JIB | BANDUNG – Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Mustakim disebut ber ulang kali dalam kesaksian Neneng Rahmi di persidangan suap proyek perijinan Meikarta, Senin, (21/01/2019).

Wakil Pimpinan DPRD dari Fraksi Demokrat tersebut saat dimintai tanggapan nya oleh Tim awak Media Kabupaten Bekasi yang sedang liputan di Pengadilan tipikor Bandung melalui Telpon selulernya, mengatakan tidak mau memberikan keterangan soal aliran uang suap yang diberikan dari Neneng Rahmi pada dirinya.

“Soal itu saya gak mau bicara. Gak usah yah.. maaf yaa..,” ujar pria yang saat ini mencalonkan diri kembali sebagai Caleg DPRD Kabupaten Bekasi

Sebelumnya diberitakan, Dalam persidangan suap Meikarta, Senin, (21/01/2019) mantan Kabid di PUPR, Neneng Rahmi membeberkan bertemu dengan Pimpinan Dewan, Mustakim, terkait pembagian sejumlah uang untuk Pansus RDTR.

“Untuk pembagian ke dewan, Pak Hendri Lincon yang bagiin. Saya sekali masuk lewat Mustakim selaku Pimpinan Dewan,” bebernya diruang sidang 2 Gedung Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Khusus.

Neneng yang duduk dikursi saksi mengenakan kemeja putih juga membeberkan uang Rp 400 juta diberikan kepada dewan untuk membahas RDTR.

“Pak Jamal memberikan uang Rp 400 juta pada saya untuk diberikan kepada dewan, karena waktu itu RDTR sudah masuk proses legislasi di dewan,”ujarnya

Tidak sampai disitu, Neneng pun buka-bukaan soal adanya permintaan uang untuk DPRD. (Sep)

JIB | BERITA BANDUNG – Hari di Pengadilan Tipikor Bandung tentang persidangan kasus suap Meikarta, Senin, (21/01/2019), mantan Kabid di PUPR, Neneng Rahmi mengungkapkan pertemuan dengan Pimpinan Dewan, yaitu pak Mustakim, tentang pembagian sejumlah uang untuk Pansus RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), untuk memuluskan Perijinan tersebut.

Neneng Rahmi diruang sidang 2 Gedung Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Khusus, memaparkan dalam memuluskan Perijinan itu kami bagikan Untuk ke anggota Dewan, dan yang membagikan Pak Hendri Lincon, Saya sekali masuk lewat Dewan Mustakim selaku Pimpinan Dewan.

” Saya akan mengungkapkan uang yang Rp 400 juta diberikan kepada dewan untuk membahas RDTR, agar berjalan dan cepat di bahas”Beber, Mantan Kabid PUPR Neneng Rahmi duduk dikursi saksi mengenakan kemeja putih.

Lanjutnya, Pak Jamal memberikan uang Rp 400 juta pada saya untuk diberikan kepada dewan, karena waktu itu RDTR sudah masuk proses legislasi di dewan.

“Semua akan saya beberkan soal adanya permintaan uang untuk DPRD Kabupaten Bekasi” Jelasnya.

Masih kata Neneng Rahmi bukan hanya itu saja pada bulan Juni tahun 2017 juga kita kasih uang ke Staff dan Dewan sekitar Rp 200 juta. (Asep)

JIB | Kota Sukabumi- Pagi ini Wakil Walikota Sukabumi H. Andri Setiawan Hamami SH., M.H. Meresmikan Komunitas Pelatih Paskibra Sukabumi (KAPPAS) bertempat di Gedung Juang ‘45 Kota Sukabumi, Minggu (20/01/2019) siang.

Wakil Wali Kota SukabumiH. Andri Setiawan Hamami, S.H., M.H menyampaikan Apresiasi dukungan penuh untuk kegiatan positif ini dan terus dipupuk semangatnya agar tetap terjaga ikatan silaturahmi diantara para pelatih paskibra di Kota Sukabumi ini.

