JIB | KABUPATEN BEKASI- Muhamad Haikal (7) Bin Mujiono warga Kampung Tenjo Laut Rt 004/002 Desa Sukamantri Kecamatan Tambelang ini sudah mengalami kelumpuhan semenjak umur 6 Bulan. mengalami kelumpuhan pada kakinya, akibatnya anak tersebut hanya bisa tergeletak di kasur yang terletak diruang tamu rumahnya.Jumat (01/02/2019)

Maemunah yang merupakan ibu dari haikal, mengatakan Kepada jurnal Indonesia Baru, penyakit yang diderita anaknya tersebut dialami berawal dari demam panas dan kejang-kejang. Lalu dia membawa kerumah sakit karena faktor ekonomi dirinya membawa pulang kerumahnya kembali.

“Pertama kejang dan panas lalu dibawa kerumah sakit terus dioprasi, lalu jadi begini ga bisa jalan,” jelasnya.

Dia mengatakan pihaknya pernah mendapatkan kunjungan dari puskesmas Babelan terkait penyakit yang dialami oleh buah hatinya tersebut. Pihaknya berharap kepedulian dari Pemerintah Daerah untuk kesembuhan buah hatinya tersebut.

“Terakhir ada kunjungan dari puskesmas itu 4 bulan yang lalu, puskesmas datang kemari hanya sekali saja. Dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” Tutupnya (Marsin)

JIB | KABUPATEN BEKASI- Dewan pimpinan cabang persatuan artis musik melayu dangdut indonesia (PAMMI) Kabupaten Bekasi memperingati hari jadi yang ke empat tahun, yang dilaksanakan di Gedung Theater Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Minggu 27/01/2019 lalu.

Acara tersebut di hadiri pata artis dan musisi juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi. Hingga beberapa komonitas yang ada di Kabupaten Bekasi diantaranya PSE, KYLAW, Group Moge BROTHER HOOD.

Diungkapkan Agus Hermanto ketua DPC PAMMI Kab, Bekasi, dirinya berharap kepada semua komonitas seni khusus musik dangdut agar bersama-sama bersinergi membangun Kab. Bekasi melalui bidang seni dan budaya.

“Saya mengajak kepada para seniman khususnya para musisi dangdut dan artis yang ada di Kabupaten Bekasi untuk selalu kompak, Seni itu indah bila disajikan dengan penuh tanggung jawab dan etika dalam berkesenian. Seni itu membawa kemajuan bila dilakukan dengan cara yg baik dan benar,” kata pria yang akrab disapa Agus Mein.” Kepada media online JIB Kamis (31/01/2019)

Agus Mein berharap, di acara ulang tahun PAMMI yang ke 4 ini, agar kedepannya PAMMI dan pemerintah Kabupaten Bekasi lebih bersinergi. PAMMI sebagai satu-satunya organisasi profesi musik dangdut di Kab. Bekasi.

“Sebagai organisasi profesi, kedepan PAMMI bisa lebih bersinergi dengan Pemkab. Bekasi
dalam hal kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi untuk bidang pembinaan kesenian dan kegiatan hiburan,” harapnya.

Lebih lanjut dikatakan, dihari ulang tahun yang ke empat ini, semoga PAMMI akan terus eksis sebagai pemerhati dan pengawas khususnya musik dangdut di masa yang akan datang.

“Saya bersama PAMMI akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan khususnya musik dangdut. Dan PAMMI sebagai organisasi profesi sudah melengkapi apa yang menjadi kewajiban organisasi sesuai Undang Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kab. Bekasi yang sudah mempasilitasi tempat, hingga acara ulang tahun PAMMI berjalan lancar dan sukses,” Tutupnya. (Red/M).

JIB | Tasikmalaya- Alunan sholawat bergema di penjuru Tasikmalaya mengumandangkan Asma-asma Ilahi, dalam acara Tabligh Akbar yang dilaksanakan di lapangan serbaguna Karangsari Tasikmalaya.

Dalam acara tabligh Akbar tersebut, Ustad Ujang Suherman turut hadir untuk memnyampaikan Tausiah dalam acara tersebut. Kamis (31/01/2019).

