JIB | Bandung- Upacara Pembukaan acara “West Java Youth Camp 2019” dengan tema Millenial Jawa Barat Untuk Indonesia, di Cikole Jaya Giri Resort Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kegiatan dibuka oleh Kapolda Jawa Barat di wakilkan oleh Irwasda Polda Jabar KOMBES POL SURADIANA, M.Si. Jum’at (25/01/2019).

Acara tersebut diikuti oleh 400 (empat ratus) peserta berasal dari Elemen mahasiswa PMII, GMNI, GMKI, KMHDI, PMKRI, HIKMAH BUDHI dan IMM, dengan Penanggung Jawab saudara Yobel M. Sihombing.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut, INEU PUWADEWI, S.Sos Ketua DPRD Prov Jawa Barat, Kadispora Jabar, Perwakilan BJB, Para PJU Polda Jabar, Tamu Undangan.

“Maksud dan tujuan acara tersebut adalah dalam rangka mendukung tugas Polri menjelang Pileg dan Pilpres 2019 agar aman dan damai khususnya di Jawa Barat” Ungkap, Irwasda perwakilan Kapolda Jabar.

Lanjutnya dalam Sambutan Irwasda Polda Jabar dengan pointer, Permintaan maaf dari Bapak Kapolda Jabar dikarenakan tidak bisa hadir dalam acara Pembukaan dikarenakan sedang mendampingi Kapolri dan Panglima TNI, Kegiatan yang akan dilaksanakan 3 (tiga) hari dari tanggal 25 s/d 27 Januari ini untuk menciptakan generasi millenial.

“Kegiatan ini adalah kegiatan Revolusi Mental sesuai dengan Program Bapak Presiden. Pelaksanaan Deklarasi Hoax bukan hanya Ceremonial saja namun benar-benar di implementasikan guna menciptakan Pileg Pilpres 2019 aman damai dan kondusif, Dinamika Politik kian dinamis bisa dilihat dari banyaknya berita Hoax, Intoleransi, radikalisme, Issue SARA dan Issue.” Jelasnya.

Deklarasi Mahasiswa Jawa Barat dalam rangka mendukung anti hoax dan Pileg Pilpres 2019 kondusif selanjutnya penandatanganan Anti Hoak.

Kami Mahasiswa Jawa Barat yang tergabung dalam West Java Youth Camp 2019 di Cikole Bandung dengan ini menyatakan, Menolak upaya-upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat Provokativ, Menghasut, Ujaran kebencian serta menggunakan Issue SARA dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 serta mendukung Polri dalam penegakan Hukum.

Mendukung TNI/Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga tercipta situasi dan Kondisi yang kondusif, Siap menjaga situasi dan Kondisi Jawa Barat agar tetap damai dan kondusif.

Dengan demikian acara pelaksanaan pembukaan acara selesai, Selama kegiatan berjalan tertib aman dan kondusif. (Red )

JIB | Kab. Sukabumi- Dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, Balitbang Departemen Pertanian RI menggelar Sosialisasi dan Verifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja).

Acara tersebut dibuka Secara Resmi oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, bertempat di Aula Pendopo Sukabumi, Jumat (25/01/2019).

Dalam Sambutannya Bupati Mengapresiasi Kepada Kementerian Pertanian RI karena telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Program Bekerja yang rencananya akan dilaksanakan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Pabuaran, Lengkong Jampang tengah dan Cikembar.

Selanjutnya Bupati Menegaskan, Program ini sejalan dengan Program yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk mengentaskan kemiskinan.

” Terdapat empat strategis penanggulangan kemiskinan di daerah yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, memberdayakan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.” Ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati berharap, Program Bekerja dapat berjalan optimal serta dapat berkolaborasi dengan BUMDES untuk dapat mendukung Misi Kabupaten Sukabumi yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan.

Sementara Sekretaris Balitbang Departemen Pertanian RI Dr. Ir. Muhammad Prama Yuddy,, M.Sc. menyampaikan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dicanangkan oleh Menteri Pertanian pada Tahun 2018 yang bertujuan sebagai upaya Pengentasan kemiskinan berbasis Pertanian khususnya peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan gizi masyarakat.