‘Selamat atas Peresmian KAPPAS ini saya yakin dan percaya bahwa di pundak kalian para generasi muda, generasi millenial, generasi zaman now, perubahan Kota Sukabumi ke arah yang lebih baik dapat kita wujudkan bersama.” Ungkapnya. (Asep/HSB)

JIB | Cikarang timur, Bekasi – Dalam mengentaskan kesenjangan sosial, ekonomi rakyat Pemerintah Desa Jatireja bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Cikarang timur berusaha dengan selalu pro aktif agar hal-hal yang terjadi di masyarakat khususnya warga yang belum mampu memiliki rumah tinggal yang layak.

Kepala Desa Jatireja Suwandi sangat tergugah hatinya dan berpikir untuk solusi terbaik dan alhamdulillah dengan menjalankan koordinasi yang baik bersama Pemerintah Kecamatan Cikarang timur yang di pimpin oleh Dra. Hj Ani Gustini, MM dapat membantu program pemerintah Desa melalui BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Hal ini terbukti dan dapat direalisasi sejumlah 4 Unit rumah warga kurang mampu dapat dibangun oleh bantuan dari BAZNAS melalui kerjasama pihak Kecamatan untuk Desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Cikarang timur khususnya di desa Jatireja.

Pada kesempatan yang sama Sekdes Jatireja Udi jaelani mengatakan bahwa saat ini emang benar pimpinan saya sudah menginstruksikan kepada perangkat wilayah baik RT, RW dan Kadus agar segera melakukan pelaporan pendataan di wilayah masing masing yang sudah di instruksikan pada awal kepala Desa memegang jabatannya.

“Bahwa kepala Desa kami bukan sebatas bermimpi, namun ingin benar-benar mewujudkan Desa yang berwibawa.dan harapan kami semoga eksektuf, legislatif dapat lebih fokus dalam membantu warga yang saat ini masih di temukan keprihatinan hidupnya.” Harapan, Udi Kepada Jurnal Indonesia Baru di Kediamannya (20/01/2029).

Tempat terpisah Kepala Dusun Wakil Nanda menjelaskan selain rumah tinggal, di wilayah kami yaitu kampung Citarik masih terjadi kekeringan dan sangat membutuhkan pengadaan PDAM atau Sumur Bor seperti pipanisasi.

“Saya Berharap semoga pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kecamatan dapat merespon apa yang di inginkan masyarakat untuk mendapatkan pengadaan air PDAM dan sumur bor, agar air bersih tetap ada” Tutupnya

Lain halnya Camat Cikarang timur Dra Hj Ani Gustini MM, menjelaskan Kami dari pihak Kecamatan akan terus mendorong BAZNAS Kabupaten Bekasi agar sinergi dalam memberikan bantuan berupa Rumah Tinggal Sanitasi Sehat ( RUTISAE), dan MCK.

“Alhamdulillah dapat membuahkan hasil dengan di bangunnya 4 titik rumah layak huni atau Rumah Tinggal Sanitasi Sehat (RUTISAE) di Desa Jatireja dan 5 titik MCK di Desa Karangsari, kepedulian ini akan terus kami upayakan sebagai Camat Cikarang timut dengan intens koordinasi bersama BAZNAS Kabupaten Bekasi.” Ungkapnya. (Endang)

JIB | Bekasi- Harus Meminta maaf kepada insan Pers, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ucapannya dan mengusir wartawan saat sedang meliput, Kata Anwar Soleh, Ketua DPC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi.

“Sangat di sayangkan fenomena yang sangat menyayat hati dan jiwa Jurnalisme, adanya pengusiran wartawan saat melaksanakan tugas peliputan Audiensi Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukis) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi,” Jelasnya saat di konfirmasi awak Media. Minggu (20/01/2019).

Masih kata Uban panggilan sehari hari, pada hari Jumat (18/01/2019) kemarin, Ribuan Umat Islam melakukan aksi damai di gerbang pintu masuk Perkantoran Pemkab Bekasi.

” FUKIS Dengan tuntutannya, segera tutup Tempat Hiburan Malam (THM). Karena bertentangan dengan Perda No 03 Tahun 2016, tentang usaha kepariwisataan. Harusnya jangan seperti itu, karena itu ada hak publik yang harus mendapatkan informasi,” kata Anwar Sholeh.