Antusias masyarakat Karangsari dalam menghadiri acara Tabligh Akbar di lapangan Serbaguna Karangsari dengan hadirnya Ustad Ujang Suherman.

dalam tausiahnya Ustad Ujang Suherman menyampaikan bahwa kita sebagai manuasia untuk dapat menjaga silaturahim dan ukhuwah islamiah, tidak mudah percaya pada kabar Hoax, dan harus tahu kebenarannya ketika ada permasalahan.

Tempat yang sama Juhen Hudaya selaku Ketua Umum Japati (Jaringan Perantau Asli Tasik) menyampaikan banyak potensi ekonomi yang dapat digali dan dikembngkan di kota tasikmalaya, kami Japati melihat bahwa infrastruktur yang belum memadai dan kami Japati telah menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI untuk pembangunan jalan tol Tasik- bandung.

” Karena dengan adanya akses jalan tol Tasikmalaya- Bandung perekonomian bisa meningkatkan secara berkala bukan itu saja akan tetapi memudahkan segala-galanya” Ungkapnya.

Tabligh Akbar ditutup dengan melakukan Deklarasi Dukung Jokowi -Ma’ruf di pilpres 2019 mendatang. (Red/Den)

JIB | Cikarang Pusat, Bekasi- Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, setiap Kamis di adakan rapat minggon atau kegiatan Rapat guna membahas dan mengevaluasi sejauh mana kinerja Desa dalam memajuakn wilayahnya, salah tentang Pola hidup sehat, Kamis (31/0 1/2019)

Adapun dalam rapat minggon kali ini adalah tentang kesehatan dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), bersama UPTD Puskesmas Sukamahi, yang di pimpin langsung kepala Desa Cicau Naman.

Dalam acara minggon tersebut di hadirkan dari pihak kecamatan, UPTD Puskesmas sukamahi, jajaran staf-staf Desa, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan pemuda maupun masyarakat Desa Cicau.

Kepala Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Naman mengatakan dalam acara minggon ini memfokuskan tentang kesehatan dan bagaimana caranya masyarakat harus sadar tentang kesehatan karena kesehatan adalah salah satu yang utama Untuk menjaga kesehatan dan harus menjaga pola hidup sehat, kebersihan lingkungan dan menjaga lingkungan agar hidup sehat.

“Dan bagaimana pemerintahan Desa berupaya agar masyarakat itu sadar dari arti kesehatan. Selain itu juga kita kedepannya aka membuat tong sampah dan di bagikan di masing masing masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.” Ungkapnya.

Naman juga, Demi kesehatan kita harus jaga antara pemerintahan Desa dengan masyarakat dan kita juga akan memfasilitasi masyarakat dengan UPTD Puskesmas Cimahi agar selalu membatu Masyarakat dari segi aspek kesehatan dan memberikan kepada masyarakat Arahan tentang pola pola hidup sehat. (Endang/marsin)

JIB | Labuhanbatu Utara- Dua Ekor hewan mamalia atau Lumba- lumba berada di air tawar/Pesut di sungai kualuh Dusun Ramean Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumut, ramai di tonton warga setempat, entah dari mana asal muas\nal lumba-lumba tersebut ada di sungai tersebut, Kamis (31/01/19).

Dua ekor hewan mamalia ini, mulai menampakkan diri di Sungai tersebut, Minggu sore, 27 Januari 2019. Keberadaan hewan laut itu, menjadi pusat perhatian warga sekitar. Keberadaan lumba-lumba tersebut, menjadi viral di media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Menurut kabar dilapangan, dua ekor lumba-lumba besar ini, terlihat seperti stress. Warga sekitar yang tak pernah melihat kejadian ini langsung antusias dan mengabadikan dengan kamera ponselnya, namun tidak ada yang menangkapnya, warga hanya menonton ikan meliuk liuk berenang di hulu sungai kualuh ini Jika benar ini adalah hewan mamalia langka Lumba lumba Berada di air tawar/pesut,

Ketua Umum Lembaga Pemberantas Korulsit (Muhammad Bahri Harahap) angkat bicara terkait hewan mamalia (lumba-lumba) yang hidup di air tawar biasanya di air laut, saya berharap semoga menjadi perhatian dinas terkait khusus Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut harus terjun langsung untuk mengevakuasi hewan mamalia ini.