Hadir Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Peternakan, Kepala DPMD, Camat beserta Kepala Desa di 4 Kecamatan Yaitu Kecamatan Pabuaran, Lengkong, Jampang tengah dan Cikembar. Asep/HKS)

JIB | Indramayu- Serikat Nelayan Tradisional Indonesia (SNTI) Se-Kabupaten Indramayu Kamis Kemarin (24/01/209) mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’aruf Amin di Jalan Komplek Karangsong Kabupaten Indramayu, sekaligus mengukuhkan Ketua Cabang Serikat Nelayan Tradisional Indonesia (SNTI).

Acara tersebut di sambut meriah oleh 745 lebih masyarakat Kabupaten Indramayu untuk ikut serta mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf pada tanggal 17 April 2019.

Dalam sambutan Presidium H Kajidin mengatakan sangat bangga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu yang dengan semangat untuk mendeklarasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Dengan Deklarasi dan mengukuhkan ketua Cabang Serikat Nelayan Tradisional Indonesia (SNTI), H Kajidin mengucapkan pertama :

1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah membangun infrastruktur khusus di Karangsong Kabupaten Indramayu.

2. Ucapan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan yg telah memberlakukan kebijakan melarang menakap ikan dengan menggunakan Trawl / Cantrang.

3. Organisasi menjadi kebutuhan masyarakat agar bisa menyerukan keluhan-keluhan Nelayan kepada Presiden.

4. Medsos juga sangat penting bagi para Nelayan agar dapat menyaring berita berita yang benar bukan berita Hoaks.

5. Harapan saya adalah membangun hubungan persaudaraan yang lebih erat lagi.

6. Sekalipun kita Nelayan kita harus mempunyai sikap Politik yang baik dan benar.

“Kami serikat rakyat Tradisional Kabupaten Indramayu mendukung Paslon No 1 Jokowi – Ma’aruf Amin” Jelasnya.

Masih kata H Kajidin bahwa Kami Serikat Nelayan Tradisional Bersama Keluarga Menjunjung Tinggi Pemilu yang Demokratis dan Damai untuk Kemenangan Paslon No 1 Jokowi – Ma’aruf Amin. (ANDRE).

JIB | Cikarang Timur- Kepala Desa Jatireja bersama jajarannya bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat RT, RW, Dusun dan juga di hadiri oleh unsur Bismapol, Babinsa AD, juga karang taruna beserta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Jatireja, yang di laksanakan Kamis malam jumat, tanggal 24 januari 2019 bertempat di aula Desa Jatireja.

Acara tersebut di mulai dari pukul 19.30 WIB sampai selesai, dengan melaksanakan kegiatan keagamaan yang di kemas dalam bentuk kegiatan ISTIGHOSAH. Untuk mempererat tali persaudaraan antara kepala Desa dengan jajaran dan semua elemen.

Suwandi selaku kepala Desa Jatireja mengatakan dalam sambutan sebelum acara Istigosah di mulai, bahwa sebagai insan beragama kita selain harus fokus pada pelayanan kemasyarakatan, sangatlah tidak sempurna jika tidak di imbangi dengan ibadah.

“Maka kegiatan ini diadakan Kamis malam Jum’at, agar selain mengandung kajian ibadah juga demi meningkatkan ukuwah islamiyah sesama muslim.” Imbuhnya.

Suwandi selaku kepala Desa juga mengucapkan terimakasih kepada BPD, Karang taruna, LPMD juga perangkat RT, RW, Dusun, Bimaspol dan Babinsa serta kaum ibu yang telah berpartisifasi aktif dalam kegiatan Istighosah ini.

“Semoga di berikan kebarokahan oleh Allah SWT. Agar kita senantiasa selalu dalam lindungannya dan di Berikan kesehatan maupun jasmani agar kita dalam bekerja di Kantor Desa nanti bisa melayani masyarakat dengan prima” Jelas, Suwandi Kepada jurnalindonesibaru.com selesai acara Istigosah.

Saya berharap kegiatan mulia ini bukan hanya di lakukan sesaat semata melainkan continue atau minimal bisa d laksanakan sebulan sekali.