Lanjutnya, bila wartawan dalam menjalankan tugas saja sampe diusir sama Kasat Pol PP, Hudaya. Ada hak publik yang harus disampaikan kepada masyarakat pada umumnya, jadi tidak ada alasan buat Hudaya menutup nutupi dari hasil Audiensi tersebut.

” Menurut kami sebagai ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi, Hudaya dinilai sangat arogan, adanya pengusiran wartawan saat melakukan tugas jurnalis yang dilindungi UU 40 tahun 1999 tentang pers. Karena Mengusir wartawan yang sedang melakukan peliputan. Dengan menggunakan pengeras suara, Hudaya meminta wartawan untuk keluar dari ruang rapat Seketaris Daerah, saat Audensi ormas Islam.” Sesalnya.

Anwar melanjutkan “Tolong para wartawan keluar dahulu ya,” kata Hudaya sambil menggunakan bahasa tubuh memerintahkan anggotanya mengusir wartawan yang saat itu itu berada di dalam ruang rapat meliput jalannya audensi. (Endang/Marsin)

JIB | JAKARTA – Indonesia diprediksi menjadi negara adidaya pada tahun 2045, mendatang oleh banyak kalangan. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal itu bisa terwujud melalui keterlibatan para milenial yang ingin negara ini maju.

Ada beberapa syarat agar Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Kata Ridwan Kamil, selain stabilitas pertumbuhan ekonomi yang harus mencapai 5%, Indonesia juga mesti mempunyai SDM atau milenial yang kompetitif. Selain itu, demokrasi damai dan kondusif juga perlu dijaga meskipun berbeda pilihan dalam berdemokrasi.

“Syarat negara adidaya, tugas Anda semua (milenial) jaga ekonomi kita lima persen sampai 2045, salah satunya dengan ekonomi digital,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam Indonesia Millennial Summit 2019 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu (19/1/19).

“Syarat kedua supaya 2045 negara kita adidaya milenialnya harus kompetitif. Karena kita akan mengalami bonus demografi. Anak mudanya akan banyak banget dari piramida penduduk,” sambungnya.

Lebih lanjut, Emil menyebut bahwa syarat milenial kompetitif itu adalah produktif dan tidak menjadi beban bagi negara. Kaum milenial juga harus cerdas, kemampuan bahasa asing terutama Bahasa Inggris harus mumpuni, dilengkapi dengan kemampuan atau skill digital.

“Saya memberikan pesan, milenial ini harus kompetitif dengan skill-nya agar masa depan bisa mereka raih dengan cepat dan bisa menolong Indonesia,” pesannya. (Sep/HJ)

JIB | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi kecukupan bukti untuk menjerat anggota DPRD Bekasi yang diduga menerima uang pelesiran dari proyek Meikarta. Namun, KPK masih harus mengklarifikasi penerimaan uang suap itu ke sejumlah anggota DPRD Bekasi tersebut.

“KPK sudah memiliki daftar siapa saja yang pergi. Karena tentu sejumlah bukti yang kami dapat sudah cukup terang. Tapi, masih kami klarifikasi kepada yang diduga menerima tersebut,”‎ kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).

KPK memastikan cukup banyak anggota DPRD Bekasi yang diduga menerima uang pelesiran dari proyek Meikarta. ‎Menurut Febri, para anggota DPRD Bekasi bersama keluarganya menerima paket wisata ke Thailand.

“Saya belum bisa sampaikan secara rinci ya. Tapi tentu saja paket jalan-jalan itu tidak hanya tiket dan tidak hanya untuk anggota DPRD-nya,” terangnya.

Belakangan, KPK cukup gencar memeriksa para anggota DPRD Bekasi. Dikatakan Febri, ada 14 legislator Bekasi yang sudah dikantongi keterangannya sebagai saksi.

Ke-14 anggota DPRD Bekasi tersebut ialah ‎Taih Minarno; Sunandar; Daris; Mustakim; Abdul Rosid Sargan; H Sarim Saepudin; Haryanto; Suganda Abdul Malik; Nyumarno; Edi Kurtubi Udi; Yudi Darmansyah; Kairan Jumhari Jisan; Namat Hidayat; serta H Anden Saalin Relan.