“agar tetap terjaga kelestariannya, ini harus cepat-cepat di evakuasi hewan mamalia (lumba-lumba) ke habitatnya, Untuk mencegah hal tidak di inginkan terjadi terhadap hewan cerdas tersebut” Tutupnya. (Red/MBH)

JIB| KABUPATEN KUNINGAN -Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK Kabupaten Kuningan hari ini resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Selasa (29/1/2019) lalu.

Toto Bahtiar Kepala Departemen Pengawas Desa (Kadepwasdesa) L-KPK DPC Kabupaten Kuningan, kepada sejumlah awak media online Rabu (30/1/2019). Kami sudah melaporkan perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada Kejaksaan Negeri Kuningan hari ini.

“Bernomor surat 056/DPC/KNG/L- KPK/I/2019 . Kuningan, 29 Januari 2019. Kami L-KPK DPC Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan ini menyampaikan dan melaporkan mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan” Ungkapnya.

Toto juga, membeberkan kepada awak media, Berdasarkan Informasi beserta data dari warga yang kami himpun, dan hasil Investigasi team Lembaga KPK. Ada beberapa hal yang kami laporkan, diantaranya dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Kramatmulya, Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

” Seperti Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT), Pengelolaan Pasar Desa, Pembangunan Posyandu, Kontrak atau sewa Tanah Bengkok atau tanah kas Desa (TKD), Pembangunan Sumur Bor, anggaran BPJS dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun 2018.” Jelas Toto Bahtiar pada awak media.

Ditambahkan Toto Bahtiar, hari ini kita sudah kirimkan surat resmi atas pelaporan tersebut, kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan dapat secepatnya memeriksa atas dugaan tersebut. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepautan.

“Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.” Bebernya.

Di lihat dari PP 71 Tahun 2000 Tentang tata cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tertuang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Tutupnya. (Red/FBN)

JIB | Padang Sidimpuan- Polres Padangsidimpuan menertibkan sebanyak 27 juru parkir ilegal saat menggelar razia penertiban parkir di sejumlah titik ruas jalan di Kota Padangsidimpuan pada Rabu (29/01/2019) sore.

Razia tersebut dilakukan polres Padangsidimpuan sebagai salah satu upaya Menertibkan Parkir Liar yang Sudah banyak Meresahkan masyarakat.

Kompol H Safaruddin Hasibuan, SH Wakapolres Padangsidimpuan pada awak media mengatakan, Razia parkir liar ini dimulai pukul 17.00 WIB, dengan menyisir sejumlah titik parkir di jalan Sudirman Eks Merdeka, kawasan Pasar sagumpal bonang yang disinyalir ada sejumlah juru parkir ilegal.

“Adapun Titik parkir tersebut, seperti Jalan Medeka , Tugu salak, Jalan kenanga, Patrice Lumumba, Jalan Thamrin, dan ruas jalan lainnya.” Ungkapnya.

Safaruddin Hasibuan, Pada razia tersebut, para petugaspun mendapati sejumlah juru parkir yang kedapatan tidak memiliki surat tugas, meski banyak dari mereka yang memakai rompi resmi juru parkir Pemkot Padangsidimpuan. Selain itu, mereka juga memasang tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku di Kota Padangsidimpuan.(Red/MBH)

JIB |CIBARUSAH, BEKASI -Sa’id Kuasa hukum Kepala Desa Sirnajati Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Ridwan Sunarya, Mempolisikan pelaku pencurian satu ekor Domba di Kampung Cisarua, RT 001/002 atas nama Hata bin Atok ke Polsek Cibarusah. Rabu 30/01/2029).

Ironisnya, pelaku Pencurian domba tersebut malah melaporkan Kades ke pihak Kepolisian atas dugaan telah melakukan penganiayaan.

Sebelumnya, Kades Sirnajati diduga menampar pelaku pencurian saat malam tahun baru, karena kesal melihat pelaku yang telah berulang kali melakukan sejumlah pencurian di wilayahnya.

Pihak keluarga pelaku yang tidak terima kemudian mengeroyok Kades sehingga menimbulkan luka di bagian tangan dan kepalanya, akibat dipukul dengan menggunakan sapu lidi oleh pihak keluarganya.

Ironisnya, pelaku malah melaporkan Kades ke pihak Polsek Cibarusah karena merasa telah mendapatkan penganiayaan, Atas dirinya.