Hal ini sangat di apresiasikan oleh jama’ah yang hadir karena dengan kegiatan ibadah seperti Istigosah bisa mempererat tali silaturahmi yang lebih baik lagi kedepannya. (Endang)

JIB |Bekasi- Dari hasil kajian kami sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi, bahwa pengadilan Tipikor Bandung yang hasil sidang Selasa kemarin (22/01/2019) bahwa Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin membagi-bagikan uang ratusan juta rupiah untuk oknum-oknum Kasus suap Meikarta seperti Kepala Dinas, Kabid dan para stafnya di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Itu setalah ia menerima uang Rp 10 miliar dari Edy Dwi Soesianto dan Bartholomeus Toto dari Meikarta terkait terbitnya izin peruntukan dan pengolahan tanah (IPPT).

Yang kami ketahui‎ dari hasil sidang di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu (23/01/2019) Kemarin delapan saksi dihadirkan yaitu :

1.Dewi Tisnawati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

2. Sukmawati ‎Karna Hadiyat Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

3. Muhamad Kasimin‎ Staf Penerbitan DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

4. Carwinda kepala BKD Kabupaten Bekasi.

5. Deni Mulyadi Sekcam Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi‎.

6 Ujang Tatang Staf Bidang Tata Ruang Pembangunan DPMPTSP‎ Kabupaten Bekasi.

7. Luki Widayaning ‎Staf Pengelola Dokumen Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

8. Suhuf Mantan Kepala Dinas Perhubungan yang sekarang menjabat Asisten 3 Bidang Umum Setda Pemerintah Kabupaten Bekasi‎.

Dalam pengakuan Deni mengaku sempat diminta bantuan Bupati untuk mengurus IPPT pada 2017 ‎Saat itu, ajudan Neneng memintanya untuk menyerahkan berkas IPPT ke Dinas DPMPTSP. Menurutnya, itu menyalahi aturan karena permohonan IPPT harusnya lewat loket DPMPTSP.

Adapun pada sidang 14 Januari 2019, Neneng Hasanah mengaku menerima uang Rp 10 miliar itu dari Ey Taufik yang diserahkan dari Edy Dwi Soesianto. Uang Rp 10 miliar itu ia bagikan ke Carwinda Rp 100 juta, Deni Mulyadi Rp 100 juta, EY Taufik Rp 100 juta dan Neneng Rahmi Rp 200 juta.

Jika fakta persidangan benar seperti itu, maka produk perizinan (IPPT sd IMB) cacat adminstrasi.Kenapa, karna Izin dan sebagainya dibuat tanpa ikuti Perda, PerMen, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tupoksi BPMPPT Lalu, Meikarta yang 83, 4 ilegal. Karena Perijinan Satu Atap produk Menpan RB dan ditegaskan dengan Keputusa Presiden.

Saya menduga semua ini pasti ada dalangnya dan di Sutradarai salah oknum dari ASN kasus Dari pihak ASN seperti, Topik Ey, Hendrik lincon, Sukmawati Carwinda, Deni dkk.

Oknum hasil suap Meikarta tersebut tersebut masih Enak sudah dalam pusaran korupsi berjamaah dan masih jadi Pejabat yang belum terungkap.

Dari hasil kasus suap Meikarta kemungkinan besar selain uang bisa juga barter jabatan atau bergaining posisi jabatan basah dari proses perizinan kasus suap Meikarta.

Sehingga pejabat yang merasa mencicipi surganya uang suap Meikarta maupun bergening Jabatan sampai sekarang ketar-ketir alias (mpot-mpotan) dan tidak bisa diam, tidur dan sebagainya.

Karena dari hasil survei Lembaga Pemberantas Korupsi DPC Kabupaten Bekasi yang kurang dengan ijin Meikarta lain esensinya adalah untuk memuluskan Perijinan yang di dalangi oleh Oknum ASN dan surat tersebut di paraf oleh Oknum itu sendiri agar bisa keluar ijin IPPT.

Pandangan saya sebagai Ketua DPC Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi Jika ingin merubah Ruang Detail Tata Ruang (RDTR), harus komprehensif dari berbagai kajian untuk menjadikan RDTR yang handal sesuai dengan fungsinya.