Pada perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Namun kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektare.

Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan dalam menggarap proyek Meikarta.

Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut ialah ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY). Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka, yaitu dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR). (Marsin)

JIB | CIKARANG TIMUR, BEKASI- Acara Kunjungan Kerja (Kunker) dan silaturahmi Pangdam jaya Mayjend Joni Suprianto jelang pileg pilpres 2019, kewilayah Kecamatan Cikarang timur di sambut meriah oleh camat, Sekcam, Koramil maupun Kapolsek (MUSPIKA), beserta jajarannya.

Dalam acara tersebut mewakili Camat, Sekertaris kecamatan Cikarang timur yang di pimpin kegiatan Musrenbang dan sambut kunker silaturahmi Pangdam jaya Mayjend Joni Suprianto jelang pileg pilpres 2019 demi terciptanya kondusif, aman, dan tentram dalam Wilayah Kecamatan Cikarang Timur kedepannya.

Dalam sambutannya Sekcam Cikarang timur Drs. H. Lukman Hakim, MM menjelaskan Alhamdulillah dengan acara Musrenbang ini dan kunker maupun silaturahmi Pangdam jaya semoga berjalan lancar dan mejadikan wilayah Kecamatan Cikarang timur ini kondusif, bukan itu saja acara BAZNAS itu bisa mendorong dan memotivasi untuk membantu dan membangun Bekasi khususnya di wilayah Kecamatan Cikarang timur dengan adanya BEKASI PEDULI atau RUTISAE ( Rumah Tinggal Sanitasi Sehat) yang di pelopori BAZNAS.

“Dengan demikian masyarakat sangat membutuhkan sarana prasarana demi kemaslahatan bersama di wilayah kecamatan Cikarang timur maka dari itu Usulan pembangunan yang sangat urgent bisa terealisasi bagi di 7 Desa dan 1 Kelurahan” Jelas, Lukman Hakim saat di hubungin melalui Via Telpon seluler Minggu (19/01/2019).

Lanjutnya, Camat Cikarang timur mendorong BAZNAS dapat membuahkan hasil dengan di bangunnya 4 titik rumah layak huni dan RUTISAE di Desa Jatireja dan 5 titik MCK di Desa Karangsari, kepedulian ini akan terus di upayakan oleh Camat Cikarang timur Dra. Hj Ani Gustini MM dengan intens koordinasi bersama BAZNAS Kabupaten Bekasi. (Asep)

JIB | GARUT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali (reaktivitas) jalur kereta api (KA) yang pernah ditutup disejumlah stasiun yang dipusatkan di Stasiun Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Jumat (18/01/2019).

Reaktivasi jalur kereta api ini melalui proses penertiban wilayah Cibatu-Garut-Cikajang, diantaranya, sosialiasi dengan target 1.077 telah selesai 100 persen, pendataan target 1.077 tercapai 1.074 (99,72 persen), pembayaran target 911 realisasi 218 (23,93 persen) dan pembongkaran 1.077 telah terselesaikan 135 (12,53 persen).

Salah satu stasiun yang sudah di Reaktivasi adalah :

1.Stasiun Bandung-Ciwideuy, berlokasi di Soreang, Ciwidey, Kota/Kabupaten Bandung. Jalur ini ditutup tahun 1975, memiliki panorama bagus dan untuk angkut komoditi hasil perkebunan dan kayu serta berpotensi 5.087 penumpang per-hari.

2.Stasiun Banjar-Pangandaran-Cijulang, berlokasi di Banjar, Pangandaran. Jalur ini ditutup pada 1 Februari 1982, sebagai sarana transportasi warga dengan potensi 3.016 penumpang per-hari.

3.Stasiun Cibatu-Garut-Cikajang, berlokasi di Cibatu, Garut, Cikajang. Jalur ini ditutup pada September 1982, memiliki panorama bagus dan sebagai angkut komoditi sayuran, beras dan buah-buahan, memiliki potensi 1.113 penumpang per-hari.

