, ditahun-tahun politik ini kita harus lebih hati-hati dalam memilah dan memilih informasi jangan sampai terjebak hoax.

“Saat ini dalam panggung politik Indonesia penuh kegaduhan dimana perilaku aktor politik yang nyaris mendominasi kita setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hari-hari dengan mengumbar kebohongan dan kebencian disertai foto narsistik, dan seringkali tidak memberi inspirasi bermakna kepada pengguna Media sosial.” Jelas Asep Saepullah Kepada JIB di sela-sela kesibukannya

Asep juga menambahkan. Kita mau dimana ditahun-tahun politik ini agar untuk lebih dewasa dalam menggunakan sosial media agar terciptanya Pileg dan Pilpres di tahun 2019 tercipta rasa aman, tentram dan damai demi terciptanya pemilihan umum yang jujur dan adil.(Dre)

JIB|Bekasi- Seiring semakin dekatnya pemilihan Calon legislatif (Caleg) tingkat Kabupaten, Provinsi, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) media online Indonesia (MOI) DPC Kabupaten Bekasi, menghimbau masyarakat pengguna sosial media untuk bijak dalam memposting atau share berita di sosmed. Rabu (27/03/2019).

Berbagai peristiwa di tanah air menunjukkan bagaimana media sosial jadi perantara hoax yang sangat masif. Apalagi kalau ini terkait soal politik di mana setiap orang bisa punya opini yang berbeda-beda.

Asep Saepullah S.Pd. I, di temui di kediamannya sekertaris MOI Media Online Indonesia kepada media jurnalindonesiabaru.com mengatakan, ditahun-tahun politik ini kita harus lebih hati-hati dalam memilah dan memilih informasi jangan sampai terjebak hoax.

“Saat ini dalam panggung politik Indonesia penuh kegaduhan dimana perilaku aktor politik yang nyaris mendominasi kita setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hari-hari dengan mengumbar kebohongan dan kebencian disertai foto narsistik, dan seringkali tidak memberi inspirasi bermakna kepada pengguna Media sosial.” Jelasnya

Asep juga menambahkan. Kita mau dimana ditahun-tahun politik ini agar untuk lebih dewasa dalam menggunakan sosial media agar terciptanya Pileg dan Pilpres di tahun 2019 tercipta rasa aman dan damai. (Dre)

JIB |Kutai Kartanegara- Musholla An-Nur Blok M Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Kamis tanggal (28/03/2019), jam 20.00 WITA esok, akan melaksanakan Istighosah dan pengajian umum, dengan penceramah KH Slamet Basuki pengasuh pondok pesantren Al muawanah Jawa Timur, Selasa (26/03/2019).

Acara tersebut adalah bentuk keperdulian sesama umat Islam untuk mensyiarkan Panji-panji Islam yang ada di bumi Pertiwi Khususnya di Musholla An-Nur dan Majlis dzikir.

Panitia pelaksana Majlis Dzikir Musholla An-Nur Barirul alumni pondok pesantren Al-Muawanah menjelaskan dengan di adakan acara Dzikir sekaligus Istighosah dan pengajian umum oleh KH Slamet Basuki dari Pondok Pesantren Al-Muawanah Jombang Jawa Timur semoga dapat memberikan keberkahan untuk kita semua.

” Ini adalah bentuk kebersamaan kita sesama jama’ah An-Nur dalam rangka Istighosah rutin dan pengajian umum, yang akan di laksanakan Kamis esok bisa berjalan lancar dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua” Ungkap Barirul kepada jurnal Indonesia Baru di kediamannya.

Tempat terpisah KH Slamet Basuki selaku yang memberikan Tausyiah mengatakan saya sangat mengapresiasikan kepada jama’ah An-Nur begitu antusias dalam mensyiarkan Agama Islam, dan ini harus kita berikan semangat agar agar tetap optimis dalam acara Kamis nanti.

“Dari Abu Umamah al-Baahili radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ »

“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan), benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia” Tutupnya. (Red)

JIB | KAB. GARUT – Pemdaprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan agar semakin luas. Tidak hanya di satu tingkatan pendidikan, namun di semua level atau jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, mengusulkan agar lokasi sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu gedung atau lokasi.

Hal ini dilakukan agar ada kemudahan bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, sama halnya seperti sebagian besar bangunan sekolah milik sekolah swasta dimana SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu kawasan atau gedung.

“Kami mohon izin mengajukan gagasan, kami ingin membangun, misalkan kami membangun SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB kemana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin melanjutkan,” kata Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil dalam sambutannya saat menghadiri acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu sore (23/3/19), Kemarin.

Masih Kata Emil, Ini akan menghemat biaya dan akan meng-cover Angka Partisipasi Pendidikan yang lebih tinggi.

“Hal tersebut perlu juga untuk dilakukan karena ada penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK. Sementara di sisi lain pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pemerataan pendidikan.” Ujarnya.

Dia juga (Emil-Red). Ada gagasan yang sedang kami eksperimenkan. Mohon dukungannya juga. Misalkan jumlah SD sekitar 19 ribuan se-Jawa Barat. Dari 19 ribu yang masuk SMP tinggal 5 ribuan, kemudian SMA-nya tinggal 1.500-an. Jadi makin hari makin menyusut.

“Kami dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi – apalagi daerah perkotaan mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ,” jelasnya.

Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa untuk mewujudkan gagasan tersebut ada kendala teknis. Dimana jenjang SD dan SMP ada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara jenjang SMA/SMK dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi.

“Tapi ini urusan dunia, tidak sekaku itu dalam pandangan saya sebagai pemimpin di wilayah, sehingga kami bisa menjamin akses pendidikan yang sekarang ini bisa semakin luas, sehingga orang yang – konsep Pak Menteri (Mendikbud) yaitu zonasi itu, agak repot kalau sudah masuk ke SMA/SMK karena semakin sedikit dan semakin jauh,” paparnya.

Menanggapi rencana usulan pembangunan pendidikan Jabar yang disampaikan Emil, Mendikbud Muhadjir Effendy menyambut baik usulan tersebut. Terlebih menurut Muhadjir, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa saat ini urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.

“Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali,” tutur Muhadjir.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, rencana ke depan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan semakin maju dan tentunya harus didukung oleh daerah atau pemerintah kabupaten/kota,” harapnya.

Menurut Muhadjir, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing. Meskipun menurut undang-undang penanggung jawab pendidikan nasional tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector.

Acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan yang turut dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan, para pejabat teras Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika ini menampilkan kreasi seni dan budaya khas Garut yang ditampilkan para siswa dan siswi dari berbagai sekolah se-Kabupaten Garut.

Selain di Kabupaten Garut, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Jabar juga akan dipusatkan di tiga tempat lainnya yakni di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung. (HJ/Red)