Karna wilayah Kabupaten Bekasi bukan Negara, saya mengibaratkan Meikarta itu ibarat “Negara di dalam Negara”, Dia itu (Kabupaten Bekasi) adalah bagian dari NKRI, ada Provinsi ada rencana strategis nasional dan Tata ruang nasional dan itu (Meikarta) harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan, jangan seenaknya dan semau gue.

Dan semua itu harus ada kajian yang mendasar dan Kajian dari segi aspeknya seperti : Sosiologis, Politis, Ekonomi, lingkungan, planologi dan sebagainya sehingga RDTR Meikarta yang di buat oleh Dewan Melalui Pansus tersebut bisa di rasakan oleh masyarakat. dan sekarang semua itu menjadi petaka buat legislatif dan eksekutif dan sebagainya.

Birokrasi itu ibarat mesin, yang di desain melaju sesuai dengan rel dan koridornya, bergerak, lari dan reaktif menghasilkan kesepakatan yang bulat satu komando, Dengan bertumpu pada uang rakyat APBD dan APBN. berkiblat pada wong Cilik dan mengayomi kebutuhan rakyat.

Semua itu adalah amanat inti Figur Aparatur Sipil Negara (ASN) Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Fungsi Pegawai ASN
1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas Pegawai ASN
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Pegawai ASN
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dan ini adalah Mesin Birokrasi yang sangat modern, Karena sudah di bekali alat-alat yang canggih dan serba modern. Tidak seperti dulu serba kekurangan. dan itu bisa di manfaatkan oleh ASN maupun PNS.

Coba bayangkan dengan gaji yang lumayan, tunjangan mobil dinas, fasilitas negara dan sebagainya, apakah masih kurang sebagai abdi negara dan kita syukuri itu semua.

Dia (ASN) sudah lengkap, bagaimana mengatur, mengelola, mengawasi dan itu di kerjakan sesuai dengan tupoksinya dan akan menghasilkan Kabupaten, Provinsi dan Negara madani sesuai dengan konsep ASN.

Dan sebagai penunjang seorang ASN adalah ibarat Spion dan juga sudah pakai kamera. (UU, Tipikor, KUHAP, PERPRES, Dll), enak kok kalau dijalankan karena sudah ada konsep, Kaidah maupun Panduannya seperti ” mobil dan kendaraan lain di produksi oleh Perusahaan {pabrik} pasti di keluarkan dengan Panduannya”.

JIB | Cirebon – Dukungan pada pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 1, Joko Widodo ( Jokowi )- Ma’ruf Amin, mengalir dari ratusan nelayan di blok Karangbulu, Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon dihadiri oleh ratusan Nelayan, Kamis (24/01/2019)

Ratusan Nelayan mengatasnamakan diri Komunitas Nelayan Blok Karangbulu, Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, mereka mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menang di kanca Pilpres pada Tanggal 17 April 2019.

Pembacaan Deklarasi dipimpin oleh Subadi selaku koordinator Kegiatan Acara deklarasi yang diinisiasi oleh Forum Nelayan Karangbulu.

Subandi Koordinator Forum Nelayan Karangbulu mengatakan Alhamdulillah acara Deklarasi ini di ikuti ratusan Nelayan Blok Karangbulu untuk mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menang di kanca Pilpres.

“Kami Komunitas nelayan blok Karangbulu Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menjadi Presiden-wakil Presiden “Indonesia satu Indonesia Maju” Jelasnya.

Setelah acara selesai Mendeklarasikan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Forum Nelayan Karangbulu membagikan Sembako kepada panti jompo dan para manula, terakhir ditutup dengan Do’a oleh Ust. Amin. (Den Akung).

JIB|Lamongan- Dalam rangka walimatul ‘ursy atau yang lazim di kenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh tuan Rumah (Hajat), berkenaan dengan pernikahan. Kata walimah berasal dari kata Al-Walamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna “Pertemuan”, di Dusun Kedungrejo Desa Karangpilang Kec. Modo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Senin (21/01/2019), kemarin.