Kuasa Hukum Kades Sirnajati, Sa’id mengatakan pihaknya merasa kecewa karena pihak Kepolisian memproses laporan dari pihak pelaku, padahal seharusnya kata dia pihak Kepolisian terlebih dahulu memproses kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku.

“Kami akan meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pihak Kepolisian, guna mengetahui perkembangan dari pada penanganan kasus tersebut,” ungkapnya di depan para awak media.

Sa’id menduga, adanya tekanan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa Sirnajati yang notabene merupakan saingan Politik daripada Kades terpilih.

“Kami menduga pelaku malah diarahkan oleh oknum Calkades tersebut untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian,” sesal kepada awak media pada Rabu (30/01/2029).

Sa’id meminta pihak Polsek Cibarusah untuk melakukan penegakan hukum tanpa mendapatkan tekanan atau Intervensi dari pihak manapun.

Dirinya juga mengancam akan melaporkan ke pihak Propam Polrestro Kabupaten Bekasi, jika memang ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Kepolisian di Polsek Cibarusah.

“Kami juga akan membuat laporan dugaan pengeroyokan oleh pihak keluarga pelaku kepada klien kami ke Polrestro Kabupaten Bekasi, jika memang pihak Polsek tidak segera memprosesnya,” jelasnya.

Sementara itu, saat awak media mencoba untuk melakukan Konfirmasi mengenai kasus tersebut ke Mapolsek Cibarusah, Kapolsek Cibarusah sedang tidak ada di tempat. (Red)

JIB | BANDUNG –Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa jadi saksi di sidang kasus suap Mega proyek Pembangunan Meikarta, di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus jalan RE Martadinata, Senin (28/1/2019).

Hadirnya di persidangan Iwa Karniwa mengenakan batik warna biru tua, tampak hadir pula mantan Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Jabar Guntoro.

“Delapan saksi termasuk Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Mudah-mudahan di persidangan bisa bicara jujur,” ujar Jaksa KPK I Wayan Riana.

Iwa dihadirkan diduga berkaitan dengan pengakuan saksi Neneng Rahmi Nur Laili dan Hendry Lincoln di persidangan sebelumnya.

Mereka berdua mengaku menyerahkan uang Rp 1 miliar ke anggota DPRD Kabupaten Bekasi bernama Soleman, terkait pengesahan Raperda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), uang Rp 1 miliar tersebut kemudian dititipkan ke anggota DPRD Jabar Waras Wasisto untuk diserahkan ke Iwa Karniwa.

Guntoro, mantan Kepala Dinas Bina Marga Jabar, sebelumnya sempat dipanggil penyidik KPK, begitu juga dengan Iwa Karniwa.

Belum diketahui keterkaitan Guntoro dalam perkara ini, hanya saja, di dakwaan jaksa sebelumnya, terdakwa Fitradjaja Purnama ‎dan Henry Jasmen sempat menyerahkan uang SGD 90 ribu pada pejabat Dinas Bina Marga Pemprov Jabar, Yani Firman.

Penyerahan uang tersebut sebelum keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang rekomendasi pembangunan proyek Meikarta. (Red)

JIB | Cikarang timur- Acara Rapat Koordinasi atau di sebut Rakor, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), se-Kecamatan Cikarang timur di laksanakan di aula Kecamatan, Jum’at (25/01/2019) lalu.

Dalam rapat acara Rakor tersebut di buka oleh Sekertaris Kecamatan Cikarang timur Drs Lukman Hakim. MM, dan Dalam pembukaan acara tersebut Lukman mengajak kepada seluruh BPD yang ada di kecamatan Cikarang timur marilah kita kuatkan tali silaturahmi kita agar BPD dan kita tingkatkan kinerja kita sebagai pelayanan kepada masyarakat.

“Bukan hanya itu saja BPD sebagai mitra kerja di Pemerintah Desa agar selalu sinergi guna mencapai tujuan dan program-program Desa yang lebih maksimal.” Beber, saat pemberian Arahan kepada BPD.

Masih kata Lukman di sisi lain BPD se-Kecamatan Cikarang timur juga harus kompak guna Terciptanya Sinergi Harmonisasi Mitra Pemdes.

“Apalagi BPD sebagai Legislatif Pemerintah Desa harus menguasai dan memahami tupoksi hak dan kewajiban BPD sebagai mitra pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, demi terciptanya Kondusifitas suara pemerintah Desa”Tutupnya. (Red)