4.Stasiun Rancaekek-Tanjungsari, berlokasi di Kota/Kab Bandung, Sumedang. Jalur ini dimulai tahun 1918, dibangun oleh Staatsspoorwegen dan resmi melayani 13 Februari 1921, digunakan untuk angkut teh dan hasil bumi dari Sumedang Barat, pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) jalur ini dibongkar dan dipindahkan yang akhirnya tidak beroperasi kembali, memiliki potensi 10.250 penumpang per-hari.

Dalam kunjungan tersebut Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, di dampingi oleh Menhub Budi Karya Sumadi, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Red)

JIB |Bekasi- Pemerintah Desa Jatireja Kecamatan Cikarang timur Kabupaten Bekasi, sedang berbenah dan memberikan pelayanan prima terbaik buat masyarakatnya, di mulai dari sistem Pelayanan Masyarakat (YANMAS), dan sudah memberlakukan peraturan wajib melampirkan surat pengantar dari RT dan RW, bagi masyarakat yang membuat pemohon pelayanan administrasi.

Kepala Desa Jatireja Suwandi pada tiap kesempatan selalu mengingatkan para staffnya, agar siapapun yang mengajukan maupun membuat surat apapun kepada Pemerintah Desa Jatireja wajib di lengkapi pengantar RT dan RW.

Hal serupa di sampaikan oleh Sekdes Jatireja Udi jaelani, Am. kep, SH bahwa dasar aturan tersebut sangat realistis karena hanya para RT dan RW yang lebih paham tentang siapa pemohon pelayananan administrasi dengan karakterisitik kewilayahan masing-masing Desa.

“Karena permasalahan apapun didesa itu sendiri RT dan RW lebih tahu dan paham tentang Karakteristik, karena yang sangat mendasar ada di RT dan RW, dan kita akan menghidupkan dan potensi seorang RT dan RW agar Sumber daya manusia atau Kredibilitas bisa berkembang dan bisa sinergi antara RT, RW dan Desa” Jelasnya.

Kemudian kepala Desa Jatireja Suwandi juga menambahkan ini demi terjalinnya sistematis kerja yang baik, sehat dan teratur sehinga legitimasi kedudukan perangkat RT dan RW tidak di pandang sebelah mata lagi.

Hal ini terbukti di saat terjadi bencana Tsunami, dengan kerja sama yang baik dari perangkat RT, RW, kepala dusun juga relawan kemanusiaan Desa Jatireja dapat membantu korban bencana alam Tsunami selat sunda dengan sinergi dan kerjasama yang baik sehingga terjalin kebersamaan yang harmonis.

Ini satu bukti sistem yang di bangun antara RT, RW selaku perangkat di wilayah dapat bahu membahu bersama warga, kepala desa dan Muspika kecamatan cikarang timur dalam menunaikan cita-cita Jatireja kearah lebih baik.

“Kita bantu untuk korban bencana alam ke banten kisaran Rp. 50 Juta akan tetapi dikemas dalam bentuk perbelanjaan barang, seperti selimut baru, tikar baru, beras satu ton, mie, mainan anak-anak, dan sembako, maupun yang lainnya,” Ungkap Sekdes Jatireja Udi Jaelani kepada Media online Jurnalindonesiabaru.com di ruang kerjanya.

Selain itu juga Sekdes Jatireja Udi jaelani, Am. kep, SH, menuturkan kepada teman teman media agar dapat bekerja sama dengan baik dan seperti fungsi kontrol sosial dengan saling mengingatkan agar program program pemerintahan bisa berjalan sesuai harapan bersama.

Tempat terpisah Camat Cikarang Timur Dra. Hj Ani Agustini MM mengatakan Kami sangat mengapresiasikan kinerja Desa Jatireja yang begitu antusias dalam membuat pelayanan yang prima dan bisa kerjasama yang baik antara RT, RW dan Desa, dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Apalagi perangkat Desa itu bahu membahu untuk memberikan bantuan korban bencana alam Banten, ini adalah salah satu bentuk kemanusiaan sesamanya” Tutupnya. (Endang/Marsin)