Acara pernikahan sekaligus pengajian umum yang di selenggarakan oleh pemangku hajat dengan menghadirkan KH Selamat Penceramah Kondangan dari Pondok pesantren Al-Muawanah Jombang.

Dalam Ceramahnya KH Slamet Basuki menyampaikan, Kepada umat Islam berkewajiban membangun rumah tangganya sebagaimana yang sudah dikonstruksi oleh alqur’an yaitu Keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah.

“Menurut parameter yang di sabdakan oleh Kanjeng Rosulullah SAW ada 4 unsur yaitu, 1. Antakuna zaujatuhu shalihatan suami istri harus sama-sama komitmen baik dan mulia, 2. Wa auladuhu abroron dan putra putrinya shaleh dan shalihah, 3. Wa khulathauhus shalihiin interaksinya atau pergaulannya dengan orang-orang yang baik maupun produktif, 4. warizquhu fi baladihi rizqinya ada didalam negrinya artinya mudah dijangkau.” Papar, KH Slamet Basuki kepada Jurnalindonesibaru.com, Kamis (24/01/2019).

Dalam hal tersebut, KH Slamet menjelaskan ada 4 unsur tersebut di atas, orang-orang Tua kita dahulu telah menjadikan sebagai hal yang pokok dan diutamakan karena 4 hal ini secara universal telah menjadi sarat kebahagiaan dan keutuhan sebuah rumah tangga.

“Semoga bisa dengan mudah direalisasikan oleh mempelai keduanya, yaitu ananda Anis dan ananda Basyaruddin aamiin” Tutupnya.

Tempat terpisah, Suwaji aji mengungkapkan, Saya atas nama shoibu khajah mengucapkan banyak banyak terima kasih atas kedatangan Romo KH Slamet Basuki soho rombongan dan mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah memuliakannya bersama rombongan. Amin.

“Saya berharap sangat berterimakasih atas tausyiah dan wejangannya semoga bisa bermanfaat bagi kami dan anak kami dan menjadikan anak kami Keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah.” Harapannya. (Asep)

JIB | BERITA BANDUNG- Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Carwinda disebut-sebut menerima aliran uang dari Maikarta hal itu terungkap dalam lanjutan sidang dugaan suap Perizinan Maikarta di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung Rabu (23/01/2018).

Diakui Carwinda peneriman uang 100 juta Rupiah dari Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin setelah izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) untuk proyek Meikarta terbit.

Saat itu di bulan puasa di tahun 2017, ada telepon dari ajudan (Bupati Neneng), katanya ini ada titipan dari bupati, jawab Carwinda saat ditanya Jaksa KPK apakah menerima uang 100 juta. Dan Carwinda mengiyakan bahwa pemberian uang itu terjadi setelah IPPT untuk proyek Meikarta keluar. Namun dia mengaku tidak tahu-menahu asal-usul uang tersebut.

“Saya pribadi kan nggak pernah tahu Bupati menerima uang dari Meikarta karena ketitipan itu. Saya tahunya ketika penyidik bilang bahwa itu uang dari Meikarta,” kata Carwinda.

Selain Carwinda Jaksa KPK juga menghadirkan mantan Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang DPMPTSP Pemkab Bekasi Deni Mulyadi, deni juga menerima aliran uang Maikarta sebesar Rp 150 juta yang di terima pada bulan puasa 2017. Deni menyebut uang itu sebagai ‘titipan THR dari bupati’.

“Saya dikasih tahu ada titipan THR dari Bupati (Neneng) nyampe Rp 150 juta. Dibagi dua Rp 50 juta Heru (Heru Gunawan/Staf DPMPTSP Pemkab Bekasi),” ucap Deni.

Namun Deni mengaku sempat terlibat dalam proses IPPT untuk Meikarta. Awalnya dia mengaku menerima dokumen pengajuan IPPT itu pada Mei 2017 dari ajudan Bupati Neneng bernama Agus Salim.

“Katanya ini titipan dari Bupati tolong diproses,” ujar Deni.

Deni kemudian memerintahkan Kusnadi Hendra Maulana, yang menjabat Analis Penerbitan Pemanfaatan Ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan, mengurus pengajuan IPPT tersebut.

“Awalnya itu (IPPT yang diajukan untuk luas lahan) 143 hektare, tapi yang sesuai 84,6 hektare. Setelah itu, kita laporkan ke Pak Carwinda untuk proses pemarafan terus diserahkan ke Kusnadi, lalu ke ajudan Bupati untuk ditandatangani IPPT itu,” tutur Deni.

Dia mengakui, normalnya, proses pengajuan IPPT tidak seperti itu. Seharusnya, menurut Deni, pengajuan IPPT melalui loket di DPMPTSP Pemkab Bekasi.

“IPPT merupakan proses awal bagi PT Lippo Cikarang untuk membangun Meikarta, ini perintah Bupati,” jawab Deni

Perlu diketahui uang hasil suap Meikarta sudah menjalar kemana-mana termasuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, kemungkinan besar bukan hanya itu saja, ada yang lain yang belum terungkap, kita tunggu episode Berikutnya. (Asep/ML)

JIB | BANDUNG – Jaksa KPK I Wayan Riyana kembali menegaskan jaksa dan penyidik KPK tidak takut melakukan pemeriksaan terhadap Kajari Kabupaten Bekasi.

“Tidak ada istilah takut (memeriksa Kajari),” tegasnya Kepada Awak Media Rabu, (23/01/2019) sore usai sidang di pengadilan tindak Pidana Korupsi Jl Re Marta Dinata Bandung

Diungkap Wayan, saat penyidik KPK sedang mendalami dan terus melakukan tindaklanjut informasi-informasi yang berkaitan dengan Meikarta.

“Proses penyidikan mungkin akan ditindaklanjuti,” singkatnya.

Namun, penyidik KPK belom memberikan informasi update berkaitan dengan pertemuan tersebut.

“Kan masih ditindaklajuti. Kita belom dapat updatenya,” jelasnya.

Dikabarkan sebelumnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), I Wayan Riyana, membenarkan adanya pertemuan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi di Max Coffee, Orange County.

Terbongkarnya pertemuan Kajari Kabupaten Bekasi dengan tersangka Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin saat dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Jawa Barat.

Dalam kesaksiannya, Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin mengakui adanya pertemuan dengan Jamintel yang dihadiri Kajari Cikarang pada Bulan Februari di Max Coffee, Orange County yang terdapat dalam BAP terdakwa, Henry Jasmen. (Asep/ML)

JIB | Sulawesi Selatan- Hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang dan gelombang pasang telah menyebabkan sungai-sungai meluap sehingga banjir di wilayah Sulawesi Selatan pada 22/1/2019 siang hari.

Data sementara tercatat 53 kecamatan di 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami banjir yaitu di Kabupaten Jeneponto, Gowa, Maros, Soppeng, Barru, Wajo, Bantaeng, Pangkep dan Kota Makassar.

Dampak sementara akibat banjir, longsor dan angin kencang yang berhasil dihimpun Posko BNPB berdasarkan laporan dari BPBD, tercatat 8 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, ribuan rumah terendam banjir, ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan 10.021 hektar sawah terendam banjir. Korban meninggal dunia ditemukan di Jeneponto 5 orang dan Gowa 3 orang, sedangkan korban hilang terdapat di Jeneponto 3 orang dan Pangkep 1 orang.

Hingga 23/1/2019 pukul 14.00 WIB banjir masih banyak melanda di daerah. Penanganan darurat dan pendataan masih terus dilakukan sehingga update data akan berubah.

Di Kabupaten Jeneponto, banjir melanda 21 desa di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Arung Keke, Bangkala, Bangkala Barat, Batang, Binamu, Tamalatea, Tarowang, Kelara, dan Turatea dengan tinggi banjir 50 – 200 centimenter. Banjir akibat hujan deras sehingga sungai-sungai meluap, diantaranya Sungai Topa, Allu, Bululoe, Tamanroya, Kanawaya, dan Tarowang. Dampak yang ditimbulkan adalah 5 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 5 rumah hanyut, 51 rumah rusak berat, ribuan warga mengungsi dan ribuan rumah terendam banjir. Evakuasi, pencarian, penyelamatan dan distribusi bantuan masih terus dilakukan. Banyak warga yang mengungsi sementara di atap rumah sambil menunggu dievakuasi.

Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.

Di Kota Makassar, banjir melanda 14 kecamatan yaitu Kecamatan Biringkanaya, Bontoloa, Kampung Sangkarang, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Pankkukang, Rampocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, dan Ujung Tanah. Sekitar 1.000 jiwa warga mengungsi. Banjir juga disebabkan hujan deras kemudian sungai-sungai yang bermuara di Kota Makassar meluap.

Di Kabupaten Gowa, banjir melalanda 7 kecamatan yaitu Somba Opu, Bontomanannu, Pattalasang, Parangloe, Palangga, Tombolonggo, dan Manuju. Sekain hujan deras, banjir juga disebabkan dibukanya pintu Waduk Bili-Bili karena terus meningkat volume air di waduk sehingga untuk mengamankan waduk maka debit aliran keluar dari Waduk Bili-Bili ditingkatkan.

Tercatat 3 orang meninggal dunia, 45 orang luka-luka, 2.121 orang mengungsi yang tersebar di 13 titik pengungsian, lebih dari 500 unit rumah terendam banjir setinggi 50 – 200 centimeter ddari dampak banjir di Gowa. Banjir juga menyebabkan 2 jembatan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan yaitu jembatan Jenelata di Desa Moncong Loe Kecamatan Manuju dan jembatan di Dusun Limoa Desa Patalikang Kecamatan Manuju.

Hujan deras juga memicu longsor di beberapa tempat sehingga menutup jalan dan merusak beberapa rumah.

Sementara itu banjir di Kabupaten Marros melanda 11 kecamatan. Lebih dari 1.400 orang mengungsi. Pendataan masih dilakukan. Listrik padam sehingga komunikasi juga putus. Posko BNPB terus berkoordinasi dengan Pusdalops BPBD.

Tim Reaksi Cepat BNPB mendampingi BPBD. Penanganan darurat masih terus dilakukan oleh tim gabungan. BPBD bersama , TNI, Polri, Basarnas, SKPD, PMI, Tagana, relawan dan lainnya melakukan penanganan darurat.

Perahu karet dan bantuan permakanan untuk pengungsi masih diperlukan. Korban hilang masih dilakukan pencarian. Kondisi hujan yang masih berlangsung dan luasnya wilayah yang terkena banjir cukup menyulitkan dalam penanganan.

Hujan ekstrem yang turun sejak 22/1/2019 di beberapa wilayah Sulawesi Selatan menyebabkan banjir. Tercatat di beberapa stasiun penakar hujan milik Kementerian PU Pera dan BMKG mencatat di Pos 1 Bawangkaraeng 308 milimeter per hari, Lengkese 329 milimeter per hari, KD-1 234 milimeter per hari, Limbungan 328 milimeter per hari, dan Bili-Bili 88 milimeter per hari.

Intensitas curah hujan setebal ini tergolong ekstrem sehingga kondisi permukaan tanah tidak mampu menampung semuanya dan sungai juga tidak mampu mengatuskan aliran permukaan, akibatnya banjir.

Saat ini debit dan volume Waduk Bili-Bili terus menurun. Hingga 23/1/2019 pukul 14.00 WIB, tinggi muka air Waduk Bili-Bili sudah mulai ada penurunan menjadi 100,64 meter, volume waduk 277,55 juta meter kubik, dan inflow sekitar 927,77 meter kubik per detik. Meskipun masih dalam batas Siaga namun kondisinya terus mengalami penurunan.

Pemerintah daerah dan masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir dan tanah longsor. BMKG telah menyebarkan peringatan dini hujan lebat selama 23 – 30 Januari 2019.

Sebagian besar wilayah Indonesia puncak hujan berlangsung selama Januari hingga Februari 2019. Secara statitisk dari data kejadian bencana selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa selama bulan Januari dan Februari adalah puncak dari kejadian bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor dan puting beliung. Polanya mengikuti dari pola curah hujan. (Red/Humas BNPB)